Melanesia Times

Blog

  • Dugaan Kekerasan Oknum TNI AD Dalam Penertiban Pasar Waisai Jadi Sorotan ‎

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam tindakan kekerasan terhadap pemilik lahan saat penertiban dan pembongkaran kawasan Pasar Waisai menjadi sorotan serius. Kuasa hukum pemilik lahan mendesak adanya pemeriksaan terbuka untuk memastikan fakta di balik insiden tersebut.

    ‎Kuasa Hukum/Pendamping Hukum pemilik lahan menyatakan keberatan atas dugaan tindakan fisik yang terjadi saat proses pembongkaran. Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang beredar, terlihat situasi tegang di lokasi dan seorang warga/pemilik lahan diduga mengalami tindakan fisik dari sejumlah pihak.

    ‎Sorotan utama diarahkan pada dugaan keterlibatan personel TNI AD dalam insiden tersebut. Kuasa hukum menilai, jika dugaan itu terbukti, tindakan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan berada dalam rangkaian proses penertiban.

    ‎“Jika benar terdapat anggota TNI yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil, maka hal tersebut harus diperiksa secara objektif. Setiap aparat negara wajib menjalankan tugas berdasarkan hukum, proporsional, dan menghormati hak masyarakat,” kata kuasa hukum.

    ‎Kuasa hukum juga mempertanyakan dasar kewenangan pihak di luar Satpol PP berada dalam proses penertiban hingga diduga melakukan tindakan fisik terhadap pemilik lahan. Mereka meminta seluruh personel yang berada di lokasi diidentifikasi dan diperiksa untuk mengetahui peran masing-masing.

    ‎Desakan pemeriksaan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada komando satuan TNI terkait dan institusi penegak hukum. Jika pemeriksaan membuktikan adanya personel TNI AD yang melakukan pelanggaran terhadap warga sipil, kuasa hukum meminta proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme disiplin dan peradilan militer apabila memenuhi unsur pelanggaran.

    ‎Meski demikian, kuasa hukum menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif. Mereka meminta rekaman video, foto, keterangan saksi dan bukti lain yang berkaitan dengan kejadian diamankan agar fakta peristiwa dapat diuji secara terang.

    ‎“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan menghadirkan ketakutan. Ketertiban tidak boleh dibangun dengan kekerasan,” tegasnya.

    ‎Kuasa hukum juga meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan setiap proses penertiban berikutnya dilakukan secara humanis, terukur dan sesuai prosedur hukum.

    ‎Mereka menegaskan, persoalan utama bukan semata-mata penertiban Pasar Waisai, melainkan bagaimana kewenangan negara dijalankan ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.

    ‎Hukum harus menjadi dasar tindakan. Dugaan kekerasan terhadap warga sipil wajib diperiksa, siapa pun pihak yang terlibat.

  • HUT RI ke-81, Darefan Hotel Gelar Beragam Lomba Seru Libatkan Staf dan Tim Media

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Darefan Hotel menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan staf hotel serta tim media. Kegiatan tersebut berlangsung meriah di halaman Darefan Hotel, pada Sabtu (15/8/2026).

    Staf Keuangan Darefan Hotel, Tina, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan kebersamaan antarstaf.

    “Pihak Darefan melaksanakan kompetisi dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 sekaligus menjaga hubungan baik antarstaf. Dalam kegiatan ini juga ada persaingan, bukan hanya antar-karyawan, tetapi kami turut melibatkan teman-teman dari tim media,” ujar Tina.

    Sejumlah perlombaan tradisional digelar untuk menambah semarak perayaan. Di antaranya lomba tarik tambang, makan kerupuk, joget balon, serta lari karung.

    Menurut Tina, keterlibatan tim media dalam perlombaan menjadi salah satu hal menarik karena menciptakan suasana yang lebih akrab dan penuh kekeluargaan antara pihak hotel dengan mitra media.

    Selain memeriahkan HUT RI, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Darefan Hotel yang kini memasuki usia keempat. Tina menyebut, momentum tersebut menjadi kesempatan bagi pihak manajemen untuk terus melakukan evaluasi dan menyiapkan berbagai rencana pengembangan hotel ke depan.

    “Di usia yang keempat ini tentu ada sasaran dan target ke depan. Kami ingin memajukan Darefan Hotel secara lebih optimal agar semakin berjaya. Ada banyak hal yang sudah kami rancang,” katanya.

    Ia menambahkan, salah satu agenda pengembangan yang tengah dipersiapkan adalah perluasan struktur hotel. Namun, rencana tersebut masih dalam proses sehingga membutuhkan waktu untuk direalisasikan.

    “Termasuk perluasan struktur yang sudah kami agendakan. Saat ini masih dalam proses, sehingga memang membutuhkan waktu,” pungkasnya.

    Melalui kegiatan tersebut, Darefan Hotel tidak hanya menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang penuh keceriaan, tetapi juga memperkuat kekompakan internal serta hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk insan media.

  • Wali Kota Sorong Kukuhkan 41 Anggota Paskibraka Tahun 2026, Tekankan Amanah dan Nasionalisme

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengukuhkan 41 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Sorong Tahun 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Sabtu (15/8/2026).

    Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi 41 putra-putri terpilih Kota Sorong yang dipercaya mengemban tugas dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

    Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani rangkaian seleksi dan pelatihan hingga akhirnya dipercaya menjadi bagian dari tim pengibar bendera Merah Putih.

    Menurutnya, tugas sebagai Paskibraka bukan sekadar menjalankan prosesi pengibaran bendera, tetapi merupakan amanah, kehormatan, sekaligus tanggung jawab kebangsaan dalam menjaga simbol persatuan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Bukan hanya pengukuhan Paskibraka Sorong yang kalian raih malam ini, melainkan amanah, kehormatan, juga kewajiban nasional demi berkibarnya bendera Merah Putih, lambang persatuan dan kehormatan bangsa Indonesia,” kata Septinus.

    Ia menegaskan, Paskibraka merupakan gambaran harapan bangsa terhadap generasi muda. Karena itu, para anggota Paskibraka diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dan kedisiplinan, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, ketertiban, budi pekerti, serta semangat nasionalisme.

    “Paskibraka mencerminkan harapan negara. Maka, pembelajaran kalian tidak sekadar mengasah akal, tetapi juga budi pekerti, ketertiban, kejujuran, pengarahan, serta semangat nasionalisme,” ujarnya.

    Septinus juga mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diwariskan para pendahulu harus diisi dengan kerja keras, kesabaran, prestasi, dan pengabdian. Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa.

    “Kebebasan tidak cukup sekadar diturunkan. Kebebasan wajib diisi dengan hasil, upaya gigih, kesabaran, serta dedikasi,” tegasnya.

    Ia berharap pengalaman menjadi Paskibraka dapat menjadi titik awal bagi para anggota untuk terus menimba ilmu, mengembangkan potensi, meraih prestasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, maupun Indonesia.

    “Manfaatkan saat ini sebagai permulaan untuk terus menimba ilmu, meraih sukses, serta memberikan daya guna yang optimal bagi keluarga, Sorong, Papua Barat Daya, dan untuk Indonesia,” pesan Septinus.

    Wali Kota juga mengajak para anggota Paskibraka untuk terus menjaga nama baik dan kehormatan bangsa melalui sikap, perilaku, serta tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.

    “Berkibarlah Merah Putih dengan berani, pertahankan martabat negara dengan etika, serta ciptakan hari esok Indonesia yang berpengetahuan, berbudi pekerti, dan memiliki keteguhan,” katanya.

    Di akhir sambutannya, Septinus Lobat kembali memberikan apresiasi kepada 41 anggota Paskibraka Kota Sorong atas dedikasi dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas sebagai tim pengibar bendera kebanggaan Kota Sorong.

    Ia pun memberikan semangat kepada para generasi muda agar terus berkarya, menjaga persatuan, dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa.

    “Maju terus Paskibraka, maju terus pemuda Indonesia, maju Indonesia,” tutupnya.

  • Terbatas! Semarak Kemerdekaan HUT RI ke-81, Percasi Kota Sorong Gelar Ajang Catur

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Sorong akan menggelar ajang pertandingan catur bertajuk “Semarak Kemerdekaan”. Sabtu (15/8/2026).

    Ketua Percasi Kota Sorong, Sahbudin yang akrab disapa Raja Bima mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memeriahkan momentum kemerdekaan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki hobi dan bakat di bidang olahraga catur.

    “Dalam rangka memeriahkan Semarak Kemerdekaan, Percasi Kota Sorong mengadakan pertandingan catur. Kami mengajak seluruh pencinta catur untuk ikut berpartisipasi,” ujar Raja Bima

    Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026, pukul 15.00 WIT, bertempat di Hangout Cafe, Jalan Sungai Maruni Km 10, Kota Sorong. Sementara proses registrasi peserta dimulai pukul 14.00 WIT sekaligus pencabutan nomor undian.

    Panitia membatasi jumlah peserta hanya 50 orang. Kendati demikian, pertandingan ini terbuka untuk semua kalangan tanpa batas usia, sehingga masyarakat dari berbagai kelompok usia memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing menjadi juara.

    “Tidak ada batas usia. Semua bisa ikut dan semua bisa menjadi juara,” katanya

    Untuk mengikuti pertandingan, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Setiap peserta juga akan mendapatkan bonus voucher belanja di Hangout Cafe senilai Rp25.000.

    Panitia telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp2.050.000 bagi lima pemenang. Juara pertama akan menerima hadiah Rp750.000, juara kedua Rp500.000, juara ketiga Rp400.000, juara keempat Rp250.000, dan juara kelima Rp150.000.

    Pertandingan akan menggunakan sistem Swiss sebanyak tujuh babak dengan durasi permainan 10 menit. Sistem tersebut diharapkan membuat pertandingan berlangsung kompetitif sekaligus menarik untuk disaksikan.

    Percasi Kota Sorong mengajak masyarakat, khususnya para penghobi catur, untuk segera mendaftarkan diri karena kuota peserta sangat terbatas.

    Pendaftaran dapat dilakukan melalui Ibor di nomor 0821-8960-1011 atau Astro di nomor 0821-9976-8989.

    “Bagi yang hobi catur, segera mendaftar karena peserta dibatasi hanya 50 orang. Mari kita meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui olahraga catur,” pungkas Raja Bima

  • Kuasa Hukum Pedagang Bantah Narasi Pemukulan Saat Penertiban Pasar Waisai

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Kuasa Hukum Pedagang Pasar, Aprianto Cs, membantah narasi yang berkembang terkait dugaan kekerasan terhadap petugas dalam insiden penertiban Pasar Mbilin Kayam, Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

    Aprianto Cs menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara utuh dan tidak boleh hanya berdasarkan keterangan sepihak. Menurutnya, masing-masing pihak memiliki bukti terkait kejadian yang berlangsung saat proses penertiban.

    “Dalam persoalan ini masing-masing pihak memiliki bukti. Karena itu, jangan ada pihak yang mencoba memelintir atau membangun opini seolah-olah persoalan hanya terjadi pada satu pihak,” tegas Aprianto Cs selaku Kuasa Hukum Pedagang Pasar.

    Ia mengatakan, terkait dugaan pemukulan, pihaknya juga memiliki bukti medis berupa hasil pemeriksaan visum et repertum (visum) yang dapat menjadi bagian dari proses pembuktian. Karena itu, pihaknya meminta agar seluruh bukti yang dimiliki masing-masing pihak diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

    Kuasa hukum pedagang menilai proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan narasi yang berpotensi menggiring opini publik. Setiap pihak, baik petugas maupun masyarakat/pedagang, harus diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan fakta dan bukti yang dimiliki.

    “Kami menghormati proses hukum. Tetapi jangan sampai persoalan ini dipelintir sehingga masyarakat hanya mendapatkan informasi dari satu sisi. Ada bukti, ada pemeriksaan medis, dan masing-masing pihak memiliki versi serta bukti yang harus diuji secara objektif,” ujarnya.

    Aprianto Cs juga meminta semua pihak menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Menurutnya, persoalan penertiban pasar merupakan persoalan publik yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan komunikasi yang baik, bukan dengan membangun opini yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi kebijakan pemerintah terkait penataan pasar. Namun, setiap proses penertiban harus dilakukan sesuai ketentuan hukum serta tetap menghormati hak-hak para pedagang.

    Kuasa hukum pedagang juga meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh rangkaian kejadian secara menyeluruh, termasuk apabila terdapat dugaan kekerasan terhadap pihak mana pun. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dikorbankan atau diposisikan sebagai pihak yang bersalah sebelum proses hukum selesai.

    “Jangan ada upaya menggiring opini. Biarkan bukti yang berbicara. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi semua pihak harus diperlakukan secara adil,” kata Aprianto Cs.

    Ia berharap masyarakat Raja Ampat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Menurutnya, menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama, sementara penyelesaian persoalan harus diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku.

    Aprianto Cs menegaskan, pihaknya siap menghadirkan dan memperlihatkan bukti-bukti yang dimiliki apabila dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, serta meminta agar tidak ada pihak yang mencoba memutarbalikkan fakta terkait insiden penertiban Pasar Mbilin Kayam.

  • Bantah Klarifikasi AT, Kuasa Hukum OY Tantang Ketua DPD NasDem Maybrat Tempuh Laporan Balik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kuasa hukum OY, Yosep Titirlolobi, S.H., membantah klarifikasi yang disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Maybrat, AT, melalui kuasa hukumnya di sejumlah media. Yosep menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terkait dugaan persoalan uang yang dilaporkan kliennya.

    Menurut Yosep, AT seharusnya tidak menghindari persoalan dan justru memberikan penjelasan secara terbuka terkait uang yang telah diterima dari kliennya. Ia menegaskan, persoalan tersebut kini telah masuk dalam proses hukum setelah status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Seharusnya terlapor AT tidak perlu memutarbalikkan fakta dan lari dari tanggung jawab untuk membenarkan diri. Beliau sebagai Ketua Partai NasDem harus gentle dan mengakui perbuatannya bahwa AT telah meminta uang kepada klien kami dengan menjanjikan sesuatu yang ternyata palsu atau tidak ditepati,” kata Yosep pada Sabtu (15/8/2026)

    Ia menjelaskan, perkara tersebut telah dilaporkan kepada Polda Papua Barat Daya. Menurutnya, langkah hukum ditempuh karena pihaknya menilai tidak terdapat itikad baik dari AT untuk mengembalikan uang milik OY.

    Yosep juga membenarkan bahwa saat laporan pengaduan disampaikan ke Polda Papua Barat Daya, pihak AT melalui kuasa hukumnya sempat meminta agar dilakukan mediasi. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh pihak OY.

    “Memang betul saat laporan pengaduan ke Polda Papua Barat Daya, saudara terlapor AT melalui kuasa hukumnya meminta kepada penyidik untuk mediasi. Tetapi sebagai kuasa hukum OY, kami belum menyetujuinya,” ujarnya.

    Menurut Yosep, apabila AT benar-benar memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, seharusnya hal itu dibuktikan dengan kesiapan mengembalikan uang kliennya.

    “Kalau memang mau mediasi, harus jelas. Karena yang meminta mediasi adalah saudara AT sendiri, seharusnya dalam pertemuan itu ada kesiapan untuk mengganti uang klien kami. Jangan kemudian disebut kooperatif hanya karena meminta mediasi,” tegasnya.

    Yosep juga membantah pernyataan yang menyebut AT selama ini telah bersikap kooperatif. Ia mengaku pihaknya justru menilai AT telah berulang kali memberikan janji kepada kliennya, namun hingga kini uang tersebut belum dikembalikan.

    “Saudara AT ini terlalu banyak berjanji setiap kali pertemuan dengan klien kami, tetapi tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang. Dan bukan hanya klien kami OY, ada beberapa orang juga yang uangnya dipinjam, tetapi sampai sekarang belum dikembalikan,” ungkap Yosep.

    Karena itu, Yosep meminta AT tidak sibuk melakukan klarifikasi melalui media, tetapi menyelesaikan persoalan pokok dengan mengembalikan uang milik kliennya yang disebut mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

    “Intinya, saudara AT harus mengembalikan saja uang klien kami sebesar Rp1,4 miliar lebih, bukan sibuk mengklarifikasi sesuatu yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” katanya.

    Terkait pernyataan pihak AT yang disebut berencana membuat laporan polisi terhadap OY, Yosep mempersilakan langkah tersebut ditempuh. Ia menegaskan pihaknya siap menghadapi proses hukum dan menyerahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum.

    “Mengenai AT mau membuat laporan polisi terhadap klien kami OY, silakan saja. Semua warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Yang pasti, laporan kami sementara berjalan dan sebagai kuasa hukum OY saya tantang itu,” ujar Yosep.

    Lebih lanjut, Yosep menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan tersebut. Bukti yang dimaksud antara lain percakapan WhatsApp, bukti transfer ke rekening AT, serta dokumentasi dan kuitansi terkait penyerahan uang tunai.

    “Bukti transfer dan WhatsApp permintaan uang sudah ada. Bukti transfer ke rekening saudara AT juga telah kami siapkan dan sudah kami serahkan kepada penyidik. Bahkan untuk penyerahan uang tunai sebesar Rp900 juta, buktinya ada, mulai dari foto dokumentasi penyerahan uang, kuitansi hingga bukti transfer. Semuanya lengkap dan tidak ada yang kami tutupi,” jelasnya.

    Yosep menegaskan, pihaknya mendampingi OY dalam laporan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana ketentuan hukum yang dicantumkan dalam laporan polisi.

    Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/42/VIII/2026/SPKT/POLDA PAPUA BARAT DAYA tertanggal 10 Agustus 2026. Dalam laporan itu, dugaan tindak pidana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti serta sejumlah saksi yang siap memberikan keterangan apabila dipanggil penyidik.

    “Dengan bukti-bukti yang cukup dan para saksi yang sudah kami siapkan, bilamana penyidik memanggil, kami siap. Dengan pengalaman sebagai kuasa hukum, tentunya kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti. Namun, kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik yang menangani perkara ini,” tegas Yosep.

    Perkara tersebut kini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Penetapan status hukum terhadap pihak yang dilaporkan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

  • Kuasa Hukum Pedagang Mbilim Kayam : Penertiban Jangan Salah Objek dan Melampaui Kewenangan

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kuasa hukum para pedagang Pasar Mbilim Kayam menegaskan, persoalan penertiban bukan sekadar relokasi, tetapi menyangkut dasar hukum, status objek tanah, kewenangan, dan prosedur pelaksanaannya, 14 Agustus 2026

    ‎Kuasa hukum menyebut tanah yang digunakan para pedagang merupakan tanah pribadi, bukan aset Pemerintah Daerah maupun bahu jalan. Karena itu, pemerintah diminta membuktikan status objek tersebut melalui dokumen, peta, batas dan hasil pengukuran yang sah.

    ‎Mereka juga menyoroti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2025 yang disebut telah berkekuatan hukum tetap. Menurut kuasa hukum, putusan tersebut harus diperhatikan dalam menentukan status tanah yang menjadi objek penertiban.

    ‎Kuasa hukum menegaskan, tidak memiliki izin usaha tidak otomatis menjadikan tanah tersebut milik pemerintah. Persoalan perizinan juga dinilai tidak dapat dijadikan dasar pembongkaran tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang jelas.

    ‎Mereka turut mempertanyakan keterlibatan sejumlah pihak berpakaian sipil dalam proses penertiban. Pemerintah diminta menjelaskan siapa mereka, apa kewenangannya, apakah memiliki surat tugas, dan siapa yang memberikan perintah.

    ‎Atas pembongkaran yang telah dilakukan, kuasa hukum meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka secara transparan dasar hukum serta status objek yang ditertibkan. Mereka juga akan menempuh RDP bersama DPRK Raja Ampat, pengaduan kepada lembaga pengawasan, serta upaya hukum.

    ‎“Kami tidak menolak penataan kota. Kami menolak tindakan yang salah objek, melampaui kewenangan dan merugikan masyarakat. Pemerintah boleh menertibkan, tetapi pemerintah juga wajib tunduk pada hukum,” tegas kuasa hukum.

  • LBH Mambo Waswar Tegaskan Penertiban Pasar Mbillin Kayam Bukan Premanisme

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Direktur LBH Mambo Waswar, Arfan Poretoka, SH., MH., menegaskan bahwa penertiban kawasan Pasar Mbilim Kayam sama sekali tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan dugaan tindakan premanisme.

    ‎Ia menilai bahwa kebijakan tersebut harus dilihat secara objektif dalam koridor penataan ruang, ketertiban umum, serta penataan Kota Waisai sebagai ibu kota Kabupaten Raja Ampat.

    ‎Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sendiri sebelumnya telah menetapkan kebijakan pemindahan aktivitas perdagangan dari Pasar Mbilim Kayam menuju ke Pasar Snon Bukor.

    ‎Langkah penertiban ini didasarkan pada regulasi yang jelas, yakni UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Perda Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTRW 2011–2030.

    ‎Terkait hal tersebut, Arfan menyatakan, “Apabila suatu kawasan berdasarkan RTRW maupun RDTR tidak lagi diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan, pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.”

    ‎Ia juga menambahkan bahwa istilah premanisme merupakan tuduhan serius yang wajib didukung oleh fakta-fakta konkret seperti kekerasan, intimidasi, atau tindakan melawan hukum, sehingga tindakan administratif yang melalui prosedur resmi tidak bisa serta-merta disebut premanisme.

    ‎Dengan disiapkannya lokasi relokasi di Pasar Snon Bukor, kebijakan ini dinilai bukan sekadar mengusir pedagang, melainkan upaya memindahkan aktivitas perdagangan demi kelancaran penataan Kota Waisai.

    ‎Dalam konteks tata ruang dan perizinan usaha, Arfan menjelaskan bahwa seluruh pasar harus dibuat dan ditentukan oleh pemerintah, sebab “dalam konsep tata ruang, tidak terdapat pasar swasta, pasar sendiri, atau pasar mandiri.”

    ‎Selain itu, meskipun seseorang mendirikan usaha di atas lahan milik pribadi, mereka tetap “wajib mengantongi izin dari pemerintah” serta patuh terhadap aturan penataan kota demi mendukung program penghijauan dan pengembangan kawasan pariwisata.

  • Belum Sempat Kabur, Terduga Pencuri Handphone Dibekuk Polres Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Raja Ampat – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Raja Ampat mengamankan seorang pria berinisial WR alias Welmus Rumkorem yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian handphone di sebuah rumah kos di Kompleks Kobeoser, Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 06.00 WIT. Saat itu, terduga pelaku diduga masuk ke dalam rumah kos milik korban ketika korban sedang tidur. Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang milik korban dan berusaha meninggalkan lokasi.

    Namun, aksi tersebut diketahui oleh istri korban ketika pelaku hendak keluar dari rumah. Istri korban kemudian berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan tersebut, korban terbangun dan langsung mengejar pelaku sembari berkoordinasi dengan personel Opsnal Sat Reskrim Polres Raja Ampat.

    Petugas Opsnal Sat Reskrim bersama korban kemudian melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Raja Ampat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone Vivo Y400 warna hijau dan satu unit handphone Handmade DIY warna biru.

    Kasubid Pid Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, membenarkan adanya penanganan kasus tersebut. Ia mengatakan, jajaran kepolisian telah melakukan sejumlah langkah penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Polisi telah menerima laporan, membuat Laporan Polisi, melengkapi administrasi penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum,” kata Jenny.

    Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Polres Raja Ampat. Penyidik masih melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas perkara sebelum proses hukum selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

    Polisi menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (***)

  • Semarak HUT RI ke-81, Kelurahan Ampera Gelar Lomba Kebersihan Antar-RT dan Santuni Anak Yatim

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, semarak kemerdekaan mulai terasa di berbagai wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Salah satunya di Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, yang menggelar kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 pada Jumat (14/8/2026).

    Kegiatan tersebut dibuka secara resmi dengan melibatkan masyarakat melalui lomba kebersihan lingkungan antar-Rukun Tetangga (RT). Selain mengedepankan semangat kompetisi dan kebersamaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan agenda sosial berupa pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu di Kota Masohi dan sekitarnya.

    Kepala Kelurahan Ampera, Lukman Tuasikal, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antarwarga sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

    Tuasikal mengatakan, lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan indah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

    “Kegiatan yang diadakan ini merupakan momentum untuk mempererat hubungan antarwarga dalam semangat menjaga kebersihan lingkungan yang sehat, aman, dan indah,” ujar Tuasikal.

    Ia berharap, seluruh RT dapat menjadikan kegiatan tersebut sebagai awal yang baik untuk membangun kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

    Tuasikal juga menegaskan bahwa semangat menjaga kebersihan tidak boleh hanya muncul ketika menghadapi perlombaan dalam rangka perayaan 17 Agustus, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

    “Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita selamanya,” pesannya.

    Pada kesempatan tersebut, Tuasikal turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana.

    Ia menjelaskan, Kelurahan Ampera sebenarnya berkeinginan menghadirkan lebih banyak jenis perlombaan untuk menyemarakkan peringatan HUT RI ke-81. Namun, keterbatasan anggaran dan sejumlah kendala lainnya membuat kegiatan tahun ini difokuskan pada lomba kebersihan lingkungan dan pemberian santunan.

    “Jadi, hanya lomba kebersihan lingkungan dan pemberian santunan yang kami prioritaskan untuk tahun ini. Insyaallah, semoga tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi,” ungkapnya.

    Menurutnya, meskipun kegiatan yang dilaksanakan terbatas, hal tersebut tidak mengurangi makna peringatan HUT Kemerdekaan RI. Justru, lomba kebersihan dan pemberian santunan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama.

    Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan menyambut HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga mampu menumbuhkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kecamatan Kota Masohi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Ampera, Babinsa Kelurahan Ampera, para ketua RT, jajaran Kelurahan Ampera, serta pegawai Kelurahan Ampera. (HUAT)