Melanesia Times

Blog

  • TNI-AL Gagalkan Dua Penyelundupan Lintas Batas RI-PNG Tegakkan Hukum Demi Kedaulatan Negara

    Melanesiatimes.com, Jayapura — TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus menunjukkan perannya sebagai garda terdepan bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Hal ini dibuktikan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura yang berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan melintas perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) pada Selasa dan Rabu lalu. Jumat (13/06/2025).

    Operasi yang diberi sandi Operasi Penegakan Hukum Laut (Ops Gakkumla)-25 tersebut dipimpin langsung Komandan Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal X, Kolonel Laut (P) Dedy Obet, M.Tr.Opsla., di bawah arahan Komandan Lantamal X Brigjen TNI (Mar) Freddy Jhon H. Pardosi, S.E., M.H., M.M.

    Pencegahan Penyelundupan BBM dan Hasil Laut Bernilai Tinggi

    Pada Selasa (10/6), tim patroli yang tengah melintas di perairan Hamadi mendeteksi sebuah longboat mencurigakan melaju kencang menuju Tanjung Jar. Setelah terjadi pengejaran, petugas menemukan satu Warga Negara Indonesia (WNI) dan dua Warga PNG tanpa identitas di atas perahu. Dalam pemeriksaan, didapati 20 jeriken ukuran 35 liter dan 3 jeriken ukuran 55 liter yang diduga merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, satu unit televisi, dan enam unit telepon genggam — barang yang diduga tengah diselundupkan keluar Indonesia.

    Sehari kemudian, pada Rabu (11/6), tim patroli kembali mendeteksi sebuah longboat yang melintas dari Base G menuju Hamadi. Setelah dihentikan dan digeledah, petugas menemukan satu WNI dan dua Warga PNG tanpa dokumen sah, beserta muatan bernilai ekonomis berupa 35,8 kilogram sirip hiu, 1,5 kilogram gelembung ikan, dan 2 kilogram teripang — hasil laut yang tengah diselundupkan.

    Komitmen TNI AL Tegakkan Hukum demi Keamanan Negara

    Danlantamal X Brigjen TNI (Mar) Freddy Jhon H. Pardosi menegaskan, operasi tersebut merupakan instruksi langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) demi menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. TNI AL, katanya, terus meningkatkan kewaspadaan dan kesigapan demi mencegah segala bentuk kegiatan ilegal, seperti penyelundupan dan peredaran barang terlarang, demi menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa.

    “Lantamal X Jayapura, sebagai garda terdepan di perbatasan Indonesia-PNG, akan terus melaksanakan operasi penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan kedaulatan di perairan Nusantara. Hal ini juga menjadi wujud sinergi TNI AL dan instansi terkait demi kepentingan bangsa dan negara.” ujar Brigjen Freddy.

    Selain TNI AL, konferensi pers yang digelar di Kantor Satrol Lantamal X tersebut turut dihadiri perwakilan instansi terkait, di antaranya Kadiskum Lantamal X, Polresta Jayapura, Imigrasi Jayapura, dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti pentingnya kerja sama dan koordinasi demi menjaga laut Indonesia dari kegiatan ilegal yang dapat merugikan bangsa.

  • Raih Juara 1 Umum pada STQH Pertama PBD Kota Sorong Siap Hadapi Tingkat Nasional

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Walikota Sorong, Hi. Anshar Karim, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas keberhasilan Kota Sorong sebagai tuan rumah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) pertama tingkat provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 Dalam ajang tersebut, Kota Sorong berhasil meraih juara umum, sebuah pencapaian yang sangat berarti bagi Kota Sorong. Kamis (2/06/2025).

    Piala bergilir untuk juara umum diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, kepada Hi. Anshar Karim. Di samping Kota Sorong, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong meraih posisi kedua dan ketiga secara berturut-turut.

    “Ini merupakan kebanggaan bagi Kota Sorong,” ucap Anshar Karim. Ia berharap, para peserta yang meraih juara pada STQH ini dapat terus mengembangkan diri dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

     

    Dalam rangka mempersiapkan peserta untuk kompetisi tingkat nasional yang akan digelar di Sulawesi Tenggara, Anshar menegaskan bahwa dalam tiga bulan ke depan, akan ada pembinaan berkelanjutan. “Kami akan memfokuskan pembinaan agar mereka siap bersaing di tingkat nasional,” jelasnya.

    Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kota Sorong juga akan memberikan penghargaan kepada peserta yang berprestasi. Pada Senin mendatang, piala bergilir tersebut akan diserahkan kepada Walikota Sorong. “Nanti Pak Walikota akan memutuskan penghargaan yang layak untuk para peserta STQH,” tambahnya.

    Anshar juga menekankan pentingnya dukungan pembinaan dari berbagai pihak, termasuk Sekda sebelumnya, Yakob Kareth, yang telah berkontribusi dalam proses persiapan ini. “Kami semua berkomitmen untuk mendukung peserta dalam menghadapi tantangan di tingkat nasional,” ungkapnya.

    Dengan mengamati penampilan peserta, Anshar merasa optimis bahwa mereka bisa meraih juara di tingkat nasional. “Kami sudah melihat potensi peserta, terutama juara satu dari cabang dewasa putri yang suaranya luar biasa,” katanya.

    Ia yakin, dengan pembinaan yang tepat dan dedikasi peserta, piala akan bisa dibawa pulang dari Sulawesi Tenggara. “Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih prestasi yang membanggakan,” tegas Anshar.

    Keberhasilan Kota Sorong dalam STQH pertama ini, bukan hanya menunjukkan potensi SDM di daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk pengembangan keagamaan di kalangan generasi muda. Harapan besar mengiringi langkah para peserta dalam menghadapi kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

    Dengan semangat yang menggebu, Kota Sorong siap untuk memberikan yang terbaik di ajang nasional mendatang, membuktikan bahwa sinergi dan dukungan dari semua lapisan masyarakat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan.

  • Kota Sorong Raih Juara Umum di STQH Pertama Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, secara resmi menutup Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) pertama tingkat provinsi Papua Barat Daya, yang telah berlangsung dengan sukses.

    Acara penutupan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) ini berlangsung di ACC Masjid Raya Kota sorong pada Kamis (12/06/2025).

    Dalam acara penutupan yang meriah ini, Kota Sorong keluar sebagai juara umum, diikuti oleh Kabupaten Maybrat di posisi kedua, sementara Kabupaten Sorong meraih juara ketiga.

    Momen bersejarah ini, Wakil Walikota Sorong, Hi. Anshar Karim, menerima piala bergilir dari Gubernur. “Ini adalah penghargaan besar bagi kami, dan kami berkomitmen untuk terus memajukan potensi generasi muda di Kota Sorong,” ungkap Hi. Anshar penuh bangga.

    Selain itu Ahmad Nausrau mengungkapkan rasa syukurnya bahwa meskipun ada keterbatasan fiskal, STQH dapat berjalan lancar dan sukses. Ia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah tonggak sejarah bagi Papua Barat Daya. “Pelaksanaan ini menunjukkan dukungan penuh dari pengurus LPTQ di semua tingkatan,” kata Nausrau

    Wakil Gubernur menambahkan bahwa STQH bukan hanya sekadar lomba, tetapi merupakan ajang seleksi untuk mencari bibit unggul yang akan mewakili provinsi di tingkat nasional. “Pada bulan September nanti, kami akan menyiapkan peserta untuk STQH nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara,” imbuhnya.

    Melalui pelaksanaan STQH, Ahmad Nausrau berharap nilai-nilai Al-Qur’an dapat tertanam kuat di hati generasi muda. “Kami ingin agar mereka tidak hanya sekadar mengikuti lomba, tetapi memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” sambungnya.

    Kota Sorong Raih Juara Umum di STQH Pertama Papua Barat Daya
    Penyerahan Piala bergilir STQH kepada pemerintah Kota Sorong

    Dia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi para peserta. “Pemerintah provinsi akan mendukung proses pembinaan ini agar para juara benar-benar siap bersaing di tingkat nasional,” tuturnya.

    Ahmad menegaskan bahwa kegiatan keagamaan seperti STQH adalah bagian dari modal sosial yang sangat perlu untuk pembangunan daerah. “Tanpa dukungan masyarakat dan kegiatan keagamaan, sulit untuk mencapai pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.

    Ketenteraman dan dukungan masyarakat menjadi kunci dalam membangun Papua Barat Daya yang mandiri dan sejahtera. “Dengan hadirnya kegiatan keagamaan seperti ini, kita bisa membangun karakter dan akhlak yang baik di kalangan generasi muda,” terangnya.

    Menyongsong tahun depan, Ahmad menambahkan bahwa Papua Barat Daya bersama Papua berperan sebagai tuan rumah untuk Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparani) nasional. “Kami akan memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan acara ini,” katanya.

    STQH diharapkan menjadi awal yang baik untuk menanamkan nilai-nilai spiritual yang akan memotivasi generasi penerus. “Kegiatan ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi tempat untuk memperkuat iman dan karakter generasi muda kita,” jelas Ahmad.

    Pelaksanaan STQH yang sukses ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di Papua Barat Daya. “Kami ingin setiap orang merasakan nilai kebersamaan dan keimanan dalam menghadapi tantangan di masa depan,” pintanya.

    Dengan piala bergilir yang kini menjadi milik Kota Sorong, ajang STQH ini menunjukkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh provinsi ini. “Saya optimis, dengan dukungan yang terus menerus, kita akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang,” tutup Ahmad Nausrau penuh harapan.

  • Kepala Kampung Sawiat Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Trivona Sagisolo

    Melanesiatimes.com, Kab. Sorong Selatan – Kepala Kampung Sawiat, Martinus Krenat, mengeluarkan seruan mendesak kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap Adris Thesia, sosok yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Trivona Sagisolo. Seruan ini disampaikan pada Kamis (12/6/2024).

    Martinus dengan tegas meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku segera ditangkap. “Pelaku tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Ini kejahatan berat, pembunuhan terhadap perempuan muda yang punya masa depan,” ujarnya dengan penuh emosional, menegaskan duka yang menyelimuti kampungnya.

    Trivona dikenal sebagai anak muda dengan potensi besar dan kepergiannya meninggalkan luka mendalam bagi seluruh komunitas. Martinus menyatakan, “Kepergian Trivona adalah kehilangan bukan hanya bagi keluarga, tetapi untuk seluruh masyarakat kampung. Kami sangat berduka,” tandasnya.

    Kepala Kampung menambahkan bahwa meski pihak keluarga sedang memproses kasus ini melalui mekanisme adat, penegakan hukum negara juga harus dilakukan. “Proses hukum negara tidak boleh terhenti. Pelaku harus diadili dan mendapat hukuman yang setimpal,” tegasnya.

    Dalam pernyataannya, Martinus juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum dan mendukung penegakan keadilan bagi almarhumah Trivona. “Kami minta aparat bertindak cepat dan adil. Ini adalah kehilangan besar bagi kami. Jangan biarkan pelaku kejahatan ini bebas,” imbuhnya

    Kronologi kejadian menunjukkan bahwa Trivona ditemukan dengan luka parah di Kampung Wernas pada Rabu malam, 11 Juni 2024. Korban, yang sedang beraktivitas di sekitar aliran sungai, diserang oleh Adris Thesia yang menebas tangan korban hingga putus. Pelaku melarikan diri setelah kejadian, menjadikannya buronan pihak berwajib.

    Hasil pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa Trivona sedang mengandung tiga bulan dan baru diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 untuk tenaga kesehatan. Informasi ini menambah kesedihan yang mendalam bagi masyarakat, mengingat masa depan yang cerah yang seharusnya dimiliki oleh Trivona.

    Peristiwa tragis ini memicu reaksi emosional di kalangan warga, dengan aksi protes dari keluarga korban terjadi di depan Kompleks Wermit. Tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan pada beberapa rumah yang diduga terkait dengan keluarga pelaku, memperburuk situasi di wilayah tersebut.

    Saat dikonfirmasi, Kapolres Sorong Selatan, AKBP Gleen Rooi Molle, melalui pesan WhatsApp, menyatakan bahwa pihak kepolisian masih berupaya menangkap pelaku. “Kami masih dalam pengejaran. Kami upayakan secepatnya,” bebernya

    Hingga saat ini, kepolisian masih menyelidiki motif kejadian dan berupaya mengungkap latar belakang serta kemungkinan unsur perencanaan dalam insiden ini. Situasi di Kampung Wernas dan sekitarnya dilaporkan belum sepenuhnya kondusif, dengan warga diimbau untuk tetap tinggal di dalam rumah saat prosesi pengantaran jenazah berlangsung.

    Jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga dilaporkan mengalami pemalangan sebagai respons terhadap kejadian ini. Aparat keamanan melakukan pengamanan ketat dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi.

    Dengan segala kompleksitas yang ada, masyarakat Kampung Sawiat berharap agar keadilan ditegakkan dan pelaku pembunuhan Trivona hadir di depan hukum. Mereka menanti langkah cepat dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya terhenti di seputar proses adat, tetapi juga diiringi dengan penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur. (Eskop Wisabla)

  • PLN dan Kejati Maluku Jalin Silaturahmi, Bahas Penguatan Kolaborasi Layanan Publik

    Melanesiatimes.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H menerima kunjungan silaturahmi General Manager PLN UIP Maluku – Papua I Gede Adhi Wiratma dan General Manajer PLN UIW Maluku – Maluku Utara Awat Tuhuloula beserta rombongan, diruang rapat Kejaksaan Tinggi Maluku, pada hari ini Kamis (12/05/2025).

    Dalam kunjungan silaturahminya, I Gede Adhi Wiratma yang merupakan General Manajer PLN UIP Maluku – Papua yang baru melaksanakan tugas di Maluku, menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta jajaran yang telah menerima kunjungannya.

    “Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta jajaran yang telah meluangkan waktu menerima kunjungan kami, kiranya dengan pertemuan ini akan semakin meningkatkan Kerjasama yang baik antara Pihak PLN dengan Kejaksaan Tinggi Maluku” ungkap GM I Gede Adhi Wiratma.

    Saat menerima kunjungan General Manager PLN, Kajati Agoes SP didampingi Wakajati Maluku Jefferdian, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Sigit Prabowo, S.H.,M.H, Asisten Intelijen Rajendra D. Wiritanaya, S.H.,M.H, Asisten Tindak Pidana Khusus Triono Rahyudi, S.H.,M.H, Asisten Pidana Militer Kolonel Chk. Satar Hutabarat, S.H.,M.H, Kabag TU Ariyanto Novindra, S.H.,M.H serta Koordinator I Ketut Suarbawa, S.H.,M.H.

    Dalam penyampaiannya, Kajati Agoes SP juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan General Manager PLN UIP Maluku – Papua I Gede Adhi Wiratma dan General Manajer PLN UIW Maluku – Maluku Utara Awat Tuhuloula beserta rombongan.

    “Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan GM PLN UIP Maluku – Papua I Gede Adhi Wiratma beserta rombongan, semoga kedepannya bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku dapat saling mensupport dan semakin meningkatkan kolaborasi pada perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan” Ungkap Kajati ASP.

    Diakhir kunjungan silaturahmi tersebut, GM PLN UIP Maluku – Papua dan General Manajer PLN UIW Maluku – Maluku Utara, saling bertukar Cenderamata berupa Plakat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sebagai Kenang-Kenangan dari pertemuan yang dilaksanakan pada hari ini.

    Turut hadir mendampingi GM PLN UIP Maluku – Papua dan General Manajer PLN UIW Maluku – Maluku Utara yakni Senior Manager KKU PLN UIW MMU Asep, Senior Manager PPK PLN UIP Maluku – Maluku Hendri Iriawan, Manager UPP MPA 1 Ismail Hartanto Kartojo dan Manager Hukum Maluku PLN Teguh Harianto.

  • Dibentak Roy Suryo, Jenderal Aryanto Dibelain Habib Syakur: Di Mana Adabmu?

    Melanesiatimes.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap Roy Suryo dan pengacaranya, Ahmad Khozinuddin yang berani membentak Purnawirawan Jenderal Polisi Aryanto Sutadi dalam debat terkait kasus ijazah Presiden Joko Widodo.

    Sikap Tidak Sopan dan Tidak Sesuai Ajaran Islam

    Habib Syakur menegaskan bahwa sikap arogan yang ditunjukkan Roy Suryo dan Khozinuddin tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan adab dan penghormatan, terutama kepada seorang purnawirawan jenderal yang telah mengabdi untuk negara.

    “Membentak seorang purnawirawan Jenderal polisi adalah bentuk ketidaksopanan yang nyata. Ini bukan cara bermujadalah yang baik, apalagi dalam Islam kita diajarkan untuk berbicara dengan hikmah,” tegas Habib Syakur.

    “Khozinuddin dan Roy Suryo gak punya tata krama dan adab,” ucap dia lagi.

    Roy Suryo Kelabakan, Hanya Bermodal Foto Tanpa Bukti Fisik

    Habib Syakur juga mengkritik ketidaksiapan Roy Suryo dalam membuktikan klaimnya bahwa ijazah Jokowi palsu. Faktanya, Roy hanya mengandalkan foto tanpa pernah memegang dokumen asli, sementara Aryanto Sutadi dengan tegas mempertanyakan dasar penelitiannya.

    “Kalau memang punya bukti kuat, mengapa tidak disampaikan dengan data yang valid? Jangan sampai masyarakat terpancing oleh narasi-narasi provokatif yang justru memecah belah,” lanjutnya.

    Khozinuddin, Mantan HTI yang Kerap Bikin Gaduh

    Habib Syakur juga menyorot rekam jejak Ahmad Khozinuddin pengacara Roy Suryo yang dikenal sebagai mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Khozinuddin sebelumnya sudah kerap menjadi sorotan karena pernyataan-pernyataan kontroversialnya yang dinilai memicu kegaduhan.

    Beberapa waktu lalu, sebuah video viral di TikTok memperlihatkan seorang warga mengecam Khozinuddin karena dianggap sengaja membuat keributan.

    “Kamu tidak tahu adab. Memang kamu dilahirkan untuk menghujat? Ayo ketemu saya, jangan cuma berani di belakang layar!” hardik seorang pria berpeci dalam video tersebut.

    Netizen pun ramai-ramai mengkritik Khozinuddin, dengan komentar seperti:
    – “Saya percaya ijazah Jokowi asli!” (Mardiyah Boewono)
    – “Puas banget dan 1.000.000% asli!” (Muhammad Wahyudi)

    Peringatan untuk Masyarakat: Jangan Terprovokasi!

    Habib Syakur mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang sengaja dibuat untuk menciptakan kegaduhan nasional.

    “Kita harus bijak menyikapi isu-isu seperti ini. Jangan sampai perpecahan terjadi hanya karena klaim-klaim tanpa dasar. Mari kita dukung proses hukum yang benar, bukan provokasi yang meresahkan,” tuturnya.

    Dari sikap Roy Suryo Cs yang berani membentak jenderal, hingga klaim-klaim tidak berdasar yang terus disebarkan, jelas bahwa motif mereka patut dipertanyakan.

    GNK pun mendesak agar pihak berwajib menindak tegas setiap upaya provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

    “Kami mendukung langkah tegas Polda Metro Jaya jika perlu memproses hukum mereka yang sengaja menyebar dugaan kebohongan dan memecah belah bangsa,” pungkas Habib Syakur.

  • GEMA Nasional Tuntut Mabes Polri Copot Dirkrimsus Polda Maluku, Diduga Lindungi Mafia Emas Gunung Botak

    Melanesiatimes.com – Seruan keras datang dari Gerakan Muda Nasional (GEMA Nasional) yang mendesak Markas Besar Polri segera mencopot Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku. Desakan ini muncul akibat dugaan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal yang semakin liar di Gunung Botak, Pulau Buru.

    Ketua Umum GEMA Nasional, Eko, menyampaikan bahwa pihaknya mencium aroma busuk dalam praktik jual beli emas ilegal yang masih terus berlangsung. Ia menuding adanya kemungkinan keterlibatan oknum aparat, khususnya di lingkup Dirkrimsus, dalam melindungi peredaran sianida dan pembelian emas tanpa izin.

    “Pasokan sianida dan skema pembelian emas dari tambang Gunung Botak terindikasi kuat dikoordinasikan secara sistematis. Nama-nama seperti Haji Anas, Haji Komar, hingga Haji Markus muncul dalam rantai distribusi ini, dan hingga kini belum tersentuh hukum,” ujar Eko dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Eko, tidak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian di Maluku memperkuat dugaan bahwa ada praktik pembiaran, bahkan pemufakatan jahat. Ia menegaskan, praktik penambangan ilegal ini tak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekologi yang sangat mengkhawatirkan.

    “Diperkirakan sekitar 100 kilogram emas keluar dari kawasan tersebut setiap bulan, dan pertanyaannya: emas sebanyak itu mengalir ke mana? Siapa yang mengambil keuntungan?” kata Eko mempertanyakan.

    GEMA Nasional juga menyoroti tindakan hukum yang dianggap tidak adil dan tebang pilih. Penegakan hukum di lapangan dinilai bergantung pada “selera penyidik” dan bukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

    Eko menuntut Mabes Polri agar bersikap transparan dan akuntabel dalam mengusut jaringan pasokan sianida serta alur pembelian emas ilegal di kawasan tambang Gunung Botak. “Publik punya hak untuk tahu siapa saja yang bermain di balik layar. Sudah saatnya hukum tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tutupnya.

  • Kejaksaan Negeri Sorong Terima Pengembalian Kerugian Negara dari Terdakwa Kasus Korupsi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kejaksaan Negeri Sorong melalui Tim Jaksa Penuntut Umum resmi menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Rabu (11/06/2025).

    Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan pembangunan baru Puskesmas Afirmasi dan pembangunan rumah jabatan tenaga kesehatan di Kabare, Kabupaten Raja Ampat. Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019.

    Menurut narasumber, Jaksa Madya Makrun, terdakwa mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada Kejaksaan. Pengembalian ini merupakan bagian dari upaya penanganan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut.

    Hasil perhitungan dari Ahli Konstruksi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara mencapai Rp.2.353.956.553,70 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen). Dengan demikian, pengembalian uang oleh terdakwa ini hanya mencakup sebagian dari total kerugian yang terjadi.

    Makrun menjelaskan bahwa sebanyak uang yang telah dikembalikan tersebut akan disetor ke Rekening RPL Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Manokwari. “Uang yang telah dikembalikan ini akan dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam pembebanan uang pengganti kepada terdakwa dalam proses hukum yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

    Proses penanganan perkara ini saat ini berada dalam tahap pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pengadilan negeri setempat. Jaksa Makrun mengingatkan kepada masyarakat dan media untuk terus memberikan dukungan dalam penyelesaian kasus ini, yang merupakan bagian dari komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi di tanah ini.

    Setiap tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara akan terus ditindaklanjuti secara serius. Kejaksaan Negeri Sorong berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum akan diusut tuntas demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

    Makrun pun mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab dalam mengawasi penggunaan anggaran publik agar penyalahgunaan seperti ini tidak terulang di kemudian hari. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek pemerintah juga sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

    Pengembalian kerugian keuangan negara ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi terdakwa lain yang terlibat dalam kasus serupa, untuk mengambil langkah serupa dalam mengembalikan kerugian negara. Kejaksaan Negeri Sorong siap bekerja keras untuk menindaklanjuti dan menuntaskan setiap kasus yang ada di wilayah hukumnya.

    Dengan adanya dukungan semua elemen masyarakat dan media, perjalanan penegakan hukum akan semakin mudah dan transparan. “Mari kita bersatu dalam memberantas korupsi demi masa depan yang lebih baik,” tutup Makrun dengan optimis.

    Pengembalian ini merupakan langkah awal untuk mempertanggungjawabkan tindakan korupsi di tanah Papua, di mana seluruh elemen masyarakat diharapkan berkontribusi aktif dalam mengawasi dan melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran.

  • Estafet Kepemimpinan di Koarmada III: Sertijab Danguspurla Dankolat dan Pengukuhan Kadissenlek

    Melanesiatimes.com, Katapop, Kab. Sorong — Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat strategis serta pengukuhan jabatan baru di lingkungan Koarmada III, Kamis (12/06/2025).

    Acara berlangsung khidmat di Gedung Serba Guna (GSG) Mas Pardi, Markas Koarmada III, Katapop.

    Dalam prosesi tersebut, jabatan Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada III diserahterimakan dari Laksamana Pertama TNI Lewis Nogot Nainggolan, MMDS, P.S.C.(J), M.Sc., kepada Kolonel Laut (P) Andri Kristianto, M.Han. Sementara itu, tongkat komando Komandan Komando Latihan (Dankolat) Koarmada III berpindah dari Kolonel Laut (P) Ahmad Muharam kepada Kolonel Laut (P) I Nyoman Surya.

    Selain itu, turut dikukuhkan Letkol Laut (E) Catur Turus Wibowo, S.T., M.Tr.Opsla., sebagai Kepala Dinas Senjata dan Elektronika (Kadissenlek) Koarmada III, menandai penguatan organisasi dalam bidang teknologi dan persenjataan.

    Dalam amanatnya, Pangkoarmada III menekankan bahwa serah terima jabatan dan pengukuhan ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari proses pembinaan personel dan penyegaran organisasi.

    > “Serah terima jabatan dalam suatu organisasi bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan bentuk pembinaan personel untuk memberikan kesempatan dan peluang bagi para perwira dalam mengembangkan karier serta mengaktualisasikan kemampuan konseptualnya guna mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik,” ujar Laksda TNI Hersan.

    Lebih lanjut, Pangkoarmada III berharap momentum ini dapat menumbuhkan semangat baru serta mendorong peningkatan kinerja dalam menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis.

    Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas. Kepada pejabat baru, Pangkoarmada III menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar kepercayaan yang diberikan dapat dijawab dengan kerja nyata demi kemajuan Koarmada III.

    > “Dengan bekal pengalaman di tempat kedinasan sebelumnya, saya yakin para pejabat baru mampu membawa perubahan positif yang konstruktif bagi organisasi,” tuturnya.

    Upacara tersebut dihadiri oleh para pejabat jajaran Koarmada III, antara lain Inspektur Koarmada III Laksamana Pertama TNI Al Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla.; Kapoksahli Koarmada III Laksamana Pertama TNI Heriyanto, S.T., M.M.; Danguskamla Koarmada III Laksma TNI Tomi Erizal, S.E., M.M.; Danlantamal IX Brigjen TNI (Mar) Suwandi, S.A.P., M.M.; Danlantamal X Brigjen TNI (Mar) Freddy Jhon H. Pardosi, S.E., M.H., M.M.; serta Danlantamal XIV Laksma TNI Joni Sudianto, CHRMP., M.Tr.Opsla., Wadan Pasmar 3 Kolonel marinir David Candra Viasco, S.E., M.M.

    Turut hadir pula para pejabat utama, kepala satuan kerja, dan komandan satuan Koarmada III, serta Komandan Lanmar Sorong, dan Wadan Satdik 3 Sorong.

    (Dispen Koarmada III)

  • KPK Periksa Staf Khusus Eks Menaker, Aktivis Desak Usut Tuntas hingga ke Elite Partai

    Melanesiatimes.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memeriksa tiga orang staf khusus mantan Menteri Ketenagakerjaan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), periode 2019–2024. Pemeriksaan dilakukan pada Selasa, 10 Juni 2025, sebagai bagian dari pengusutan dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan kementerian tersebut.

    Menanggapi langkah ini, Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyerukan agar proses hukum tidak berhenti di level staf. Ia meminta KPK berani menelusuri hingga ke jajaran menteri yang memegang kendali atas penggunaan anggaran dan pengawasan birokrasi.

    “Sebagai Menteri dan Kuasa Pengguna Anggaran, Ida Fauziyah tidak bisa cuci tangan. Kalau pengawasan internal berjalan baik, mustahil praktik korupsi ini bisa terjadi,” tegas Kelrey dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/6/2025).

    Soroti Afiliasi Politik dan Dugaan Gratifikasi, Kelrey turut menyinggung afiliasi politik Ida Fauziyah yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia berharap KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto mampu bersikap tegas dan tak gentar mengusut potensi keterlibatan struktur partai.

    “Kalau ada aliran gratifikasi yang masuk ke partai, KPK harus punya nyali untuk buka-bukaan. Transparansi jangan setengah hati,” ucapnya.

    Salah satu nama yang ikut dipanggil sebagai saksi adalah Risharyudi Triwibowo, mantan staf khusus Ida Fauziyah yang kini menjabat sebagai Bupati Buol terpilih untuk periode 2025–2030. Menurut Kelrey, nama Risharyudi juga sempat muncul dalam pusaran dugaan politik uang saat Pilkada Buol 2024.

    Risharyudi Ditarik dalam Dua Kasus: Korupsi dan Politik Uang?

    Pasangan calon nomor urut 5, Mohammad Agris Dwi Putra Amran Batalipu–Djufrin DJ Manto, sebelumnya telah menggugat hasil Pilkada Buol ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuding pasangan nomor urut 2, Risharyudi Triwibowo–Mohammad Nasir Dj Daimaroto, melakukan praktik politik uang secara masif di 11 kecamatan dan 108 desa.

    Meski belum ada putusan hukum tetap, Kelrey mengingatkan bahwa rekam jejak Risharyudi patut menjadi perhatian. “Kalau Kemnaker benar-benar menjalankan evaluasi menyeluruh sejak awal, kasus gratifikasi maupun nepotisme seperti ini bisa dicegah,” ujarnya.

    KPK memanggil tiga staf khusus pada Selasa (10/6):

    • Luqman Hakim (LH), staf khusus mantan Menaker Hanif Dhakiri.

    • Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (CRC), staf khusus mantan Menaker Ida Fauziyah.

    • Risharyudi Triwibowo (RT), juga staf khusus Ida Fauziyah dan kini Bupati Buol terpilih.

    Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait pengurusan RPTKA.

    Kelrey menegaskan, jika ingin bersih-bersih birokrasi, pengusutan tidak boleh tebang pilih. “Publik berhak tahu sejauh mana jaringan ini menjalar. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.

    Sumber : Holopis.com