Melanesia Times

Blog

  • Ikhsan Lumaela Bongkar Masalah Pemerintahan Assilulu: Tolak Koperasi Merah Putih, Tuntut Transparansi dan Reformasi

    Melanesiatimes.com – Jangan rahkan fokus ke koperasi dulu, selesaikan dulu masalah di Pemerintahan Desa! Ikhsan Lumaela, aktivis muda sekaligus pemuda asal Negeri Assilulu, Maluku, akhirnya buka suara soal kemunculan Koperasi Merah Putih yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam pernyataan kerasnya, Ikhsan menolak mentah-mentah keberadaan koperasi tersebut. Alasannya? Negeri Assilulu masih punya ‘dapur internal’ yang belum beres.

    “Sebelum bicara ekonomi dan koperasi, kita wajib bereskan dulu masalah serius di pemerintahan negeri. Ada krisis kepercayaan, BUMNEG yang tak transparan, dan dugaan kuat korupsi dana ADD/DD. Kalau ini nggak dituntaskan, koperasi cuma jadi pemanis yang nutupin luka lama,” tegas Ikhsan, dalam rilis yang diterima media, Sabtu, (25/05/2025).

    Menurut Ikhsan, saat ini masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin negerinya sendiri. Pemerintahan dianggap gagal memberi arah dan kehilangan legitimasi sosial. “Negeri ini butuh kepemimpinan yang punya integritas, bukan yang cuma duduk di kursi tanpa tanggung jawab,” ujarnya tajam

    BUMNEG (Badan Usaha Milik Negeri) seharusnya menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Namun yang terjadi justru sebaliknya: aktivitasnya tidak jelas, dan laporan keuangannya tak pernah sampai ke tangan rakyat. “Masyarakat nanya: uangnya ke mana? Untungnya apa? Kok nggak pernah ada laporan?” kata Ikhsan dengan nada kecewa.

    ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) adalah uang rakyat, dan Ikhsan menilai ada indikasi kuat penyelewengan. “Kalau dana publik disalahgunakan, itu bukan sekadar pelanggaran hukum. Itu penghianatan terhadap rakyat. Harus ada proses hukum yang serius,” serunya.

    Koperasi Merah Putih dinilai hanya alat Politik. Buat Ikhsan, koperasi yang muncul saat negeri sedang bermasalah malah berpotensi menambah keruwetan. “Jangan jadikan koperasi sebagai topeng untuk tutupi masalah yang lebih besar. Koperasi sejati itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan proyek elite yang turun dari atas,” jelasnya.

    Lumaela minta untuk stop semua aktivitas Koperasi Merah Putih di Negeri Assilulu sampai sistem pemerintahan dibenahi secara demokratis. Audit total BUMNEG dan penggunaan dana ADD/DD oleh lembaga independen, bukan sekadar formalitas. Libatkan masyarakat adat dan pemuda dalam setiap proses penyelesaian masalah negeri, agar solusi yang diambil berakar dari rakyat.

    Ikhsan mengajak seluruh elemen muda—mahasiswa, pemuda, masyarakat adat—untuk bersatu, kritis, dan menjaga martabat Negeri Assilulu. “Kita butuh perubahan, bukan pemanis. Rakyat berhak atas pemerintahan yang bersih, ekonomi yang adil, dan masa depan yang bermartabat,” pungkasnya.

  • To-Do List Bikin Stres? Ganti Pakai Hack Ini

    Melanesiatimes.com – Pernah nggak sih, nulis to-do list panjang lebar tapi ujung-ujungnya malah bikin stres sendiri? Tugas nggak kelar, waktu habis buat mikir harus mulai dari mana. Kalau kamu relate, tandanya kamu butuh upgrade cara kerja kamu. Bukan to-do list yang salah, tapi cara kamu mengelolanya yang mungkin belum tepat.

    Salah satu solusi kekinian yang banyak dipakai produktivitas junkie adalah time-blocking. Teknik ini bukan cuma nyusun daftar tugas, tapi juga alokasi waktu spesifik buat ngerjainnya. Jadi daripada nulis “kerjain laporan”, kamu langsung tentuin jamnya: “Senin, 09.00–10.00, ngerjain laporan keuangan.” Hasilnya? Lebih fokus, minim distraksi, dan nggak gampang multitasking yang malah bikin burnout.

    Alternatif lain yang nggak kalah powerful adalah Eisenhower Matrix. Metode ini ngebantu kamu bedain mana tugas yang penting dan mendesak, mana yang bisa ditunda atau bahkan dihapus. Tugas dibagi ke empat kuadran, dan kamu tinggal eksekusi berdasarkan prioritas. Cocok banget buat kamu yang suka overwhelmed karena semuanya terasa “urgent”.

    Kedua teknik ini bisa digabung juga, lho. Misalnya, kamu pakai Eisenhower Matrix buat sortir tugas mingguan, lalu implementasi time-blocking buat eksekusi harian. Kombinasi ini bikin kamu lebih mindful, nggak cuma produktif tapi juga tetap punya waktu buat istirahat dan self-care.

    Jadi, kalau to-do list kamu lebih mirip daftar dosa daripada daftar kerjaan, saatnya ganti strategi. Time-blocking dan Eisenhower Matrix bukan cuma tren, tapi tools yang terbukti bantu banyak orang lepas dari jebakan sibuk tapi nggak produktif. Yuk, coba sekarang dan rasain bedanya!

  • Tugas Menumpuk? Coba Hack ‘Eat That Frog’!

    Melanesiatimes.com – Buat kamu yang sering kewalahan sama tumpukan tugas yang nggak kelar-kelar, teknik Eat That Frog bisa jadi solusi jitu. Konsep yang dipopulerkan oleh Brian Tracy ini sederhana tapi powerful: kerjakan dulu tugas paling berat dan menantang di pagi hari. Kenapa? Karena ketika kamu selesaikan yang paling sulit lebih awal, sisanya terasa lebih ringan dan kamu jadi lebih produktif sepanjang hari.

    Saking efektifnya, Eat That Frog ini nggak cuma sekadar motivasi basi. Otak kita memang paling fresh di pagi hari, jadi kalau kamu tunda pekerjaan berat sampai siang atau sore, biasanya rasa malas dan distraksi datang menghampiri. Kalau sudah begitu, tugas yang sebenarnya bisa selesai cepat malah jadi berlarut-larut. Dengan langsung “memakan kodok” alias mengerjakan tugas tersulit, kamu bikin mental dan energi jadi plong.

    Selain bikin produktivitas meningkat, trik ini juga bantu kamu ngurangin stres. Bayangin aja, seharian kamu nggak perlu mikirin tugas yang berat karena sudah kelar duluan. Perasaan lega ini bisa bikin fokus kamu lebih tajam buat kerjaan lain yang sifatnya lebih ringan atau kreatif. Jadi, Eat That Frog nggak cuma cara kerja efektif, tapi juga teknik manajemen stres.

    Kalau kamu belum terbiasa, coba mulai dengan bikin daftar tugas dan tandai mana yang paling berat dan paling butuh perhatian. Biasanya tugas-tugas yang menantang ini sering kita hindari karena bikin nggak nyaman. Nah, mulai hari dengan menyelesaikan satu kodok ini bakal ngasih dorongan besar buat semangat kamu, dan membuat agenda harian terasa lebih terstruktur.

    Jadi, kalau tugas menumpuk sampai bikin kamu stres, jangan panik. Terapkan Eat That Frog sekarang juga! Kerjakan dulu tugas paling berat, biar sisanya lebih enteng. Percaya deh, hack kecil ini bisa bikin harimu jauh lebih produktif dan tenang. Selamat mencoba.

  • Cuma Butuh 5 Menit di Pagi Hari, Tapi Efeknya Seharian!

    Melanesiatimes.com – Pagi hari adalah “remote control” buat sisa harimu. Kalau kamu bisa menciptakan momen positif dalam lima menit pertama, efeknya bisa terasa sampai malam. Nggak perlu langsung lari 5 km atau meditasi 30 menit kok—cukup beberapa kebiasaan simpel tapi impactful. Ini dia morning hacks yang bisa kamu coba biar semangat dan fokus sepanjang hari.

    1. Mulai dari tarik napas, bukan tarik notif.
    Begitu bangun, tahan dulu buat ngecek HP. Ambil 10 napas dalam yang dalam. Ini bantu otak kamu transisi dari mode tidur ke mode siaga. Banyak orang langsung buka media sosial dan tanpa sadar langsung stres. Padahal lima menit tanpa layar bisa jadi detoks kecil buat pikiran.

    2. Ucapkan satu kalimat afirmasi positif.
    Nggak harus lebay, cukup kalimat simpel kayak “Hari ini gue siap, gue bisa.” Ini bisa ngasih sinyal ke otak kalau kamu punya kontrol atas harimu. Afirmasi terbukti secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri dan mood secara instan.

    3. Minum air putih, bukan kopi dulu.
    Setelah tidur 6–8 jam, tubuh kamu dehidrasi. Sebelum nyari kafein, kasih tubuhmu cairan yang bener dulu. Satu gelas air putih bisa bantu bangkitin metabolisme dan bikin kamu lebih fokus tanpa efek ‘jet lag’ dari kopi di pagi buta.

    4. Bikin to-do list singkat.
    Ambil waktu satu menit buat nulis tiga hal yang mau kamu selesaikan hari ini. Nggak usah panjang, cukup tiga prioritas. Otak kita suka kejelasan, dan daftar ini jadi “peta” biar kamu nggak keblabasan di tengah hari.

    5. Gerakin badan, walau cuma 30 detik.
    Lompat-lompat, peregangan, atau plank sebentar. Pokoknya kasih sinyal ke tubuh kalau hari udah dimulai. Aktivitas fisik sekecil apapun bisa ningkatin hormon bahagia dan energi. Jangan nunggu semangat datang—bikin semangat itu sendiri.

  • Dewan Pastoral Paroki St. Yoseph Ohoijang Resmi Dilantik, Siap Laksanakan Pelayanan 2025–2028

    Melanesiatimes.com – Pelantikan Dewan Pastoral Paroki (DPP) dan serah terima jabatan Dewan yang lama kepada Ketua Dewan Pastoral baru Periode 2025 – 2028 berlangsung di Gereja Santo Yoseph Ohoijang Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu, tanggal 25 Mei 2025 Dewan Pastoral Paroki Santo Yoseph Ohoijang bertempat di Gereja Katolik Ohoijang, telah berlangsung Pelantikan Dewan Pastoral Paroki (DPP) St Yoseph Ohoijang dan Stasi Santo Yakobus Perumnas Periode 2025 – 2028.

    Sebanyak 96 anggota DPP yang dilantik mewakili umat, berbagai seksi dan kelompok pelayanan dalam paroki.

    Pelantikan DPP ini dipimpin langsung oleh RD Thomas Ratuanak, Pr (Pastor Paroki Ohoijang) yang dihadiri oleh peserta pelantikan dari Paroki St Yosep Ohoijang dan disaksikan oleh Umat paroki baik yang berada di dalam paroki maupun yang datang dari luar paroki untuk mengikuti Perayaan Misa Ekaristi Kudus.

    Dalam sambutannya melalui khotbah, Pastor Paroki Ohoijang menyampaikan agar DPP yang baru dilantik dapat bekerja dan Menjadi kerasulan, pewartaan sebagai saksi Kristus ditengah Umat Allah, juga membangun sinergi antar seksi, dan senantiasa berpedoman pada visi-misi paroki.

    “Dengan semangat pelayanan yang tulus dan penuh tanggung jawab, DPP diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata guna membangun paroki yang lebih maju dan berdampak positif bagi umat dan masyarakat,” ujarnya.
    Pastor Paroki juga menegaskan bahwa, pentingnya membangun paroki dimulai dari hati yang tulus sehingga mampu memberikan perubahan dalam melayani sebagai pelayan umat, tuturnya.”

    Usai Pelantikan,
    Ketua Dewan Pastoral Paroki Ohoijang Ildevonsus Rahawarin menjelaskan bahwa dengan terbentuknya Dewan pengurus baru pada paroki Ohoijang, diharapkan dapat bekerja sama dan berkarya sebagai wujud nyata dalam karya pelayanan melalui program kerja dari masing – masing seksi yang nantinya kemudian akan ditindaklanjuti sebagai bagian penting dalam rencana program kerja paroki kedepan”.

    Rahawarin menambahkan, langkah strategi yang dijalankan lewat program kerja Dewan Pastoral Paroki akan dimulai setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang ( MUSCAB) yang berlangsung dalam waktu dekat.

    “Untuk sementara kita masih berproses dengan seksi liturgi, nanti kemudian setelah penetapan pelaksanaan mucab, semua program kerja akan digagas dan dijalankan sesuai dengan rencana kerja masing – masing seksi. “Tuturnya.

    Terbentuknya Dewan Pastoral Paroki yang baru, dapat membawa Kedamaian manusia, dalam konteks pembinaan rohani, hal ini merupakan salah satu tujuan penting.

    Pembinaan rohani bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan, serta membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai religius, sehingga kedamaian dapat tercipta di dalam diri dan dalam interaksi dengan sesama.
    ” harapannya.

    Para anggota DPP yang dilantik tampak bersemangat dan siap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diemban selama periode 2025 – 2028.

  • Wahhhh !! Dokukem LKPJ Tanpa Paraf Koordinasi Sekda, Soldim : Apakah Ini Namanya Etika Pemerintahan

    Melanesiatimes.com, Waisai – Ibarat lagu lama yang dipoles dengan notasi dan nada yang berbeda, perseteruan Sekda Yusuf Salim dan Ketua Fraksi Demokrat Soleman Dimara yang berlangsung hangat di media media online. Minggu (25/05/2025.

    Ketua Fraksi Demokrat Raja Ampat Soleman Dimara, kepada Melanesiatimes.com usai menyatakan sekda kebakaran jenggot yang berlebihan, kini soleman memberikan komentar dan kritikan pedas atas pernyataan sekda raja ampat yang meminta dirinya harus beretika.

    Kalau Pak Sekda katakan bahwa itu Pemerintahan lama ya monggo silahkan ungkapkan jgn hanya gertak pada prinsipnya kami tdk lihat dlm konteks itu tapi yg kami fokus adalah Dokumen LKPJ terserah mau pemerintahan lama atau yang baru tetap kami fokus pada Fungsi Pengawasan DPRK.

    “Kenapa saya katakan atur APBD seenak jidat karena memang dokumen LKPJ yang kami bedah ini jauh dari harapan kalau dilihat berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2020 peraturan ini memberikan secara detail penyusunan, isi dan pelaporan LKPJ, ” ujarnya

    Pihaknya sangat menyanyangkan pernyataan sekda yang mengatakan ketua pansus tidak memahani dan tidak proporsional justru sekda sendirilah yang harus memahami mekanisme pansus jangan mencari-cari bahan hanya untuk membenarkan diri.

    “Dia justru harus tau kerja-kerja Pansus kalau di bilang tidak boleh panggil bendahara-bendahara OPD itu namanya ketakutan,” tandasnya

    Lebih lanjut Soldim menyatakan bahwa Pansus punya hak dan kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan bendahara-bendahara Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan perintah regulasi.

    Jika sekda raja ampat katakan LKPJ yang di bedah pansus milik pemerintah yang lama dirinya menantang Ketua Tim TAPD itu agar buka-bukaan jangan hanya menggertak.

    “Jika LKPJ ini milik pemerintahan lama ya monggo silahkan ungkapkan jangan hanya gertak pada prinsipnya kami tdk lihat dalam konteks itu tapi yang kami fokus adalah Dokumen LKPJ terserah mau pemerintahan lama ka baru ka tetap kami fokus pada Fungsi Pengawasan DPRK,” tambah Soldim.

    Ironisnya menurut keterangan Soleman yang juga sebagai ketua pansus itu bahwasannya terdapat dalam dokumen LKPJ seorang Bupati menandatangani Dokumen tanpa paraf koordinasi dari sekda sebagai Ketua TAPD.

    “Apakah ini yang namanya etika pemerintahan ? modus mau cuci tangan sehingga tidak ada paraf kordinasi di Dokumen LKPJ,” tutup tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRK Raja Ampat.

  • Kesaksian Mantan Narapidana: Pelayanan Lapas Kelas IIB Kota Sorong Butuh Perbaikan

    Melanesiatimes.com, Sorong – Seorang mantan narapidana dari Lapas Kelas IIB Kota Sorong memberikan kesaksian mengenai pelayanan yang diterima selama berada di dalam lapas. Kesaksian ini disampaikan kepada wartawan beberapa waktu lalu dan mengungkapkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh para penghuni lapas.

    Dalam penjelasannya, mantan narapidana tersebut menyebutkan bahwa secara umum, pelayanan di dalam lapas sudah cukup baik. Namun, ada satu aspek yang membuatnya merasa tidak puas: makanan yang disajikan kepada para narapidana. Menurutnya, kualitas makanan tersebut jauh dari harapan.

    “Saya rasa nasi yang diberikan kepada kami tidak manusiawi. Nasi yang dihidangkan selalu setengah matang, sehingga banyak dari kami yang mengalami sakit lambung akibat makanan yang tidak layak ini,” ungkap mantan napi yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan, “Di rumah saja, jika saya memberi makan anjing, pasti saya masak sampai matang. Makanan yang diberikan kepada kami di dalam lapas bahkan lebih buruk dari makanan untuk binatang.” Pernyataan ini menunjukkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap kualitas makanan yang diterima.

    Mantan narapidana tersebut berharap bahwa kepala lapas Kelas IIB Kota Sorong yang baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini. Ia menekankan pentingnya memperbaiki keadaan makanan yang disajikan kepada para narapidana.

    “Para napi telah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memenuhi hak mereka, termasuk dalam hal pelayanan di dalam lapas,” ujarnya dengan penuh harapan.

    Ia percaya bahwa memperbaiki kualitas makanan adalah bagian penting dari upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi para narapidana. Menurutnya, pelayanan yang baik dapat membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar dari lapas.

    Kualitas makanan di dalam lapas merupakan hal yang crucial bagi kesehatan dan kondisi mental para narapidana. Dengan makanan yang layak, diharapkan mereka dapat lebih fokus pada program rehabilitasi dan persiapan kembali ke masyarakat.

    Mantan narapidana ini berharap suara mereka didengar oleh pihak berwenang, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan demi kebaikan bersama.

    Saksikan perkembangan lebih lanjut terkait pelayanan di Lapas Kelas IIB Kota Sorong dan respons pihak terkait terhadap keluhan ini dalam berita selanjutnya.

  • Ketua Pansus : Sekda Raja Ampat Harus Pahami Hak Interpelasi Legislatif Jangan Intetvensi dan Jangan Ajar Kami Lompat Jendela Seperti Pencuri

    Melanesiatimes.com, Waisai – Gencar diberitakan awak media tentang berbalas pantun antara Sekda Yusuf salim dan Ketua Pansus Soleman Dimara serta beberapa anggota DPRK Kabupaten Raja Ampat. Minggu (25/05/2025).

    Hal itu bermula usai Ketua Pansus merilis berita dengan judul “Atur APBD Seenak Jidat TAPD, Soldim : DPRK Raja Ampat, Bisa Keluarkan Mosi Tidak Percaya”.

    Soldim sapaan akrab Ketua Pansus itu menerangkan bahwa sekda raja ampat telah mengakuai langkah yang diambil DPRD ini merupakan bagian dari pada sistem pengawasan Lembaga Legislatif.

    Dengan tegas Ketua Pansus menghimbau agar sekda memahami prinsip kerja lembaga DPRD sebagai lembaga representatif Masyarakat yang menganut tiga sistem yaitu Legislasi, Budgeting dan Pengawasan.

    “Maka secara subjek hukum lembaga legislatif juga menganut unsur dejure dalam memeriksa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) jelas bahwa ada fakta hukum yang di dasari dengan kenyataan penggunaannya untuk harus di periksa,” tandas Soleman

    Dia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak memvonis soal temuan tapi dugaan itu merupakan hal yang wajar dalam praktek sosial, jika LKPJ terjadi temuan barulah persoalan ini di bawah ke LKPD.

    “Pak Sekda tidak boleh batasi atau mengalihkan proses pansus sebab Lembaga legislatif memiliki kewenangan istimewah sesuai marwah konstitusi ada kaitannya antara LKPJ dan LKPD. Bukan berarti sekda jangan ajari kami lompat jendela sama dengan pencuri,” Tegas Soleman Dimara yang juga merupakan Ketua Fraksi Demokrat.

    Dengan nada yang lugas Soleman menyampaikan kepada Sekda tentang prinsip keuangan daerah merupakan hal yang de jure dan defacto saling bekerkaitan sehingga prinsip keuangan seringkali didasari pada hukum dan peraturan yang berlaku (de jure) tetapi dalam praktiknya perilaku keuangan (defacto) mungkin tidak sesuai dengan aturan tersebut.

    “Misalnya kebijakan keuangan yang di tetapkan secara formal (de jure) mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara penuh dalam kenyataan (defacto) karena berbagai faktor seperti ketidakpatuhan atau adanya praktik keuangan yang tidak resmi,” ucap Soldim sembari memberikan contoh.

    Oleh kerena itu pihaknya menghimbau kepada sekda raja ampat tidak perlu kebakaran jenggot yang berlebihan.

    “Pansus DPRK Raja Ampat bekerja sudah sesuai tupoksi yang di atur konstitusi negara jadi pada dasarnya kami memiliki hak interpelasi untuk memanggil jajaran atau perangkat pemerintahan baik kepala OPD maupun kepala-kepala bagian termasuk bendahara keuangan,” tutupnya.

  • Ketua Pansus : Kebiasaan Buruk Sekda Raja Ampat Dari Dulu Selalu Katakan Orang Lain Keliru Faktanya Sendiri Lebih Keliru

    Melanesiatimes.com, Waisai – Menanggapi pemberitaan edisi 24 mei 2025, yang di rilis media online Raja Ampat News dengan judul “Sekda Raja Ampat Tegas: “Kami Diam Bukan Karena Bodoh atau Takut” Tanggapi Kritik Pansus“. Minggu (25/05/2025).

    Ketua Pansus DPRD Raja Ampat Soleman Dimara, menyatakan kebiasaan buruk seorang sekda raja ampat selalu mengatakan orang lain keliru padahal dia sendiri lebih keliru.

    “Sekda ini kebiasaan dari dulu kan selalu bilang orang keliru padahal sebenarnya dia yang lebih keliru,” tegas Ketua Pansus, Minggu (25/05/2025).

    Jikalau sekda selaku Ketua TAPD Mengatakan bahwa DPRK keliru ketika melakukan pemanggilan terhadap bendahara, apakah tidak terbalik sekda yang lebih keliru.

    Panggilan bendahara daerah itu menurutnya, untuk pencocokan data, valid atau tidak apakah sesuai seperti tertuang dalam dokumen LKPJ yang di bedah pansus, lalu salahnya dimana.

    “Perlu sekda garis bawahi adalah ini merupakan fungsi pengawasan DPR kemudian Pansus terbentuk karena ada hal yang tidak normal di sana,” katanya

    Dokumen LKPJ dengan DPA dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mestinya selaras ini bertujuan agar memastikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban harus sesuai dengan realisasi anggaran.

    Sehingga dari laporan itulah kepala daerah untuk dapat mepertanggungjawabankan pelaksanaan dan kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun berdasarkan penggunaan anggaran.

    “Ada beberapa hal prinsipal dalam membedah dokumen LPKJ yaitu, Pagu Anggaran awal, Perubahan/Pergeseran, Realisasi dan sisa anggaran yg tidak terserap nah disitulah baru Pansus bisa simpulkan capaian kegitan/Program Pemerintah seperti yang dimaksudkan Pak Sekda jadi saya perlu pertegaskan lagi bahwa Pansus DPRD ini bukan soal berbalas Pantun,” tutupnya.

  • Terungkap Bos Dibalik Kasus Ganja 1,5 Kg: Ibu Tersangka Desak Penegak Hukum Usut Dalang Dibalik ini

    Melanesiatimes.com, Sorong – Fin, ibu dari tersangka kasus narkotika berinisial MS (27), mengungkapkan desakan kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut sosok yang disebut sebagai “bos” dalam peredaran ganja yang menimpa anaknya. Permohonan ini muncul setelah kekecewaan terhadap seorang pria berinisial JW, yang sebelumnya menyatakan bertanggung jawab namun kini menghilang.

    Kronologisnya, MS ditangkap pada tanggal 19 Januari 2025, oleh kepolisian di Jalan Danau Singkarak, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat. Dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa 1,5 kilogram ganja yang dibungkus dalam 75 bungkus plastik besar, satu unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp5 juta.

    Fin menceritakan bahwa, saat penangkapan anaknya terjadi, ia sedang berada di gereja untuk mempersiapkan pelayanan perjamuan kudus. Saat itulah, ia menerima telepon dari nomor tidak dikenal, yang menyatakan bahwa mereka menelepon atas perintah seorang bos dari Jayapura dan menyebutkan kode “86”.

    “Saya tidak paham maksud kode itu, tapi kemudian seorang pria yang disebut ‘bos besar berinisial JW’ menghubungi saya,” kata Fin kepada wartawan pada Sabtu (24/05/2025).

    Awalnya JW berjanji untuk bertanggung jawab atas kasus anaknya karena merasa kasihan kepada MS.

    Namun, seiring berjalannya waktu, janji tersebut berakhir hanya sebagai kata-kata. Fin mengaku bahwa saat sidang pertama digelar, JW mulai menghindar dan tidak lagi bisa dihubungi. Upaya Fin untuk mencari tahu tentang tanggung jawab pria tersebut pun tidak membuahkan hasil.

    Fin menyatakan, “Saya sudah mencoba  menghubungi bos dan suruhannya tersebut, tapi tidak ada satu pun yang merespons.” Bahkan, ia juga telah mengirim rekaman percakapan sebagai pengingat komitmen yang disampaikan oleh JW.

    Kekecewaan Fin semakin dalam ketika anaknya dihadapkan pada kasus serius sebagai pengedar dan pemakai narkoba. Dia merasa seolah-olah tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

    “Saya sibuk pelayanan di gereja, dan saya tidak tahu menahu soal ganja itu. Tapi saya sangat berharap jika memang ada yang disebut sebagai bos, maka dia juga perlu diadili,” tegasnya.

    Fin berharap agar aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada kasus MS, tetapi juga melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap peran orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam jaringan peredaran narkoba tersebut.

    “Saya tidak ingin anak saya menghadapi semua ini sendirian. Jika ada ‘bos besar’ seperti yang dia katakan, dia juga harus ditangkap dan diadili,” tutup Fin dengan penuh harapan.

    Dengan semakin maraknya kasus narkotika, peran masyarakat dan penegak hukum sangat penting untuk mengedukasi dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun aktor intelektual dibalik pengedaran obat – obat terlarang ini.