Melanesia Times

Blog

  • Gencar Dukungan Pemekaran RAS, Tim Konsolidasi Gelar Audensi Bersama Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat di Teras Aspirasi

    Melanesiatimes.com, Waisai – Dukungan Gubernur Elisa Kambu dalam mendorong percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua Barat Daya, hingga muncul dua nama DOB yang layak berdasarkan aspek sosial, politik, budaya, serta jangkauan wilayah dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pemekaran dan gabungan daerah.

    Pemekaran DOB ini di sambut meriah oleh 90% masyarakat di Misool Raya, upaya konsolidasi, pembentukan tim, hingga rapat-rapat akbar terus dilakukan para tokoh-tokoh sentral dari kawasan bagian selatan Kabupaten Raja Ampat.

    Gerakan ini dibuktikan dengan beberapa tokoh berpengaruh di Kabupaten Raja Ampat yang tergabung dalam Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Selatan gelar audiensi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

    Pertemuan para tokoh dengan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam dan Drs Mansyur Syahdan, dihadiri perwakilan tokoh pemuda dan masyarakat dari 6 Distrik yaitu Distrik Misool Timur, Distrik Misool Selatan, Distrik Misool Barat, Distrik Misool Utara, Distrik Kepulauan Sembilan dan Distrik Kofiau.

    Agenda akbar itu berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat tepatnya di gedung bagian Kesektariatan Daerah lantai II. Senin (26/5/2025).

    Audiensi ini merupakan langkah perjuangan hingga kesiapan masyarakat Misool Raya yang benar-benar merindukan hadirnya Derah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Selatan.

    Wellem Mambrasar, mantan Ketua KNPI dan Ex Sekretaris KPU Raja Ampat Kala itu, kepada Melanesiatimes.com mengatakan dari audiens tadi beberapa pesan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat.

    “Tadi ada beberapa penyampaian dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, tentunya pesan ini yang nantinya kita akan bahas bersama pada pertemuan akbar Masyarakat Misool Raya di Sorong tanggal 31 Mey 2025,” ucap Wellem Mambrasar usai audiens dengan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat.

    Mambrasar menjelaskan meskipun moratorium belum kembali di buka oleh pemerintah pusat, langkah-langkah dan persiapan harus sudah di lakukan sebagai upaya dan semangat dalam mendorong percepatan pemekaran Raja Ampat Selatan.

    Menurut para tokoh dan beberapa pakar, Kondisi geograsif di wilayah ini cukup menantang dan tingkat kesulitan akses cukup tinggi, maka daerah ini pantas di mekarkan agar bisa maju, berkembang dan dapat bersaing dengan Kabupaten lain di Provinsi Papua Barat Daya.

    Ronal Salomena Drimlol yang juga turut hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa masyarakat Misool Raya menyambut positif wacana pemekaran ini.

    Dia bilang dukungannya karena percaya bahwa pemekaran dapat membawa kesejahteraan dan membuka lapangan kerja, pembentukan DOB Raja Ampat Selatan adalah mimpi yang harus diperjuangkan agar menjadi kenyataan bersama.

    “Kami harap pemekaran ini bukan hanya wacana, tetapi benar-benar diwujudkan,” ujar Ronal.

    Tujuan Pemekaran DOB Raja Ampat Selatan untuk memperpendek rentan kendali, kesengajaan sosial, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan pubik, melestarikan tradisi dan budaya daerah serta untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Good Government).

    Untuk diketahui, Sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan 6 DOB Provinsi termuda ini sebagai upaya strategis dalam rangka percepatan pembangunan sekaligus pemerataan layanan publik di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

    Sebagai Informasi tambahan, berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) edisi Kamis, 24 April 2025, hanya 2 nama DOB di Provinsi Papua Barat Daya yang layak dimekarkan yakni Kabupaten Imekko dan Kabupaten Raja Ampat Selatan. (Red/Ino)

  • Koarmada III Akan Gelar Latihan PAM VVIP, Pangkoarmada III Pimpin Langsung Rapat Persiapan 

    Melanesiatimes.com, Katapop,Kab.Sorong — Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan unsur serta satuan jajaran dalam pelaksanaan tugas Pengamanan VVIP (PAM VVIP), Komando Armada III (Koarmada III) menjadwalkan pelaksanaan latihan PAM VVIP pada akhir Juni 2025. Rencana kegiatan tersebut dibahas secara intensif dalam morning briefing yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III), Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., di Lobi Markas Komando Armada III, Senin (26/05/2025).

    Briefing dimulai dengan paparan dari Ketua Pelaksana Latihan, Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIV (Wadan Lantamal XIV), Kolonel Marinir Rio Sukamto, M.Tr. Hanla. Dalam presentasinya, ia menekankan pentingnya perlakuan pengamanan khusus terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan beserta keluarganya.

    “Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan beserta keluarganya merupakan Very Very Important Person (VVIP) yang harus mendapatkan pengamanan khusus sesuai dengan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” tegas Kolonel Rio.

    Latihan PAM VVIP Tahun Anggaran 2025 ini akan dilaksanakan di wilayah Sorong dan perairan sekitarnya. Sejumlah unsur tempur TNI AL akan dikerahkan, termasuk Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kendaraan darat seperti Patriot Kopaska III dan ILSV Kopaska III, serta perlengkapan pendukung lainnya.

    Pangkoarmada III menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim perencana atas dedikasi dan kesiapan mereka dalam menyusun rencana latihan secara matang. Ia menekankan pentingnya mengevaluasi setiap aspek pelaksanaan latihan untuk memastikan yang sudah baik dapat dipertahankan, sementara yang masih kurang dapat diperbaiki bersama.

    “Saya berterima kasih kepada ketua tim dan seluruh personel yang telah menyiapkan rencana latihan ini. Apa yang sudah bagus kita pertahankan, yang masih kurang kita benahi bersama untuk hasil yang lebih optimal,” ujar Pangkoarmada III.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapoksahli Koarmada III Laksamana Pertama TNI Heriyanto, S.T., M.M., para pejabat utama Koarmada III, kepala satuan kerja, serta para Komandan Satuan di jajaran Koarmada III.

    (Dispen Koarmada III)

  • Kadispen Koarmada III Tekankan Bijak Bermedsos, Prajurit Diminta Jaga Citra TNI AL

    Melanesiatimes.com, Katapop Kab.Sorong – Kepala Dinas Penerangan Komando Armada III (Kadispen Koarmada III), Kolonel Laut (S) Ajik Sismianto, S.E., M.P.W.K., memberikan pengarahan khusus kepada seluruh prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Koarmada III terkait penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Mas Pardi, Koarmada III, pada Senin (26/5/2025).

    Dalam arahannya, Kadispen menyoroti pentingnya kesadaran digital di kalangan prajurit TNI Angkatan Laut, mengingat masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei tahun 2024, mayoritas masyarakat menggunakan media sosial untuk hiburan, interaksi sosial, mengikuti tren, mencari informasi, serta membangun jaringan profesional.

    “Media sosial bisa menjadi sarana positif jika digunakan secara cerdas. Namun, di sisi lain, bisa berisiko jika disalahgunakan, terlebih oleh aparat negara,” ujar Kolonel Ajik.

    Ia mengingatkan bahwa TNI AL telah memiliki regulasi ketat terkait penggunaan media sosial oleh prajurit. Beberapa hal yang dilarang, antara lain mengunggah kegiatan operasi militer yang sensitif, menyimpan atau menyebarkan data rahasia melalui media sosial, serta menyebar informasi yang dapat memicu keresahan atau ketegangan antarnegara.

    “Prajurit yang terbukti melanggar ketentuan ini akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan kedinasan,” tegasnya.

    Dalam sesi sosialisasi yang disambut antusias oleh para peserta, Kadispen juga membagikan sejumlah tips bermedsos secara bijak. Di antaranya, menggunakan bahasa yang santun, tidak menyebarkan ujaran kebencian, menyaring informasi sebelum dibagikan, serta mewaspadai akun-akun palsu yang mengatasnamakan individu atau instansi.

    “Kita harus menjadi contoh dalam beretika digital. Media sosial adalah cermin, dan di sanalah citra TNI Angkatan Laut dipertaruhkan,” tambahnya.

    Melalui pengarahan ini, diharapkan seluruh personel Koarmada III mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang positif, menjaga integritas, dan memperkuat citra profesionalisme TNI AL di mata publik.

    (Dispen Koarmada III)

  • PLN Naikkan Daya Listrik Sepihak, Rakyat Menjerit: “Kayak Dirampok!”

    Melanesiatimes.com – Warga mendadak terkejut ketika tagihan listrik naik drastis. Usut punya usut, rupanya PLN secara sepihak menaikkan daya listrik dari 900 VA ke 1300 VA tanpa pemberitahuan atau persetujuan pelanggan.

    Zuhelmi Tanjung, Koordinator Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), menyebut kebijakan ini sebagai bentuk maladministrasi. Menurutnya, selisih tarif dan biaya abodemen yang lebih tinggi otomatis membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam tiap bulan.

    “PLN itu perusahaan milik negara yang tugasnya melayani rakyat, bukan malah semena-mena menaikkan daya listrik tanpa komunikasi yang jelas. Ini bukan pelayanan, ini perampokan legal,” tegas Zuhelmi.

    Ia juga menekankan bahwa minimnya transparansi soal biaya dan manfaat dari penambahan daya ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Warga merasa tak punya pilihan lain karena PLN memonopoli layanan kelistrikan di Indonesia.

    “Kita minta Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, segera turun tangan dan evaluasi kebijakan ini. Kalau perlu, minta maaf ke publik. Kalau nggak bisa kerja maksimal, ya diganti aja sama yang lebih kompeten,” tambahnya.

    FSPI juga mendesak pemerintah untuk tidak tutup mata. Kebijakan sepihak seperti ini berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap BUMN.

    “Negara harus hadir. Kalau dibiarkan, bisa jadi preseden buruk di masa depan. Jangan biarkan rakyat selalu jadi korban kebijakan yang tidak manusiawi,” tutup Zuhelmi.

  • Sah! UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon Resmi Jadi Universitas Islam Negeri

    Melanesiatimes.com – Resmi dan membanggakan! Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon kini telah sah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon (UIN AMSA). Momen bersejarah ini diumumkan melalui unggahan di media sosial yang dipenuhi rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak.

    “Alhamdulillah, terima kasih spesial kepada Bapak Presiden RI dan seluruh jajaran kabinet, Menteri Agama, Menteri PAN-RB, Menteri Sekretaris Negara, hingga Menteri Hukum dan HAM. Tak lupa juga kepada Gubernur Maluku dan seluruh masyarakat Maluku. Berkat dukungan dan doa kalian, lembaga ini resmi naik status menjadi UIN,” tulis akun resmi UIN AMSA.

    Serah terima Surat Keputusan (SK) pengangkatan status ini menjadi simbol resmi dimulainya babak baru pendidikan tinggi Islam di kawasan timur Indonesia.

    Foto – Facebook UIN AMSA

    Tak hanya itu, Kamil Mony — cicit dari Abdul Muthalib Sangadji sekaligus pendiri AMS Institute — juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan di tanah Maluku.

    “Ini bukan akhir, ini awal. Mari katong baku kele dan masohi untuk bangun pendidikan di Maluku lewat UIN AMSA. Ini sejarah penting untuk generasi muda kita ke depan,” ucap Kamil penuh semangat.

    Transformasi ini tak hanya sekadar perubahan nama. Ia menandai semangat baru untuk menghadirkan pendidikan Islam yang inklusif, modern, dan relevan di tengah tantangan zaman.

    UIN AMSA siap menjadi pusat kajian Islam yang tak hanya berkualitas, tapi juga berdampak langsung pada masyarakat lokal dan nasional.

  • Format Buru Jakarta, Menyambut Baik Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab Buru

    Melanesiatimes.com – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru periode 2025–2030 resmi digelar pada Senin (26/5/2025) di Kantor Gubernur Maluku. Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP, M.Si, kini sah memimpin daerah berjuluk “Bumi Bupolo” itu untuk lima tahun ke depan.

    Yoris Leslessy, perwakilan Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta, menyambut momen ini dengan optimisme tinggi. Ia menyebut pelantikan ini sebagai titik awal baru untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Buru.

    “Kami berharap Pak Ikram dan Pak Sudarmo bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menghadirkan perubahan nyata bagi Buru,” ujar Yoris.

    Tak hanya itu, Yoris juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen: dari pemerintah daerah, masyarakat, sampai generasi muda. Menurutnya, sinergi seperti inilah yang bisa menjadi bahan bakar utama dalam membangun Buru yang lebih baik dan berdaya saing.

    Ia juga mengingatkan agar transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan. “Kami ingin melihat pemerintahan yang terbuka dan mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan,” tambahnya.

    Menutup pernyataannya, Yoris berharap agar kepemimpinan baru ini mampu merangkul semua kalangan tanpa terkecuali, demi satu tujuan: Kabupaten Buru yang lebih maju, sejahtera, dan tidak tertinggal.

  • Daripada Kasih Subsidi, Mending Kasih Kerjaan – Kata Abdullah Kelrey

    Melanesiatimes.com – Pemerintah kembali berencana menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para buruh dan guru honorer pada triwulan II 2025 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun, kebijakan ini kembali menuai sorotan. Salah satunya datang dari Abdullah Kelrey, pengamat sosial dan ekonomi publik, yang menilai pendekatan subsidi hanyalah solusi tambal sulam.

    “Daripada kasih subsidi terus, mending kasih kerjaan yang layak. Subsidi itu kayak pacar toxic — datang pas lo butuh, tapi gak pernah ngajak lo serius,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (26/5).

    Pernyataan tersebut dilontarkan menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (24/5), yang mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan enam paket insentif ekonomi berbasis konsumsi untuk kuartal kedua 2025. Fokus utama dari stimulus tersebut mencakup sektor transportasi, energi, serta bantuan sosial.

    Namun, menurut Abdullah, ketergantungan pada stimulus berbasis konsumsi hanya akan memicu siklus ketergantungan baru. “Konsumsi yang dibangun dari subsidi tanpa pekerjaan ibarat membangun rumah di atas pasir. Tidak tahan guncangan,” katanya.

    Data BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih berada di kisaran 6 juta orang per Maret 2025. Sementara itu, ribuan guru honorer masih menerima gaji di bawah standar, bahkan banyak di antaranya belum menerima tunjangan yang dijanjikan.

    “Buruh kontrak, guru honorer, anak muda fresh graduate—mereka butuh pekerjaan, bukan cuma uang jajan sementara dari pemerintah. Ciptakan lapangan kerja nyata. Itu yang dibutuhkan,” tambah Abdullah.

    Menurutnya, fokus kebijakan seharusnya bergeser ke penciptaan lapangan kerja berbasis industri padat karya, penguatan UMKM, dan dukungan konkret bagi sektor informal agar bisa naik kelas.

    “Kalau mau rakyat berdaya, ya berdayakan lewat kerja. Bukan kasih bantuan tiap kali daya beli anjlok,” ujarnya menutup pernyataan.

    Meski demikian, pemerintah menyebut bahwa BSU tetap dibutuhkan sebagai respons cepat terhadap tekanan harga dan ancaman inflasi yang bisa menekan konsumsi rumah tangga. Pemerintah juga mengklaim bahwa sistem pendataan penerima akan ditingkatkan agar subsidi lebih tepat sasaran.

  • Gubernur Elisa Kambu Serahkan 5 Hewan Qurban di Kab. Sorong Selatan untuk Idul Adha 1446 H

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan – Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 H, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melakukan penyerahan hewan qurban di lima masjid yang berada di Kabupaten Sorong Selatan pada Sabtu (24/05/2025).

    Acara tersebut dilaksanakan dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Penyerahan hewan qurban berlangsung di Masjid Al-Ikhwan yang terletak di Balai Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren serta di halaman Masjid Ar-Rahman, Distrik Teminabuan.

    Kehadiran Gubernur di tengah masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah Papua Barat Daya dalam mendukung tradisi keagamaan dan membantu umat Muslim dalam merayakan momen penting ini.

    Masing-masing perwakilan dari masjid yang menerima bantuan, yaitu Masjid Ar-Rahman, Masjid Jabal Nur, Masjid Darul Ulum Keyen, dan Masjid Al-Hasyim Nurul Kajase, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh Elisa Kambu. Hewan qurban yang diserahkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan ibadah qurban.

    Kegiatan penyerahan ini juga dihadiri oleh Dandim 1807/Sorong Selatan, Letkol Moch. Zaenal Wafa, dan Kapolres Sorong Selatan, AKBP Gleen Rooi Molle, serta perwakilan dari perangkat daerah dan masyarakat setempat. Kehadiran mereka menambah makna acara ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

    Pengurus Masjid Al-Ikhwan, Saleh, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Papua Barat Daya terhadap bantuan hewan qurban ini. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur beserta semua pihak yang terlibat. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam merayakan Idul Adha 1446H,” ungkapnya.

    Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai Idul Adha sebagai momentum untuk berbagi kepada sesama, terutama kepada yang membutuhkan. “Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua,” ujarnya.

    Berbagi kebahagiaan melalui ibadah qurban adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat semakin menggiatkan kegiatan sosial dan gotong royong.

    Acara penyerahan hewan qurban di kabupaten Sorong Selatan ini bukan hanya sekadar ritual tahunan, melainkan juga ajang untuk mempererat tali persaudaraan dalam umat Islam di daerah tersebut.

    Kemudahan akses untuk melaksanakan ibadah qurban melalui dukungan pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Seluruh masyarakat berharap tradisi ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

  • UIN AM. Sangadji Ambon Disahkan, Abdullah Kelrey: Ini Sejarah, Bukan Sinetron

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyampaikan dukungan penuh atas perubahan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) AM. Sangadji Ambon. Ia menyebut keputusan ini bukan hanya simbolik, melainkan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan pendidikan di Maluku.

    “Ini bukan sekadar nama. Ini adalah representasi dari perjuangan panjang seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia Timur, yakni AM. Sangadji. Sosok yang tak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga penggerak pendidikan,” ujar Kelrey dalam pernyataan resminya, Senin (26/05/2025).

    Menurut Kelrey, pengangkatan nama AM. Sangadji menjadi identitas resmi universitas adalah langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai historis pada generasi muda Maluku. Ia menilai bahwa transformasi nama tersebut selaras dengan visi membumikan pendidikan berbasis nilai perjuangan.

    “Sebagai generasi Maluku, kami bangga. Ini bukan soal branding, ini soal identitas,” tambahnya.

    Kelrey juga menanggapi munculnya beberapa pihak yang tidak setuju atas pengalihan nama tersebut. Baginya, perbedaan pendapat adalah bagian dari dinamika demokrasi, namun tetap harus berdasar pada pemahaman sejarah dan proses kebijakan publik.

    “Kalau ada yang tidak sepakat, ya itu hak mereka. Tapi mari jangan lupa melihat ke belakang—menyimak sejarah dan memahami konteks. Nama ini dipilih bukan tiba-tiba, ada proses dan alasan kuat di baliknya,” kata Kelrey.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat mendukung perubahan ini demi kemajuan pendidikan di Maluku. “Kita yang sepakat mari terus bergerak. Bantu universitas ini tumbuh, supaya nama besar AM. Sangadji tidak hanya tertulis di papan nama, tapi juga tercermin dalam kualitas lulusannya,” tutupnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menetapkan perubahan nama IAIN Ambon menjadi UIN AM. Sangadji Ambon pada awal Mei 2025. Keputusan ini menuai beragam reaksi publik, namun sebagian besar tokoh pendidikan dan budaya di Maluku memberikan apresiasi atas penamaan tersebut sebagai langkah mengangkat kembali nilai-nilai lokal ke level nasional.

  • Jejak Sejarah dan Kebijaksanaan di Balik Penamaan UIN A.M. Sangadji Ambon

    Penulis : Muhammad Kamil Mony
    (Founder AMS INSTITUTE)

    Melanesiatimes.com – Keputusan pengalihan status dan penamaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) A.M. Sangadji Ambon menuai sorotan, termasuk munculnya pandangan yang menyebut A.M. Sangadji sebagai “pahlawan pengembara” dan upaya untuk membandingkannya dengan tokoh lain seperti Imam Rijali.

    Penting bagi kita untuk melihat isu ini dari perspektif yang lebih luas dan berdasarkan proses yang telah dilalui.

    A.M. Sangadji: Bukan Sekadar “Pengembara,” Melainkan Simbol Perjuangan Bangsa yang Dinamis
    Istilah “pahlawan pengembara” yang disematkan kepada A.M. Sangadji sejatinya adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan.

    Jika ditelusuri lebih dalam, jejak A.M. Sangadji yang melintasi berbagai wilayah dan organisasi pergerakan justru menunjukkan kapasitas luar biasa seorang pejuang.

    Jangkauan Nasional yang Luas

    Beliau bukan hanya pejuang lokal Maluku, melainkan tokoh yang berperan aktif di kancah nasional. Keterlibatannya dalam Sarekat Islam (organisasi massa terbesar kala itu) dan perannya dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda, membuktikan bahwa pemikirannya dan perjuangannya memiliki relevansi dan dampak lintas daerah.

    Kontribusinya dalam memimpin Laskar Hizbullah di Yogyakarta juga menegaskan perannya dalam barisan terdepan kemerdekaan.

    Strategi Perjuangan yang Adaptif

    Di era penjajahan yang represif, kemampuan seorang pejuang untuk bergerak, membangun jaringan di berbagai tempat, dan terlibat dalam beragam front adalah bukti strategi dan ketajaman. Ini menunjukkan bahwa A.M. Sangadji adalah sosok yang adaptif, mampu menyebarkan ide-ide kemerdekaan, dan menggalang kekuatan di mana pun ia berada. Ini adalah ciri pahlawan yang visioner, bukan seseorang yang tidak fokus.

    Simbol Integrasi Bangsa

    Seorang putra Maluku yang memiliki pengaruh sentral di Jawa, jantung pergerakan nasional, adalah representasi nyata dari persatuan Indonesia. Ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang ingin diusung oleh sebuah universitas Islam negeri.

    Mengidentifikasi A.M. Sangadji sebagai “pengembara” adalah membaca sejarah secara parsial. Ia adalah pejuang yang melampaui batas geografis dan organisasi, mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia seutuhnya.

    Mengapa A.M. Sangadji yang Terpilih, Bukan Tokoh Lain?
    Penting untuk diingat bahwa proses penentuan nama UIN tidak dilakukan secara sembarangan. Ini adalah hasil dari diskusi panjang, kajian mendalam, dan pertimbangan berbagai pihak.

    Diskusi Kelayakan yang Komprehensif

    Pemilihan nama A.M. Sangadji telah melalui proses kajian kelayakan yang melibatkan berbagai akademisi, sejarawan, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. Dalam diskusi ini, berbagai nama pahlawan dan tokoh lokal pasti dipertimbangkan, termasuk Imam Rijali yang memang memiliki jasa besar dalam sejarah Maluku.

    Relevansi dengan Semangat UIN

    Nama A.M. Sangadji dinilai paling sesuai dengan semangat dan visi sebuah UIN. Beliau adalah tokoh muslim yang tidak hanya berjasa dalam perjuangan fisik, tetapi juga dalam pergerakan pemikiran kebangsaan yang berbasis keislaman.

    Keterlibatannya di Sarekat Islam menggarisbawahi perpaduan semangat agama dan nasionalisme, yang sangat relevan dengan identitas UIN.

    Pembeda dan Identitas Nasional

    Memilih A.M. Sangadji juga menegaskan bahwa UIN Ambon adalah bagian dari semangat nasionalisme Islam yang lebih luas, bukan hanya berorientasi pada kedaerahan semata.

    Ini tidak mengecilkan jasa tokoh-tokoh lokal lainnya, melainkan menempatkan mereka dalam konteks perjuangan yang lebih luas.

    Menghargai Keputusan dan Menatap Masa Depan UIN A.M. Sangadji

    Perdebatan tentang nama adalah hal yang wajar, namun keputusan untuk menamai UIN Ambon dengan nama A.M. Sangadji adalah hasil dari proses yang matang dan berimbang.

    Universitas harus menjadi pusat kajian dan pendidikan yang berani meneladani spirit perjuangan para pendahulu, termasuk mereka yang memiliki jejak dinamis dan berdampak luas.

    Mari kita dukung UIN A.M. Sangadji untuk menjadi lembaga pendidikan yang terus melahirkan generasi penerus yang berjiwa nasionalis, agamis, dan mampu “mengembara” membawa nilai-nilai kebaikan untuk kemajuan bangsa, sebagaimana semangat yang diwarisi oleh pahlawan besar A.M. Sangadji.