Melanesia Times

Blog

  • Generasi Moi Menolak Proyek Strategis Nasional Kelapa Sawit di Tanah Adat Malamoi

    Melanesiatimes.com, Kab. Sorong – Sekretaris Kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Sorong, Bung Melkior Paa, menegaskan penolakan tegas terhadap rencana proyek strategis nasional (PSN) kelapa sawit yang akan beroperasi di wilayah Adat Malamoi, suku Moi, Papua Barat Daya, pada Sabtu (14/06/2025).

    Dalam konferensi persnya, Melkior menyatakan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat. Lebih dari itu, proyek PSN ini dapat mengancam keberlangsungan ekologis, spesies endemik, dan keberadaan hutan tropis di Papua. “Ini adalah penyerangan terhadap hak adat kami dan keutuhan ekosistem. Kami menolak keras setiap usaha perusahaan kelapa sawit di tanah kami,” tegasnya.

    Melkior menambahkan, sebagai Generasi Moi, pihaknya akan terus melawan keberadaan perusahaan kelapa sawit. Dia menyatakan bahwa usaha tersebut bukanlah kebutuhan masyarakat adat melainkan perampasan hak ulayat yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suku Moi. Dia meminta semua pihak untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan terkait proyek ini.

    Masyarakat adat suku Moi mendiami enam distrik di lembah Warsamsung yang dikenal sebagai Klaso, termasuk Distrik Klaso, Distrik Saengkeduk, Distrik Selemkay, dan Distrik Mega di Kabupaten Sorong, serta Distrik Moraid di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

    Melkior menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan.

    Ia juga menekankan perlunya penegakan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat. “Hutan adat adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang, bukan hanya sekadar pohon, tapi juga sumber kehidupan—makanan, minuman, dan budaya,” tambahnya.

    Melkior mengkhawatirkan dampak negatif dari beroperasinya perkebunan kelapa sawit terhadap habitat alami, seperti burung cendrawasih, kuskus pohon, anggrek hutan, serta berbagai reptil dan amfibi lainnya di kawasan tanah adat Malamoi. “Jika hutan kami dirusak untuk kelapa sawit, kami akan kehilangan lebih dari sekadar pohon; kami akan memusnahkan makhluk hidup yang merupakan bagian dari kehidupan kami,” ungkapnya.

    Dia menyerukan kepada seluruh masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, aktivis lingkungan, serta tokoh masyarakat untuk bersatu menolak proyek kelapa sawit ini dan mendesak penghentian semua izin yang mengancam eksistensi masyarakat adat. “Kami, sebagai generasi Moi, berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat adat, guna mewujudkan pembangunan yang selaras dengan alam dan martabat manusia Papua,” tutup Bung Melkior. (Eskop Wisabla)

  • Musyawarah Besar II Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNAMIN: Membangun Sinergi untuk Masa Depan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musyawarah Besar (Mubes) ke-II Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HMIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) sukses digelar di gedung I Ruang 3 kampus UNAMIN Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (14/6/2025).

    Acara ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, serta berbagai elemen civitas akademika, menciptakan suasana yang penuh antusiasme dan semangat kolaborasi.

    Mubes kali ini mengusung tema “Membangun Sinergi untuk Masa Depan: Strategi Pengembangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan.” Tema ini menggambarkan harapan para mahasiswa untuk memperkuat HMIP dalam menghadapi tantangan di era yang terus berubah dan untuk menciptakan organisasi yang lebih responsif.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Demas B. Malayamuk dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa ilmu pemerintahan yang telah berpartisipasi aktif dalam Mubes ini. Ia juga berterima kasih kepada semua elemen yang mendukung, khususnya lembaga kampus yang telah memberikan kontribusi positif demi kelancaran acara.

    Demas menekankan pentingnya ketua terpilih periode 2025-2026 untuk memiliki jiwa loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) HMIP. “Ketua terpilih harus mampu menjalankan organisasi dengan inovatif, kreatif, dan memberikan manfaat bagi semua anggota. Kolaborasi yang baik antar anggota sangat penting demi mencapai perubahan positif,” ujarnya.

    Ia juga berharap kepengurusan baru ini akan memperkuat nilai-nilai mahasiswa ilmu pemerintahan di UNAMIN dan mendorong persaingan sehat dalam pengambilan keputusan selama masa kepemimpinan. Pencapaian perempuan Papua yang terpilih sebagai ketua juga menjadi sorotan, menekankan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin dan berprestasi.

    Ari Purnomo, S.IP., selaku Dekan FISIP UNAMIN, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan HMIP dan menyatakan harapannya agar sinergi antara perkuliahan dan organisasi dapat terjalin dengan baik. “Pimpinan organisasi harus mencintai HMIP dan menjaga serta melindungi seluruh anggota. Ini adalah wadah strategis bagi setiap mahasiswa di UNAMIN,” ungkap Ari dengan penuh motivasi.

    Pilipi Chalik Sapisa, perwakilan mahasiswa ilmu pemerintahan, menegaskan pentingnya dukungan terhadap ketua terpilih yang merupakan seorang perempuan Papua. Ia optimis bahwa kepemimpinan ini akan membawa nilai-nilai positif dan perlakuan adil bagi semua anggota organisasi, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang.

    Chalik juga menambahkan bahwa wadah ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk bersama-sama belajar dan membentuk generasi calon pemimpin yang berkualitas untuk Tanah Papua.

    Dalam Mubes ini, pemilihan ketua dilakukan secara aklamasi, dan Beatriks Paulina Duwit terpilih sebagai ketua, didampingi oleh wakil ketua Khoirul Nussa. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ini diharapkan menjadi platform bagi mahasiswa untuk berinteraksi, berorganisasi, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang sangat penting dalam dunia politik.

    Dengan semangat yang tinggi, Mubes ke-II ini diharapkan mampu semakin memperkuat HMIP sebagai organisasi yang bermanfaat, inspiratif, dan dapat berkontribusi positif bagi mahasiswa ilmu pemerintahan di UNAMIN ke depannya. (Eskop Wisabla)

  • Pangkogabwilhan III Kunjungi Koarmada III, Perkuat Sinergi demi Kedaulatan Indonesia Timur

    Melanesiatimes.com, Sorong, — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisnohadi, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus kunjungan kehormatan (courtesy call) ke Markas Komando Armada (Koarmada) III di Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (13/06/2025).

    Kedatangan Pangkogabwilhan III disambut langsung Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III), Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla., beserta jajarannya. Dalam kunjungannya, Letjen TNI Bambang Trisnohadi juga meninjau langsung sejumlah fasilitas dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Koarmada III.

    Bambang Trisnohadi menyampaikan, Kogabwilhan III membawahi dua Komando Operasi di kawasan Papua. Dalam melaksanakan tugas, Koarmada III merupakan bagian penting dari struktur Komando Gabungan. Karena itu, koordinasi dan sinergi yang erat menjadi kunci demi tercapainya keberhasilan operasi gabungan.

    “Silaturahmi dan koordinasi yang matang menjadi landasan penting demi menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur,” ujar Pangkogabwilhan III.

    Sementara itu, Pangkoarmada III, Laksamana Muda TNI Hersan, menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas kunjungan kerja Pangkogabwilhan III. “Koarmada III siap mendukung penuh pelaksanaan tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III sesuai tugas pokok dan fungsinya demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Laksda TNI Hersan.

    Pada kesempatan tersebut, Pangkoarmada III melalui Asops Pangkoarmada III, Kolonel Laut (P) Bagus A. Badari, juga menjelaskan jenis dan hasil operasi yang selama ini telah dilaksanakan Koarmada III beserta kendala yang dihadapi.

    Turut mendampingi Pangkoarmada III pada kegiatan tersebut Komandan Lantamal XIV, Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto, CHRMP., M.Tr.Opsla.; Ir Laksamana Pertama TNI Al Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla.; Kapok Sahli Laksamana Pertama TNI Heriyanto, S.T., M.M.; dan para Asisten Pangkoarmada III. Sedangkan dari Kogabwilhan III turut hadir Asisten Intelijen Brigjen TNI Herlambang Bayu Kusuma, Asisten Operasi Brigjen TNI Andriyanto, dan Asisten Komunikasi dan Elektronika Brigjen TNI Bambang Sugiri.

    Kunjungan kerja ini menjadi wujud sinergisitas dan kerja sama yang solid antara Koarmada III dan Kogabwilhan III demi menjaga pertahanan dan kedaulatan Indonesia, khususnya di kawasan timur.

    (Dispen Koarmada III)

  • Baksos Satgas Trisila-25: TNI AL dan Masyarakat Bersatu Bersihkan Pantai Pandara Kananga

    Melanesiatimes.com, Ternate — TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Komando Armada III (Koarmada III) kembali menggelar bakti sosial berupa pembersihan pantai di Pantai Pandara Kananga, Ternate, Maluku Utara pada Jumat (13/06/2025).

    Kegiatan yang merupakan rangkaian Satuan Tugas (Satgas) Trisila-25 Koarmada III tersebut dipimpin langsung Komandan Satuan Kapal Amfibi (Dansatfib) Koarmada III Kolonel Laut (P) Yohanes Upang, yang juga menjabat sebagai Wakil Komandan Satgas (Wadan Satgas) Trisila-25.

    Antusiasme masyarakat tampak jelas saat prajurit TNI AL turun langsung membersihkan kawasan pantai. Warga setempat menyampaikan terima kasih dan perasaan senang atas kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kelestarian lingkungan.

    Hal ini juga menjadi wujud kerja sama dan sinergi TNI AL, instansi terkait, dan masyarakat demi menjaga keindahan pantai dan ekosistem laut.

    “Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya hubungan emosional yang harmonis dan erat antara TNI, Polri, dan masyarakat. Selain demi menjaga kebersihan dan kelestarian pantai dan laut, kegiatan bakti sosial juga berguna untuk meningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan di tengah masyarakat,” ujar Wadan Satgas Trisila-25 Kolonel Laut (P) Yohanes Upang.

    Selain Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada III Kolonel Laut (P) Yohanes Upang, turut hadir Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Ternate Kolonel Laut (P) Gurtom Fartianto, S.E., M.Tr.Opsla, beserta para Komandan KRI yang terlibat di Satgas Trisila-25.

  • Dugaan Mafia Emas di Gunung Botak: Polda Maluku Disorot, Kapolri Didesak Bertindak

    Melanesiatimes.com – Gunung Botak di Pulau Buru kembali jadi sorotan. Kali ini, Gerakan Muda Nasional (GEMA NASIONAL) mengangkat suara lantang soal dugaan keterlibatan oknum aparat dalam membiarkan praktik mafia tambang emas tumbuh subur. Ketua Umum GEMA NASIONAL, Eko, menyebut ada indikasi kuat bahwa institusi Polda Maluku telah disusupi oleh para cukong emas yang selama ini mengendalikan rantai pasokan ilegal.

    “Kita bicara soal pengkhianatan terhadap amanat negara dan rakyat. Ketika Krimsus Polda Maluku malah memberi ‘karpet merah’ bagi mafia tambang, ini bukan sekadar kelalaian—ini bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Eko dalam keterangannya. Sabtu, (14/06/2025).

    GEMA NASIONAL menilai situasi ini bisa menjadi batu sandungan serius bagi program hilirisasi tambang rakyat yang tengah digalakkan oleh Presiden Prabowo. Apalagi, agenda ini juga telah ditegaskan dalam kerja sama antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup melalui MoU yang menekankan pentingnya perlindungan ekosistem.

    Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. “Kalau program nasional dan komitmen Kapolri ditampar oleh mafia emas, siapa lagi yang bisa rakyat percaya?” kata Eko.

    Pola penegakan hukum pun dipertanyakan. Nama-nama seperti Haji Anas, Haji Komar, dan Haji Markus yang diduga menjadi aktor utama jual-beli emas ilegal dan suplai sianida ke kawasan Gunung Botak, hingga kini belum tersentuh. Sebaliknya, hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan yang digulung hukum.

    Menurut laporan dari penambang lokal, Haji Anas menguasai pasar emas Gunung Botak dan memberi tekanan “bergaya mafia” bagi siapa pun yang coba keluar dari skema jual-beli yang ia kendalikan. Kasus penangkapan Haji Munding, salah satu penambang yang menolak menjual ke Anas, jadi bukti bahwa praktik intimidasi bukan sekadar rumor.

    Tak main-main, Eko bahkan menantang Kapolri untuk menindaklanjuti kasus ini dalam waktu 1×24 jam. Ia mendesak agar Dirkrimsus Polda Maluku diperiksa dan jaringan mafia emas seperti Haji Anas cs segera ditangkap.

    “Kalau institusi penegak hukum tak mampu memberantas mafia tambang, maka hilirisasi pertambangan rakyat hanya akan jadi slogan kosong. Kami tantang Kapolri bertindak tegas—demi lingkungan, demi rakyat Maluku, demi marwah institusi Polri,” tegas Eko.

    Dengan semua tudingan dan desakan yang sudah disampaikan secara terbuka oleh GEMA NASIONAL, kini sorotan publik tertuju ke Mabes Polri. Respons konkret dari institusi kepolisian akan menjadi penentu, apakah kasus mafia emas di Gunung Botak akan dibongkar, atau kembali tenggelam dalam diam.

    Situasi ini jadi ujian besar bagi komitmen reformasi penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di tanah air. Publik menunggu, dan waktunya tidak banyak.

  • Pandangan Akhir Fraksi, HNI Dorong Percepatan DOB Raja Ampat Selatan

    Melanesiantimes.com, Waisai – Pleno V Paripurna Kesatu Masa Sidang Pertama Agenda Mendengarkan Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Dewan Serta Penetapan dan Pengesahan Dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun 2024.

    Dalam agenda itu Ketua Fraksi HNI, Muamar Kadafi, S.Sos menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Raja Ampat Selatan.

    Dia menyebutkan pemekaran merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan Makmur.

    Pada hakikatnya, pemekaran Daerah Otonomi Baru lebih ditekankan kepada aspek pendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Fraksi Nurani Indonesia merekomendasikan kepada Pemkab Raja Ampat agar cepat mendorong percepatan Pemekaran Raja Ampat Selatan dan DOB yang akan diusulkan agar Provinsi Kepulauan Raja Ampat (Kepra) tercapai,” tegas Kadafi, pada Kamis 12 juni 2025 di Kantor Sekretariat DPRK Kabupaten Raja Ampat.

    Dalam pandangan akhir fraksi HNI, berisi sejumlah rekomendasi kepada pemda selain percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Raja Ampat Selatan. Ketua Fraksi HNI Muamar Kadafi, S.Sos menyampaikan dihadapan Bupati dan OPD agar segera mengevaluasi pergantian Direktur umum RSUD Raja Ampat dan Meminta dengan tegas Dinas Pendidikan Raja Ampat supaya memperhatikan hak para tenaga guru.

  • Kuasa Hukum AFU, Siap Tempuh Jalur Hukum dan Adukan Jurnalis Nakal ke Dewan Prees Nasional

    Melanesiatimes.com,Waisai – Kuasa Hukum Abdul Faris Umlati mantan Bupati Raja Ampat 2 Periode itu, angkat bicara terkait pemberitaan yang diterbitkan salah satu media online dengan judul “Bahlil: “4 IUP Nikel di Raja Ampat Dikeluarkan Mantan Bupati Raja Ampat”. Edisisi 12 juni 2025.

    Menurut Aprianto A. Rasid, S.H pemberitaan tersebut merupakan tuduhan dan cenderung menyesatkan publik. Dikarenakan apa yang disampaikan dalam isi berita itu tidak memiliki bukti dan tidak berdasar.

    “Pemberitaan yang diterbitkan salah satu media online itu, tidak berdasar dan tanpa bukti konkret,” pungkas Aprianto A. Rasid S.H. Jumat, (13/06/2025), via WhatsAppnya.

    Pasalnya penyampaian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan konfresi pres di depan istana tentang 5 izin tambang yang ada di raja ampat satu di antaranya adalah kontrak karya yang izinnya di keluarakan oleh pemerintah pusat sisanya 4 tambang tersebut di keluarkan oleh pemerintah daerah bupati dan gubernur 2004 dan 2006.

    Mirisnya dalam berita opini itu, penulis dengan terang-terangan menyebut nama Abdul Faris Umlati dan periodisasi hanya dengan mengembangkan pernyataan Menteri ESDM. Menurut kuasa hukum AFU, padahal Bahlil sudah menyebutkan tahun dan perintah undang-undang yang berlaku kala itu bahkan Menteri ESDM sudah meminta agar hal ini tidak ada pihak yang disalahkan dan masalah ini menjadi atensi bersama.

    “Oleh sebab itu selaku kuasa hukum dari Abdul Faris Umlati meminta agar media tersebut segara melakukan klarifikasi atas pemberitaan yg di lakukan dan dalam kurun waktu 1x 24 jam apabila tidak di lakukan oleh media yang bersangkutan maka kami akan mengambil langkah hukum demi memuliakan nama baik klien kami,” lanjutnya

    Anto, sapaan akrab advokad mudah itu menerangkan bahwa opini merupakan hal yang wajar dalam dunia jurnalistik tetapi harus diberingi dasar-dasar pikiran yang sehat dan cenderung tidak menyesatkan.

    “Yah saya pikirkan beropini merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tetapi ketika sudah menuding dan menyesatkan publik itu ada konsekuensi dan bisa saja sanksinya adalah pidana. Tidak ada jurnalis maupun kuasa hukum dan siapapun dia yang kebal terhadap perintah undang-undang,” tegasnya.

    Ditambahkan kalau pun ada dokumen-dokumen hoax yang menyebutkan kliennya terlibat dalam sindikat pertambangan di Raja Ampat. Sebagai kuasa hukum Abdul Faris Umlati siap menempuh jalur hukum untuk membuktikan kebenaran itu. Pihaknya juga tidak sungkan-sungkan untuk adukan jurnalis Media tersebut yang diduga telah merugikan Kliennya ke Dewan Pers Nasional.

  • Road Race Kapolresta Cup 2025: Ajang Talenta dan Keselamatan di Tengah Fenomena Balap Liar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pembukaan Road Race Kapolresta Cup tahun 2025 championship digelar dengan meriah di Kota Sorong dari tanggal 13 hingga 15 juni 2025.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakapolda Papua Barat Daya, Forkopimda, Ibu Ketua Pengadilan, Dandim, Walikota Sorong, Danlantamal, Danpasmar III, Dandenpom, serta Pengurus IMI Papua Barat Daya. Acara Road Race Kapolresta Cup 2025 championship ini menunjukkan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam memberikan wadah bagi para pembalap.

    Road Race ini dibuka langsung oleh Kapolres Sorong Kota, AKBP. Happy Perdana, yang mengungkapkan harapannya agar ajang ini dapat menjadi sarana penyaluran bakat para pembalap. “Kegiatan ini bukan sekadar balapan, tetapi juga sebagai tempat untuk menunjukkan talenta yang dimiliki para peserta. Kami berharap ini bisa membawa harum nama baik Papua Barat Daya di kancah nasional,” ungkap Kapolres.

    Sebanyak 160 peserta pembalap dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Antusiasme para peserta dan penonton mewarnai jalannya event, yang menjanjikan pertarungan seru di lintasan balap. Pembalap muda berkesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam balapan yang terorganisir dengan baik ini.

    Satu hal yang menjadi sorotan adalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dalam beberapa tahun terakhir. Data mencatat pada tahun 2024 terdapat 212 kasus laka lantas, sementara pada tahun 2025 sudah tercatat 63 kasus. Peningkatan ini melibatkan juga fenomena balap liar yang belakangan marak terjadi, menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian.

    Kapolres Sorong Kota menekankan bahwa dengan tidak adanya wadah resmi untuk menyalurkan bakat, fenomena balap liar pun semakin meningkat. “Kami melihat bahwa banyak bakat terpendam yang ingin unjuk gigi, namun tidak memiliki wadah yang tepat. Oleh karena itu, kami hadir untuk memberikan tempat yang aman dan legal bagi mereka,” jelasnya.

    Melalui Road Race Kapolresta Cup, diharapkan para pembalap bisa berkompetisi secara profesional. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk merangkul generasi muda yang memiliki ketertarikan dalam dunia balap, sekaligus memastikan bahwa mereka tidak terjerumus ke dalam aktivitas balap liar yang membahayakan.

    Event ini juga menjadi momentum sekaligus peringatan bagi semua pihak tentang pentingnya keselamatan di jalan. Kesadaran akan keselamatan berlalu lintas harus ditingkatkan, terutama di kalangan generasi muda. “Kita ingin mendidik masyarakat bahwa balapan itu ada aturannya dan harus dilakukan dengan aman,” tambahnya.

    Sebagai tambahan, jalinan kerja sama antara kepolisian dan pengurus IMI Papua Barat Daya juga diperkuat. Ini menandakan dukungan penuh dari lembaga terkait untuk terus memajukan olahraga otomotif di Kota Sorong, sambil tetap mengedepankan aspek keselamatan.

    Dengan semangat yang berkobar, Road Race Kapolresta Cup tahun 2025 championship diharapkan menjadi ajang berkelanjutan di Papua Barat Daya. Tak hanya untuk mencari juara, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan promosi keselamatan berkendara di tengah masyarakat.

    Semoga ke depannya, kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan, memberikan dampak positif serta menjadi platform bagi para pembalap berbakat di tanah Papua untuk bersinar di level nasional.

  • Jelang HUT Polri 2025, GPK RI Tagih Janji Kapolri, Usut Tambang Gunung Botak

    Melanesiatimes.com – Menjelang HUT Bhayangkara ke-79, atmosfer perayaan di tubuh Kepolisian RI tak hanya diwarnai tumpeng, balon, dan syukuran. Sebaliknya, Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI) justru menyambut hari spesial ini dengan akan melaporkan dugaan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, ke Bareskrim Mabes Polri.

    “Bukan dengan pesta, tapi dengan langkah nyata. Kami bawa laporan ini sebagai hadiah koreksi dan peringatan bagi institusi,” ujar Koordinator GPK RI, Abdullah Kelrey.

    GPK RI mendesak Mabes Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menindak dugaan pembiaran praktik cukong emas ilegal yang semakin menggila di Maluku. Kelrey secara khusus juga meminta Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, yang dinilai abai dan diduga membiarkan mafia tambang beroperasi bebas.

    “Ada indikasi kuat keterlibatan oknum dan jaringan mafia yang terkoordinasi rapi. Nama-nama seperti Haji Anas, Haji Komar, hingga Haji Markus disebut-sebut mengatur pasokan sianida dan membeli emas ilegal dari tambang Gunung Botak,” tegas Kelrey.

    Tak hanya itu, GPK RI juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga anggota Polri dalam distribusi bahan kimia berbahaya, seperti sianida (CN), yang digunakan di kawasan tambang emas ilegal.Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik ini tidak berjalan tanpa perlindungan dari dalam.

    Menariknya, ketika berita berseliweran terkait kasus ini, tim dari Reskrimsus Polda Maluku dikabarkan tengah berada di Kabupaten Buru untuk ‘melaksanakan tugas’. Kelrey pun mempertanyakan, “Apakah ini langkah penegakan hukum atau bagian dari skenario penyesuaian citra?”

    “Kalau Kapolda tak bisa benahi ini, kami pastikan laporan ini akan kami kawal langsung ke Bareskrim. Nama baik institusi tak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian dan permainan oknum,” lanjutnya.

    Menurut GPK RI, Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momen refleksi dan perbaikan institusional, bukan justru mencoreng citra kepolisian dengan pembiaran atas praktik ilegal. “Semua anggota Polri di Indonesia berjuang keras menjaga integritas institusi, jangan sampai dirusak oleh segelintir oknum,” tegas Kelrey.

    Dalam momentum HUT Bhayangkara ini, GPK RI mengajak publik untuk tidak terlena oleh seremoni semata. “Kami akan bawa laporan, bukan balon. Ini bentuk cinta kami terhadap Polri yang bersih,” pungkasnya.

  • Mantan Walikota Sorong Serahkan Mobil Dinas, Menuju Pengelolaan Aset yang Lebih Baik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Mantan Walikota Sorong dua periode, Drs. Ec. Lambert Jitmau, secara resmi menyerahkan satu unit mobil dinas Toyota Land Cruiser kepada Pemerintah Kota Sorong pada Jumat, (13/06/2025).

    Pengembalian aset ini menunjukkan komitmen mantan Walikota dalam pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.

    Sementara itu Walikota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan apresiasi tinggi atas tindakan yang dilakukan oleh Lambert Jitmau. “Sebuah contoh nyata dalam pengelolaan aset negara ditunjukkan oleh Bapak Lambert Jitmau,” ujar Walikota saat penyerahan kendaraan di lobby Kantor Walikota Sorong.

    Prosesi serah terima kendaraan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Sorong beserta jajaran pejabat utama lainnya di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Momen ini juga menjadi kesempatan untuk mengedukasi para pegawai tentang pentingnya menjaga dan mengembalikan aset negara.

    Dalam sambutannya, Walikota Lobat menekankan bahwa pengembalian aset negara merupakan kewajiban moral dan hukum. Ia menegaskan bahwa tindakan ini harus ditaati oleh semua pejabat, baik yang aktif maupun purnatugas.

    “Saya hargai tinggi kepada Bapak Lambert Jitmau atas pengembalian mobil dinas ini. Kendaraan ini adalah aset mewah, dan beliau telah memberikan contoh yang baik kepada seluruh pegawai tentang pentingnya mengembalikan aset negara setelah masa jabatan berakhir,” tambahnya.

    Walikota juga mengingatkan tentang kesadaran kolektif dalam merawat aset milik negara. Menurutnya, jabatan bukanlah kepemilikan pribadi, dan kendaraan dinas hanyalah titipan yang harus dikembalikan setelah masa jabatan selesai.

    Lebih lanjut, pengembalian mobil dinas ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset di tingkat daerah. “Negara ini bukan milik jabatan. Jika ada pegawai yang sudah pensiun atau pindah tetapi belum mengembalikan aset, kita akan minta kembali, apa pun kondisinya,” tegas Lobat.

    Dengan langkah ini, pemerintah Kota Sorong menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, dan transparan. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berintegritas.

    Melalui peristiwa ini, diharapkan seluruh aparatur sipil negara dapat meneladani tindakan bijak dari Lambert Jitmau dalam mengelola aset negara. Membangun kesadaran untuk mengembalikan aset adalah langkah kecil, tetapi berdampak besar untuk mendorong budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

    Dengan pengembalian mobil dinas ini, Kota Sorong tidak hanya menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan aset yang baik, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.