RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM — Polemik seleksi calon praja IPDN jalur afirmasi Orang Asli Papua (OAP) asal Raja Ampat kembali mendapat sorotan. Ketua GEMPHA PBD, Roger Mambraku, mempertanyakan sikap Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat, serta Pokja Adat MRP PBD dalam mengawal persoalan tersebut.
Menurut Roger, persoalan ini bukan hanya soal siapa yang lolos, tetapi menyangkut dasar penetapan status OAP, proses verifikasi, serta transparansi lembaga yang memiliki mandat mengawal kepentingan OAP.
Sebagai anggota DPRK jalur pengangkatan Otsus, Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat sebelumnya menyatakan memiliki tugas mengawasi agar kebijakan dan anggaran Otsus berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kalau afirmasi OAP dipersoalkan, di mana fungsi pengawasannya?” demikian inti pertanyaan GEMPHA.
Roger juga mempertanyakan posisi Pokja Adat MRP PBD yang memiliki mandat berkaitan dengan perlindungan OAP dan masyarakat adat. Menurutnya, lembaga adat tidak cukup hanya hadir ketika menyerap aspirasi, tetapi juga harus tampil ketika hak OAP dipersoalkan.
Apalagi, MRP PBD telah melakukan verifikasi terhadap status OAP peserta yang menjadi polemik dan menyatakan rekomendasi OAP tersebut dicabut sehingga peserta dapat mengikuti jalur umum.
Bagi Roger, proses tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar tidak melahirkan pertanyaan baru.
GEMPHA menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menyerang pribadi peserta, melainkan mempertanyakan mekanisme dan integritas proses afirmasi.
“Kalau benar, buka dan jelaskan. Kalau ada kekeliruan, koreksi. Jangan sampai hak afirmasi OAP kehilangan kepercayaan hanya karena proses yang tidak transparan,” tegas Roger.
Menurutnya, polemik IPDN Raja Ampat kini menjadi ujian bagi DPRK, MRP PBD, dan lembaga adat: apakah benar-benar hadir mengawal hak OAP atau justru diam ketika persoalan menyentuh wilayah sensitif.
GEMPHA meminta seluruh dasar verifikasi dan keputusan dibuka secara objektif. Afirmasi OAP harus dijaga dengan aturan, transparansi, dan keadilan—bukan dengan kedekatan ataupun sekadar klaim.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polresta Sorong Kota mengungkap tiga kasus dugaan peredaran narkotika sepanjang Juli hingga September 2026. Dalam tiga pengungkapan tersebut, polisi mengamankan ratusan bungkus narkotika jenis ganja dan sabu yang diduga akan diedarkan di wilayah Sorong Raya.
Hal itu disampaikan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle yang mewakili Kapolresta Sorong Kota dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkotika yang berlangsung di Mapolresta Sorong Kota, Papua Barat Daya, Jumat (11/9/2026).
Pengungkapan pertama berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP A/24 tanggal 29 Juli 2026. Kasus tersebut terjadi pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 22.25 WIT di Dermaga Pelabuhan Pelni Sorong, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong.
Dalam kasus ini, polisi mengamankan tersangka berinisial FAK yang diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengedar narkotika jenis ganja. Dari tangan tersangka, petugas menyita 141 bungkus plastik besar berisi ganja yang dikemas menggunakan lakban cokelat dan disembunyikan di dalam sebuah koper berwarna merah marun.
AKBP Gleen menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura menuju Sorong menggunakan kapal KM Dobonsolo.
Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Sorong Kota melakukan penyelidikan dan observasi di kawasan pelabuhan. Setelah tersangka turun dari kapal, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FAK.
“Dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah koper warna merah marun yang berisi 141 bungkus plastik besar narkotika jenis ganja yang dikemas menggunakan lakban cokelat,” ujar AKBP Gleen dalam konferensi pers.
Dari pemeriksaan awal, tersangka FAK diduga membawa ganja tersebut dari Jayapura menuju Sorong dengan imbalan atau upah sebesar Rp15 juta. Narkotika tersebut dibawa menggunakan koper untuk mengelabui petugas.
Barang bukti ganja yang diamankan memiliki berat netto sekitar 5.004,27 gram dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp141 juta. Polisi menyebut pengungkapan ini dapat mencegah peredaran narkotika yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat dalam jumlah besar.
Untuk kasus tersebut, FAK disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 610 ayat (2) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Ancaman hukuman dalam perkara tersebut berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 6.
Pengungkapan kedua berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP A/25 tanggal 21 Agustus 2026. Kasus tersebut terjadi pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 18.00 WIT di kantor jasa pengiriman J&T, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong.
Dalam kasus ini, polisi mengamankan tersangka berinisial EGF yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar narkotika jenis sabu. Dari paket yang diamankan, petugas menemukan enam bungkus plastik bening berisi sabu serta dua butir narkotika jenis ekstasi.
Kasus tersebut terungkap setelah anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Sorong Kota menerima informasi masyarakat mengenai adanya paket kiriman dari Medan, Sumatera Utara, yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Paket tersebut dikirim melalui jasa J&T dengan nomor resi JD0581759191.
Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan observasi di kantor J&T. Sekitar pukul 18.00 WIT, seorang laki-laki datang menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket yang dicurigai. Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pria tersebut yang kemudian diketahui berinisial EGF.
Konferensi pers 3 tersangka pengedar Narkoba di kota Sorong Papua Barat Daya
Setelah paket dibuka, polisi menemukan enam bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu serta dua butir ekstasi yang dikemas menggunakan kertas tisu dan dilakban. Paket tersebut diduga dikamuflase sebagai barang aksesori untuk menghindari pemeriksaan.
“Modus operandi tersangka EGF adalah menerima permintaan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang selanjutnya akan diedarkan di wilayah Kota Sorong dan Sorong Raya,” jelas AKBP Gleen.
Barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut memiliki berat netto sekitar 66,7034 gram dengan nilai diperkirakan mencapai Rp124 juta.
EGF disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit kategori 5 dan paling banyak kategori 6.
Sementara pengungkapan ketiga berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP A/28 tanggal 5 September 2026. Kasus tersebut terjadi pada Sabtu (5/9/2026) sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Jambu Mente, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong, Kota Sorong.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan tersangka berinisial YBT yang diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengedar narkotika jenis sabu. Barang bukti yang diamankan berupa lima bungkus plastik besar berisi sabu.
Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya paket kiriman melalui jasa J&T yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Paket tersebut tercatat dengan nomor resi 960SOQ0104 dan JD0585434745.
Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Opsnal Satres Narkoba Polresta Sorong Kota mendatangi kantor J&T untuk memastikan keberadaan paket. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan observasi hingga melakukan kontrol delivery terhadap paket yang dicurigai.
Ratusan Gram Barang Bukti yang diamankan Polresta Sorong Kota.
Saat proses tersebut berlangsung, tiga orang laki-laki berinisial Y, G dan N terlihat mendekati lokasi dengan maksud mengambil paket. Petugas kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Salah satu dari mereka diketahui berinisial YBT.
Setelah paket dibuka, polisi menemukan lima bungkus plastik besar berwarna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Paket tersebut dikemas dalam dos pembungkus berwarna hitam dan diduga disamarkan sebagai barang aksesori.
“Modus operandi YBT adalah menerima permintaan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah Kota Sorong dan Sorong Raya,” ungkap AKBP Gleen.
YBT dijerat Pasal 114 ayat (2) subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Atas tiga pengungkapan tersebut, Polresta Sorong Kota menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan peredaran narkotika yang masuk maupun beredar di wilayah Kota Sorong dan Sorong Raya, sekaligus mengajak masyarakat aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungannya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui akses pelayanan kesehatan yang semakin mudah. Manfaat tersebut turut dirasakan Jumiati (41), seorang ibu rumah tangga di Kota Sorong yang telah lama menjadi peserta JKN.
Bagi Jumiati, kepesertaan JKN memberikan rasa aman ketika dirinya membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama saat kondisi keuangan menjadi kendala untuk mendapatkan pengobatan.
“Saya sudah lama sekali menjadi peserta JKN. Alasan saya menjadi peserta karena ingin dimudahkan pada saat tidak ada biaya ketika saya ingin berobat. Dengan adanya program JKN, saya merasa lebih terbantu karena pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan, kita tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik,” ujar Jumiati, Senin (7/9/2026).
Selama menggunakan JKN, Jumiati mengaku mendapatkan pengalaman pelayanan yang baik. Ia tidak hanya merasakan kemudahan dari sisi fasilitas kesehatan, tetapi juga pelayanan petugas yang dinilainya ramah dan membantu.
“Selama menggunakan JKN, saya mendapatkan pelayanan yang baik dan fasilitas kesehatan yang baik juga. Petugasnya melayani dengan ramah, baik, dan membantu. Penjelasan yang diberikan juga mudah dimengerti sehingga saya tidak merasa kesulitan ketika mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.
Menurut Jumiati, keramahan petugas serta penjelasan yang mudah dipahami menjadi bagian penting dalam memberikan kenyamanan kepada peserta. Baginya, pelayanan kesehatan bukan hanya mengenai fasilitas yang tersedia, tetapi juga bagaimana peserta mendapatkan informasi dan pendampingan selama menjalani proses pelayanan.
Manfaat JKN, lanjutnya, semakin terasa ketika peserta berada dalam kondisi tidak terduga dan mengalami keterbatasan biaya. Keberadaan program tersebut membuat dirinya tetap memiliki akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika sedang membutuhkan.
“Misalnya saat kita tidak punya uang, kita tetap bisa berobat dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Itu yang membuat saya merasa JKN sangat membantu, karena ketika sedang sakit dan terkendala biaya, kita tetap mempunyai jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan bagi Jumiati untuk menilai JKN sebagai program yang penting bagi masyarakat. Menurutnya, kondisi sakit dapat datang kapan saja dan tidak selalu dapat diprediksi, sehingga memiliki jaminan kesehatan dapat memberikan ketenangan ketika membutuhkan pelayanan.
Selain pelayanan kesehatan, Jumiati juga merasakan kemudahan dalam mengurus administrasi kepesertaan JKN. Salah satunya ketika dirinya melakukan perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes).
Ia mengaku proses tersebut berjalan cepat dengan dukungan petugas yang sigap membantu ketika dirinya mengalami kesulitan.
“Pelayanannya sangat bagus, ramah, mudah dipahami, dan petugasnya juga membantu ketika saya mengalami kesulitan. Tadi saya datang untuk melakukan perpindahan faskes dan pelayanannya cepat. Sekarang prosesnya sudah selesai, Alhamdulillah,” ungkap Jumiati.
Pengalaman Jumiati menunjukkan bahwa manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan ketika peserta membutuhkan pelayanan medis, tetapi juga melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan mengurus administrasi kepesertaan.
Pelayanan yang ramah, informasi yang mudah dipahami, serta proses administrasi yang cepat menjadi pengalaman positif bagi peserta dalam berinteraksi dengan BPJS Kesehatan.
Bagi Jumiati, keberadaan JKN memberikan kemudahan sekaligus rasa terbantu dalam menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk ketika kondisi keuangan menjadi salah satu kendala. Ia berharap manfaat program tersebut dapat terus dirasakan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan.
RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM — Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GHEMPHA) Papua Barat Daya (PBD), Roger Mambraku, mendesak polemik seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Raja Ampat diusut secara menyeluruh.
Desakan itu disampaikan menyusul polemik status Orang Asli Papua (OAP) salah satu peserta yang sebelumnya mengikuti jalur afirmasi, namun kemudian status OAP-nya dicabut oleh Majelis Rakyat Papua Papua Barat Daya (MRP PBD).
Menurut Roger, pencabutan status tersebut tidak otomatis mengakhiri persoalan. Proses verifikasi dan dasar penetapan peserta melalui jalur afirmasi, kata dia, tetap perlu diperiksa.
“Kalau statusnya terakhir sudah dicabut, maka pertanyaan berikutnya harus dijawab: bagaimana proses sebelumnya bisa berjalan? Siapa yang memverifikasi? Siapa yang memberikan dasar? Jangan setelah status dicabut kemudian persoalan dianggap selesai,” tegas Roger, Jumat (11/9/26).
Roger menilai apabila peserta yang kemudian status OAP-nya dicabut sempat menggunakan jalur afirmasi, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesempatan peserta OAP lainnya.
“Yang harus dipahami, ketika satu ruang afirmasi digunakan oleh orang yang bukan subjek dari afirmasi itu, maka ada anak OAP yang berpotensi kehilangan haknya. Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut perampasan kesempatan,” ujarnya.
Roger juga mempertanyakan sikap Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat dalam polemik tersebut. Ia meminta DPRK menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap perlindungan hak afirmasi OAP.
“Yang kami pertanyakan, di mana keberpihakan terhadap hak dasar OAP? Seharusnya wakil rakyat berdiri untuk melindungi anak-anak OAP mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, bukan justru terkesan membiarkan atau membela proses yang dipersoalkan masyarakat,” kata Roger.
Selain itu, Roger meminta MRP PBD menjelaskan dasar kewenangan dan mekanisme yang digunakan dalam proses hingga pencabutan status OAP peserta tersebut, termasuk keterlibatan Pokja Adat.
“Publik berhak mengetahui apa dasar kewenangannya, apa prosedurnya dan apa hasil verifikasinya,” tegasnya.
Roger selanjutnya meminta DPRK Raja Ampat memanggil Bupati untuk mengevaluasi Kepala BKPSDM terkait proses seleksi IPDN.
Permintaan itu menjadi sorotan karena peserta yang dipersoalkan merupakan anak Kepala BKPSDM Raja Ampat. Menurut Roger, kondisi tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran, tetapi patut diperiksa untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan.
“Ketika seorang pejabat memiliki posisi dalam institusi yang berkaitan dengan proses seleksi, sementara anaknya mendapatkan manfaat dari jalur yang dipersoalkan, maka publik berhak mempertanyakan kemungkinan konflik kepentingan,” ujarnya.
Roger juga meminta dugaan nepotisme diuji melalui pemeriksaan dokumen, tahapan seleksi, kewenangan serta keputusan yang terkait.
“Kalau memang tidak ada nepotisme, buktikan dengan membuka prosesnya. Tapi kalau ada penyimpangan, jangan dilindungi. Jangan pelihara nepotisme di dalam ruang birokrasi Raja Ampat,” tegas Roger.
Ia meminta tindakan sesuai aturan apabila pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.
Roger mengatakan GHEMPHA PBD akan berkonsolidasi dengan elemen pejuang Otsus apabila tuntutan transparansi dan pemeriksaan tidak mendapat respons.
“Kami akan berkonsolidasi dengan seluruh elemen pejuang Otsus. Kalau aspirasi dan tuntutan untuk melindungi hak OAP terus diabaikan, maka kami akan mengambil langkah aksi untuk menyampaikan sikap secara terbuka,” ujarnya.
Roger menegaskan polemik tersebut harus menjadi momentum untuk membuka proses seleksi dan memperbaiki mekanisme verifikasi jalur afirmasi.
“Kalau hari ini kita diam, besok anak-anak OAP akan kembali kehilangan kesempatan. Karena itu kami tegaskan: usut sampai tuntas, buka prosesnya dan jangan biarkan hak Orang Asli Papua menjadi korban kesewenang-wenangan,” pungkasnya.
RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Seleksi IPDN asal Raja Ampat kembali disorot setelah muncul perubahan status jalur seleksi anak BKPSDM.
Pada 2025, Kepala BKPSDM saat ini masih menjabat Kabag Ortala, anaknya mengikuti seleksi melalui jalur Non-OAP.
Setelah menjabat Kepala BKPSDM Raja Ampat, anaknya mengikuti seleksi melalui jalur OAP dan dinyatakan lolos administrasi.
Perubahan tersebut menjadi perhatian Fraksi Hanura DPRK Raja Ampat melalui Muamar Kadafi, yang meminta kronologi dan dasar perubahan status diperiksa secara terbuka.
Kadafi menegaskan, kronologi itu belum membuktikan pelanggaran hukum. Namun, perubahan status setelah pergantian jabatan ayah peserta perlu ditelusuri untuk memastikan proses administrasi dan verifikasi berjalan sesuai aturan.
“Ini bukan soal langsung memvonis seseorang. Karena ada pertanyaan publik, maka harus diperiksa secara objektif,” tegasnya, Kamis (10/9/26).
Ia menilai pejabat harus memisahkan kewenangan jabatan dari kepentingan keluarga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Kadafi mendesak Inspektorat Kabupaten Raja Ampat melalui APIP menelusuri seluruh proses, mulai dari keikutsertaan melalui jalur Non-OAP, perubahan status, dasar administrasi, hingga potensi pengaruh jabatan.
“APIP harus bekerja. Telusuri seluruh prosesnya secara profesional dan independen,” ujarnya.
Menurutnya, hasil pemeriksaan perlu disampaikan kepada publik. Jika tidak ada pelanggaran, pemeriksaan dapat memberikan kepastian dan meredam dugaan nepotisme yang diduga terjadi dalam internal birokrasi Raja Ampat.
Rangkaian perubahan jabatan dan status peserta kini didesak untuk diperiksa guna memastikan proses seleksi berlangsung sesuai prosedur dan bebas dari konflik kepentingan.
RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM — Fraksi Hanura DPRK Raja Ampat menyoroti dugaan nepotisme dalam seleksi Calon Praja IPDN asal Raja Ampat setelah status Orang Asli Papua (OAP) salah satu peserta dipersoalkan dan dicabut oleh MRP Papua Barat Daya.
Melalui Muamar Kadafi, Fraksi Hanura meminta proses administrasi dan afirmasi peserta dibuka secara transparan untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan maupun perlakuan khusus.
Muamar menegaskan, hubungan keluarga dengan pejabat tidak otomatis membuktikan terjadinya nepotisme. Namun, kondisi tersebut perlu diperiksa secara objektif, khususnya terkait kemungkinan keterlibatan pejabat dalam pengurusan dokumen, verifikasi, rekomendasi, maupun fasilitasi peserta.
“Dugaan nepotisme harus diuji dengan fakta. Jika tidak ada konflik kepentingan, jelaskan prosesnya dan siapa saja yang terlibat,” ujar Muamar.
Ia juga meminta BKPSDM Raja Ampat menjelaskan batas kewenangan dan keterlibatannya dalam proses seleksi. Meskipun seleksi utama dikoordinasikan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BKN, BKPSDM memiliki peran administratif di tingkat daerah.
Enam aspek yang perlu dijelaskan meliputi:
Sosialisasi, menyampaikan informasi, persyaratan, kuota, dan jadwal seleksi.
Fasilitasi pendaftaran, membantu calon dalam proses pendaftaran dan kendala teknis.
Verifikasi dokumen, memeriksa dan meneruskan dokumen persyaratan, termasuk dokumen afirmasi daerah.
Koordinasi ujian, berkoordinasi dengan instansi pusat dan penyelenggara seleksi.
Monitoring, memantau pelaksanaan seleksi agar berjalan sesuai prosedur.
Perencanaan formasi, menyusun kebutuhan dan perencanaan kepegawaian daerah.
Muamar menilai, dari sejumlah aspek tersebut, dugaan nepotisme perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap seluruh proses, terutama penerbitan dan verifikasi dokumen, fasilitasi peserta, serta keterlibatan setiap instansi terkait.
“Publik berhak mengetahui siapa yang menangani administrasi, memverifikasi dokumen, dan memiliki akses terhadap proses tersebut. Transparansi penting untuk memastikan tidak ada intervensi atau penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Hamparan sawah di SP-2, Kelurahan Mariai, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, kembali memasuki masa panen. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (9/9/2026) tersebut menjadi gambaran nyata sinergi antara akademisi, TNI, dan masyarakat dalam mendorong penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.
Panen padi tersebut merupakan hasil pengembangan lahan pertanian yang dilakukan prajurit Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 806 Inyomusi bersama akademisi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin). Akademisi Unamin, Dr. Ajang Maruapey, SP., MP., yang akrab disapa Pak Amar, turut turun langsung ke lahan untuk melihat sekaligus mendampingi proses panen.
Menurut Maruapey, ketahanan pangan tidak cukup hanya dibicarakan melalui angka produksi maupun konsep yang berhenti di ruang akademik. Pengetahuan pertanian, penelitian, inovasi, dan praktik di lapangan harus berjalan secara beriringan agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ketahanan pangan bukan sekadar angka atau wacana di atas kertas. Setiap bulir beras yang kita panen hari ini adalah penyambung hidup dan pondasi masa depan kita bersama,” ujar Maruapey.
Ia menilai keterlibatan akademisi di lapangan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan lokal yang berbasis riset sekaligus menyesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat. Karena itu, ia berharap kolaborasi bersama TNI dapat terus dikembangkan, termasuk dengan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pertanian di Kabupaten Sorong.
“Harapan kami, kolaborasi ini terus berlanjut sehingga Kabupaten Sorong dapat menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Tanah Papua,” katanya.
Dari unsur TNI, Letnan Dua Inf. Andi Haeruddin Yakup mengatakan panen kali ini memiliki arti tersendiri. Pasalnya, pada musim kemarau sebelumnya, lahan tersebut sempat mengalami kegagalan panen.
Menurut Andi, hasil panen kali ini menjadi buah dari ketekunan dan semangat personel yang tetap bekerja meskipun sebelumnya menghadapi berbagai kendala.
“Musim kemarau lalu kita sempat gagal panen. Namun semangat tidak luntur. Berkat antusiasme dan kerja keras seluruh personel, alhamdulillah hasil kali ini sangat lumayan,” ujar Andi.
Panen dilakukan secara bertahap. Sebagian lahan telah selesai dipanen, sementara sejumlah bagian lainnya masih dalam proses pengerjaan dengan dukungan personel lapangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan lahan pertanian tersebut.
Andi juga mengapresiasi keterlibatan Dr. Ajang Maruapey dari Unamin Sorong yang dinilai aktif mengunjungi lokasi pertanian dan berdiskusi langsung dengan personel di lapangan.
“Kami berterima kasih kepada Pak Amar dari Unamin Sorong yang sering datang dan melihat langsung kegiatan kami. Ke depan, kami berharap beliau bersama mahasiswa bisa bergabung lebih jauh untuk membangun ketahanan pangan di Tanah Papua, khususnya Kabupaten Sorong,” katanya.
Sementara itu, Serda Muhammad Wahid selaku koordinator lapangan mengatakan, kegiatan pertanian tersebut tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi padi. Lahan pertanian juga dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda.
Menurut Wahid, sejumlah siswa SMP Cinta Kasih serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Sorong dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Aimas, telah dilibatkan untuk mengenal kegiatan pertanian secara langsung.
“Kami tidak hanya menjadi koordinator, tetapi juga bekerja langsung di lahan. Adik-adik siswa dan mahasiswa kami ajak mengenal cara bertani serta memahami pentingnya ketahanan pangan sejak dini,” ujar Wahid.
Ia menilai pengalaman berada langsung di sawah dan menyaksikan proses produksi pangan dapat memberikan pemahaman berbeda kepada para pelajar dan mahasiswa. Pertanian, kata Wahid, bukan sekadar aktivitas mengolah lahan, tetapi merupakan bagian penting dari keberlangsungan hidup masyarakat.
Panen padi di SP-2 Mariat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ketika pengetahuan akademik bertemu dengan kerja lapangan, dukungan TNI, serta keterlibatan generasi muda, lahan pertanian yang sebelumnya mengalami kegagalan panen dapat kembali menghasilkan.
Dari SP-2 Mariat, upaya memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Sorong pun dibangun dari langkah yang sederhana namun penting, yakni menanam, merawat, memanen, dan memastikan hasil pertanian memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong – Apel Kehormatan dan Serah Terima Pataka Polda Papua Barat Daya berlangsung di Markas Polda Papua Barat Daya, Aimas, Kabupaten Sorong, pada Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momen pergantian kepemimpinan dari mantan Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., kepada Kapolda Papua Barat Daya yang baru, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H.
Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru menyampaikan pesan kepada jajaran Polda Papua Barat Daya sekaligus menitipkan institusi yang selama ini dipimpinnya kepada penggantinya.
Audie mengatakan, pergantian kepemimpinan tersebut memiliki kesamaan dengan pengalaman yang pernah dialaminya pada 2020. Saat itu, dirinya juga menyerahkan tongkat kepemimpinan sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat kepada Brigjen Pol. Hengki Haryadi.
“Rekan-rekan sekalian, saya tidak banyak menyampaikan karena terang bulan ini sangat menjejak. Saya hanya menitipkan beliau teman seangkatan dan juga saudara asuh saya,” ujar Audie.
Menurut Audie, dirinya banyak belajar mengenai kepemimpinan dari Hengki ketika keduanya bertugas bersama. Karena itu, ia meyakini gaya kepemimpinan Kapolda baru tidak akan jauh berbeda dengan pola yang selama ini diterapkannya di Polda Papua Barat Daya.
“Beliau juga yang mengajari saya bagaimana menjadi Kapolres. Artinya, apa yang selama beberapa waktu kita lakukan bersama, kebijakan-kebijakan, cara dan gaya kepemimpinan saya, saya pikir tidak akan jauh berbeda,” katanya.
Audie bahkan menyebut, Hengki sebagai senior sekaligus sosok yang pernah membimbingnya kemungkinan akan membawa kepemimpinan yang lebih kuat.
“Warnanya mungkin akan sama saja. Mungkin Pak Kapolda tidak jauh berbeda dari saya, mungkin beliau akan sedikit lebih kencang. Karena namanya guru kan harus lebih hebat dari murid,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda Papua Barat Daya yang telah menunjukkan loyalitas dan semangat selama dirinya memimpin.
“Selama kebersamaan kami satu bulan 23 hari menunjukkan loyalitas yang luar biasa hebatnya. Mereka penuh semangat dan saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda, tentu mereka-mereka ini akan tetap mendukung Bapak dengan penuh semangat yang terus menyala-nyala,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi menyampaikan rasa bangga dipercaya memimpin Polda Papua Barat Daya. Ia menyebut penempatan tersebut merupakan langkah pertamanya menginjakkan kaki dan menjalankan tugas di Tanah Papua.
“Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk ditempatkan sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Ini adalah langkah pertama saya untuk menginjak di Tanah Papua,” kata Hengki.
Hengki juga mengakui adanya hubungan sejarah dan pengalaman bersama Audie. Keduanya pernah berada dalam posisi yang saling berkaitan ketika menjalankan tugas sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan dalam organisasi kepolisian harus dibangun melalui manajemen yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, serta keikhlasan dalam menjalankan tugas.
“Saya sangat percaya bahwa inti dari suatu organisasi adalah manajemen. Inti dari manajemen adalah leadership, dan inti dari leadership adalah pengambilan keputusan,” tegasnya.
Hengki berharap setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas nantinya tidak didasarkan pada rasa takut kepada pimpinan, melainkan lahir dari kesadaran dan keikhlasan seluruh anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya harap dalam pengambilan keputusan saya, itu diwarnai oleh keikhlasan dari rekan-rekan semua. Bukan karena takut dengan pimpinan, tapi karena kita kerja dengan ikhlas,” ujarnya.
Ia menyebut pola tersebut sebagai bagian dari kepemimpinan transformasional, dengan menempatkan seluruh anggota sebagai satu keluarga besar dalam semangat pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.
Hengki juga mengingatkan seluruh anggota agar menjaga kehormatan institusi Polri dan tidak mencederai jati diri sebagai bagian dari profesi yang mulia.
“Dalam semangat pengabdian, memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, ingat jangan cederai jati diri kita. Kita adalah profesi yang mulia,” katanya.
Sebagai Polda yang relatif baru, Hengki berharap Polda Papua Barat Daya mampu memiliki karakter dan keunggulan tersendiri dibandingkan Polda lainnya.
Apel Kehormatan dan Serah Terima Pataka Polda Papua Barat Daya
Ia mengibaratkan Polda Papua Barat Daya seperti sebuah bunga yang memiliki warna dan aroma berbeda, sehingga memberikan nilai lebih bagi masyarakat.
“Walaupun kita ini Polda baru, tapi jadilah bunga yang berbeda di tengah taman. Artinya, kita harus memiliki diferensiasi. Dalam pelaksanaan tugas kita ke depan, kita harus berbeda, ada nilai lebih Polda Papua Barat Daya dalam pelaksanaan pengabdian daripada Polda-Polda lainnya,” jelasnya.
Hengki juga meminta dukungan dan kerja sama seluruh jajaran dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Ia menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kekuatan tim yang dipimpinnya.
“Tidak ada pemimpin yang hebat, yang ada adalah tim yang kuat,” tegas Hengki.
Dalam kesempatan tersebut, Hengki turut menyinggung pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan dampaknya bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap langkah penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tujuan hukum itu ada satu, rasa keadilan, kepastian hukum, kemampuan dan keterampilan sosial. Terkadang kita menegakkan hukum secara ketat, tapi apakah menciptakan rasa keadilan dan lain sebagainya, kami akan hitung,” ujarnya.
Hengki memastikan akan melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan oleh Audie selama memimpin Polda Papua Barat Daya. Menurutnya, kesinambungan program penting agar kebijakan yang telah berjalan tidak berhenti hanya karena terjadi pergantian pimpinan.
“Program Pak Audi akan kami lanjutkan. Salah satu hal yang mungkin saya lihat selama ini, kadang-kadang kita memiliki program baru akhirnya tidak berkesinambungan. Jadi, apa yang diberi program Pak Audi akan kami tindak lanjuti dan tentunya ini untuk kepentingan masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., tiba di Kota Sorong, Rabu (9/9/2026) pagi. Kedatangan orang nomor satu di jajaran Polda Papua Barat Daya itu berlangsung di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Kota Sorong.
Kedatangan Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi disambut langsung Wakapolda Papua Barat Daya bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Barat Daya. Penyambutan tersebut turut dihadiri Irwasda Polda Papua Barat Daya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat Daya, serta Kapolresta Sorong Kota.
Kasubid PID Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare mengatakan, rangkaian penyambutan Kapolda Papua Barat Daya di Bandara DEO berlangsung sejak pukul 06.00 WIT hingga selesai.
“Selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban di lokasi terpantau aman, tertib dan kondusif,” ujar Kompol Jenny.
Kehadiran Kapolda Papua Barat Daya di wilayah tugasnya menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat Daya.
Sinergi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terlebih Papua Barat Daya merupakan wilayah yang memiliki karakteristik serta tantangan keamanan yang beragam.
Jajaran Polda Papua Barat Daya bersama unsur pemerintah daerah juga terus didorong untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi diharapkan mampu melanjutkan sekaligus memperkuat berbagai program kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Penguatan komunikasi dan kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan sekaligus menunjang pembangunan daerah.
Kedatangan Kapolda juga diharapkan semakin memperkuat soliditas internal personel Polda Papua Barat Daya dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.
Dengan kehadiran Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi di Papua Barat Daya, jajaran Polda Papua Barat Daya diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya situasi keamanan yang aman dan kondusif di seluruh wilayah provinsi tersebut.(***)
Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Papua Barat Daya mengungkap dugaan pengiriman narkotika jenis sabu lintas provinsi yang diduga masuk ke Kota Sorong melalui jalur laut.
Pengungkapan tersebut dilakukan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua Barat Daya pada Senin (7/9/2026), setelah petugas menerima informasi terkait dugaan pengiriman sabu menggunakan kapal laut KM Dobonsolo.
Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Ditresnarkoba Polda Papua Barat Daya melakukan penyelidikan di kawasan Pelabuhan Kota Sorong. Dalam proses tersebut, petugas mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan penerimaan narkotika jenis sabu.
Salah satu pihak yang diamankan berinisial JRT dan saat ini menjalani proses penanganan perkara oleh penyidik. Dari hasil penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan, petugas menemukan satu bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 24,64 gram.
Selain barang bukti narkotika, polisi turut mengamankan sejumlah barang lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti itu di antaranya satu tas ransel warna hijau army, lakban hitam, lakban oranye, tisu basah, serta dua unit telepon seluler merek Samsung.
Dirresnarkoba Polda Papua Barat Daya Kombes Pol. Rizal Marito, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Katim Opsnal Ditresnarkoba Iptu Andi Indrajaya, S.Tr.K., M.H., mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas informasi masyarakat yang kemudian dikembangkan melalui penyelidikan di lapangan.
“Pengungkapan ini masih terus kami kembangkan untuk mengetahui asal barang serta mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut,” tegas Iptu Andi.
Selanjutnya, para pihak yang diamankan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolda Papua Barat Daya untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Penyidik Ditresnarkoba Polda Papua Barat Daya juga masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, termasuk menelusuri jaringan pengiriman narkotika lintas provinsi tersebut.
Polda Papua Barat Daya mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.
Sementara itu, proses hukum terhadap JRT masih berlangsung. Status hukum yang bersangkutan tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
