Blog

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik pembongkaran Pasar Lama atau Pasar Mbilim Kayam di Waisai kini memasuki babak yang lebih serius. Setelah tindakan pembongkaran dan penertiban berlangsung di lapangan, sengketa tersebut akhirnya bergeser ke ruang sidang.

‎Bupati Raja Ampat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Raja Ampat kini menjadi pihak Tergugat dalam perkara yang telah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

‎Perkara tersebut dijadwalkan memasuki Agenda Sidang Pemeriksaan Persiapan pada Selasa, 15 September 2026 di PTUN Jayapura.

‎Masuknya perkara ini ke meja peradilan menjadi perkembangan penting dalam polemik Pasar Lama Waisai. Sebab, tindakan pembongkaran yang sebelumnya telah dilakukan kini tidak lagi hanya dipersoalkan melalui keberatan pedagang dan perdebatan di ruang publik, tetapi akan diuji melalui mekanisme hukum.

‎Dengan kata lain, setelah bangunan dibongkar dan para pedagang terdampak, kini giliran dasar kewenangan, prosedur dan tindakan pemerintahan yang dipersoalkan untuk diuji di hadapan pengadilan.

‎Pihak penggugat dalam perkara tersebut didampingi oleh tim kuasa hukum yang terdiri dari Aprianto A. Rasid, S.H., Hayirul R., S.H., dan Hariyadi Alexander, S.H.

‎Dalam agenda pemeriksaan persiapan pada 15 September 2026, Aprianto Cs hadir dalam persidangan mewakili tim kuasa hukum penggugat.

‎Sengketa ini menjadi perhatian karena pembongkaran Pasar Lama sebelumnya telah menimbulkan keberatan dari para pedagang dan pihak kuasa hukum. Sejumlah persoalan terkait dasar tindakan pemerintah daerah, proses penertiban, relokasi hingga kewenangan pihak yang melakukan tindakan tersebut sebelumnya telah menjadi bahan perdebatan.

‎Bukan lagi sekadar soal siapa yang paling keras berbicara di lapangan, tetapi siapa yang mampu membuktikan dasar hukum dan kewenangannya di hadapan majelis hakim.

‎Di PTUN, tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan yang menjadi objek sengketa akan diuji berdasarkan argumentasi, bukti dan ketentuan hukum yang diajukan para pihak.

‎Bagi pihak penggugat, persidangan menjadi ruang untuk menguji tindakan yang mereka persoalkan. Sementara bagi Bupati Raja Ampat dan Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat sebagai pihak Tergugat, proses persidangan membuka kesempatan untuk menjelaskan dan mempertahankan dasar hukum serta kewenangan atas tindakan yang menjadi objek sengketa.

‎Sidang pemeriksaan persiapan pada 15 September 2026 merupakan tahap awal yang penting dalam perjalanan perkara ini.

‎Tahap tersebut akan menentukan kesiapan sengketa untuk memasuki pemeriksaan lebih lanjut. Dari proses itu pula, arah pembuktian terhadap objek sengketa dan argumentasi hukum para pihak akan semakin terlihat.

‎Yang menjadi perhatian publik kini bukan lagi hanya peristiwa pembongkarannya.

‎Pertanyaan yang akan mengemuka adalah: apakah tindakan yang telah dilakukan terhadap Pasar Lama telah ditempuh berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang tepat?

‎Ataukah terdapat tindakan administrasi pemerintahan yang menurut pihak penggugat perlu diuji dan dikoreksi melalui mekanisme peradilan?

‎Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidak dapat ditentukan melalui opini atau klaim sepihak.

‎Masuknya perkara ini ke PTUN menciptakan situasi hukum yang tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar polemik biasa.

‎Pembongkaran telah berlangsung, Pedagang telah terdampak, Keberatan telah disampaikan. Dan kini, Bupati Raja Ampat serta Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat harus menghadapi proses pengujian hukum atas sengketa yang lahir setelah tindakan tersebut berlangsung.

‎Perkara ini sekaligus menjadi ujian terhadap prinsip bahwa setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara hukum.

‎Sebab dalam negara hukum, kekuasaan untuk melakukan penertiban tidak berhenti pada kemampuan menjalankan tindakan di lapangan.

‎Setiap tindakan juga harus siap diuji ketika warga atau pihak yang merasa dirugikan membawa persoalan tersebut ke hadapan pengadilan.

‎Sidang pemeriksaan persiapan di PTUN Jayapura pada 15 September 2026 dengan demikian menjadi awal dari babak baru polemik Pasar Lama Raja Ampat.

‎Setelah pembongkaran berlangsung, kini bukan lagi alat berat dan aparat yang menjadi sorotan utama. Perhatian publik bergeser ke ruang sidang: apakah tindakan yang telah dilakukan dapat dipertahankan secara hukum, atau justru terdapat tindakan administrasi yang harus dikoreksi oleh pengadilan.

‎MELANESIATIMES.COM akan terus mengikuti perkembangan persidangan perkara ini serta memberikan ruang hak jawab dan penjelasan kepada Bupati Raja Ampat, Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat, para penggugat, kuasa hukum maupun pihak-pihak terkait lainnya, sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan dan asas praduga tidak bersalah.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Raja Ampat memasuki situasi yang membutuhkan perhatian lebih serius. Masa tanggap penanganan Karhutla, khususnya di wilayah Waisai dan sejumlah daerah terdampak, telah diperpanjang hingga tiga kali.

‎Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat, Guntur Tamima, mengatakan sebagian besar pembiayaan penanganan bencana hingga kini masih ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

‎Karhutla telah berlangsung sekitar dua bulan, di tengah kondisi kekeringan dan keterbatasan sumber air. Dampaknya dilaporkan dirasakan sedikitnya oleh tujuh kampung di Distrik Salawati Tengah serta sejumlah wilayah di Kepulauan Misool.

‎Menurut Guntur, sejumlah wilayah hingga kini masih berada dalam status tanggap, antara lain Kampung Puper dan Yenbekaki di Distrik Waigeo Timur, Sapokren di Distrik Waigeo Selatan, serta Pulau Dayan di Distrik Batanta Utara.

‎Selain wilayah tersebut, berdasarkan informasi terbaru yang diterima dari masyarakat, Karhutla juga dilaporkan terjadi di Kampung Samate, Distrik Salawati Utara.

‎Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan Karhutla di Raja Ampat tidak lagi semata-mata berkaitan dengan pemadaman api. Lamanya kejadian, meluasnya wilayah terdampak, kondisi kekeringan, serta karakter geografis Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan membutuhkan dukungan personel, peralatan, logistik, dan koordinasi lintas sektor maupun lintas pemerintahan.

‎Guntur menilai perpanjangan masa tanggap hingga tiga kali juga berpotensi meningkatkan beban fiskal Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Karena itu, ia meminta perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

‎Menurutnya, kewenangan pemerintah kabupaten dalam penanggulangan bencana tidak seharusnya dimaknai bahwa seluruh beban penanganan harus ditanggung oleh pemerintah daerah, terutama apabila bencana berlangsung dalam waktu panjang dan mulai melampaui kapasitas daerah.

‎“Kalau hanya Kabupaten Raja Ampat yang meng-cover semuanya, perlu dipertanyakan dukungan dan koordinasi dari pemerintah tingkat lebih tinggi,” ujar Guntur.

‎Dalam konteks pembiayaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 mengatur Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai salah satu instrumen anggaran daerah untuk membiayai kebutuhan mendesak, termasuk keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Namun, persoalannya tidak semata-mata mengenai apakah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat menggunakan BTT. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana pemerintah kabupaten harus terus mengandalkan APBD ketika penanganan bencana berlangsung panjang, berulang, dan mencakup wilayah yang luas.

‎Karhutla yang berlangsung sekitar dua bulan, diperparah kondisi kekeringan dan keterbatasan air, menunjukkan adanya kebutuhan penanganan yang tidak sederhana. Kondisi geografis Raja Ampat yang terdiri atas banyak pulau juga menjadi tantangan tersendiri dalam mobilisasi personel, peralatan dan distribusi logistik.

‎Tiga kali perpanjangan masa tanggap semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat untuk memperkuat dukungan dan koordinasi, sehingga penanganan bencana tidak menunggu sampai kapasitas pemerintah daerah semakin terbebani.

‎BTT tetap menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam kondisi kedaruratan. Namun, penggunaan instrumen tersebut tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ketika skala, durasi, serta kompleksitas bencana membutuhkan penanganan lintas pemerintahan.

‎Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan BNPB belum memberikan penjelasan mengenai bentuk dukungan, koordinasi, maupun langkah penanganan yang telah dilakukan terhadap Karhutla dan kondisi kekeringan di Raja Ampat.

‎

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Proses seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Raja Ampat menuai sorotan tajam.

‎Gerakan Perempuan Adat Malamoi dan 8 Suku secara tegas mengecam dugaan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai mencederai keadilan bagi putra-putri daerah.

‎Ketua Gerakan Perempuan Adat Malamoi dan 8 Suku, Ludia Mentansan, mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang ditemukan dalam tahapan seleksi tersebut.

‎Salah satu sorotan utama adalah dugaan nepotisme yang melibatkan anak dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Raja Ampat yang dinilai lolos menempati alokasi kursi tidak sesuai dengan ketentuan semestinya.

‎Selain itu, pihaknya menyoroti pelanggaran terhadap alokasi kuota penerimaan.

‎Berdasarkan ketentuan, kuota untuk Orang Asli Papua (OAP) seharusnya dipatok sebesar 80 persen, sementara peserta non-Papua sebesar 20 persen.

‎Namun, dalam praktiknya, ditemukan ketidaksesuaian yang merugikan hak-hak anak adat setempat.

‎”Kami minta agar kebijakan-kebijakan ini dilihat secara baik oleh pemerintah daerah. Proses seleksi ini sudah tidak sehat lagi,” tegas Ludia dalam pernyataan resminya.

‎Menanggapi permasalahan ini, Gerakan Perempuan Adat Malamoi mendesak Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR, dan DPD untuk bersikap tegas terhadap pencabutan surat rekomendasi yang bermasalah.

‎Jika rekomendasi dicabut dari peserta tertentu, maka jatah kursi tersebut harus diproses secara transparan sesuai aturan yang berlaku, bukan dialihkan secara sepihak ke non-Papua apabila sudah memenuhi ketentuan OAP.

‎Ia juga mendesak Pemeriksaan oleh Penegak Hukum kepada BKSDM Raja Ampat terkait dugaan nepotisme dalam polemik seleksi IPDN.

‎Mengingat proses seleksi dinilai sarat kecurangan dan tidak sehat, pihaknya meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi dan audit secara serius demi tegaknya keadilan bagi anak-anak Papua.

‎Gerakan Perempuan Adat Malamoi berkomitmen akan terus mengawal kasus ini secara serius demi memastikan hak-hak generasi muda Papua di bidang pendidikan dan karier pemerintahan terlindungi dari praktik kecurangan.

‎

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kericuhan yang terjadi hari ini dalam rangkaian polemik seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) jalur afirmasi Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Raja Ampat mendapat sorotan keras dari Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA) Papua Barat Daya, Roger Mambraku.

‎Roger mendesak Komisi I DPRK Raja Ampat segera memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Raja Ampat untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan yang memicu ketegangan tersebut.

‎Menurut Roger, kericuhan yang terjadi tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis atau insiden sesaat. Peristiwa tersebut justru menunjukkan bahwa polemik seleksi IPDN telah berkembang menjadi persoalan serius yang membutuhkan klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.

‎“Komisi I DPRK Raja Ampat harus segera memanggil BKPSDM. Kericuhan yang terjadi hari ini jangan dianggap persoalan biasa. Harus dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proses seleksi IPDN ini berjalan,” tegas Roger.

‎Roger menilai, DPRK memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga persoalan yang menimbulkan keresahan publik harus mendapatkan perhatian serius.

‎Ia meminta Komisi I tidak hanya memanggil BKPSDM untuk membahas kericuhan, tetapi sekaligus meminta penjelasan menyeluruh mengenai proses administrasi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam seleksi IPDN.

‎Menurutnya, publik membutuhkan jawaban mengenai dasar penetapan peserta, proses verifikasi status OAP, rekomendasi adat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan administrasi.

‎“Jangan sampai kericuhan hari ini justru mengalihkan perhatian dari substansi persoalan. Yang harus dibuka adalah bagaimana prosesnya sejak awal, siapa yang memverifikasi, siapa yang memberikan rekomendasi, dan siapa yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut,” ujarnya.

‎Roger juga meminta Komisi I DPRK Raja Ampat tidak berhenti pada pemanggilan formal.

‎Ia mendorong DPRK melakukan pemeriksaan secara terbuka terhadap dokumen dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat agar polemik tidak terus berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.

‎Terlebih, dalam polemik tersebut telah muncul keberatan dari sejumlah unsur masyarakat adat mengenai dokumen dan legitimasi adat yang disebut berkaitan dengan salah satu peserta.

‎Dua tokoh adat Pulau Batanta, Semuel Sawoy dan Eli Sawoy, sebelumnya juga menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan tanda tangan terhadap surat yang disebut berkaitan dengan Kepala BKPSDM.

‎Bagi Roger, munculnya keberatan tersebut semakin memperkuat alasan bagi DPRK untuk meminta BKPSDM menjelaskan dasar administratif yang digunakan dalam proses seleksi.

‎Roger juga mengaitkan desakan tersebut dengan dugaan nepotisme yang sebelumnya menjadi sorotan dalam polemik seleksi IPDN Raja Ampat.

‎Ia menegaskan, dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Namun, adanya hubungan keluarga antara peserta dengan pejabat yang memiliki posisi strategis di lingkungan pemerintahan, ditambah polemik mengenai jalur seleksi dan status OAP, menurutnya cukup menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan.

‎“Ini bukan soal menghakimi seseorang. Justru karena ada dugaan dan pertanyaan publik, maka harus diperiksa. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau ada masalah, jangan ditutup-tutupi,” tegas Roger.

‎Ia meminta BKPSDM menjelaskan apakah terdapat keterlibatan, pengaruh, akses, atau konflik kepentingan dalam proses administrasi maupun seleksi peserta yang kini menjadi sorotan.

‎Roger mengingatkan bahwa polemik ini menyangkut jalur afirmasi OAP yang seharusnya memberikan kesempatan secara adil kepada Orang Asli Papua.

‎Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses berjalan transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus berdasarkan kedekatan, hubungan keluarga, ataupun kepentingan tertentu.

‎“Jalur afirmasi OAP adalah hak yang harus dijaga. Jangan sampai hak OAP justru tercoreng karena proses yang tidak transparan. Kalau semua sudah sesuai aturan, buka dan jelaskan kepada publik,” katanya.

‎Roger berharap Komisi I DPRK Raja Ampat segera mengambil langkah konkret dengan memanggil BKPSDM dan pihak terkait lainnya.

‎Menurutnya, kericuhan yang terjadi hari ini seharusnya menjadi alarm bagi DPRK dan pemerintah daerah bahwa persoalan seleksi IPDN membutuhkan penyelesaian secara terbuka, bukan sekadar pernyataan normatif.

‎MELANESIATIMES.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Komisi I DPRK Raja Ampat, BKPSDM, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan polemik dan kericuhan tersebut.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Desakan mengusut dugaan nepotisme dalam seleksi Calon Praja IPDN jalur afirmasi OAP asal Raja Ampat muncul karena sejumlah fakta yang dinilai perlu diperiksa.

‎Ketua GEMPHA Papua Barat Daya, Roger Mambraku, meminta Bupati dan Inspektorat Raja Ampat menelusuri kemungkinan konflik kepentingan, terutama karena peserta yang lolos disebut memiliki hubungan keluarga dengan pejabat strategis Pemkab Raja Ampat.

‎Polemik semakin mencuat karena peserta tersebut sebelumnya disebut mengikuti seleksi jalur Non-OAP, lalu dikaitkan dengan jalur afirmasi OAP. Perbedaan jalur ini mendorong tuntutan agar seluruh dokumen dan proses administrasi diverifikasi secara objektif.

‎Roger menegaskan, dugaan nepotisme bukan berarti pelanggaran telah terbukti. Namun, hubungan keluarga dengan pejabat, ditambah persoalan status jalur seleksi dan OAP, cukup menjadi dasar pemeriksaan.

‎Pemeriksaan perlu menjawab apakah pejabat terkait memiliki keterlibatan, akses informasi, pengaruh, atau peran dalam administrasi, rekomendasi, verifikasi, maupun seleksi.

‎Jika tidak ditemukan keterlibatan, hasilnya perlu disampaikan kepada publik. Sebaliknya, jika ada campur tangan atau penyalahgunaan jabatan, tindakan harus diambil sesuai aturan.

‎Tuntutan transparansi juga diperkuat polemik status OAP peserta. Sejumlah masyarakat adat mempertanyakan dokumen dan rekomendasi yang digunakan.

‎Dua tokoh adat Pulau Batanta, Semuel Sawoy dan Eli Sawoy, menyatakan menolak surat yang disebut berkaitan dengan Kepala BKPSDM Raja Ampat. Mereka mengaku tidak mengetahui proses penerbitan, tidak dilibatkan, serta tidak pernah menandatangani atau menyetujui surat tersebut.

‎Karena itu, dasar penetapan status OAP dan legitimasi rekomendasi adat perlu dibuka secara transparan.

‎Roger mendesak Inspektorat memeriksa seluruh rangkaian proses, meliputi:

• ‎Jalur seleksi peserta;
• Perubahan status jalur;
• Pengurusan dan verifikasi dokumen OAP;
• Dasar rekomendasi adat;
• Keterlibatan pejabat yang memiliki hubungan keluarga;
• Kemungkinan konflik kepentingan atau penyalahgunaan jabatan.

‎“Yang harus diperiksa bukan hanya hasil akhirnya, tetapi seluruh prosesnya,” ujar Roger.

‎Menurut Roger, pemeriksaan penting karena jalur afirmasi OAP menyangkut hak dan masa depan Orang Asli Papua. Proses yang tidak transparan dapat merugikan peserta yang mengikuti jalur secara semestinya.

‎Dugaan nepotisme harus dibuktikan atau dibantah melalui pemeriksaan resmi. Bupati dan Inspektorat Raja Ampat diminta segera membuka proses secara objektif agar nama pihak yang dipersoalkan dapat dipulihkan atau pelanggaran ditindak.

‎MELANESIATIMES.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Raja Ampat, Inspektorat Kabupaten Raja Ampat, Kepala BKPSDM, serta seluruh pihak terkait proses administrasi dan seleksi IPDN.

‎RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Dua tokoh adat Pulau Batanta, Semuel Sawoy dan Eli Sawoy, menolak surat yang disebut berkaitan dengan Kepala BKPSDM Raja Ampat dalam seleksi Calon Praja IPDN jalur afirmasi OAP.

‎Keduanya menyatakan mewakili Kepala Marga Sawoy dan Marga Besar Sawoy di Pulau Batanta. Mereka mengaku tidak mengetahui proses penerbitan surat, tidak dilibatkan, serta tidak pernah menandatangani atau menyetujuinya.

‎“Kami tidak setuju dengan surat yang dibuat untuk Pak Riko Umkeketony. Kami tolak,” demikian pernyataan mereka dalam rekaman yang beredar.

‎Semuel dan Eli mempertanyakan penerbitan surat yang dikaitkan dengan Marga Sawoy tanpa sepengetahuan pihak yang memiliki kewenangan adat.

‎Menurut mereka, keputusan terkait nama, garis keturunan, dan legitimasi marga harus melalui konsultasi serta persetujuan pihak terkait, bukan diputuskan sepihak.

‎Polemik ini memunculkan pertanyaan mengenai mandat, pihak yang terlibat, dasar persetujuan, dan kewenangan penggunaan nama Marga Sawoy dalam surat tersebut.

‎Dalam seleksi afirmasi OAP, dokumen identitas dan pengakuan adat harus diverifikasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nama marga dan lembaga adat tidak boleh dijadikan sekadar stempel administrasi tanpa persetujuan pihak berwenang.

‎Jika surat tersebut diterbitkan secara sah, pihak terkait perlu menjelaskan proses dan dasar kewenangannya. Jika terdapat kekeliruan, pembenahan harus dilakukan secara terbuka.

‎Semuel dan Eli kembali menegaskan, “Surat itu kami tidak tahu dan tidak ada tanda tangan kami. Kami tidak setuju dan kami tolak.”