Melanesia Times

Blog

  • Diduga Ada Indikasi Korupsi, Charmen Minta Kejari Periksa 9 Anggota DPRP Jalur Otsus

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Praktisi hukum sekaligus pengacara, Charmen B. J. Sarapayari, meminta Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sorong memanggil dan memeriksa sembilan anggota DPRP jalur afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat Daya terkait dugaan penyimpangan dana hibah melalui pokok pikiran (Pokir) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

    Charmen menyebut, berdasarkan informasi dan hasil investigasi yang dilakukannya, setiap anggota DPRP jalur afirmasi Otsus menerima alokasi dana hibah Pokir dengan nilai yang bervariasi. Sebagian disebut menerima sekitar Rp.1,2 miliar, sementara lainnya memperoleh alokasi hingga Rp.2 miliar dalam pembahasan APBD Perubahan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

    Menurut Charmen, dana hibah yang disalurkan melalui mekanisme Pokir tersebut semestinya digunakan untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Namun, ia menduga terdapat sejumlah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengalokasian dana hibah.

    “Berdasarkan hasil investigasi dan temuan, kami menemukan adanya dugaan bahwa dana hibah yang disalurkan melalui Pokir tersebut justru diarahkan kepada lembaga atau yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan oknum anggota DPRP Otsus,” kata Charmen.

    Ia juga menyoroti dugaan penggunaan kelompok masyarakat (Pokmas) fiktif yang disebut hanya dibentuk sebagai persyaratan administratif agar dana hibah dapat dicairkan. Selain itu, Charmen menduga terdapat permintaan commitment fee dalam proses penyaluran dana hibah tersebut.

    “Commitment fee itu diduga berkisar 15 persen hingga 30%. Akibatnya, uang bantuan yang akhirnya diterima masyarakat untuk membangun fasilitas umum nilainya sudah jauh berkurang dari anggaran awal yang diajukan dalam proposal,” ujarnya.

    Charmen melanjutkan, dugaan tersebut semakin menguat berdasarkan sejumlah dokumen yang menurutnya telah dikumpulkan. Ia menyebut terdapat anggaran hibah dalam APBD Perubahan 2025 yang diduga diusulkan oleh oknum anggota DPRP jalur afirmasi Otsus, sementara proses administrasi hingga pencairannya juga diduga dikendalikan oleh pihak yang sama.

    “Dalam beberapa temuan, ada oknum anggota DPRP jalur afirmasi Otsus yang diduga ikut melengkapi berkas dan menandatangani dokumen sebagai penerima hibah ketika dana tersebut dicairkan,” ungkapnya.

    Menurut Charmen, apabila anggota DPRP yang mengusulkan Pokir dalam bentuk dana hibah kemudian ikut mengendalikan, mencairkan, atau menguasai kembali dana tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, maka hal itu perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum.

    Ia menilai dugaan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip check and balance serta ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara. Namun, Charmen menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

    Ia juga meminta Kejari Sorong menelusuri dugaan tersebut berdasarkan ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    “Kalau benar ada anggota DPRP afirmasi Otsus yang mencairkan atau menguasai dana hibah Pokir, tentu harus diperiksa secara hukum. Jangan sampai organisasi masyarakat, yayasan, atau lembaga keagamaan hanya dijadikan kedok setelah dana hibah tersebut dicairkan,” tegas Charmen.

    Charmen mengatakan, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan dokumen pendukung kepada Kejaksaan Negeri Sorong pada Rabu (16/9/2026). Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi bidang Pidsus untuk melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dana hibah tersebut.

    “Kami akan menyiapkan bukti-bukti pendukung dan melaporkan oknum-oknum anggota DPRP afirmasi ke Kejari Sorong agar Pidsus dapat melakukan penyelidikan serta memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat,” pungkasnya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari sembilan anggota DPRP jalur afirmasi Otsus yang disebut Charmen terkait tudingan tersebut. Tuduhan tersebut masih merupakan dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses hukum serta pemeriksaan aparat penegak hukum.

  • SP2 Lidik Dibatalkan, LBH Gerimis Kembali Laporkan Dugaan Tandatangan Ijazah Oleh Ketua MER

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerimis mendampingi kliennya membuat laporan polisi ke Polda Papua Barat Daya terkait dugaan penandatanganan ijazah oleh Ketua Yayasan Misol Ekosistem Regenerasi (MER), Veronika Virly Yuriken, Senin (14/9/2026).

    Laporan tersebut merupakan tindak lanjut setelah LBH Gerimis mengadukan penanganan perkara serupa ke Mabes Polri. Pengaduan itu kemudian ditindaklanjuti Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Mabes Polri melalui gelar perkara khusus pada 8 September 2026.

    Kuasa hukum LBH Gerimis, Yosep Titirlolobi, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Biro Wassidik Mabes Polri yang telah menindaklanjuti pengaduan mereka dengan melaksanakan gelar perkara khusus.

    “Kami LBH Gerimis mengapresiasi Mabes Polri, dalam hal ini Biro Wassidik, yang telah menindaklanjuti aduan kami untuk melaksanakan gelar perkara khusus,” kata Yosep.

    Menurut Yosep, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penandatanganan ijazah yang terjadi pada 2021 hingga 2023 dan baru diketahui pada 2024. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya telah menerbitkan SP2 Lidik atau penghentian penyelidikan terhadap perkara tersebut.

    “Kami sendiri, klien saya dan beberapa masyarakat merasa sangat kecewa ketika SP2 Lidik dikeluarkan Direskrimum Polda Papua Barat Daya. Akhirnya kami membuat laporan ke Mabes Polri dan ditanggapi oleh Biro Wassidik untuk dilakukan gelar perkara,” ujarnya.

    Yosep menyebut, dalam gelar perkara khusus tersebut pihaknya turut menyampaikan sejumlah bukti yang dinilai dapat mendukung dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

    “Menurut polisi sebelumnya tidak cukup bukti. Tetapi ketika kami hadirkan bukti-bukti dalam gelar perkara khusus, Biro Wassidik memerintahkan agar perkara ditindaklanjuti dan ditingkatkan dari penyelidikan,” katanya.

    Ia juga mempertanyakan kewenangan Ketua Yayasan MER dalam menandatangani ijazah yang menjadi objek perkara. Menurutnya, Yayasan MER dan lembaga pendidikan TK Bat Selvin Almarif merupakan dua entitas yang berbeda.

    “Yayasan itu berdiri sendiri, sementara TK Bat Selvin Almarif juga berdiri sendiri. Yayasan sebagai pendonor. Seharusnya ijazah ditandatangani oleh pihak sekolah yang memiliki kewenangan, bukan ketua yayasan,” jelas Yosep.

    Dalam gelar perkara khusus, kata dia, pihak kuasa hukum Veronika Virly Yuriken disebut menyampaikan bahwa penandatanganan tersebut dilakukan atas perintah Dinas Pendidikan. Namun, LBH Gerimis mempertanyakan dasar tertulis dari perintah tersebut.

    “Kalau memang ada perintah dari Dinas Pendidikan, tentu harus ada dasar atau perintah tertulis. Kami belum melihat adanya surat tertulis yang memberikan kewenangan tersebut,” ujarnya.

    Yosep meminta penyidik Polda Papua Barat Daya menangani perkara tersebut secara profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap proses penyelidikan dapat segera ditindaklanjuti apabila bukti yang diperoleh telah memenuhi unsur pidana.

    “Kami meminta Direskrimum dan para penyelidik bekerja lurus sesuai apa yang diatur dalam KUHAP. Jangan keluar dari ketentuan yang ada,” tegasnya.

    Selain membawa perkara tersebut ke Mabes Polri, LBH Gerimis juga mengaku telah melaporkannya kepada Komisi III DPR RI. Langkah tersebut, menurut Yosep, dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan transparan dan sesuai prosedur.

    “Kami juga sudah melaporkan persoalan ini ke Komisi III DPR RI. Tanda terimanya sudah kami pegang. Kami meminta Komisi III ikut mengawasi proses ini,” katanya.

    Yosep menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut melalui mekanisme pengawasan yang tersedia. Ia berharap Polda Papua Barat Daya segera menindaklanjuti laporan dan mengambil langkah hukum sesuai hasil penyelidikan.

    “Kami berharap Polda segera menindaklanjuti laporan ini. Apabila berdasarkan penyelidikan ditemukan bukti yang cukup dan unsur pidananya terpenuhi, kami meminta status perkara ditingkatkan sesuai prosedur hukum,” pungkasnya.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Veronika Virly Yuriken maupun Yayasan Misol Ekosistem Regenerasi terkait laporan tersebut. Seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

  • BLUD KKP Raja Ampat Kecam WNA China Pemburu Penyu, Komitmen Kasus Dikawal Transparan

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat, Hasan Makassar, mengecam dugaan tindakan seorang warga negara asing (WNA) asal China yang menggunakan speargun untuk memburu penyu di kawasan konservasi Raja Ampat.

    ‎Setelah WNA tersebut berhasil diamankan di Makassar, Hasan memastikan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut secara transparan. Pengawalan dilakukan agar penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan dan dapat menjadi efek jera bagi wisatawan yang sengaja melanggar aturan konservasi.

    ‎“Alhamdulillah tadi koordinasi dengan OPD terkait, baik perikanan, pariwisata, akhirnya pelaku sudah diamankan di Makassar,” ujar Hasan.

    ‎Karena kasus tersebut melibatkan warga negara asing, BLUD KKP Raja Ampat juga akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Koordinasi diperlukan untuk memastikan aspek keimigrasian WNA tersebut ikut ditangani sesuai kewenangan.

    ‎Hasan mengatakan penanganan kasus tidak hanya menjadi perhatian BLUD KKP, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

    ‎“Yang kedua, kami berkoordinasi dengan pihak APH, pihak kepolisian, Polair untuk memastikan langkah-langkah hukum karena itu menjadi kewenangan mereka. Yang paling penting juga dengan pihak Imigrasi karena ini melibatkan warga negara asing,” kata Hasan.

    ‎Setelah diamankan di Makassar, WNA tersebut saat ini dipersiapkan untuk dibawa kembali ke Sorong guna menjalani proses penanganan lebih lanjut.

    ‎Hasan menegaskan BLUD KKP Raja Ampat akan mengikuti perkembangan kasus tersebut dan memastikan koordinasi antarinstansi tetap berjalan.

    ‎“Kami berharap prosesnya transparan dan kita ikuti bersama proses ini sehingga menjadi efek jera bagi siapa saja yang nanti masuk di wilayah konservasi Raja Ampat,” tegasnya.

    ‎Hasan mengingatkan bahwa kawasan konservasi Raja Ampat memiliki nilai ekologis yang penting. Aktivitas wisata tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan penyu, biota laut, maupun habitatnya.

    ‎Menurutnya, seluruh pelaku usaha wisata dan wisatawan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan konservasi.

    ‎“Sebagai Kepala UPTD KKP Raja Ampat, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama para pelaku usaha, untuk sama-sama menjaga ini sehingga menjadi investasi bersama untuk masyarakat,” ujarnya.

    ‎BLUD KKP Raja Ampat menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Imigrasi, kepolisian, Polairud dan instansi terkait dalam mengikuti proses penanganan WNA tersebut.

  • WNA China Diduga Buru Penyu di Kawasan Konservasi Raja Ampat, Berhasil Diamankan di Makassar

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat, Hasan Makassar, mengecam dugaan aksi seorang warga negara asing (WNA) asal China yang menggunakan speargun untuk memburu biota laut, termasuk penyu, di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    ‎Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di sekitar Homestay Keruwo, Kepulauan Pam. Menurut Hasan, penggunaan speargun untuk berburu biota laut di kawasan konservasi merupakan tindakan yang harus mendapat perhatian serius karena dapat mengancam satwa dan ekosistem laut.

    ‎Hasan mengatakan kejadian serupa bukan pertama kali terjadi. BLUD KKP Raja Ampat sebelumnya telah memberikan edukasi kepada pengelola homestay dan operator wisata agar mengawasi aktivitas wisatawan serta mencegah penggunaan speargun di kawasan konservasi.

    ‎“Memang kejadian ini terjadi tadi, tetapi sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Kami sudah melakukan edukasi terhadap beberapa operator wisata yang mendatangkan tamu yang menggunakan spear gun,” ujar Hasan.

    ‎Menindaklanjuti laporan tersebut, BLUD KKP Raja Ampat melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Imigrasi, kepolisian dan Polairud.

    ‎Hasan mengatakan WNA yang bersangkutan kemudian berhasil diamankan di Makassar.

    ‎“Alhamdulillah tadi koordinasi dengan OPD terkait, baik perikanan, pariwisata, akhirnya pelaku sudah diamankan di Makassar,” kata Hasan.

    ‎Ia meminta penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    ‎“Kami berharap prosesnya transparan dan kita ikuti bersama proses ini sehingga menjadi efek jera bagi siapa saja yang nanti masuk di wilayah konservasi Raja Ampat,” tegasnya.

    ‎Pasca kejadian tersebut, BLUD KKP Raja Ampat memperketat pengawasan terhadap aktivitas wisatawan di kawasan konservasi.

    ‎Tim penjaga laut diarahkan berkoordinasi dengan pengelola homestay dan operator wisata untuk memastikan setiap aktivitas wisatawan tidak melanggar ketentuan konservasi.

    ‎“Langkah yang kami sudah ambil adalah memastikan tim jaga laut kami, operator wisata, baik homestay maupun di lapangan, untuk memastikan dan mengecek kembali tamu yang menginap di lokasi tersebut,” jelas Hasan.

    ‎Hasan juga meminta pelaku usaha wisata tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi, tetapi ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian Raja Ampat.

    ‎“Sebagai Kepala UPTD KKP Raja Ampat, kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama para pelaku usaha, untuk sama-sama menjaga ini sehingga menjadi investasi bersama untuk masyarakat,” ujarnya.

    ‎Penyu merupakan satwa yang mendapat perlindungan hukum. Karena itu, dugaan aktivitas terhadap penyu di kawasan konservasi perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum konservasi dan aturan pengelolaan kawasan yang berlaku.

    ‎Selain satwa, habitat dan ekosistem laut juga perlu mendapat perlindungan. Aktivitas berburu menggunakan speargun di kawasan konservasi berpotensi mengganggu biota laut dan merusak keseimbangan ekosistem.

    ‎BLUD KKP Raja Ampat menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut.

    ‎Hingga berita ini diterbitkan, proses penanganan terhadap WNA tersebut masih berjalan. MELANESIATIMES.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi WNA yang bersangkutan, pengelola Homestay Keruwo, operator wisata maupun instansi terkait.

  • Tim Elang Polsek Sorong Barat Ringkus Terduga Begal, Parang dan Dua HP Diamankan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Elang Polsek Sorong Barat mengamankan seorang pria berinisial A.W. alias D yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian dengan kekerasan (curas), begal dan jambret di wilayah hukum Polsek Sorong Barat.

    Terduga pelaku diamankan pada Senin (14/9/2026) di sekitar Jembatan Surya, Kampung Baru, setelah polisi memperoleh informasi mengenai keberadaannya.

    Kapolres Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Sorong Barat AKP Fernando Immanuel Sipayung, S.Tr.K., S.I.K., membenarkan pengungkapan tersebut.

    “Tim Elang menerima informasi mengenai keberadaan terduga pelaku dan selanjutnya melakukan penindakan serta mengamankan yang bersangkutan untuk menjalani proses hukum,” ujar Kapolsek.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan sejumlah korban yang mengaku menjadi sasaran aksi pencurian dengan kekerasan. Dalam aksinya, pelaku diduga memepet korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian mengancam menggunakan senjata tajam dan merampas telepon seluler milik korban.

    Sejumlah korban yang tercatat dalam laporan polisi masing-masing berinisial D.S.H., C.J.T., dan I.H. Laporan tersebut menjadi bagian dari penyelidikan polisi untuk mengungkap rangkaian aksi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sorong Barat.

    Dari hasil pengungkapan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut. Barang bukti itu berupa satu unit telepon seluler Samsung, satu unit telepon seluler Oppo, serta satu bilah parang.

    Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui telah melakukan aksi begal dan jambret di wilayah hukum Polsek Sorong Barat. Namun, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatannya dalam sejumlah kejadian lainnya.

    Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku, menyiapkan administrasi penyidikan serta mendokumentasikan seluruh proses pengungkapan sebagai bagian dari penanganan perkara.

    Sementara itu, polisi masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pihak lain yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut. Tiga orang berinisial A, I, dan L telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Polsek Sorong Barat menegaskan proses hukum terhadap A.W. alias D akan terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polisi juga masih mendalami seluruh rangkaian kejadian guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain. (***)

  • Polresta Sorong Kota Pastikan Belum Ada Laporan Dugaan Penganiayaan OT oleh Oknum Polisi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong  – Polresta Sorong Kota memastikan hingga saat ini belum menemukan adanya laporan resmi terkait dugaan penganiayaan terhadap OT alias O yang disebut dilakukan oleh oknum anggota Polri.

    Klarifikasi tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota melalui Wakasat Reskrim Iptu Besli A. Lingga, S.Sos., berdasarkan hasil komunikasi dan pengecekan pada 22 Mei. Dari hasil pengecekan tersebut, tidak ditemukan informasi maupun laporan resmi terkait dugaan penganiayaan terhadap OT oleh anggota Polri.

    Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap JA, yang merupakan istri OT. Dalam keterangannya, JA menyebut kejadian yang dialami OT bukan merupakan peristiwa pengeroyokan, melainkan tindakan hukum dalam rangka proses penangkapan.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan, itu bukan merupakan suatu peristiwa pengeroyokan, melainkan tindakan murni hukum penangkapan,” tegas JA.

    Keterangan serupa disampaikan pihak Propam Polresta Sorong Kota. Kasi Propam Iptu Agus Pakanan, S.H., menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan, tidak terdapat laporan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri terhadap OT.

    Sementara itu, berdasarkan pengecekan terhadap data perkara dan riwayat tindak pidana, OT alias O tercatat pernah terlibat dalam sejumlah perkara pidana yang telah diputus pengadilan.

    Di antaranya Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son tanggal 22 Juni 2021 terkait Pasal 362 KUHP lama, serta Putusan Nomor 152/Pid.B/2011/PN SRG tanggal 21 September 2011.

    Nama OT juga tercatat dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN Son tanggal 5 September 2019 terkait Pasal 170 KUHP lama. Selain itu, terdapat Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Son tanggal 20 September 2021 yang mencantumkan O sebagai terdakwa dalam perkara pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP lama.

    Dalam perkembangan terbaru, OT juga sedang menjalani proses hukum dalam perkara dugaan penganiayaan berat terhadap seorang anak berinisial OY, 15 tahun. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa, 28 Juli 2026 sekitar pukul 21.00 WIT.

    Berdasarkan hasil penanganan dan penyidikan, OT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Saat ini, proses hukum telah memasuki Tahap I, yakni berkas perkara telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan penelitian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Kasubid PID Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menegaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap OT maupun informasi terkait dugaan penganiayaan harus dilihat berdasarkan fakta dan hasil penanganan aparat penegak hukum.

    “Setiap informasi harus didasarkan pada fakta dan proses hukum yang berjalan. Terhadap perkara yang masih berproses, kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

    Pihak kepolisian menegaskan bahwa hingga hasil klarifikasi dilakukan, belum ditemukan adanya laporan resmi terkait dugaan penganiayaan terhadap OT oleh oknum anggota Polri. Sementara perkara lain yang melibatkan OT masih berjalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

    Kepolisian juga mengingatkan bahwa setiap pihak tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, dan status seseorang dalam perkara pidana harus tetap mengacu pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

  • PERISBA Bank Papua Rayakan HUT ke-22 dengan Aksi Donor Darah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Perhimpunan Istri Bank Papua (PERISBA) Bank Papua memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 dengan menggelar aksi donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Kegiatan tersebut berlangsung di Area Bank Papua, Senin (14/9/2026).

    Aksi kemanusiaan itu dihadiri Pimpinan Bank Papua KCU Sorong, Ketua dan jajaran PERISBA Bank Papua, para ketua organisasi wanita, serta peserta donor darah.

    Penasehat PERISBA Bank Papua, Jemima Elisabeth Lobat, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan donor darah yang dinilai memiliki makna penting bagi kemanusiaan.

    “Atas nama TP-PKK Kota Sorong, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-22 kepada PERISBA Bank Papua. Semoga PERISBA semakin profesional, semakin tangguh dalam berkarya, semakin solid dalam kebersamaan, dan semakin besar kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan di Tanah Papua,” ujar Jemima.

    Ia mengatakan, peringatan HUT ke-22 PERISBA yang mengusung tema “22 Tahun PERISBA, Profesional dan Tangguh Dalam Berkarya” memiliki makna yang mendalam. Menurutnya, profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan tugas, tetapi juga menyangkut ketulusan, integritas, kepedulian, dan kehadiran untuk memberikan manfaat bagi orang lain.

    “Profesional bukan hanya tentang kemampuan dalam menjalankan tugas, tetapi juga tentang ketulusan, integritas, kepedulian dan kehadiran kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain,” katanya.

    Jemima menilai, aksi donor darah menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai kepedulian tersebut. Sebab, darah yang disumbangkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk pasien yang menjalani pengobatan, ibu yang sedang melahirkan, korban kecelakaan, maupun mereka yang tengah berjuang mempertahankan hidup.

    “Donor darah bukan hanya tentang memberikan darah. Donor darah adalah memberikan kesempatan hidup, memberikan harapan, dan menjadi bentuk nyata kasih kepada sesama,” tuturnya.

    Menurutnya, seseorang tidak harus mengenal penerima darah untuk dapat memberikan pertolongan. Setiap tetes darah yang disumbangkan merupakan bentuk kemanusiaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain.

    “Kita memberi tanpa harus mengetahui siapa yang menerima. Kita menolong tanpa harus menunggu balasan. Kita berbagi karena kita sama-sama manusia,” ucap Jemima.

    Memasuki usia ke-22, ia berharap PERISBA Bank Papua tidak hanya semakin kuat sebagai organisasi, tetapi juga mampu meningkatkan peran dalam membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan di Tanah Papua, khususnya di Kota Sorong.

    Jemima menilai perempuan memiliki peran strategis dalam membangun keluarga sekaligus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dari peran perempuan, kata dia, tumbuh kasih sayang, generasi, serta berbagai gerakan sosial yang memberikan manfaat bagi banyak orang.

    “Karena itu, saya melihat PERISBA bukan hanya sebagai organisasi pendamping keluarga Bank Papua, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dapat memberikan warna positif bagi masyarakat Papua,” katanya.PERISBA Bank Papua Rayakan HUT ke-22 dengan Aksi Donor Darah

    Ia mengajak PERISBA untuk terus menjadi organisasi yang profesional dalam berkarya, tangguh menghadapi berbagai tantangan, namun tetap mengedepankan kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan.

    “Satu kegiatan dapat menginspirasi orang lain. Satu kepedulian dapat menguatkan seseorang. Satu tetes darah dapat menyelamatkan satu kehidupan,” ujarnya.

    Jemima juga berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara PERISBA, Bank Papua, TP-PKK, organisasi wanita, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat Kota Sorong dalam menghadirkan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    Ia menegaskan, semangat “profesional dan tangguh dalam berkarya” hendaknya tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Semoga PERISBA semakin dewasa, semakin solid, semakin profesional, semakin tangguh, dan semakin banyak menebarkan manfaat. Semoga setiap tetes darah yang disumbangkan hari ini menjadi tetes kasih, tetes harapan, dan tetes kehidupan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkasnya.

  • Posyandu Egad Kairos Diresmikan, Pemkot Sorong Dorong Pelayanan Kesehatan Dekat dengan Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan dasar yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian Posyandu Egad Kairos di Jalan Tanjung Dofior Kilometer 8, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Senin (14/9/2026).

    Peresmian Posyandu Egad Kairos dilakukan langsung oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol dimulainya pelayanan Posyandu bagi masyarakat di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, mengatakan kehadiran Posyandu Egad Kairos merupakan momentum penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berada paling dekat dengan masyarakat.

    Menurut Jemima, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penimbangan balita, tetapi juga menjadi wadah pelayanan sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kesehatan.

    “Melalui Posyandu, kita dapat melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pemantauan gizi, edukasi kesehatan, serta berbagai upaya promotif dan preventif lainnya,” ujar Jemima.

    Ia berharap Posyandu Egad Kairos dapat memberikan pelayanan yang ramah, mudah dijangkau, berkualitas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Klabulu dan sekitarnya.

    Jemima juga memberikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang selama ini telah mendedikasikan waktu dan tenaga untuk melayani masyarakat. Menurutnya, kader memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Posyandu.

    “Kepada para kader Posyandu, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi, waktu, dan tenaga yang diberikan untuk melayani masyarakat,” katanya.

    Ia turut mengajak para orang tua untuk aktif membawa anak ke Posyandu agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dipantau sejak dini, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi serta kesehatan ibu dan anak.

    Di sisi lain, Jemima menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sorong akan terus berupaya meningkatkan dukungan terhadap Posyandu, termasuk mengupayakan tempat pelayanan yang permanen bagi Posyandu yang hingga kini belum memiliki fasilitas tetap.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat memberikan apresiasi kepada Yayasan Cipta Egad Kairos yang telah menginisiasi dan mendirikan Posyandu tersebut.

    “Secara khusus, saya menyampaikan penghargaan kepada Yayasan Cipta Egad Kairos yang telah menginisiasi dan mendirikan layanan Posyandu ini. Apa yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Sorong,” kata Septinus.

    Ia menegaskan, Posyandu memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pelayanannya tidak hanya menyasar ibu hamil, bayi dan balita, tetapi juga keluarga, masyarakat, hingga kelompok lanjut usia.

    Septinus juga menekankan pentingnya menjadikan Posyandu sebagai pusat edukasi kesehatan bagi masyarakat, khususnya terkait pola hidup sehat, pemenuhan gizi seimbang, tumbuh kembang anak, kesehatan ibu, serta upaya pencegahan penyakit sejak dini.

    “Posyandu tidak hanya sekadar tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga harus menjadi pusat edukasi bagi keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit sejak dini,” ujarnya.

    Untuk itu, Wali Kota meminta agar Posyandu Egad Kairos dikelola secara baik, profesional, aktif dan berkelanjutan. Ia juga mendorong peningkatan kapasitas kader agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas.

    Pemerintah Kota Sorong, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan terhadap keberadaan dan pengembangan Posyandu melalui peningkatan kapasitas kader, dukungan sarana dan prasarana, serta penguatan kerja sama lintas sektor.

    Posyandu Egad Kairos Diresmikan, Pemkot Sorong Dorong Pelayanan Kesehatan Dekat dengan Masyarakat
    Foto Bersama Peresmian Posyandu Egad Kairos

    Septinus juga mengajak masyarakat Kelurahan Klabulu untuk memanfaatkan keberadaan Posyandu Egad Kairos secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

    “Kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh warga memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun Kota Sorong. Karena itu, setiap inisiatif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus didukung dan dirawat secara bersama-sama.

    Menurut Septinus, kehadiran Posyandu Egad Kairos tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih sehat.

    “Setiap keluarga harus mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik, setiap ibu mendapatkan perhatian yang layak, dan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal,” pungkasnya.

    Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Wali Kota Sorong Septinus Lobat kemudian secara resmi meresmikan Posyandu Egad Kairos, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa.

    Ia berharap Posyandu Egad Kairos dapat menjadi pusat pelayanan dan edukasi kesehatan yang aktif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam mewujudkan Kota Sorong yang semakin sehat, maju, sejahtera dan bermartabat.

  • Keluarga Besar NU Raja Ampat Mematangkan Persiapan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Raja Ampat menggelar rapat persiapan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai upaya meningkatkan kecintaan umat kepada Rasulullah sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah.

    Rapat tersebut berlangsung sekitar pukul 15.00 WIT, Minggu (13/9/2026), di kediaman Ketua PCNU Raja Ampat, Hasan Makassar, yang berlokasi di kawasan Masjid Al-Furqon, Perumahan 100.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur organisasi di lingkungan NU Raja Ampat, antara lain Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Raja Ampat, Muslimat NU Raja Ampat, Fatayat NU Raja Ampat, serta Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Raja Ampat.

    Rapat ini menjadi forum koordinasi bagi Keluarga Besar NU Raja Ampat untuk mempersiapkan pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara terencana dan optimal.

    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam, 16 September 2026, bertempat di Masjid Al-Furqon, Perumahan 100, Raja Ampat.

    Peringatan Maulid Nabi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai momentum bagi umat Islam untuk mengenal, mencintai, dan meneladani akhlak serta perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

    Keterlibatan seluruh unsur NU diharapkan dapat mempererat persaudaraan antarwarga Nahdliyin sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

    Semangat Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga diharapkan menjadi pengingat bagi umat untuk menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengamalkan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat, kedamaian, dan kemaslahatan bagi sesama.

    Adapun bentuk dan rangkaian kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW akan terus dimatangkan melalui koordinasi bersama seluruh unsur Keluarga Besar NU Raja Ampat.

  • Pemkot Sorong Tegaskan Dukungan untuk IKKG, Dorong Masyarakat Gowa Perkuat Pembangunan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menegaskan dukungan penuh terhadap aktivitas masyarakat sekaligus mendorong peran strategis Ikatan Kerukunan Keluarga Gowa (IKKG) dalam memperkuat kehidupan sosial dan menggerakkan perekonomian di Kota Sorong.

    Penegasan tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Tamrin Tajuddin, S.T., M.M., saat menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang digelar IKKG di Baruga KKSS Kota Sorong, Sabtu (12/9/2026).

    Kegiatan ini menjadi momen penting bagi warga IKKG Kota Sorong, pasalnya organisasi ini baru terbentuk sekitar satu bulan lalu langsung melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi agenda perdana yang dilaksanakan setelah IKKG resmi dibentuk.

    Tamrin mengatakan, IKKG merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki posisi strategis, mengingat masyarakat Gowa dan Sulawesi Selatan selama ini turut memberikan kontribusi dalam menopang aktivitas sosial dan perekonomian di Kota Sorong.

    “Yang pasti bahwa kehadiran kami di sini memberikan dukungan penuh kepada seluruh aktivitas masyarakat. Salah satu di antaranya adalah kehadiran pemerintah pada kegiatan seperti ini,” ujar Tamrin.

    Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun daerah. Peran aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kebersamaan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

    “Pemerintah tidak punya kekuatan sendiri untuk berdiri di kaki sendiri, tetapi membutuhkan peran serta Bapak dan Ibu, khususnya masyarakat Gowa yang ada di Kota Sorong,” katanya.

    Tamrin yang lahir dan besar di Kota Sorong dari keluarga Gowa tersebut juga menyatakan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah terkait berbagai kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya warga Gowa yang berdomisili di Kota Sorong.

    Ia menilai, komunikasi dan kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah perlu terus diperkuat agar keberadaan masyarakat Gowa dapat memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan Kota Sorong.

    Selain itu, Tamrin menaruh perhatian terhadap penguatan peran generasi muda. Ia berharap kader-kader muda dari masyarakat Gowa dapat terus dipersiapkan sehingga ke depan mampu mengambil bagian dalam pemerintahan maupun pembangunan daerah.

    “Kita juga perlu mempersiapkan generasi muda. Anak-anak muda yang memiliki potensi harus terus kita kader agar nantinya bisa mengambil bagian dalam pemerintahan dan pembangunan daerah,” ungkapnya.

    Tamrin juga mengapresiasi pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dinilainya bukan sekadar kegiatan keagamaan, tetapi menjadi momentum untuk melestarikan tradisi-tradisi baik sekaligus memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat.

    Ia menyampaikan penghargaan kepada panitia serta seluruh masyarakat Gowa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan keagamaan maupun sosial merupakan modal penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sorong, Uddin, S.E.; Ketua BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua Barat Daya, Ir. H. Muhammad Said, S.T., IPM., M.Pd.; Ketua Dewan Penasihat BPD KKSS Kota Sorong, Dr. Drs. H. Hermanto Suaib, M.M.; Ketua BPD KKSS Kota Sorong, H. Firman Baco; Ustaz H. Muhammad Nur, S.Ag., M.H.I.; Ketua BPW Ikatan Kerukunan Keluarga Gowa (IKKG) Provinsi Papua Barat Daya, Herman Salim Maruf; Dewan Penasihat BPC IKKG Kota Sorong; serta para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus dan warga IKKG Kota Sorong. (***)