Melanesiatimes.com, Masohi – Situasi kurang mengenakan dialami Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maluku Tengah pada sidang dengar pendapat yang berlangsung di gedung DPRD selasa, (18/03/2025).
Sebelumnya DPRD Malteng yang menggelar agenda sidang tersebut diketahui menghadirkan perwakilan dari pihak-pihak yang berseteru dalam insiden PT Waragonda Mineral Pratama dan kelompok masyarakat negeri Haya yang terjadi beberapa waktu lalu.
Namun demikian DPRD Malteng menganggap penting harus menghadirkan dinas terkait salah satunya DLH agar dapat menjelaskan dari sisi lingkungan.
Hengky Tomasoa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah yang ditanyai terkait potensi dampak lingkungan pada uji AMDAL sebelumnya menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui lebih banyak terkait masalah tersebut karena baru menjabat beberapa bulan di DLH Malteng.
“saya kurang mengetahui sebab saya baru di DLH. Itu bisa ditanyakan ke Provinsi,” jawabnya dengan santai.
Sontak pernyataan tersebut memicu tanggapan tegas oleh Ketua Komisi I Rudolf Lailossa dengan mengatakan jika “apapun itu, tapi pak Kadis tidak bisa seenaknya bilang tidak tahu, karena baru menjabat, dll. Ini tidak dibenarkan,” kata Lailossa.
Hal yang sama juga disampaikan anggota DPRD Hidayat Samalehu yang juga menyayangkan sikap Kadis DLH tersebut yang dinilainya masa bodoh dengan masalah serius yang sedang dibahas.
Dikatakannya “saudara-saudari berdua (sambil menunjuk ke arah Kadis dan salah seorang staf) jangan datang hanya lenggang-lenggang saja ke sini tanpa bisa menjelaskan kepada kami apakah situasi ini (ada dampak lingkungannya atau tidak sejauh pantauan DLH selama perusahaan beroperasi),” kata Samalehu dengan nada tegas.
“ini ditanya bilang yang lebih tau Provinsi. Pak Kadis kan bisa berkoordinasi ke sana sebelum ikut sidang dengan kami. Termasuk mempertanyakan AMDALnya sudah sesuai pentahapan dan mekanisme atau belum? jangan jawab enteng-enteng saja bilang tidak tahu,” lanjut Samalehu menambahkan.
Poin tentang adakah dampak lingkungan seperti yang dikeluhkan masyarakat terkait keberadaan PT Waragonda Mineral Pratama yang beroperasi di negeri Haya memang menjadi salah satu fokus kajian DPRD Malteng.
Sehingga hal tersebut tentu membutuhkan penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah agar bisa dipahami oleh peserta forum.
“jangan datang ke sini dengan santai tanpa data dan informasi. Ijin AMDAL saja tidak tahu kapan terbit dan kapan perusahaan beroperasi,” singgung Samalehu merujuk pada informasi pemuda negeri terkait PT Waragonda Mineral Pratama yang diklaim beroperasi sebelum memperoleh ijin AMDAL. (HUAT)
Tinggalkan Balasan