Melanesia Times

Blog

  • Rapat Lanjutan Renstra OPD Prov.PDB Tahun 2025-2029, Elisa Tegaskan Kerjasama Semua Pimpinan OPD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Rapat lanjutan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2029 berlangsung di Vega Prime Hotel pada Kamis (29/05/2025).

    Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu, dalam rapat tersebut hadir juga Wakil Gubernur, Sekda dan semua Pimpinan OPD dilingkup Papua Barat Daya.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menyelesaikan setiap tantangan yang ada.

    Gubernur Elisa mengungkapkan harapannya agar seluruh peserta rapat, termasuk para kepala dinas, tidak hanya duduk tenang, tetapi aktif membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. “Saya berharap agar semua yang kita programkan dapat segera selesai, dan bapak ibu harus merasa bangga menjadi bagian dari proses ini,” ujarnya.

    “Saya tunggu sampai hari ini tidak ada Kepala Dinas yang datang bicara, ada di saya ini, kira-kira bagaimana, tidak ada, mungkin Dinas PU dan Ketenagakerjaan yang lain masih tinggal ditempat saja ,” tegasnya.

    Hal ini dinilai berdampak pada penyerapan anggaran yang belum maksimal. Dalam rapat tersebut, Elisa mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap sebagian kepala dinas yang dinilai kurang berkomitmen. “Barang ini tidak akan berjalan tanpa kesungguhan dari semua. Kalau bapak ibu tidak mau bantu saya, tinggal kasih tahu, biar kita cari orang ganti,” tegasnya.

    Ia pun menegaskan perlunya dukungan aktif dari semua pihak agagasemua persoalan dapat kita selesaikan.

    Lebih lanjut, Elisa memberikan instruksi tegas kepada Sekda untuk tidak memberikan izin perjalanan dinas kepada pimpinan OPD. “Saya ingin setiap kepala OPD fokus pada pekerjaan dan tidak ada yang keluar untuk perjalanan dinas,” ungkapnya dengan nada serius.

    Elisa juga mengingatkan pentingnya laporan keuangan dan tanggung jawab akuntabilitas kepada warga. “Saya mendapat laporan dari BPK bahwa banyak yang tidak serius dalam memberikan data yang diminta. Saya akan menangani hal ini,” imbuhnya. Laporan keuangan harus cepat diselesaikan agar masyarakat mengetahui apa yang telah dikerjakan.

    Gubernur juga menekankan bahwa penyelesaian tindak lanjut dari tahun 2023 juga menjadi prioritas,” Jangan selalu berpikir bahwa setor adalah yang paling penting, semua temuan termasuk administrasi harus ditindaklanjuti,” tuturnya. Dengan demikian, accountability menjadi bagian dari kontribusi nyata bagi masyarakat.

    Ia mengajak seluruh kepala dinas, kepala bidang, dan kasubag keuangan untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dengan tepat waktu sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas anggaran. “Kami harus siap untuk bekerja keras dan berbagi tanggung jawab,” pungkas Elisa.

    Dengan semangat kolaborasi, Gubernur Elisa berharap agar semua pihak dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan Papua Barat Daya. Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan kerja sama dalam menyelesaikan program-program yang ada.

    Semoga dengan adanya komitmen dan kesungguhan dari semua pihak, setiap program yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai target waktu yang ditetapkan.

  • Bersama Merayakan Idul Adha: Sapi Qurban ‘Iteng’ sebagai Simbol Kebersamaan di Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1446H, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan hewan qurban kepada umat Islam di halaman Masjid Agung Al-Akbar, Kota Sorong pada Rabu (28/05/2025).

    Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyerahkan satu ekor sapi kepada umat Islam Papua Barat Daya. Sapi yang disumbangkan oleh Presiden Republik Indonesia memiliki bobot yang mengesankan, mencapai 1 ton atau 880 kilogram. Penyerahan tersebut dilakukan bersama dengan Wakil Gubernur, Ahmad Nausrau.

    Sapi yang diserahkan oleh Presiden ini menarik perhatian, karena memiliki nama yang unik, yaitu “Iteng”. Nama tersebut menambah karakter dan makna dalam prosesi penyerahan hewan qurban tersebut.

    Perwakilan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia menyerahkan sapi tersebut kepada Gubernur Elisa Kambu untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat.

    Acara penyerahan ini tidak hanya dihadiri oleh pejabat pemerintah, tetapi juga diwarnai dengan kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, serta perwakilan TNI/Polri dan sejumlah organisasi masyarakat Islam. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan yang kuat terhadap momen berharga ini.

    Sumbangan sapi dari Presiden untuk Provinsi Papua Barat Daya berjumlah tujuh ekor, yang akan didistribusikan ke enam kabupaten dan kota di daerah Papua Barat Daya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perayaan Idul Adha bagi umat Muslim setempat.

    Bersama Merayakan Idul Adha: Sapi Qurban 'Iteng' sebagai Simbol Kebersamaan di Papua Barat Daya
    Penyerahan Sapi Kepada Perwakilan Umat Muslim Papua Barat Daya

    Selain sapi dari Presiden, Gubernur Elisa Kambu juga memberikan sumbangan berupa 55 ekor sapi. Pembagian ini dilakukan secara merata, yakni 23 ekor untuk Kota Sorong, 17 ekor untuk Kabupaten Sorong, dan masing-masing lima ekor untuk Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, serta Raja Ampat.

    “Dengan penyerahan hewan qurban ini, kita menunjukkan solidaritas dan kepedulian kepada sesama. Mari kita maknai Idul Adha dengan penuh rasa syukur,” kata Elisa Kambu.

    Penyerahan hewan qurban ini diharapkan dapat membantu umat Islam dalam melaksanakan ibadah qurban mereka.

    Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, umat Islam di Provinsi Papua Barat Daya dapat merasakan keberkahan dan kehadiran pemerintah dalam momen suci ini.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan ini, dan saya juga mengirim salam hangat melalui anggota Sekretaris Negara. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua,” tambahnya.

    Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya mengungkapkaan rasa syukur atas bantuan yang diterima. Ia juga berharap, hewan-hewan qurban ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam rangka memperkuat tali silaturahmi antar umat.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang unifikasi umat Islam di Papua Barat Daya, yang selama ini dikenal dengan kerukunan dan toleransi antar-agama yang tinggi. Diharapkan, semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga serta ditingkatkan di masa depan.

    Dengan penyerahan hewan qurban ini, diharapkan umat Islam di Papua Barat Daya dapat merayakan Idul Adha dengan penuh hikmat dan makna, serta menjadikan momen ini sebagai pengingat untuk berbagi kepada sesama.

    “Semoga hewan qurban ini membawa berkah bagi masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita,” tutup Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.

  • Ikuti POF dan RAKER PMKRI Diharapkan Mampu Melahrikan Pemimpin Masa Depan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sorong mengadakan Pekan Orientasi Fungsionaris (POF) dan Rapat Kerja (RAKER) pada hari Rabu di Aula Katedral, Kota Sorong pada Rabu (28/05/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pengurus dan bertujuan untuk menyatukan visi serta persepsi antar fungsionaris turut hadir juga OKP/OKPI dan perwakilan pemerintah Kota Sorong.

    Dalam sambutannya, Ketua PMKRI menyebutkan bahwa POF adalah langkah awal penting untuk pembinaan dan pembekalan bagi pengurus baru. “Kegiatan ini menjadi dasar dalam menyusun program kerja ke depan,” ungkap Ketua PMKRI

    Kegiatan POF ini diharapkan dapat mempersiapkan pengurus dengan materi-materi relevan, sehingga mereka mampu merancang program kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi perhimpunan di masa depan.

    Sekretaris Caretaker Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Daya, Izack Yable, melalui wakil ketua KNPI, Fransiskus Nauw, memberikan apresiasi terhadap aktivitas kemahasiswaan yang fokus pada peningkatan kualitas pengurus internal.Ikuti POF dan RAKER PMKRI Diharapkan Mampu Melahrikan Pemimpin Masa Depan

    “Dalam setiap periode kepengurusan, POF dan RAKER adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan,” tutur Fransiskus. Ia juga mengajak pemuda dan mahasiswa di Papua Barat Daya untuk mendukung program kerja pemerintah demi kemajuan bersama.

    Fransiskus menegaskan bahwa KNPI di Papua Barat Daya merupakan satu kesatuan organisasi di bawah pimpinan Edy Wijaya Karokaro dan Izack Yable sebagai sekretaris. Hal ini penting untuk memperkuat solidaritas antar pemuda.

    Kepala KesbangPol Kota Sorong, Hendrikus Momot, menyatakan dukungannya terhadap organisasi mahasiswa dalam mempersiapkan kader bangsa. “Kegiatan seperti ini membantu pemerintah dalam membentuk generasi yang tangguh,” ujarnya.

    Hendrikus juga menyoroti pentingnya pengkaderan di organisasi mahasiswa, termasuk kelompok Cipayung dan KNPI. Ia percaya bahwa dengan proses ini, bakal lahir pemimpin yang berkualitas. “Banyak mantan aktivis yang kini menjadi kepala daerah,” tambahnya.

    Ia berharap agar kegiatan pengkaderan terus berlangsung di organisasi pemuda dan mahasiswa yang ada di Papua Barat Daya. “Ini adalah langkah konkret untuk menghadapi tantangan masa depan,” tutupnya.

    Dengan semangat yang tinggi, diharapkan POF dan RAKER ini dapat menjadikan PMKRI Cabang Sorong lebih solid dan berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

  • JAM Indonesia Desak Kejagung RI Periksa Ketua KPU Buru Terkait Dugaan Korupsi Rp33 Miliar

    Melanesiatimes.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) menggelar demo panas di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (28/5). Mereka datang membawa spanduk, mobil komando, dan satu tuntutan utama: usut tuntas dugaan korupsi dana hibah senilai Rp33 miliar yang menyeret Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Aziz.

    Jufri, koordinator aksi sekaligus Ketua JAM Indonesia, menyampaikan bahwa dugaan korupsi ini mencuat setelah terjadinya pembakaran Gedung KPU Buru beberapa waktu lalu. Peristiwa itu diduga kuat bukan insiden biasa, melainkan upaya sistematis untuk menghilangkan jejak dan barang bukti dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah yang diduga diselewengkan.

    “Kami curiga kuat ada skenario besar di balik pembakaran kantor KPU. Ini bukan kebetulan. Dana hibah Rp33 miliar itu bukan recehan, dan kalau benar dikorupsi lalu dilindungi lewat aksi pembakaran, itu kejahatan luar biasa,” tegas Jufri dalam orasinya.

    Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Korupsi Dana Hibah KPU Buru”, “Tangkap Ketua KPU Kabupaten Buru”, hingga “Kejagung Wajib Periksa Walid Aziz”. Mereka menuntut agar Kejaksaan Agung segera membentuk tim khusus dan turun tangan serius.

    “Jangan sampai kasus ini dipetieskan. Kejagung harus profesional. Kalau bukti kuat, tangkap saja semua yang terlibat, termasuk Ketua KPU Buru,” lanjut Jufri dengan lantang.

    JAM Indonesia juga mengultimatum akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Jumat, 30 Mei 2025, jika penanganan kasus ini mandek atau terkesan lambat.

    “Kami akan terus kawal kasus ini. Rakyat berhak tahu ke mana larinya uang negara. Ini bentuk tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa,” pungkasnya.

  • Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong  –  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, membuka kegiatan komitmen bersama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun 2025.

    Acara ini berlangsung di Vega Prime Hotel, Sorong, pada Selasa (27/05/2025) yang ditandai dengan pembacaan deklarasi penting mengenai proses seleksi yang akan dilaksanakan pada bulan juni 2025.

    Adolof menegaskan bahwa seleksi penerimaan murid baru tahun 2025 akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan seluruh proses seleksi secara objektif, tanpa intervensi dari pihak manapun,” ungkapnya

    Untuk mendukung transparansi, ia menjelaskan bahwa proses seleksi akan terbuka dan dapat dipantau oleh publik. “Seluruh informasi terkait seleksi akan tersedia secara terbuka, agar masyarakat dapat ikut mengawasi dengan baik,” lanjutnya.

    Keadilan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan seleksi ini. Adolof menekankan bahwa semua anak bangsa akan diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. “Kami menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” imbuhnya, menegaskan makna dari pendidikan inklusif.

    Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi akan dilakukan secara akuntabel dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari setiap tahapan. Ini diharapkan dapat mengurangi resiko penyimpangan dan memastikan kejujuran dalam proses seleksi.

    Dalam sambutannya, Adolof juga mengajak seluruh kepala dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Inspektorat daerah, TNI/Polri, satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengawal jalannya seleksi ini. “Mari kita pastikan proses ini berjalan jujur, adil, dan berintegritas demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Papua Barat Daya,” serunya.

    Acara ini diakhiri dengan simbolisme yang kuat, ditandai dengan pemukulan Tifa sebanyak tiga kali, menandakan komitmen bersama untuk pendidikan yang lebih baik.

    Usai pembacaan deklarasi, seluruh peserta melakukan tanda tangan komitmen dan penandatanganan pakta integritas untuk pelaksanaan penerimaan murid baru.

    Langkah ini menunjukkan tekad bersama dalam menjunjung tinggi integritas dan keadilan di dunia pendidikan.

    Dengan adanya deklarasi ini, Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelajar dalam mengejar impian mereka.

    Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan, serta menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

  • Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Kota Sorong Tentang Spesifikasi Sekolah Gratis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Arbi, mengumumkan peluncuran program edukasi ambisius yang menghadirkan sekolah gratis dengan tiga klasifikasi.

    Pada tahun ini, pemerintah kota telah menyediakan 72 sekolah negeri, termasuk 10 TK, 42 SD, 10 SMP, 4 SMA, dan 5 SMK, dengan total siswa mencapai 26.000. Selasa (27/05/1015).

    Program ini tidak hanya mencakup sekolah negeri. Tercatat ada 158 sekolah swasta yang terlibat, dengan sekitar 16.000 siswa yang terdaftar. Selain itu, ada 54 sekolah di bawah Kementerian Agama, termasuk RA, MI, MTS, dan MAN, yang memiliki total 5.400 peserta didik. Dengan memiliki sasaran 100% gratis, semua biaya masuk dan pungutan di awal tahun ajaran akan dihapuskan.

    “Artinya, tidak ada lagi biaya untuk seragam, pembangunan, atau SPP,” tegas Arbi kepada wartawan.

    Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang sering menjadikan pendidikan sulit dijangkau bagi banyak orang tua siswa.

    Pemerintah akan menanggung berbagai biaya, termasuk penyediaan tiga jenis seragam untuk sekolah negeri. “Kami akan menyediakan seragam formal, pakaian olahraga, dan baju batik dari tingkat TK hingga SMA,” tambahnya. Namun, untuk sepatu, pemerintah masih mengharapkan partisipasi orang tua dalam penyediaannya.

    Bagi siswa kelas 2 hingga kelas 6, pemungutan biaya komite dan SPP yang sempat berlaku sebelumnya juga telah dihapuskan. “Mulai tahun ini, tidak ada lagi pemungutan biaya di sekolah-sekolah pemerintah,” beber Arbi

    Program ini diharapkan dapat mengakomodasi sekitar 6.000 siswa baru. Namun, untuk sekolah swasta, pemerintah juga memiliki rencana pendukung. “Kami membantu biaya pendaftaran untuk peserta didik baru di sekolah swasta dengan penyediaan seragam dan buku pelajaran,” jelasnya.

    Meskipun biaya komite sekolah swasta masih tetap berlaku, pemerintah berkomitmen untuk mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya untuk menjamin kualitas pendidikan. “Kami berharap ke depannya bisa menjangkau semua sekolah, terutama yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah,” harap Arbi.

    Sekolah-sekolah swasta yang cenderung berorientasi bisnis juga menjadi perhatian. “Kami ingin menyeimbangkan antara kualitas pendidikan dan biaya yang terjangkau,” ungkapnya.

    Dengan demikian, harapannya adalah sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga menjaga nilai-nilai kebangsaan di dalam kurikulum.

    “Pendidikan adalah hak setiap anak, dan kami berusaha mencapainya tanpa memberatkan orang tua,” lanjut Arbi. Dia yakin bahwa program ini akan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sorong.

    Sebagai bagian dari inisiatif ini, pihaknya juga memandang penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak. “Partisipasi orang tua sangat penting untuk keberlanjutan program ini,” katanya.

    Dengan kekompakan dari semua pihak, termasuk dukungan dari sekolah swasta, Arbi optimis bahwa pendidikan di Sorong dapat merata dan berkualitas. “Kami ingin semua anak di Sorong mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar,” pungkasnya.

    Langkah ini diharapkan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat, dan mempercepat akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Keberhasilan program ini akan diuji dalam implementasinya ke depan.

    Sorong pun bersiap untuk menciptakan generasi cerdas, berakhlak, dan memahami nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan zaman.

  • Kadis Pendidikan Kota Sorong Tegaskan Komitmen Terhadap Program Makanan Bergizi Gratis

    Melanesiatimes.com, Sorong  – Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Arbi, memberikan pernyataan resmi terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Vega Prime Hotel pada Selasa (27/04/2025).

    Dalam keterangan yang disampaikan, Arbi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penghentian program tersebut. “Saya mendengar ada beberapa rumor, tetapi informasi yang beredar belum terkonfirmasi dan harus bersifat valid,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu tersebut, Arbi mengungkapkan bahwa Kota Sorong sebenarnya memiliki progres yang baik terkait penyediaan makanan bergizi. Namun, untuk memaksimalkan efek program ini, Kota Sorong membutuhkan setidaknya 15 dapur yang masing-masing dapat melayani antara 3.000 hingga 3.500 siswa. “Kita punya total 49.800 siswa, tetapi saat ini baru ada empat dapur beroperasi,” ungkapnya.

    Arbi menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan ada penambahan dapur. “Beberapa pihak yang memiliki rekomendasi untuk membangun dapur sudah bertemu dengan saya. Kami sedang mengumpulkan data jumlah sekolah dan siswa per distrik untuk menentukan lokasi pembangunan dapur,” jelasnya.

    Program Makanan Bergizi ini, menurut Arbi, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi siswa di Indonesia, termasuk di Papua Barat dan Papua Barat Daya . “Tantangan memang banyak, tetapi pemerintah kota akan terus memberikan perhatian agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

    Mengacu pada arahan presiden, Arbi menyatakan keyakinan bahwa pada tahun depan semua siswa di Sorong akan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang disediakan oleh pemerintah pusat. “Program ini sudah berjalan, meskipun masih dalam tahap progres,” paparnya.

    Meskipun empat dapur sudah beroperasi, Arbi mengingatkan bahwa idealnya harus ada 15 dapur untuk memastikan distribusi yang merata. “Kami juga memperhatikan lokasi dalam penempatan dapur, khususnya di daerah yang sulit dijangkau,” ujar Arbi.

    Dalam kesempatan ini, Arbi menjelaskan adanya tiga pulau yang juga menjadi perhatian, yakni Pulau Ram, Pulau Sop, dan Pulau Doom. “Dengan jarak radius 3 kilometer, masakan harus diproduksi di Sorong dan dikirim ke pulau-pulau tersebut. Namun, hal ini tidak efisien,” tandasnya

    Karena itu, Arbi menyarankan perlunya penambahan sejumlah dapur, termasuk satu dapur tambahan di wilayah perbatasan, meskipun jumlah siswa di daerah tersebut tidak mencapai 3.000. “Setiap anak berhak mendapatkan makanan bergizi, tidak peduli seberapa banyak jumlah mereka,” tuturnya.

    Program MBG bertujuan untuk melayani sekitar 12.000 siswa yang masih membutuhkan makanan bergizi secara konsisten. Dalam upaya selanjutnya, Arbi menyatakan pentingnya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dapur.

    Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat, Arbi meyakini bahwa program ini akan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak di Sorong. “Mari kita bersama-sama dukung program ini untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan, LPS Sesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan

    Melanesiatimes.com Jakarta – Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin (26/05/2025), LPS telah melakukan evaluasi dan menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode reguler Mei 2025.

    Penetapan TBP saat ini merupakan penetapan periode reguler II untuk tahun 2025. Hasil penetapan TBP ini akan berlaku untuk seluruh produk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum, serta untuk simpanan dalam rupiah di bank perekonomian rakyat (BPR).

    LPS menetapkan untuk menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 bps, serta mempertahankan TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum. TBP simpanan rupiah pada Bank Umum adalah 4,00% dan TBP simpanan rupiah pada BPR ialah 6,50%. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,25%. TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Juni sampai dengan 30 September 2025.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penetapan TBP antara lain didasari oleh kinerja ekonomi lintas negara yang dibayangi ketidakpastian dari kebijakan perdagangan dan masih berlangsungnya negosiasi tarif. Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi lintas negara pada triwulan I 2025 cenderung divergen, sementara tingkat inflasi yang mulai melandai rentan meningkat akibat eskalasi perang tarif.

    “Mayoritas bank sentral global melakukan antisipasi melalui pemangkasan suku bunga untuk menjaga pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, dinamika perkembangan ekonomi dan adanya pergeseran ekspektasi investor terhadap penurunan suku bunga kebijakan memicu peningkatan volatilitas di pasar keuangan global.” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Dia juga menjelaskan mengenai, kinerja ekonomi domestik masih relatif solid namun tetap perlu diperkuat di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian. Saat ini ekonomi domestik tumbuh 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025. Aktivitas manufaktur dan indeks penjualan ritel berada pada fase normalisasi pasca-Idul Fitri. Sementara itu, pasar keuangan domestik mulai mencatatkan inflow di sepanjang bulan Mei 2025, mencerminkan persepsi investor yang masih positif terhadap prospek ekonomi Indonesia.

    “Ke depan, sinergi lintas stakeholder tetap perlu diperkuat untuk mendorong kinerja perekonomian,” tambahnya.

    Dia juga menyampaikan beberapa perkembangan positif terkini yaitu kinerja intermediasi perbankan masih dalam tren positif, diikuti ketahanan permodalan dan likuiditas yang relatif memadai.

    Per April 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 8,88% secara yoy, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 4,55% secara yoy. Pertumbuhan kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 15,2% (yoy). Sementara itu, penghimpunan DPK ditopang oleh produk giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 6,02% dan 6,05% (yoy).

    Kemudian, ketahanan permodalan pun tetap solid sebagai buffer risiko pasar dan kredit. Rasio permodalan (KPMM) industri terjaga di level 25,43% pada periode Maret 2025. Sementara itu, pada April 2025, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio AL/NCD[1] berada di level 111,32% (threshold: 50,0%) dan rasio AL/DPK[2] sebesar 25,23% (threshold: 10%).

    Terjaganya tingkat permodalan juga diikuti dengan perbaikan aspek pengelolaan risiko kredit. Hal ini tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang terkendali pada level 2,24% dan rasio Loan at Risk (LaR) yang terus turun dan berada di level 9,92% dari total penyaluran kredit pada periode April 2025.

    Sebagai informasi, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, dimana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Berdasarkan data April 2025, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (nominal simpanan sampai dengan Rp2 miliar) sebesar 99,94% dari total rekening atau setara dengan 621,80 juta rekening.

    Lebih jauh, secara konsisten, tingkat cakupan penjaminan simpanan nasabah tersebut berada di atas amanat Undang-Undang LPS yang sekurang-kurangnya sebesar 90% dari total nasabah bank. Tingkat cakupan tersebut juga berada di atas 80% yang merupakan tingkat cakupan yang memadai sesuai panduan International Association of Deposit Insurers (IADI).

    Selanjutnya, LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi Rupiah maupun valuta asing. Saat ini Suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah bergerak dalam kisaran terbatas. Pada periode observasi Mei 2025, SBP tercatat naik 3 bps ke level 3,56% dibandingkan periode observasi Januari 2025.

    Potensi penurunan SBP cukup terbuka pasca pemangkasan BI-Rate terkini sebesar 25 bps yang dilakukan oleh bank sentral. Faktor likuiditas perbankan yang masih relatif memadai serta target penyaluran kredit berpotensi mempengaruhi arah pergerakan suku bunga simpanan.

    Sementara itu pada periode yang sama, pergerakan SBP simpanan valas cenderung lebih dinamis. SBP valas di bulan Mei 2025 terpantau naik 11 bps ke level 2,17% dibandingkan periode observasi bulan Januari 2025. Adanya pergeseran ekspektasi penurunan suku bunga kebijakan The Fed serta kebutuhan transaksi dan kondisi likuiditas internal bank akan menjadi faktor penentu suku bunga simpanan valas ke depan.

    Selanjutnya, Purbaya mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

    “Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana,” pungkasnya.

  • Ombudsman Papua Barat: Mewujudkan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Melalui SPMB

    Melanesiatimes.com, Sorong Papua Barat Daya – Wilayah Papua Barat Daya kini memasuki fase baru dalam sistem pendidikan, dengan penekanan pada pentingnya keadilan dan pemerataan. Sebagai wakil dalam pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah unit pengendalian mutu pendidikan,

    Amus Atkana menyampaikan pandangannya mengenai persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang kini dikenal sebagai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menggunakan sistem penerimaan berbasis domisili. Giat ini dilangsungkan di vega prime hotel kota Sorong Papua Barat Daya pada Selasa (27/05/2025).

    Sebagai Narasumber Atkana menjelaskan bahwa sistem baru yang diusung, yang dikenal sebagai SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), merupakan perbaikan dari nilai-nilai sebelumnya. Dalam era digital, proses registrasi dilakukan secara online, namun dengan penambahan wajibnya identitas diri yang menunjukkan domisili peserta didik. “Ini syarat mutlak agar dapat bersekolah di sekolah yang dituju,” ujar Atkana

    Tekad pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam sistem pendidikan kembali ditekankan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian di mana siswa yang tinggal di domisili tertentu dapat mendaftar di sekolah yang tidak sesuai dengan lokasi tinggalnya. Atkana menekankan, “Kondisi ini harus diperbaiki agar proses pemerataan pendidikan dapat berjalan sejalan dengan UU Pendidikan No. 20 Tahun 2023.”

    Dalam UU tersebut, pemerintah menargetkan delapan poin penting dalam bidang pendidikan, termasuk pemerataan sarana, isi, dan kualitas serta pengurangan disparitas dalam bidang pendidikan. Atkana menyerukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kebutuhan pembangunan sekolah tidak hanya difokuskan pada wilayah atau sekolah tertentu.

    “Mari kita ciptakan pemerataan sarana pendidikan dan kesejahteraan guru,” ajaknya. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua siswa di Papua Barat Daya.

    Atkana juga mengingatkan pentingnya pengelolaan program sekolah gratis ditujukan bagi siswa yang membutuhkan. Ia mempertanyakan siapa yang akan menerima akses sekolah gratis ini dan bagaimana program tersebut akan dikelola dengan baik. “Apakah akan diatur melalui peraturan menteri atau peraturan bupati?” tanyanya.

    Pengawasan tetap diperlukan, terutama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “Proses pendaftaran berbasis domisili ini harus diatur dengan baik agar idak ada pelanggaran, seperti pemindahan identitas untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan,” tegasnya.

    Penting bagi semua pihak untuk memberi perhatian pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus agar mereka mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Atkana menegaskan bahwa mereka berhak diterima di sekolah yang berdekatan dengan lokasi tinggal mereka yang sesuai dengan keadaan ekonomi mereka.

    “Sistem SPMB harus diterapkan dengan integritas dan dalam komitmen yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan dinas terkait dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang adil dan berkualitas,” tambahnya.

    Semua pemangku kepentingan diharapkan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Papua Barat Daya, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang. Keberhasilan sistem pendidikan ini tidak hanya akan berpengaruh pada individu, tetapi juga pada kemajuan daerah secara keseluruhan.

  • Insiden Kebakaran 10 Unit Bus Dinas Perhubungan Kota Sorong Menjadi Sorotan Publik yang Belum Teratasi

    Melanesiatimes.com, Sorong – Insiden kebakaran yang melibatkan sepuluh unit bus pada tanggal 2 Desember 2024 telah mencuri perhatian banyak orang. Kejadian ini bukan hanya sekadar musibah, tetapi juga menimbulkan keraguan akan adanya transparansi dari pihak berwenang, terutama karena hingga kini Polresta Sorong Kota belum mengeluarkan hasil investigasi resmi terkait insiden tersebut. Senin (26/05/2025).

    Kebakaran ini jelas memprihatinkan, dan kerugian yang ditimbulkan belum teridentifikasi secara resmi. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa insiden ini dapat masuk dalam laporan penghapusan aset daerah, yang akan berpotensi merugikan negara dan menciptakan situasi yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan.

    Risal Abusama, selaku Ketua DPC Permahi Sorong, kepada media ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait adanya rekayasa dalam kasus ini. Ia menekankan bahwa informasi yang diperoleh menunjukkan bus-bus yang terbakar dalam keadaan baik dan terparkir rapi, sedangkan mesin-mesin yang berpotensi memicu korsleting telah dilepas sebelumnya. “Jika demikian, bagaimana bisa terjadi kebakaran?” tanyanya

    Dengan anggaran yang ditanamkan untuk 10 unit bus tersebut mencapai miliaran, tentu saja ini adalah kerugian yang signifikan bagi daerah. Oleh karena itu, Risal berencana melayangkan audiensi kepada Polresta Sorong Kota dan Dinas Perhubungan Kota Sorong, guna meminta penjelasan serta transparansi publik mengenai insiden ini.

    Risal juga menyasar pihak Kejaksaan Negeri Sorong agar turut serta dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia khawatir insiden ini merupakan bagian dari pemutihan yang tidak seharusnya terjadi. “Kita perlu memastikan bahwa semua yang terjadi di lapangan dapat dipertanggungjawabkan, demi kepentingan publik,” tegasnya.

    Transparansi dalam menangani insiden seperti ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah. Tanpa adanya kejelasan, publik akan terus menerus mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan integritas.

    Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang penyebab kebakaran serta langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang. Keputusan yang diambil harus mencerminkan semangat keterbukaan dan kejujuran.

    Insiden kebakaran ini tidak hanya menyangkut kerugian materil, tetapi juga menampar wajah pengelolaan aset daerah yang seharusnya lebih berhati-hati. Oleh karena itu, investigasi menyeluruh dan transparan dari Polres Sorong Kota menjadi sangat penting.

    Seiring meningkatnya sorotan publik terhadap insiden ini, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi untuk menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi yang tepat. Dengan demikian, kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan, dan masyarakat bisa merasakan dampak positif dari kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat.