Melanesia Times

Blog

  • 81 Tahun Indonesia Merdeka, BKPRMI Dorong Gerakan Nasional Merdeka dari Buta Aksara Al-Qur’an

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, persoalan literasi Al-Qur’an masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian bersama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan dan akses informasi, kemampuan membaca Al-Qur’an dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan berintegritas. Rabu (19/8/2026).

    Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), H. Nanang Mubarok, S.H.I., M.Sos., CPHCM, CPE, CPM, melalui opini bertajuk “81 Tahun Merdeka, Masihkah Anak Indonesia Buta Aksara Al-Qur’an? Refleksi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo dan Agenda Besar Pemuda Masjid.”

    Nanang menilai, kemerdekaan tidak semata-mata dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kebodohan, keterbelakangan dan berbagai kondisi yang menghambat manusia untuk berkembang secara utuh.

    “Sudahkah seluruh anak Indonesia benar-benar merdeka dari buta aksara Al-Qur’an?” demikian pertanyaan reflektif yang diajukannya.

    Menurut Nanang, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan pemerintah, sekolah, keluarga, guru mengaji maupun anak-anak. Sebaliknya, persoalan itu harus menjadi bahan evaluasi bersama mengenai kualitas pembangunan manusia Indonesia.

    Ia menyoroti angka sekitar 65 persen umat Islam Indonesia yang selama ini banyak dikutip dalam pembahasan mengenai buta aksara Al-Qur’an. Namun, angka tersebut, menurutnya, perlu dibaca secara akademis dan proporsional karena bukan merupakan hasil sensus nasional terbaru yang secara khusus mengukur kemampuan seluruh anak Indonesia dalam membaca Al-Qur’an.

    “Yang jauh lebih penting adalah memastikan berapa anak dan remaja yang belum mampu membaca Al-Qur’an, di mana mereka berada, mengapa mereka belum mampu, dan apa intervensi yang paling efektif untuk membantu mereka,” ujarnya.

    Nanang juga menegaskan bahwa persoalan literasi Al-Qur’an tidak hanya terjadi pada anak-anak di Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) maupun Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Tantangan serupa bahkan masih ditemukan di lingkungan perguruan tinggi.

    Menurutnya, penelitian mengenai indeks kemampuan baca-tulis Al-Qur’an mahasiswa UIN di Indonesia yang dilakukan tim peneliti LPMQ Kementerian Agama menunjukkan kemampuan baca-tulis Al-Qur’an mahasiswa secara nasional berada pada tingkat sedang.

    “Artinya, problem literasi Al-Qur’an tidak otomatis selesai hanya karena seseorang telah melewati pendidikan dasar dan menengah. Kemampuan membaca Al-Qur’an harus dibangun secara berkelanjutan,” katanya.

    Pembangunan Manusia dan Peran Pemuda Masjid

    Nanang kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, 14 Agustus 2026.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai salah satu penentu masa depan bangsa.

    “Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Bagi Nanang, pesan tersebut membuka ruang besar bagi masyarakat sipil, termasuk pemuda masjid, untuk mengambil bagian dalam pembangunan manusia.

    Ia menilai pembangunan manusia tidak cukup hanya berorientasi pada kesehatan fisik dan kecerdasan intelektual. Pembangunan juga harus memperkuat karakter, integritas dan fondasi spiritual.

    “Anak yang kenyang harus mendapatkan pendidikan. Anak yang berpendidikan harus mendapatkan karakter. Anak yang cerdas harus memiliki integritas. Dan anak yang menguasai teknologi harus memiliki nilai yang membimbingnya menggunakan teknologi untuk kebaikan,” jelasnya.

    Karena itu, gerakan pemberantasan buta aksara Al-Qur’an dinilai dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia Indonesia, khususnya dalam memperkuat karakter generasi muda.

    Literasi Global Harus Berjalan Bersama Literasi Al-Qur’an

    Nanang juga menyoroti dorongan Presiden Prabowo agar pembelajaran bahasa asing diperkuat sejak pendidikan dasar. Menurutnya, kemampuan berbahasa asing penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi persaingan global.

    Namun, ia mengingatkan agar kemampuan global tersebut tetap berjalan beriringan dengan penguatan nilai dan karakter.

    “Jika anak Indonesia harus mampu membaca dunia dalam berbagai bahasa, bukankah anak Muslim Indonesia juga harus mampu membaca Al-Qur’an sebagai sumber nilai kehidupannya?” ujarnya.

    Ia menegaskan, literasi global tidak perlu dipertentangkan dengan literasi Al-Qur’an. Keduanya justru harus berjalan beriringan.

    “Global competence harus berjalan bersama spiritual competence. Digital literacy harus berjalan bersama Qur’anic literacy. Kecerdasan intelektual harus berjalan bersama kecerdasan moral,” tegas Nanang.

    Masjid Dinilai Menjadi Basis Gerakan

    Menurut Nanang, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk mengembangkan gerakan literasi Al-Qur’an, yakni keberadaan masjid yang tersebar di berbagai wilayah.

    Ia menyebut keberadaan masjid, guru mengaji, pemuda dan remaja masjid serta lembaga seperti TAAM, TKA, TPA dan TQA sebagai infrastruktur sosial yang sudah tersedia di tengah masyarakat.

    Karena itu, yang diperlukan bukan semata-mata pembangunan infrastruktur baru, melainkan penguatan ekosistem melalui peningkatan kompetensi, standardisasi, pendataan, digitalisasi dan kolaborasi.

    BKPRMI melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur’an (LPPTKA), kata Nanang, telah lama berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Al-Qur’an melalui jaringan TKA, TPA dan TQA.

    “Gagasan ini bukan gagasan yang tiba-tiba muncul. Ia merupakan bagian dari DNA perjuangan BKPRMI sejak lama. Yang perlu dilakukan sekarang adalah membawa gerakan tersebut ke level baru,” katanya.

    Pemuda Masjid Diminta Naik Kelas

    Nanang menilai pemuda masjid memiliki posisi strategis karena dekat dengan teknologi, kreativitas dan perubahan sosial. Peran mereka, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai panitia kegiatan keagamaan atau sekadar pengelola acara di masjid.

    Pemuda masjid didorong menjadi guru pendamping, mentor digital, pembuat konten edukasi Al-Qur’an, penggerak komunitas, pengembang aplikasi, pengelola data hingga penghubung antara masjid dengan sekolah, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

    “Pemuda masjid harus menjadi social entrepreneur of faith. Mereka harus menjadi aktor perubahan sosial,” ujarnya.

    Ia juga mendorong transformasi pemuda masjid dari sekadar event organizer menjadi movement maker yang mampu menciptakan gerakan sosial secara berkelanjutan.

    Dorong Digitalisasi Pendidikan Al-Qur’an

    Perkembangan teknologi pendidikan juga dinilai menjadi peluang besar dalam memperluas akses pembelajaran Al-Qur’an.

    Nanang mempertanyakan mengapa konsep digitalisasi yang berkembang di sektor pendidikan belum dikembangkan secara lebih luas dalam ekosistem pembelajaran Al-Qur’an berbasis masjid.

    Ia menawarkan sejumlah gagasan, antara lain Digital TPA, platform pembelajaran Al-Qur’an, database nasional guru mengaji, pemetaan literasi Al-Qur’an berbasis masjid serta kartu digital guru mengaji dan santri.

    “Teknologi tidak boleh menjauhkan anak dari Al-Qur’an. Teknologi justru harus menjadi jembatan anak menuju Al-Qur’an,” katanya.

    Tujuh Agenda Nasional

    Untuk menjadikan gerakan tersebut lebih konkret, Nanang menawarkan tujuh agenda nasional yang dapat dikembangkan bersama.

    Pertama, membangun satu data literasi Al-Qur’an untuk memetakan kemampuan membaca Al-Qur’an anak, remaja dan masyarakat.

    Kedua, mendorong setiap masjid memiliki satu program literasi Al-Qur’an yang terstruktur dan berkelanjutan.

    Ketiga, meningkatkan kompetensi, pengakuan, sertifikasi serta kesejahteraan guru mengaji.

    Keempat, melakukan digitalisasi TAAM, TKA, TPA dan TQA.

    Kelima, menjadikan pemuda masjid sebagai Qur’anic Literacy Volunteer di lingkungan masing-masing.

    Keenam, mengembangkan gerakan “Al-Qur’an untuk Semua” tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi, wilayah, usia maupun latar sosial.

    Ketujuh, menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai target lahirnya generasi yang tidak hanya melek huruf, teknologi dan bahasa asing, tetapi juga melek Al-Qur’an dan nilai-nilai kehidupan.

    Dari Masjid untuk Indonesia Emas 2045

    Nanang melihat terdapat kesesuaian antara arah pembangunan manusia yang disampaikan Presiden Prabowo dengan agenda yang selama ini dikembangkan BKPRMI.

    “Presiden berbicara tentang pembangunan manusia. BKPRMI bergerak membangun manusia melalui masjid,” ujarnya.

    Ia juga menilai perhatian terhadap pendidikan, digitalisasi, anak-anak yang tidak boleh tertinggal, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gotong royong seluruh elemen bangsa memiliki keterkaitan erat dengan peran pemuda masjid.

    Menurutnya, pemuda masjid bukan berada di luar arus pembangunan nasional, melainkan merupakan bagian dari kekuatan masyarakat yang dapat ikut membangun kualitas manusia Indonesia.

    Karena itu, momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia dinilai menjadi waktu yang tepat untuk menggaungkan gerakan “Merdeka dari Buta Aksara Al-Qur’an” sebagai gerakan sosial berbasis masjid.

    “Jika satu masjid membina puluhan anak, ribuan masjid membina ratusan ribu anak. Jika puluhan ribu masjid bergerak, jutaan anak dapat disentuh,” kata Nanang.

    Ia berharap gerakan tersebut dapat melibatkan masjid, keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha sehingga menjadi gerakan bersama dalam membangun generasi Indonesia.

    “Dan bagi generasi Muslim Indonesia: merdeka dari buta aksara Al-Qur’an,” tegasnya.

    Nanang menutup refleksinya dengan pesan bahwa kemerdekaan sejati harus menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, produktif, berkarakter, berintegritas dan memiliki nilai spiritual yang kuat.

    “Dari masjid pemuda bergerak. Dari Al-Qur’an karakter dibangun. Dari karakter peradaban dilahirkan,” pungkasnya.

    Menurutnya, dengan membangun generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, mandiri dan berdaya saing, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar harapan, melainkan tujuan yang harus diperjuangkan bersama.

  • Wakil Ketua I DPD PAN Raja Ampat Pertanyakan Keabsahan SK Kepengurusan Terbaru

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Wakil Ketua I DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Raja Ampat, Zakarias Faidiban, mengaku belum melihat Surat Keputusan (SK) DPP PAN terkait kepengurusan DPD PAN Raja Ampat terbaru dan mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.

    Zakarias menyebut, hingga saat ini dirinya belum menerima atau melihat secara langsung SK kepengurusan terbaru yang disebut-sebut sebagai dasar kepengurusan DPD PAN Raja Ampat.

    Menurutnya, SK DPP PAN Nomor PAN/A/KPTS/KU-SJ/329/IV/2026 merupakan SK yang sah berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) dan pelantikan kepengurusan DPD PAN Raja Ampat yang berlangsung pada 14 Juli 2026 di Jayapura.

    Berdasarkan SK tersebut, susunan kepengurusan DPD PAN Raja Ampat terdiri dari:

    – Ketua: Fahmi Macap

    – Sekretaris: Ruben Sauyai

    – Bendahara: Arek Mambrasar

    Zakarias menegaskan, persoalan yang dipertanyakannya bukan sekadar mengenai nama-nama dalam kepengurusan, tetapi juga menyangkut dasar dan keabsahan SK yang digunakan sebagai rujukan kepengurusan DPD PAN Raja Ampat.

    “SK DPP Nomor PAN/A/KPTS/KU-SJ/329/IV/2026 adalah SK yang sah berdasarkan hasil Musda dan pelantikan tanggal 14 Juli 2026 di Jayapura,” demikian pokok pernyataan Zakarias.

    SK DPP PAN/A/KPTS/KU-SJ/329/IV/2026

    Ia meminta agar setiap perubahan atau penerbitan SK kepengurusan baru dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar keputusan dan mekanisme organisasi yang digunakan.

    Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak DPP PAN maupun DPD PAN Raja Ampat terkait SK terbaru yang dipersoalkan tersebut.

    Polemik mengenai legalitas kepengurusan ini diharapkan dapat segera diklarifikasi oleh struktur partai yang berwenang agar tidak menimbulkan dualisme kepengurusan maupun kebingungan di internal PAN Raja Ampat.

  • Dugaan Penembakan 3 Warga Sipil Picu Aksi Besar di Maybrat, Kapolda: Kami Akan Usut Tuntas

    Melanesiatimes.com, Maybrat – Masyarakat Maybrat lakukan aksi unjuk rasa terkait insiden dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil yang terjadi pada 13 Agustus 2026 berlangsung di Kabupaten Maybrat, Rabu (19/8/2026).

    Aksi diawali dari kawasan Kumurkek, kemudian massa bergerak menuju Pertigaan Aisyo dan dilanjutkan long march ke Kantor Bupati Maybrat.

    Unjuk rasa yang diikuti sekitar 250 orang tersebut mendapat pengamanan dari personel gabungan Polres Maybrat, Polsek Aifat, serta personel Yon B Sat Brimob Polda Papua Barat Daya. Sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat turut hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie S. Latuheru, S.I.K., M.Han., Danrem Brigjen TNI Slamet Riadi, S.I.P., Bupati Maybrat Karel Murafer, S.H., M.A., serta sejumlah pejabat TNI-Polri, Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

    Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden yang mengakibatkan 3 korban, serta penyelesaian persoalan sesuai ketentuan hukum dan adat.

    Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengapresiasi masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda yang telah menjaga jalannya aksi tetap damai. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menolak segala bentuk kekerasan dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

    Gubernur juga meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara profesional sehingga fakta dan hasil penyelidikan dapat disampaikan secara terbuka.

    Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie S. Latuheru menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Kapolda meminta masyarakat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk melakukan proses penyelidikan, termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP).

    “Kami akan mengusut tuntas. Namun, kami meminta ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi guna memperoleh hasil penyelidikan. Kami berharap masyarakat Maybrat bersama-sama mendukung proses tersebut agar dapat berjalan dengan baik,” tegas Kapolda.

    Kapolda menambahkan, hasil penyelidikan nantinya akan disampaikan setelah seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

    Aksi unjuk rasa berakhir dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Maybrat selama kegiatan berlangsung tetap kondusif.

  • Kolaborasi PT. Gazimara Grup dan Anggota DPRP PBD Salurkan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong — PT. Gazimara Grup berkolaborasi dengan anggota DPRP Papua Barat Daya menyalurkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP/CSR) PT. Gazimara Grup di bidang pendidikan.

    Penyerahan beasiswa secara simbolis ini berlangsung di Kantor PT. Gazimara Grup, di Jalan Durian, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (19/8/2026).

    Dua siswa yang menerima bantuan tersebut masing-masing Dava Refasya Hermanto, mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, dan Fadila Pamewa, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin).

    Direktur Utama PT. Gazimara Grup, Iwan Hidayana, mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, meski program CSR yang dijalankan perusahaan tidak besar, pihaknya tetap berkomitmen menyalurkannya agar memberikan manfaat nyata.

    “Tujuannya kita ingin berbagi kepada sesama yang memerlukan. Kami dari Gazimara memiliki CSR. Memang tidak besar, tetapi kami wajib menyalurkannya agar berguna,” kata Iwan.

    Ia menjelaskan, program TJSP PT. Gazimara Grup telah berjalan sejak perusahaan berdiri pada tahun 2023. Bentuk bantuan yang disalurkan selama ini cukup beragam, mulai dari perbaikan rumah, pembagian beras hingga kini menyasar sektor pendidikan melalui program beasiswa kepada siswa berprestasi yang hendak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

    Untuk program beasiswa, kata Iwan, tahun ini merupakan penyaluran beasiswa yang perdana dengan dua mahasiswa sebagai penerima. Bantuan diberikan sejak semester awal hingga mahasiswa menyelesaikan studi, dengan batas waktu maksimal empat tahun.

    “Ini yang pertama untuk beasiswa, baru dua Mahasiswa. Semoga ke depan lebih banyak lagi yang terbantu,” ujarnya.

    Selain biaya pendidikan yang disalurkan langsung melalui perguruan tinggi masing-masing, PT. Gazimara Grup juga memberikan dukungan berupa uang saku dan transportasi bagi kedua mahasiswa tersebut setiap bulannya.

    Kolaborasi PT. Gazimara Grup dan Anggota DPRP PBD Salurkan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi
    Penyerahan Bantuan Beasiswa Oleh Anggota Dewan DPRP yang juga selaku Ketua DPW Partai PAN PBD Kepada Siswa Berprestasi Dava

    Sementara itu, Anggota DPRP Papua Barat Daya, Sukriadi, menyampaikan apresiasi kepada PT. Gazimara Grup yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi siswa berprestasi di tingkat SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi namun menghadapi keterbatasan ekonomi.

    Menurut Sukriadi, pemberian beasiswa tersebut merupakan hasil komunikasi dan kerja sama antara dirinya selaku anggota  DPRP Papua Barat Daya dengan pihak perusahaan untuk mencari siswa yang memiliki prestasi dan keinginan kuat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi terkendala kemampuan finansial keluarga.

    “Kriteria beasiswa ini bukan untuk kalangan mampu, melainkan bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, tetapi memiliki prestasi. Kami berharap generasi muda yang berprestasi ini dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelas Sukriadi.

    Ketua DPW PAN Papua Barat Daya itu berharap program tersebut dapat terus dikembangkan dan jangkauannya diperluas sehingga semakin banyak anak muda di Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong dan sekitarnya, yang memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

    Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan lainnya agar mengikuti langkah PT. Gazimara Grup dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui program CSR.

    “Kepedulian seperti ini jangan hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan maupun sektor lain yang bermanfaat bagi masyarakat di Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong,” katanya.

    Sukriadi juga berpesan kepada kedua penerima beasiswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pendidikan.

    Kolaborasi PT. Gazimara Grup dan Anggota DPRP PBD Salurkan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi
    Penyerahan Beasiswa Secara Simbolis Kepada Siswa Berprestasi Fadila oleh PT. Gazimara Grup

    “Beasiswa ini diberikan selama empat tahun. Karena itu, gunakan waktu ini untuk benar-benar bersungguh-sungguh belajar dan menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” pesannya.

    Menariknya, PT Gazimara Grup juga membuka peluang bagi kedua penerima beasiswa untuk dapat bergabung dan bekerja di perusahaan tersebut setelah menyelesaikan pendidikan. Hal ini menjadi bentuk dukungan lanjutan perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia.

    Dava sendiri menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Sipil Unimuda Sorong, sedangkan Fadila mengambil Program Studi Manajemen Bisnis di Unamin Sorong.

    Kedua orang tua penerima beasiswa menyampaikan terima kasih kepada PT. Gazimara Grup dan Anggota DPRP PBD yang juga sebagai Ketua DPW Partai PAN Papua Barat Daya Sukriadi atas perhatian serta dukungan yang diberikan kepada anak-anak mereka.

    Mereka berharap bantuan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kedua mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

  • Kuasa Hukum Somasi PLN ULP Waisai, Persoalkan Pemutusan Listrik Saat Penertiban Pasar

    WAISAI, MELANESIATIMES.COM — Pemutusan aliran listrik terhadap sejumlah pelanggan saat berlangsungnya penertiban dan pembongkaran bangunan di kawasan Pasar Lama Waisai buntut somasi.

    ‎Kantor Hukum Hayirul R., S.H. & Partners – Advocates & Legal Consultants secara resmi melayangkan somasi kepada PT PLN (Persero) ULP Waisai. Somasi tersebut mempersoalkan dugaan pemutusan aliran listrik dan meteran milik sejumlah pelanggan secara sepihak dalam rangkaian kegiatan penertiban tersebut.

    ‎Somasi bernomor 16/SKH-HR/VIII/2026, tertanggal 18 Agustus 2026, ditandatangani oleh Advokat Aprianto A. Rasid, S.H., Hayirul R., S.H., dan Hariyadi Alexander, S.H., selaku kuasa hukum para pedagang atau pelanggan listrik.

    ‎Dalam surat somasi, kuasa hukum menyebut pemutusan listrik diduga dilakukan ketika Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Satpol PP melaksanakan penertiban dan pembongkaran bangunan di kawasan Pasar Lama Waisai.

    ‎Para klien disebut tidak pernah memberikan persetujuan atas pemutusan tersebut. Karena itu, kuasa hukum mempertanyakan dasar hukum, prosedur, serta pihak yang memerintahkan atau meminta PLN melakukan pemutusan.

    ‎Kuasa hukum juga menyoroti informasi yang mereka terima terkait dugaan adanya permintaan atau instruksi dari pihak lain, termasuk Satpol PP maupun Pemerintah Daerah, yang disebut diduga disampaikan melalui komunikasi telepon.

    ‎Namun, kuasa hukum menegaskan informasi tersebut perlu diklarifikasi dan dibuktikan secara resmi.

    ‎“Permintaan atau perintah dari pihak ketiga tidak dengan sendirinya dapat menjadi dasar bagi PLN untuk memutus hubungan listrik pelanggan apabila tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku,” demikian salah satu poin dalam somasi tersebut.

    ‎Untuk memastikan persoalan tersebut terang, PLN ULP Waisai diminta menjelaskan sejumlah hal, antara lain siapa yang meminta pemutusan, apa dasar hukum yang digunakan, apakah pelanggan telah mendapatkan pemberitahuan sebelumnya, serta apakah terdapat pelanggaran pelanggan yang menjadi dasar dilakukannya pemutusan.

    ‎Kuasa hukum juga meminta penjelasan mengenai identitas petugas PLN yang melakukan pemutusan, keberadaan berita acara pemutusan, serta hubungan antara tindakan tersebut dengan kegiatan penertiban dan pembongkaran pada 13 Agustus 2026.

    ‎Selain meminta klarifikasi tertulis, kuasa hukum meminta PLN menyerahkan dokumen yang menjadi dasar pemutusan, termasuk surat permintaan atau perintah pemutusan dan berita acara apabila dokumen tersebut memang ada.

    ‎Mereka juga meminta PLN menjelaskan secara tertulis pihak yang memberikan instruksi serta memulihkan kembali sambungan listrik para klien apabila pemutusan tersebut terbukti tidak dilakukan berdasarkan prosedur dan dasar hukum yang sah.

    ‎Kuasa hukum memberikan waktu 3 × 24 jam sejak somasi diterima kepada PLN ULP Waisai untuk memberikan jawaban dan klarifikasi tertulis.

    ‎Apabila tidak terdapat penyelesaian yang dianggap memadai, kuasa hukum menyatakan akan menempuh langkah hukum lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.

    ‎Langkah tersebut dapat berupa penyampaian pengaduan kepada instansi yang berwenang maupun tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami para klien.

    ‎Kuasa hukum menegaskan, kegiatan penertiban dan pembongkaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak pelanggan listrik maupun prosedur pemutusan yang berlaku.

    ‎“PLN wajib menunjukkan dasar hukum dan prosedur yang digunakan,” tegas kuasa hukum dalam somasi tersebut.

    ‎Somasi ini sekaligus menjadi permintaan agar seluruh pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka sehingga persoalan pemutusan listrik dalam rangkaian penertiban Pasar Lama Waisai dapat diketahui secara terang berdasarkan fakta dan dokumen yang sebenarnya.

  • Mahkamah Agung Tolak Kasasi Mendagri, Yosep Titirlolobi: Putusan PTTUN Manado Inkracht

    Melanesiatimes.com, Jakarta — Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi yang diajukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia dan Yeremias Yanuarius Sedik terkait perkara sengketa keputusan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRPBD) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus). Rabu (19/8/2026).

    Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/2026. Salinan putusan telah disampaikan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung.

    Hal tersebut disampaikan Kantor Hukum Law Firm Yosep Titirlolobi, SH & Partners melalui tim kuasa hukum Simon Petrus Baru, yakni Yosep Titirlolobi, S.H., La Ode Abdul Munir, S.H., Iss Rusyawati, S.H., dan Intim Syarifuddin Arkiang, S.H., kepada media ini.

    Kuasa hukum Yosep Titirlolobi mengatakan, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I, Yeremias Yanuarius Sedik, serta Pemohon Kasasi II, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sementara Gubernur Papua Barat Daya tercatat sebagai Turut Termohon Kasasi.

    “Dalam Putusan Nomor 184 K/TUN/2026, Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Yeremias Yanuarius Sedik dan Pemohon Kasasi II Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Yosep.

    Selain menolak permohonan kasasi, Mahkamah Agung juga menghukum Yeremias Yanuarius Sedik selaku Pemohon Kasasi I dan Menteri Dalam Negeri selaku Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000.

    Menurut Yosep, putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Senin, 27 Juli 2026. Majelis Hakim dipimpin Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, bersama Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

    Yosep menjelaskan, dengan ditolaknya upaya hukum kasasi yang diajukan Mendagri dan Yeremias Yanuarius Sedik, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

    “Dengan putusan ini, upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Papua Barat Daya dan Tergugat II Intervensi Yeremias Yanuarius Sedik telah berakhir. Dengan demikian, putusan PTTUN Manado yang telah dikuatkan melalui proses hukum tersebut telah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

    Atas putusan tersebut, Yosep mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PTTUN Manado sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa pokok perkara untuk membahas pelaksanaan putusan.

    “Sebagai kuasa hukum Simon Petrus Baru, kami akan mengutus tim advokat untuk bergerak ke PTTUN Manado guna berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado selaku pengadilan asal yang memeriksa pokok perkara, khususnya terkait pelaksanaan putusan,” kata Yosep.

    Perkara tersebut bermula dari gugatan yang diajukan Simon Petrus Baru ke PTTUN Manado terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa, yakni Surat Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.1.1.410/GUB-PBD/2025 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2808 Tahun 2025.

    Gugatan tersebut diperiksa dalam Perkara Nomor 9/G/2025/PT.TUN.MDO dan telah diputus oleh PTTUN Manado pada 2 Desember 2025.

    Dengan ditolaknya permohonan kasasi Menteri Dalam Negeri sebagai Pemohon Kasasi II dan Yeremias Yanuarius Sedik sebagai Pemohon Kasasi I, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa Putusan PTTUN Manado Nomor 9/G/2025/PT.TUN.MDO telah berkekuatan hukum tetap.

    Dalam amar putusannya, PTTUN Manado antara lain mengabulkan sebagian gugatan Simon Petrus Baru serta menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-2808 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengesahan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Pengangkatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2024–2029 tertanggal 21 Juli 2025, khusus sepanjang nomor urut 9 dalam lampiran keputusan tersebut.

    Selain itu, PTTUN Manado mewajibkan Tergugat II, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk mencabut keputusan tersebut sepanjang berkaitan dengan nomor urut 9 dalam lampiran.

    Putusan tersebut juga memuat kewajiban kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat Simon Petrus Baru, yang sebelumnya tercatat sebagai calon tetap/Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRPBD melalui mekanisme pengangkatan untuk masa jabatan 2024–2029, untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dan selanjutnya dilantik sebagai anggota DPRPBD.

    “Mewajibkan Tergugat II, Menteri Dalam Negeri, untuk mengangkat Penggugat yang sebelumnya sebagai calon tetap/Pergantian Antarwaktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024–2029 atas nama Simon Petrus Baru untuk ditetapkan sebagai calon terpilih, untuk selanjutnya dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya,” tegas Yosep.

  • AMC Kota Ambon Champion Turnamen Billiard Raja Ampat, Taklukkan Tuan Rumah 6–3

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Pertarungan sengit tersaji pada partai final Turnamen Billiard Raja Ampat Open HC 9 Ball yang digelar DPC Demokrat Raja Ampat di Kota Waisai, Rabu (19/8/2026) malam hingga dini hari. Atlet asal komunitas billiard AMC Kota Ambon, Maluku, Ampi, akhirnya keluar sebagai juara pertama setelah menaklukkan Hj. Andi dari komunitas MTS Raja Ampat dengan skor 6–3.

    ‎Bermain dengan format Race to 6, kedua finalis harus lebih dahulu mengamankan enam kemenangan rack untuk memastikan gelar juara. Dalam duel final tersebut, Ampi tampil lebih konsisten dalam mengendalikan jalannya pertandingan hingga berhasil mencapai angka kemenangan keenam, sementara Hj. Andi harus puas dengan tiga kemenangan rack.

    ‎Sejak awal pertandingan, duel berlangsung kompetitif. Kemampuan membaca posisi bola, menentukan cue ball control, serta menjaga konsistensi potting menjadi faktor penting dalam perebutan setiap rack. Ampi mampu menjaga momentum dan memanfaatkan peluang yang tersedia hingga akhirnya mengunci kemenangan 6–3.

    ‎Hasil tersebut mengantarkan Ampi sebagai Champion Turnamen Billiard Raja Ampat 2026, sedangkan Hj. Andi menempati posisi Runner Up.

    ‎Ketua DPC Partai Demokrat Raja Ampat, Muh. Taufik Sarasa, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah ambil bagian dalam turnamen tersebut.

    ‎Menurut Taufik, turnamen ini bukan hanya menjadi ajang perebutan hadiah, tetapi juga ruang untuk mempertemukan dan menguji kemampuan para atlet billiard, baik dari Raja Ampat maupun sejumlah daerah lainnya.

    ‎“Selamat kepada para pemenang. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berkompetisi dengan menjunjung tinggi sportivitas. Antusiasme peserta dalam turnamen ini luar biasa,” ujar Taufik saat penutupan turnamen.

    ‎Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat itu menilai tingginya animo peserta menjadi indikator bahwa olahraga billiard memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Raja Ampat.

    ‎Ia bahkan memastikan pihaknya berencana kembali menggelar turnamen billiard dalam waktu dekat dengan total hadiah yang lebih besar.

    ‎“Kami melihat antusias para atlet sangat tinggi. Kami berencana kembali menggelar event Turnamen Billiard di Raja Ampat dalam waktu dekat. Karena itu, saya sampaikan kepada para atlet agar lebih giat berlatih dari sekarang,” katanya.

    ‎Turnamen Billiard Raja Ampat 2026 mendapat respons positif dari para pecinta billiard. Sebanyak 258 peserta tercatat mendaftarkan diri dan terbagi dalam dua kategori, yakni bagan lokal dan bagan umum.

    ‎Untuk kategori lokal, tercatat 172 peserta yang berasal dari wilayah Raja Ampat. Sementara kategori umum diikuti 86 atlet dari berbagai daerah di luar Raja Ampat.

    ‎Besarnya jumlah peserta membuat persaingan berlangsung ketat sejak babak awal hingga memasuki fase 16 besar, 8 besar, semifinal, dan final.

    ‎Dalam sistem pertandingan billiard, semakin jauh seorang atlet melangkah dalam bagan turnamen, semakin tinggi pula tuntutan konsistensi dalam break, potting, position play, hingga kemampuan mengendalikan cue ball. Format Race to 6 pada partai final juga membuat setiap rack memiliki nilai penting karena kesalahan kecil dapat mengubah momentum pertandingan.

    ‎Turnamen Billiard Raja Ampat 2026 menyediakan hadiah bagi para atlet yang berhasil mencapai babak-babak utama, dengan rincian:

    ‎- Champion: Rp7.000.000

    ‎- Runner Up: Rp4.000.000

    ‎- Semifinal: Rp2.000.000

    ‎- 8 Besar: Rp1.000.000

    ‎- 16 Besar: Rp250.000

    ‎Dengan keberhasilan Ampi mengamankan kemenangan 6–3 atas Hj. Andi, gelar juara akhirnya dibawa ke Ambon. Sementara Hj. Andi menjadi wakil komunitas billiard lokal yang berhasil menembus partai puncak.

    ‎Turnamen tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Raja Ampat memiliki basis komunitas dan atlet billiard yang cukup kuat, serta berpeluang menjadi salah satu daerah yang aktif menggelar kompetisi billiard berskala regional hingga nasional.

  • Wali Kota Septinus Lobat Lepas Gerak Jalan Kreasi Semarakkan HUT ke-81 RI

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, didampingi Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., secara resmi melepas kegiatan Gerak Jalan Kreasi Pemerintah Kota Sorong dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (18/8/2026).

    Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan diikuti peserta dari berbagai unsur di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Gerak Jalan Kreasi menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan momentum peringatan kemerdekaan di Kota Sorong.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., MAP, Ketua GOW Kota Sorong, Ny. Entin Suminar Karim, serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong, H. Tamrin Tajudin, S.T., M.M.

    Selain itu, kegiatan juga dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, kepala sekolah, serta dewan guru yang turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

    Gerak Jalan Kreasi mengambil titik start di depan Ramayana Mall Sorong. Dari lokasi tersebut, para peserta berjalan menyusuri rute yang telah ditentukan hingga menuju garis finis di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong.

    Sejak kegiatan dimulai, antusiasme peserta terlihat jelas. Berbagai kelompok menampilkan kreasi dan gaya masing-masing, sehingga suasana sepanjang rute gerak jalan berlangsung semarak dan penuh keceriaan.

    Tidak hanya menjadi ajang hiburan, Gerak Jalan Kreasi juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan kebersamaan antarpeserta. Semangat gotong royong dan kekompakan terlihat dalam setiap kelompok yang mengikuti kegiatan.

    Kegiatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Sorong.

    Pemerintah Kota Sorong terus mendorong agar berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan dapat melibatkan masyarakat dan seluruh unsur pemerintahan. Dengan demikian, semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan dalam kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

    Kegiatan Gerak Jalan Kreasi kemudian ditutup setelah seluruh peserta tiba di Lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sorong.

  • Team Mangewang Polresta Sorong Kota Ungkap Curanmor, 1 Terduga Pelaku Diamankan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Team Mangewang Sat Reskrim Polresta Sorong Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial RT (20), Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 14.05 WIT.

    Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/781/VIII/2026/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya, tertanggal 18 Agustus 2026.

    Aksi pencurian terjadi di Jalan Mandiri Lorong II, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam milik korban berinisial EDI.

    Sebelum melakukan penangkapan, Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U. Tan, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., memimpin konsolidasi serta analisis dan evaluasi (AAP) guna menentukan langkah dan cara bertindak tim di lapangan.

    Sekitar pukul 13.40 WIT, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di kawasan Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara.

    Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemetaan lokasi dan penyusunan strategi untuk mengantisipasi kemungkinan terduga pelaku melarikan diri maupun melakukan perlawanan.

    Sekitar pukul 14.05 WIT, Team Mangewang bergerak melakukan penangkapan. Terduga pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil dihadang dan diamankan oleh petugas.

    Berdasarkan hasil interogasi awal, RT mengakui perbuatannya. Terduga pelaku diketahui masuk ke rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci. Saat berada di dalam rumah, pelaku melihat sepeda motor korban dengan kunci masih terpasang.

    Pelaku kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah dan membawanya pergi.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Sorong Kota dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

    “Kami akan terus meningkatkan upaya pengungkapan berbagai tindak pidana, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Polresta Sorong Kota juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan kendaraan dan lingkungan tempat tinggal. Masyarakat diminta memastikan pintu serta akses rumah selalu dalam keadaan terkunci dan tidak meninggalkan kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Apabila mengetahui adanya tindak pidana atau aktivitas mencurigakan, segera laporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” pungkasnya.(***)

  • Ketua Asosiasi UMKM Apresiasi Pelaksanaan HUT ke-81 RI, Pemprov Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Ketua Umum Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya, Jhony Weinand Dawan, S.Th., S.Pd., mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Apresiasi tersebut disampaikan Jhony usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang berlangsung di kawasan Tembok Berlin, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (17/8/2026).

    Menurut Jhony, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

    Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya yang dinilai telah membuka ruang bagi seluruh ormas untuk ikut ambil bagian dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI.

    “Ini merupakan kebijakan yang sangat baik. Saya bangga karena semua organisasi kemasyarakatan dilibatkan tanpa diskriminasi. Ini menunjukkan semangat kebersamaan dalam membangun Papua Barat Daya,” ujar Jhony.

    Sebagai Ketua Umum Asosiasi Nusantara UMKM Papua Barat Daya, Jhony mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dengan mengerahkan sebanyak 15 orang dalam kegiatan tersebut.

    Ia menilai keikutsertaan generasi muda Papua Barat Daya dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi hal yang membanggakan. Menurutnya, partisipasi tersebut mencerminkan semangat nasionalisme sekaligus kebersamaan masyarakat dalam menjaga persatuan.

    “Saya sangat bangga dengan generasi Papua Barat Daya. Keikutsertaan mereka hari ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dan sangat membanggakan,” katanya.

    Jhony berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat terus dipertahankan dan menjadi kekuatan bersama dalam mendorong kemajuan Papua Barat Daya.

    “Semoga Papua Barat Daya di usia ke-81 Indonesia semakin berjaya, sukses, dan terus menjadi daerah yang maju. Mari kita jaga persatuan dan kemerdekaan ini selamanya,” pungkasnya.