Blog

  • Sebagai Pelayanan Kesehatan JKN Tetap Buka Selama Libur Lebaran 2025

    Melanesiatimes.com, Sorong – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025. Kebijakan khusus ini diambil guna mengantisipasi potensi kendala akses pelayanan di masa liburan.

    Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sorong, Pupung Purnama mengatakan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA). Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 – 12.00 waktu setempat. Selain itu, pada layanan PANDAWA dapat diakses oleh peserta setiap hari selama 24 jam.

     

    “Adapun jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan. Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan,” kata Pupung pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/03/2025).

    Pupung mengungkapkan dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam Program JKN, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar. Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

    “Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” jelas Pupung.

    Pupung juga menambahkan menambahkan penjaminan dan prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP). Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan.

    Sementara itu, selama libur lebaran, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP. Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis.

    “Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif. Jika status kepesertaan JKN-nya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan untuk melunasi tunggakan tersebut. Apabila peserta merasa berat untuk melunasi tunggakan sekaligus, peserta bisa memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang terdapat di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan satu juta kanal pembayaran yang memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran JKN,” tambah Pupung.

    Sebagai informasi tambahan, dalam mengantisipasi arus mudik yang tinggi, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan Posko Mudik di tujuh titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik. Posko ini tidak hanya memberikan pelayanan kepesertaan JKN, tetapi juga siap menangani keadaan darurat dengan menyediakan obat-obatan dan rujukan medis apabila diperlukan

    Adapun titik posko yang dihadirkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka dan Posko Arus Balik terdapat di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.

    “Harapannya, komitmen yang ditunjukkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran ini juga didukung oleh seluruh mitra fasilitas kesehatan. Dengan terbukanya akses bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan di masa libur lebaran, diharapkan fasilitas kesehatan juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta, termasuk bagi mereka yang tengah menjalani mudik lebaran,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, Hansen Maikel mengungkapkan pada prinsipnya pihaknya telah melakukan koordinasi teknis dengan Dinas Kesehatan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat yang memiliki total 104 Puskesmas serta 13 Rumah Sakit, telah menyatakan siap untuk tetap memberikankan pelayanan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya selama libur lebaran.

    ”Seluruh Dinas Kota dan Kabupaten telah mempersiapkan diri untuk menjamin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat selama masa libur lebaran. Kami juga menghimbau masyarakat tetap menjaga pola makan dan gaya hidup agar masyarakat tetap sehat selama masa liburan,” ugkapnya.

    Lebih lanjut Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Hermanus Kalasuat mererangkan dalam mengantisipasi libur hari raya nyepi dan lebaran mulai tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, pihaknya akan menerbitkan surat edaran pemberitahuan kepada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Sorong untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN baik di Puskesmas maupun untuk kegawatdaruratan di rumah sakit. Dia berharap semua warga tetap sehat, namun jika ada yang memerlukan pelayanan kesehatan, pihaknya akan mengatur jadwal untuk memastikan semua masyarakat tetap terlayani.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan mengatur shift harian untuk para petugas medis di Puskesmas dan di rumah sakit (RS). Jam pelayanan normal di Puskesmas akan mengalami penyesuaian, dimana mulai dibuka dari Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 12.00 WIT,” terang Hermanus.

    Hermanus menyatakan, seluruh Puskesmas di Kota Sorong dan RS yang ada akan tetap siaga dan siap untuk menerima peserta JKN. Apabila terdapat peserta JKN yang membutuhkan layanan kesehatan maka penanganan pertama akan dilakukan di Puskesmas, namun jika memerlukan tindakan lebih lanjut akan dirujuk ke RS. Pihaknya juga akan melakukan monitoring terkait kesiapan fasilitas kesehatan dalam pemberian layanan.

    “Di Kota Sorong yang menjadi wilayah kita ada 10 Puskesmas, 31 Klinik, 1 Rumah Sakit Umum Daerah dan 6 Rumah Sakit Swasta mereka semua standby. Bersama dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan rekan-rekan media kita kawal agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan,” tutupnya.

  • Momentum Ramadan, PP GPI Jalin Kebersamaan dengan FPMM di Kediaman Umar Key

    Melanesiatimes.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menggelar acara buka puasa bersama dan silaturahmi di kediaman Ketua Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Umar Key. Acara ini berlangsung di Jl. Nirvana Regency, Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (19/03/2025).

    Ketua Umum DPP GPI, Khoirul Amin, mengungkapkan bahwa kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus pusat GPI serta perwakilan dari GPI Wilayah Jakarta Raya dan Banten. Ia menegaskan bahwa momentum Ramadan menjadi kesempatan berharga untuk mempererat hubungan dengan para sesepuh.

    “Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga silaturahmi dengan para orang tua dan tokoh senior. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di kesempatan lainnya,” ujar Amin.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum DPP FPMM, Umar Key, beserta seluruh jajaran pengurus atas sambutan dan dukungan dalam acara ini. “Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa serta terus memperkuat kebersamaan antar pemuda Muslim,” tambahnya.

    Acara buka bersama ini tidak hanya menjadi ajang berbagi kebersamaan, tetapi juga memperkokoh semangat persatuan dan persaudaraan di kalangan pemuda Muslim.

  • Aliansi Jaga Alam Raja Ampat Menolak IUP Milik PT.Raymond Perkasa

    Melanesiatimes.com, Waisai – Menyikapi Maraknya Izin Usaha Pertamabangan di Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Pemuda dan Masyarakat serta Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA).

    Secara terang-terangan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas dengan kesadaran kolektif agar mengambil sikap menolak keras perusahaan tambang milik PT. Mulia Raymon Perkasa.

    Kata Yohan, Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya dan merupakan ‘jantung’ Segitiga Terumbu Karang dunia serta ditetapkannya Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023 silam.

    “Maka upayah pencegahan dan penolakan atas hadirnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Distrik Waigeo Barat Kepulauan harus dilakukan,” tandas Yohan Sauyai kepada Melanesiatimes.com, Rabu (19/3/25).

    Kordinator Aliansi Jaga Alam Raja Ampat itu, menilai bahwa Ijin Usaha Pertambangan PT. Mulia Raymon Perkasa bukanlah suatu harapan tetapi merupakan ancaman serius dan merugikan keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah lingkar tambang.

    Yohan, yang juga sebagai Ketua GRD Comite Raja Ampat, menegaskan alam yang menyediakan bahan tambang akan terganggu dikarenakan hilangnya keseimbangan ekosistem dan ekologi berdampak langsung pada lingkungan serta mengancam aspek kehidupan masyarakat, jika pandang dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM)

    Olehnya itu, sebagai Pemuda dan Masyarakat serta Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA), pihaknya, dengan tegas menolak Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Mulia Raymon Perkasa yang direncanakan beroperasi di pulau Batan Pelei dan Manyaifun.

    Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) pun meminta pemerintah daerah segera hentikan segala aktivitas penambangan di pulau Batan Pelei dan Manyaifun serta mendesak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia agar tidak memberikan izin dan mencabut IUP milik PT. Mulia Raymon Perkasa.

  • Pemda Raja Ampat dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Memberi Perlindungan Kepada Pekerja Rentan

    Melanesiatimes.com, Waisai – Pemerintah Daerah Kab. Raja Ampat, melalui Disnakertrans bersama BPJS Ketenagakerjaan gelar pertemuan pada 18/03/2025

     

    Dalam agenda rapat koordinasi teknis itu turut dihadiri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Komitmen Pemerinta Daerah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di Kabupaten Raja Ampat.

     

    Perlindungan itu berupa santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja berusia 17 hingga 60 tahun yang berada di lingkungan Kab Raja Ampat, iurannya pun langsung ditebus pemerintah daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

     

    Kolaborasi Pemda Raja Ampat dengan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program lanjutan yang sudah berjalan sejak 2017 dan masih terus eksis hingga saat ini.

     

    Fahd Afkar Hakiki, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan pihaknya akan terus mengawal sehingga bisa menjadi program berkelanjutan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Raja Ampat.

     

     

    “Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Rentan di Kab. Raja Ampat, dengan adanya bantuan tersebut diharapkan pekerja dapat bekerja lebih produktif tanpa memikirkan resiko sosial yang mungkin terjadi dan Kami berharap ada penambahan kuota di setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya angkatan kerja sehingga lebih banyak lagi pekerja rentan yang dapat merasakan manfaatnya,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan.

     

    Pada Tahun 2025, Pemda Raja Ampat berinisiasi memberikan perlindungan kepada 23.000 pekerja rentan di Kabupaten Raja Ampat dengan ketegori berprofesi sebagai Nelayan, Petani/Pekebun dan Pedagang.

     

    Pekerja yang terlindungi manfaat JKK dan JKM akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

     

    Manfaat JKK diantaranya biaya perawatan medis tanpa batas sesuai kebutuhan medis, santunan upah selama tidak bekerja akibat kecelakaan, santunan cacat akibat kecelakaan kerja, santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali gaji terakhir.

     

    Manfaat JKM berupa santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman dengan total 42 juta rupiah. Di didi lain ahli waris juga akan mendapatkan beasiswa pendidikan bagi 2 orang anak dari mulai Tingkat TK sampai Pendidikan tinggi/maksimal S1.

     

    Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, selama tahun 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan santunan lebih dari 3,6 milliar bagi ahli waris dari pekerja rentan di Raja Ampat yang mengalami kematian.

  • Mangkir, DPRK Komisi I Agendakan Undang Kembali KPU Raja Ampat

    Melanesiantimes.com, Waisai – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRK Komisi I dengan penyelenggara pemilu, KPU Raja Ampat guna mengevaluasi keterlambatan honor Ad-hoc per januari 2025.

     

    Menurut keterangan Komisi I DPRK Raja Ampat KPU Kabupaten berhalangan hadir atau mangkir karena sedang melaksanakan kegiatan di luar daerah.

     

    “Kami telah menyurati KPU Raja Ampat melalui staf Komisi I hanya, pihak mereka enggan hadir dikarenakan sedang melaksanakan tugas keluar daerah,” ujar Khadafi kepada media ini, Rabu (19/3/25).

     

    Khadafi bilang, pihaknya bersama rekan-rekan Komisi I belum bisa mengambil keputusan lebih lanjut karena KPU tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut.

     

    Ditambahkan, sementara Komisi I DPRK masih tetap melakukan konfirmasi agar KPU Raja Ampat berkenan hadir mengikuti RDP untuk membahas terkait masalah keterlambatan honorium Badan Ad-hoc itu.

     

     

     

  • Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah Babak Belur Di Sidang Dengar Pendapat

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Situasi kurang mengenakan dialami Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maluku Tengah pada sidang dengar pendapat yang berlangsung di gedung DPRD selasa, (18/03/2025).

    Sebelumnya DPRD Malteng yang menggelar agenda sidang tersebut diketahui menghadirkan perwakilan dari pihak-pihak yang berseteru dalam insiden PT Waragonda Mineral Pratama dan kelompok masyarakat negeri Haya yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Namun demikian DPRD Malteng menganggap penting harus menghadirkan dinas terkait salah satunya DLH agar dapat menjelaskan dari sisi lingkungan.

    Hengky Tomasoa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah yang ditanyai terkait potensi dampak lingkungan pada uji AMDAL sebelumnya menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui lebih banyak terkait masalah tersebut karena baru menjabat beberapa bulan di DLH Malteng.

    “saya kurang mengetahui sebab saya baru di DLH. Itu bisa ditanyakan ke Provinsi,” jawabnya dengan santai.

    Sontak pernyataan tersebut memicu tanggapan tegas oleh Ketua Komisi I Rudolf Lailossa dengan mengatakan jika “apapun itu, tapi pak Kadis tidak bisa seenaknya bilang tidak tahu, karena baru menjabat, dll. Ini tidak dibenarkan,” kata Lailossa.

    Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Hidayat Samalehu yang juga menyayangkan sikap Kadis DLH tersebut yang dinilainya masa bodoh dengan masalah serius yang sedang dibahas.

    Dikatakannya “saudara-saudari berdua (sambil menunjuk ke arah Kadis dan salah seorang staf) jangan datang hanya lenggang-lenggang saja ke sini tanpa bisa menjelaskan kepada kami apakah situasi ini (ada dampak lingkungannya atau tidak sejauh pantauan DLH selama perusahaan beroperasi),” kata Samalehu dengan nada tegas.

    “ini ditanya bilang yang lebih tau Provinsi. Pak Kadis kan bisa berkoordinasi ke sana sebelum ikut sidang dengan kami. Termasuk mempertanyakan AMDALnya sudah sesuai pentahapan dan mekanisme atau belum? jangan jawab enteng-enteng saja bilang tidak tahu,” lanjut Samalehu menambahkan.

    Poin tentang adakah dampak lingkungan seperti yang dikeluhkan masyarakat terkait keberadaan PT Waragonda Mineral Pratama yang beroperasi di negeri Haya memang menjadi salah satu fokus kajian DPRD Malteng.

    Sehingga hal tersebut tentu membutuhkan penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah agar bisa dipahami oleh peserta forum.

    “jangan datang ke sini dengan santai tanpa data dan informasi. Ijin AMDAL saja tidak tahu kapan terbit dan kapan perusahaan beroperasi,” singgung Samalehu merujuk pada informasi pemuda negeri terkait PT Waragonda Mineral Pratama yang diklaim beroperasi sebelum memperoleh ijin AMDAL. (HUAT)

  • Ketua Pengelola Geosite Piaynemo : Raja Ampat Harus Dikecualikan Dari Wilayah Operasi Tambang

    Melanesiatimes.com, Waisai – Merespon adanya informasi tetang perusahaan bernama PT.Mulia Raymond Perkasa dan PT.Anugerah Pertiwi Indotama yang rencananya akan beroperasi di perairan wisata Kabupaten Raja Ampat, Selasa (18/3/25).

    Perusahaan-perusahaan itu dikabarkan akan melakukan eksplorasi penambangan di wilayah Waigeo Barat Kepulauan yakni Kepulauan Fam, Manyaifun dan Batan Pelei.

    Menurut Ketua Pengelola Geosite Pyainemo, Zeth Demas Sauyai, Secara umum pertambangan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

    “Penambangan tentu memilik dampak negatif yang cukup signifikan, penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro,” jelas Zeth melalui pesan WhatsAppnya, Selasa (18/3/25).

    Lanjutnya, aktifitas penambangan selain berdampak pada lingkungan juga memiliki dampak Sosial-ekonomi diantaranya;

     

    Dampak lingkungan

    * Perubahan bentang alam

    * Erosi dan sedimentasi

    * Kerusakan bangunan dan fasilitas umum

    * Pencemaran tanah, air, dan udara

    * Penurunan produktivitas lahan

    * Kepadatan tanah bertambah

    * Gerakan tanah atau longsoran

    * Hilangnya habitat flora-fauna

    * Perubahan iklim mikro

    * Perubahan iklim global

     

    Dampak sosial-ekonomi

    * Kerusuhan sosial

    * Konflik manusia-satwa liar

    * Hilangnya keanekaragaman hayati

    * Perubahan struktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat

    * Kecemburuan sosial

    * Ketidak harmonisan (konflik sosial) antara warga di sekitar Perusahaan pertambangan

     

    Jika demikian, Zeth mengatakan maka ini sangat fatal bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di kabupaten raja ampat terutama masyarakat ring 1 (satu) yang kebutuhan hidup sudah sangat bergantung pada hasil laut atau perikanan.

    Ekploitasi tambang inipun sangat bertentangan dengan gelar raja ampat yang di juluki sebagai kabupaten segi tiga karang dunia dan ditetapkannya Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023 silam.

    Selain itu ia juga menyoroti sebagian besar wilayah di kabupaten raja ampat adalah daerah Konservasi sehingga tentu seluruh flora dan fauna sudah menjadi objek yang harus di jaga, dilindungi serta dilestarikan bersama alam.

    Namun jika pemerintah memberikan Izin Usaha Penambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat maka patut dipertanyakan komitmen pemerintah dalam merawat keberlangsungan hidup masyarakat khususnya di negeri seribu pulau ini yang notabene bergantung pada hasil laut, darat dan pariwisata.

    Atas dasar itu, masyarakat berupaya menjaga Raja Ampat sebagai pariwisata berkesinambungan melalui prinsip- prinsip berkelanjutan dan ekonomi biru.

    Karena Raja Ampat, merupakan salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang perlu dipertahankan daya tarik wisatanya dengan tetap menjaga alam sekitar.

    Untuk diketahui, wilyah Kepulauan Fam berada di kecamatan Distrik Waigeo Barat Kepulauan dan memiliki salah satu destinasi wisata yang populer sampai ke internasional yakni Geosite pyainemo.

    Geosite Pyainemo dalam Lembaran Mata Uang Negara Republik Indonesia

    Jika aktifitas tambang berjalan di Batan Pelei dan wilayah Kepulauan Fam maka tentu akan mengancam estetika destinasi wisata unggulan indonesia yang pernah di kunjungi langsung oleh mantan Presiden RI-7 pada tahun 2019 lalu dan kemudian dijadikan sebagai simbol dalam gambaran Mata Uang Negara Republik Indonesia yakni 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

    “Ini tidak boleh terjadi, karena akan meninggalkan duka dan kesusahan bagi masyarakat serta generasi mendatang di raja ampat. Masyarakat Raja Ampat tidak butuh tambang, kami butuh di berdayakan dengan hasil alam kami,” tandasnya.

    Oleh sebab itu, sebagai salah satu pegiat wisata yang mengelola Geosite Pyainemo Zeth Sauyai dengan tegas dan dengan penuh kesadaran menolak adanya penambangan di wilayah kabupaten raja ampat lebih khusus waigeo barat kepulauan.

    “Saya meminta kepada RI 1 untuk membatalkan seluruh izin perusahaan yang akan beroperasi pada sektor tambang di kabupten raja ampat. Kepada Menteri SDM RI, Mentri KLHK, Mentri Perikanan dan semua Kementrian, untuk mempertimbangkan dan bila perlu mengecualikan kabupaten raja ampat dari wilayah operasi tambang,” tutup Zeth Pria Kelahiran Desa Pam itu

  • Buntut Ekspansi Tambang, Komisi II DPRK Raja Ampat Gelar Pertemuan Bersama DLH

    Melanesiatimes.com, Waisai – Pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup dan DPRK yang berlangsung di ruangan internal Komisi II guna membahas aspirasi sejumlah masyarakat lingkar tambang, Senin (17/3/25).

    Upaya ini merupakan langkah responsif terhadap aspirasi masyarakat lingkar tambang yang resah akan kehadiran perusaan tambang milik PT.Mulia Raymond Perkasa di kawasan distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

    Sebelumnya, pada sabtu 15 maret 2025, Pukul 20.00 WIT, sejumlah masyarakat lingkar tambang mendatangi kediaman Ketua Komisi II Yakni, Soleman Dimara untuk menyampaikan sejumlah keresahan terkait konsesi tambang di Raja Ampat.

    Ketua Fraksi Demokrat itu menyampaikan bahwa, Industri tambang akan merusak ekologi, mengancam keberlanjutan lingkungan bahkan memicu konflik antar warga masyarakat yang Pro dan Kontra..

    Menurutnya ada metode-metode lain yang bisa dipakai sebagai variabel atau instrumen untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi pariwisata.

    “Raja Ampat bukan tempat untuk mengeksploitasi bisnis tambang nikel, perpres 87 tahun 2024 itu memprioritaskan daerah wisata, artinya regulasi ini bisa menimbulkan semangat baru bagi daerah untuk menggenjot sektor pariwisatanya,” Ujarnya

    Dikatakannya, dalam konteks daerah pariwisata secara khusus diprioritaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIPDN) Raja Ampat 2024 – 2044

     

    1. Pedoman bagi Pemerintah Daerah.

    2. Kementrian dan Lembaga.

    3. Dalam Menyelenggarakan Kepariwisataan.

    4. Mempercepat Pengembangan Destinasi Wisata Raja Ampat.

    5. Mendorong Pengembangan Pariwisata di Papua Barat Daya.

     

    Lebih lanjut dia mengatakan, yang mendasari lahirnya Perpres 87 tahun 2024 adalah, Raja Ampat memiliki peran strategi dan berkelanjutan dalam pengembangan Pariwisata Nasional maka perlu dilakukan semacam perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan.

    “Manfaat dari Perpres 87 Tahun 2024 adalah menjadikan modal berharga dalam mendorong Pengembangan Pariwisata di Raja Ampat, Membantu Raja Ampat Lepas Landasan Menuju Pariwisata Global, Membantu Raja Ampat untuk di kenal luas ke Manca Negara,” tandas Politisi Partai Bintang Mercury itu.

    Ditambahkan, demikian ada Perhatian khusus Pemerintah Pusat dibuktikan dengan hadirnya Perpres 87 sebagai regulasi terbaru dan memiliki peran yang sangat vital untuk mendorong pesat sektor pariwisata Raja Ampat.

     

  • Dies Natalis ke-76 IPMKR Keuskupan: Komitmen Tingkatkan Misi Emas

    Melanesiatimes.com, Aimas – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mahasiswi Kebar Raya (IPMKR) merayakan Hari Ulang Tahun ke-76 pada tanggal 16 Maret 2025.

    Acara ini menjadi momentum penting bagi para kader untuk memperkuat tali persaudaraan dan komitmen dalam melayani masyarakat di Wilayah Keuskupan Manokwari Sorong.

    Peringatan Dies Natalis dilakukan di Asrama Kebar yang terletak di Jalan Terong Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tema yang diusung adalah “Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil” (1 Korintus 9:16), dengan subtema “Melalui HUT ini, kita tingkatkan semangat dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam misi Kerajaan Allah.”

    Ketua IPMKR, Imanuel Sasior, menyampaikan bahwa perayaan yang ke-76 ini merupakan perayaan Emas dan keberagaman di wilayah Kebar, yang mana Injil pertama kali masuk pada 16 Maret 1947 diwartakan oleh misionaris Katolik. Ia menekankan bahwa usia 76 tahun adalah refleksi positif untuk pelajar dan mahasiswa Kebar yang telah memberikan banyak kontribusi bagi pelayanan jasmani dan rohani.

    “Marilah kita merayakan momentum ini dengan refleksi. Gereja Katolik yang berkarya di pedalaman Karon/Miyah telah dewasa dan memberikan dampak positif,” ucap Sasior. Ia menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan karena Injil menjadi kekuatan Allah dalam kehidupan mereka.

    Meskipun ibadah ini sederhana, nuansa persahabatan dan rasa cinta sangat terasa di antara semua peserta. Sasior mengingatkan kepentingan persatuan dalam meningkatkan pelayanan guna mencapai tujuan bersama.

    “Ikatan kami bersifat inklusif, merangkul berbagai denominasi seperti Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan Katolik, serta Gereja Pengaran Kristen (GPK),” tambahnya. Ia juga mengapresiasi panitia yang telah bekerja keras untuk menyuksekan acara, mengungkapkan bahwa perayaan kali ini berlangsung lebih meriah dan luar biasa dibandingkan sebelumnya.

    Sekretaris IPMKR, Derek Aifamas, menyatakan perlunya meningkatkan kebersamaan dan melanjutkan misi dalam pelayanan ibadah dan persekutuan. “Injil menyelamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya,” katanya.

    Derek menekankan peran generasi muda dalam meneruskan kegiatan serupa di masa depan. Ia berharap agar momentum emas ini terus dikuatkan dan menekankan pentingnya perhatian pada kebutuhan pendidikan dan asrama yang layak dari pemerintah Kabupaten Tambrauw dan Provinsi Papua Barat Daya.

    Ketua panitia, Seprianus Asentowi, menyebutkan bahwa kekuatan bersama menjadi kunci kesuksesan kegiatan ini. “Kami berterima kasih kepada Badan Pengurus IPMKR yang telah memberikan kontribusi positif selama persiapan acara ini,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. “Jangan berpikir soal agama atau suku, tetapi mari kita bersatu untuk mencapai pencapaian yang lebih berarti,” tandasnya, berharap acara-acara mendatang akan lebih mewah dan berkesan.

    Dengan semangat kolaboratif dan komitmen untuk pelayanan, IPMKR menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat di Papua Barat Daya.

    Keberadaan organisasi ini menjadi harapan baru bagi pelajar dan mahasiswa dalam menempuh pendidikan dan berkontribusi bagi daerah.

  • Safari Ramadhan Gubernur dan Wagub Ajak Masyarakat Kolaborasi Membangun Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Provinsi Papua Barat Daya – Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau memanfaatkan momen bulan suci Ramadan untuk mengajak masyarakat Provinsi Papua Barat Daya berkolaborasi dalam membangun daerah yang baru ini. Minggu (16/3/2025).

    Melalui kegiatan safari Ramadhan, keduanya menegaskan pentingnya dukungan masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama.

    Sebagai provinsi yang masih baru, Papua Barat Daya membutuhkan sinergi dari semua pihak. “Kami butuh semua dukungan dan bantuan dari masyarakat untuk bisa saling bergandeng tangan, membantu pemerintah dalam membangun Papua Barat Daya menjadi provinsi yang lebih maju,” kata Elisa Kambu dalam sambutannya.

    Elisa juga mengingatkan bahwa saat ini seluruh masalah politik telah usai. Ia menekankan pentingnya persatuan di antara masyarakat. “Sekarang tidak ada lagi sekat-sekat, Gubernur dan Wakil Gubernur milik semua rakyat Papua Barat Daya,” ungkapnya.

    Di tengah suasana buka puasa bersama, Gubernur dan Wakil Gubernur juga menyalurkan bantuan kepada warga Melati Raya. Bantuan tersebut diserahterimakan langsung kepada Imam Masjid Al-Fatah Melati Raya untuk kepentingan rumah ibadah di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini.

    Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menyerahkan bantuan tersebut kepada Imam Masjid Al-Fatah, Muhammad Sanusi Rahaningmas. “Bantuan ini pada awalnya diberikan kepada penyelenggara kegiatan, tetapi kami alihkan langsung kepada Masjid untuk mendukung kegiatan di bulan suci Ramadhan ini,” jelas Sanusi.

    Inisiatif ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap fasilitas ibadah, sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan agama dan sosial. Gubernur Kambu menekankan bahwa kegiatan seperti ini memiliki makna penting dalam mewujudkan ikatan antar warga.

    “Kita harus meninggalkan masa lalu dan mulai berpikir tentang masa depan. Mari kita bersatu untuk kemajuan Papua Barat Daya yang lebih baik,” tambahnya,

    Ia juga mengajak semua pihak agar berpartisipasi dalam transformasi Provinsi Papua Barat Daya yang berkemajuan.

    Sebagai Gubernur pertama di Provinsi ke-38 ini, Elisa Kambu menyampaikan rencananya untuk mengadakan halal bi halal setelah Ramadhan. Tujuannya adalah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di Papua Barat Daya, serta menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

    Kegiatan safari Ramadhan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di bulan suci, tetapi juga memperkuat solidaritas antarwarga. “Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah bentuk investasi bagi masa depan daerah,” pungkas Kambu.

    Dengan semangat kolaboratif, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian, Papua Barat Daya bisa semakin berkembang, menjadi teladan bagi provinsi lainnya.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan semakin terpacu untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari semua elemen, Papua Barat Daya akan mewujudkan visi sebagai provinsi yang maju dan sejahtera.