Melanesia Times

Blog

  • ‎Tutup Paripurna Pembahasan LKPd 2025, Wakil Bupati Apresiasi Sinergi Eksekutif-Legislatif

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Kedua DPRD Kabupaten Raja Ampat resmi ditutup, Kamis [2/7/2026]. Agenda rapat adalah pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

    ‎Rapat yang berlangsung hingga penghujung acara itu dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, Kapolres Raja Ampat, Komandan Yonif TP 863/ BB Raja Ampat, unsur Forkopimda, Sekda, para Kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, perempuan, insan pers, serta undangan lainnya.

    ‎Dalam sambutan, Wakil Bupati Mansyur Syahdan mewakil Bupati Raja Ampat menyampaikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD atas kesungguhan dan ketelitian selama proses pembahasan Raperda LKPd 2025.

    ‎“Setiap pertanyaan, catatan kritis, dan masukan yang disampaikan telah memperkaya proses ini, dan menjadi bukti nyata bahwa fungsi pengawasan legislatif berjalan sebagaimana mestinya, sebagai mitra yang memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah kita,” ujarnya.

    ‎Ia menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] yang diperoleh Pemkab Raja Ampat merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif dinilai bekerja keras menyusun laporan secara akuntabel, sementara legislatif mengawal setiap tahapan pembahasan.

    ‎“Kepercayaan publik terhadap pemerintahan kita dibangun justru dari proses yang terbuka, dialogis, dan berbasis fakta,” katanya.

    ‎Usai penutupan, Wakil Bupati juga meminta seluruh hasil pembahasan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan berlaku. Jajaran Pemkab Raja Ampat diminta menjadikan catatan Dewan sebagai bahan perbaikan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berintegritas.

    ‎Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas kerja sama dan dedikasi selama masa sidang.

    ‎“Semoga sinergi yang telah terjalin baik ini, terus terpelihara demi kemajuan Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai,” tutupnya.

  • Tuntut Hak Dana Otsus, Mama-Mama Papua Palang Kantor Gubernur dan Siapkan Prosesi Adat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok Mama-Mama Papua di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya masih berlanjut hingga hari kedua. Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua serta meminta realisasi hak dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Mama-Mama Papua. Kamis (2/7/2026).

    Salah seorang peserta aksi menegaskan bahwa anggaran Otsus merupakan hak Orang Asli Papua (OAP) yang semestinya diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, khususnya Mama-Mama Papua melalui program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Anggaran Otsus itu hak Orang Asli Papua. Dana tersebut harus dikembalikan kepada Mama-Mama Papua untuk mendukung ekonomi masyarakat, khususnya pemberdayaan UMKM Mama Papua,” ujar salah seorang peserta aksi.

    Meski telah dilakukan mediasi oleh pemerintah daerah, massa aksi menolak hasil pertemuan tersebut karena menginginkan dialog langsung dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Dalam proses mediasi, pemerintah diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), namun kehadiran pejabat tersebut dinilai belum memenuhi harapan para demonstran.

    Massa aksi menyatakan tetap bertahan di lokasi hingga Gubernur Papua Barat Daya bersedia menemui mereka dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Mereka menilai kehadiran gubernur menjadi kunci penyelesaian persoalan yang tengah mereka perjuangkan.

    “Apa bila Pak Gubernur turun dan mendengarkan keluhan kami, maka semua akan selesai. Namun hingga saat ini Gubernur Elisa belum menemui kami,” kata peserta aksi.

    Selain berunjuk rasa, massa juga melakukan pemalangan di Kantor Wali Kota Sorong dan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka berencana melaksanakan prosesi adat berupa pemasangan sasi di pintu gerbang Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebagai bentuk simbolis penegasan tuntutan mereka.

    Menurut informasi yang disampaikan peserta aksi, prosesi adat tersebut akan dilakukan setelah kedatangan seekor babi yang akan dipotong sebagai bagian dari ritual adat Papua sebelum pemasangan sasi dilaksanakan.

    Sebelumnya, tuntutan utama Mama-Mama Papua berfokus pada pengembalian dana Otsus yang dianggap menjadi hak mereka, khususnya anggaran pemberdayaan ekonomi melalui sektor UMKM bagi Mama-Mama Papua.

  • Sekjen LPTQ Nasional Apresiasi MTQ Papua Barat Daya, Al-Qur’an dan Budaya Lokal Berjalan Beriringan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI sekaligus Sekretaris Umum LPTQ Nasional, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A., mengapresiasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai berhasil memadukan syiar Islam dengan kekayaan budaya lokal masyarakat Papua.

    Apresiasi tersebut disampaikan Muchlis saat memberikan sambutan pada pembukaan MTQ Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya di Arena Utama MAN Kota Sorong, Rabu malam (1/7/2026). Menurutnya, penyelenggaraan MTQ di Papua Barat Daya menghadirkan pesan penting bahwa nilai-nilai Al-Qur’an dapat berkembang selaras dengan tradisi dan kearifan lokal yang telah hidup di tengah masyarakat.

    “Papua Barat Daya memiliki alam yang indah, masyarakat yang majemuk, tradisi yang kaya, serta nilai-nilai persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat. Semua itu adalah anugerah Allah yang harus kita jaga bersama. Al-Qur’an hadir untuk menerangi, menguatkan, dan menyempurnakan nilai-nilai luhur yang telah tumbuh di tengah masyarakat,” ujar Muchlis.

    Ia menilai kolaborasi antara seni budaya Papua dengan nilai-nilai Al-Qur’an menjadi gambaran nyata bahwa Islam dapat tumbuh dan berkembang tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat setempat, sebagaimana pendekatan dakwah yang pernah dilakukan para Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa.

    Muchlis secara khusus memberikan apresiasi terhadap penampilan Sanggar Nani Billy pada seremoni pembukaan MTQ yang menampilkan tarian dan seni budaya Papua. Menurutnya, pertunjukan tersebut menggambarkan perjalanan masyarakat asli Papua dalam mengenal Islam dan Al-Qur’an, namun tetap mempertahankan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

    “Ini adalah contoh yang sangat baik bagaimana syiar Islam dikemas melalui pendekatan budaya. Nilai-nilai Al-Qur’an dapat hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan jati diri budaya Papua,” katanya.

    Lebih lanjut, Muchlis menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca atau menghafal Al-Qur’an, tetapi juga merupakan sarana syiar Islam yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, budaya, hingga ekonomi.

    “MTQ adalah syiar, bukan sekadar lomba. MTQ telah menjadi pesta rakyat keagamaan yang di dalamnya terdapat dimensi keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya,” tegasnya.

    Selain mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas dukungannya terhadap penyelenggaraan MTQ, Muchlis berharap komitmen pemerintah daerah terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) dapat terus diperkuat dan tidak berhenti pada pelaksanaan MTQ semata.

    Menurutnya, LPTQ memiliki peran strategis dalam membina kemampuan baca tulis Al-Qur’an, mencetak qari dan qariah, hafiz dan hafizah, serta membangun pendidikan Al-Qur’an bagi generasi muda secara berkelanjutan.

    “Kami berharap komitmen pemerintah daerah terus diperkuat, tidak hanya untuk pelaksanaan MTQ, tetapi juga untuk mendukung program pembinaan LPTQ secara berkelanjutan. Investasi terbaik adalah membangun manusia yang jujur, berkarakter, dan berakhlakul karimah melalui pendidikan Al-Qur’an,” ujarnya.

    Muchlis juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Daya beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ Ke-II. Ia berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan LPTQ dapat terus ditingkatkan sehingga pembinaan Al-Qur’an di Papua Barat Daya semakin berkembang dan mampu melahirkan generasi Qurani yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Papua.

  • Gubernur Elisa Kambu Resmi Buka MTQ Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Syiar Al-Qur’an dan Penguatan Ekonomi Umat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu  D.Sos sebagai momentum memperkuat syiar Islam, membangun generasi Qurani, serta mendorong pengembangan ekonomi umat di Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (1/7/2026).

    Kegiatan yang berlangsung pada 1–4 Juli 2026 tersebut mengusung tema “Melalui MTQ, Kita Kembangkan Ekonomi Umat Menuju Provinsi Papua Barat Daya yang Berdaya Saing” dan dipusatkan di Arena Utama Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sorong, Gedung ACC Al-Akbar, serta Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.

    Ketua Panitia MTQ Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Abdul Mutalib Salim, menjelaskan bahwa pelaksanaan MTQ tahun ini mengusung tema “Melalui MTQ, Kita Kembangkan Ekonomi Umat Menuju Provinsi Papua Barat Daya yang Berdaya Saing”.

    Menurutnya, tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur’an tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan beragama, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun ekonomi umat yang berorientasi pada kejujuran, kerja keras, profesionalisme, serta keberkahan.

    “Melalui MTQ ini kami ingin membangun kesadaran bahwa Al-Qur’an tidak hanya dibaca dan dihafal, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membangun ekonomi umat yang kuat, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Abdul Mutalib.

    Ia menambahkan, panitia juga memberikan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), produk halal, serta produk unggulan lokal untuk terlibat selama penyelenggaraan MTQ berlangsung.

    “Kami berharap MTQ Ke-II Papua Barat Daya tidak hanya sukses sebagai ajang syiar Islam dan pembinaan prestasi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah di Papua Barat Daya,” katanya.

    Ketua Panitia juga mengatakan penyelenggaraan MTQ bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, memperkuat pembinaan generasi Qurani, sekaligus menyiapkan kafilah terbaik yang akan mewakili Papua Barat Daya pada MTQ Nasional Ke-31 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

    “MTQ ini menjadi wadah untuk memperkuat pembinaan qari, qariah, hafiz, hafizah, mufasir, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Sebanyak 202 peserta dari enam kabupaten/kota mengikuti MTQ Ke-II Papua Barat Daya, didampingi 60 ofisial, 41 dewan hakim, 10 panitera, dan 75 panitia, dengan total keseluruhan peserta dan pendukung mencapai 388 orang.

    Berbagai cabang diperlombakan sesuai ketentuan LPTQ Nasional, di antaranya Tilawah Al-Qur’an, Hifzhil Qur’an, Tafsir Al-Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Kaligrafi Al-Qur’an, hingga Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu juga melantik para Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan atribut secara simbolis kepada tiga perwakilan Dewan Hakim serta penyerahan piala bergilir kepada panitia untuk diperebutkan oleh para peserta selama pelaksanaan MTQ berlangsung.

    Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI sekaligus Sekretaris Umum LPTQ Nasional, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A., menilai Papua Barat Daya memiliki kekayaan alam, budaya, serta nilai-nilai persaudaraan yang menjadi modal besar dalam membangun peradaban berbasis nilai keagamaan.

    “Papua Barat Daya memiliki alam yang indah, masyarakat yang majemuk, tradisi yang kaya, serta nilai-nilai persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat. Semua itu adalah anugerah Allah yang harus kita jaga bersama. Al-Qur’an hadir untuk menerangi, menguatkan, dan menyempurnakan nilai-nilai luhur yang telah tumbuh di tengah masyarakat,” ujar Muchlis.

    Ia menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Qur’an, tetapi telah berkembang menjadi perhelatan keagamaan terbesar yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan ekonomi.

    “MTQ adalah syiar, bukan sekadar lomba. MTQ telah menjadi pesta rakyat keagamaan yang di dalamnya terdapat dimensi keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Karena itu, keberadaan LPTQ sangat penting untuk terus melakukan pembinaan sepanjang tahun dalam rangka membumikan Al-Qur’an,” katanya.

    Muchlis juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung penyelenggaraan MTQ dan pembinaan Al-Qur’an. Menurutnya, investasi terbaik bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia.

    “Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas komitmennya mendukung penyelenggaraan MTQ serta pembinaan Al-Qur’an. Kita semua yakin bahwa investasi terbaik adalah membangun manusia yang jujur, berkarakter, mencintai keadilan, dan memiliki akhlakul karimah yang berawal dari pendidikan Al-Qur’an,” tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., mengajak seluruh peserta menjadikan MTQ sebagai sarana ibadah dan penguatan nilai-nilai persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat Daya.

    “Kita datang bukan semata-mata untuk menjadi juara. Kita datang untuk memuliakan Tuhan, memanjatkan doa, dan menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita. Soal juara adalah bonus, tetapi yang utama adalah keikhlasan dalam beribadah,” ujar Elisa Kambu.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap MTQ Ke-II dapat menjadi momentum memperkuat karakter masyarakat yang religius, moderat, dan berakhlak mulia, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul menuju Papua Barat Daya yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

    Elisa Kambu menegaskan bahwa MTQ merupakan wadah untuk memperkuat kehidupan beragama sekaligus menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat Daya yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa.

    “Papua Barat Daya adalah rumah kita bersama. Keberagaman yang kita miliki merupakan anugerah yang harus terus kita rawat dalam semangat saling menghormati, saling menghargai, dan bergotong royong membangun daerah ini,” kata Elisa.

    Menurutnya, penyelenggaraan MTQ tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi momentum untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Kita hadir di tempat ini bukan semata-mata karena ingin menjadi juara, tetapi untuk memanjatkan doa, menghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita, serta menjadikan MTQ sebagai sarana ibadah. Jika niat kita baik untuk memuliakan Tuhan, maka keberhasilan akan mengikuti sebagai bonus,” ujarnya.

    Elisa berharap MTQ Ke-II Papua Barat Daya mampu melahirkan generasi muda yang religius, berakhlak mulia, serta memiliki semangat persaudaraan dan persatuan.

    “Melalui MTQ ini kita ingin membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi dan pembangunan, tetapi juga kokoh dalam karakter, menjunjung tinggi kedamaian, serta menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

  • Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Yonif 762/VYS Sambangi Polresta Sorong Kota Bawa Tumpeng Persahabatan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Semangat kebersamaan dan sinergitas antara TNI dan Polri kembali ditunjukkan di Kota Sorong. Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 762/Vira Yudha Sakti (VYS), Letkol Inf I Cening Sudiantaya, S.Hub.Int., M.H.I., M.Sc., bersama jajaran prajuritnya melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Mapolresta Sorong Kota, Selasa (30/6/2026)

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada jajaran Polresta Sorong Kota. Menariknya, Danyonif 762/VYS bersama personel batalyon berjalan kaki dari Markas Yonif 762/VYS menuju Mapolresta Sorong Kota sebagai simbol kebersamaan, kekompakan, dan soliditas kedua institusi.

    Dalam kesempatan itu, Danyonif 762/VYS menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Polri, khususnya jajaran Polresta Sorong Kota, seraya menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara TNI dan Polri demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin Presisi dan senantiasa menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Mari kita terus menjaga soliditas TNI-Polri di Kota Sorong demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Letkol Inf I Cening Sudiantaya.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Danyonif 762/VYS beserta seluruh personelnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Danyonif 762/VYS beserta seluruh personel atas kunjungan dan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga sinergitas dan soliditas TNI-Polri terus terpelihara dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Kapolresta.

    Suasana penuh keakraban semakin terasa ketika Danyonif 762/VYS membawa tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan mengajak personel Polresta Sorong Kota menikmati sarapan pagi bersama di halaman Mapolresta Sorong Kota.

    Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara personel TNI dan Polri, penampilan tari Yembo sebagai simbol kebersamaan dan kekayaan budaya Papua, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.

    Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kuatnya sinergitas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang dan selama peringatan Hari Bhayangkara ke-80. (***)

  • ‎HUT Bhayangkara ke-80: LBH Mambo Waswar Apresiasi Polri, Dorong Pelayanan Humanis

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Memasuki usia 80 tahun, Polri diminta semakin profesional, humanis, dan transparan. Harapan itu disampaikan LBH Mambo Waswar Raja Ampat dalam peringatan HUT Bhayangkara, Selasa 1/7/2026.

    ‎Melalui siaran pers, Direktur LBH Mambo Waswar Raja Ampat, Arfan Poretoka, S.H., M.H., mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Polri atas delapan dekade pengabdian menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

    ‎”Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Teruslah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Arfan.

    ‎LBH Mambo Waswar menilai HUT Bhayangkara adalah momentum memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat.

    ‎Apresiasi diberikan kepada anggota Polri yang telah menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    ‎Namun, di sisi lain LBH juga mendorong evaluasi. “Di usia ke-80 ini, diharapkan Polri semakin profesional, humanis, transparan, serta semakin dipercaya masyarakat,” ujar Arfan.

    ‎Mengacu tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, LBH Mambo Waswar menyoroti tiga hal utama yakni

    • ‎Supremasi Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
    • Perlindungan HAM : Penegakan hukum tidak mengabaikan hak warga.
    • Pelayanan Publik : Harus cepat, adil, dan tanpa diskriminasi.

    ‎”Polri harus terus mengedepankan tiga hal ini agar kepercayaan publik semakin kuat,” jelasnya.

    ‎Sebagai lembaga bantuan hukum, LBH Mambo Waswar menyatakan siap bersinergi dengan Polri.

    ‎Sinergi akan difokuskan pada edukasi hukum ke masyarakat, memperkuat akses keadilan, serta menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Raja Ampat.

  • HUT Bhayangkara ke-80, Pemerintah dan Polri Papua Barat Daya Perkuat Kolaborasi Jaga Kamtibmas

    Melanesiatimes.com Aimas Kabupaten Sorong, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Papua Barat Daya.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, saat memberikan keterangan pada momentum peringatan Hari HUT Bhayangkara ke-80 di Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong pada Selasa (1/7/2026).

    Menurut Elisa Kambu, sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan sebuah kewajiban yang harus terus dipelihara, mengingat Polri memiliki peran strategis hingga ke tingkat kampung melalui jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas.

    “Kolaborasi dengan kepolisian itu sudah wajib. Polisi hadir sampai di kampung-kampung, sehingga koordinasi harus terus dilakukan. Pemerintah daerah tetap memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun operasional, karena polisi tidak bisa berjalan sendiri,” ujar Elisa Kambu.

    Ia menambahkan, bentuk dukungan pemerintah daerah juga diwujudkan melalui penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas kepolisian, termasuk keberadaan Markas Polda Papua Barat Daya.

    “Kita punya kewajiban menyediakan tanah. Itu juga bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Begitu pula para bupati di kabupaten masing-masing. Selama ini hal itu sudah berjalan dengan baik,” katanya.

    Elisa Kambu menegaskan, tidak ada orientasi khusus dalam kerja sama tersebut selain memastikan seluruh elemen menjalankan tugas sesuai kewenangannya demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

    “Keamanan dan ketenteraman adalah tanggung jawab bersama, namun yang berada di garis terdepan adalah kepolisian. Karena itu semua pihak tetap harus memberikan dukungan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Semmy Ronny Thabaa, SE, mengatakan pihaknya terus melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika keamanan di sejumlah daerah yang dinilai rawan, seperti Kabupaten Maybrat dan Tambrauw.

    Menurutnya, penambahan personel akan dilakukan apabila terjadi peningkatan eskalasi situasi keamanan yang membutuhkan penguatan pengamanan.

    “Penambahan pasukan merupakan salah satu cara bertindak apabila eskalasi meningkat dan kondisi menuntut adanya tambahan personel. Namun selama upaya persuasif, deteksi dini, dan peringatan dini masih dapat mengendalikan situasi, maka tidak diperlukan penambahan personel,” jelas Brigjen Semmy.

    Ia menegaskan bahwa Polri mengedepankan pendekatan preventif melalui kegiatan rutin kepolisian yang dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan situasi di lapangan.

    Selain itu, Polri juga terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aparat kampung, hingga unsur TNI guna menjaga stabilitas keamanan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Polri harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, perangkat kampung, tokoh masyarakat, hingga TNI, untuk terus merawat situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” katanya.

    Pada momentum Hari HUT Bhayangkara ke-80, Brigjen Semmy berharap tema “80 Tahun Polri Mengabdi untuk Masyarakat” dapat diwujudkan melalui pelayanan yang nyata kepada masyarakat.

    “Tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Jadi bukan hanya slogan semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.

  • ‎Kasus 3 Bulan Tak Ada Kepastian, Keluarga Korban Sorot Mediasi dan Kinerja Polres Raja Ampat

    ‎RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Proses hukum dugaan tindak pidana di Polres Kabupaten Raja Ampat yang telah berjalan 3 bulan sejak 29 April 2026, belum menunjukkan kepastian.

    ‎Padahal, korban, dua orang saksi, dan terlapor telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan [BAP]. Namun hingga akhir Juni 2026, proses penyidikan dinilai belum bergerak. Proses mediasi pun menjadi sorotan karena dinilai tidak sesuai prosedur.

    ‎”Setelah BAP selesai, kasus ini seperti dibiarkan. Sudah 3 bulan tidak ada tindak lanjut,” kata sumber dari pihak keluarga korban, Selasa 30/6/2026.

    ‎Menurut keluarga korban, sesuai KUHAP penyidik dapat melanjutkan ke tahap penahanan apabila alat bukti telah terpenuhi. Kondisi yang menggantung ini dinilai menimbulkan keresahan terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan.

    ‎Keluarga korban juga menyoroti proses mediasi. Upaya damai dari pihak terlapor disebut ditolak korban. Poinnya adalah tidak ada keterlibatan korban dalam Restoratif Justice (RJ) yang berlangsung di Polsek Waigeo Selatan.

    “Ini tidak sesuai tata cara mediasi maupun prosedur yang benar. Mediasi tanpa korban sama saja mengabaikan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    ‎Merasa proses tidak berjalan wajar, pihak keluarga berencana menemui Kapolres Raja Ampat.

    ‎”Kami hanya meminta konfirmasi dan klarifikasi. Jangan sampai ada kesan tebang pilih. Ini menyangkut hukum dan marwah korban,” tegasnya.

    ‎Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Raja Ampat Iptu Arantaun, S.H. memberikan klarifikasi.

    ‎”Sudah direspon. Korban dan terlapor sudah dimintai keterangan semua. Dari korban dan terlapor minta untuk dilakukan mediasi,” jelasnya.

    ‎Iptu Arantaun memastikan akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada korban.

    ‎”Nanti dikirimkan SP2HP ke korban. Kalau dari awal korban tidak minta mediasi, pasti berkas sudah selesai,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

    ‎Ia juga menyatakan akan mengagendakan pertemuan dengan korban untuk mendengar secara langsung apa yang diharapkan.

    ‎Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga tetap berharap Kapolres Raja Ampat mengevaluasi penanganan kasus agar tidak berlarut dan menimbulkan konflik baru.

  • MTQ Ke-II Papua Barat Daya Catat Sejarah, Pertama Kali Terapkan Sistem e-MTQ

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya mencatat sejarah baru dengan diterapkannya sistem digital e-MTQ. Inovasi ini menjadi langkah awal transformasi penyelenggaraan MTQ dari sistem manual menuju digitalisasi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Selasa (30/6/2026).

    Sekretaris Panitia MTQ Tingkat Provinsi Papua Barat Daya, Iksan Fakaubun, mengatakan bahwa MTQ tahun ini merupakan yang pertama di Papua Barat Daya menggunakan aplikasi e-MTQ sebagai instrumen untuk menjaga kualitas pelaksanaan lomba.

    “Ini pertama kalinya MTQ Provinsi Papua Barat Daya menggunakan e-MTQ sebagai alat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan MTQ. Beberapa bulan lalu, tepatnya pada Desember, kami telah melaksanakan pelatihan bagi admin-admin daerah, dan pada MTQ kali ini kami juga menghadirkan admin pusat atau admin nasional untuk mendampingi panitia daerah,” ujarnya.

    Menurut Iksan, penerapan sistem digital tersebut mendapat dukungan langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahkan, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI dijadwalkan hadir pada 1 Juli untuk memberikan materi dalam kegiatan orientasi calon dewan hakim MTQ Ke-II Tingkat Provinsi Papua Barat Daya.

    “Kami berharap pelaksanaan MTQ ke depan dapat terus bertransformasi dari sistem manual menuju digitalisasi penuh,” katanya.

    Pendaftaran peserta MTQ tahun ini juga dilakukan secara daring dan terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional. Dengan sistem tersebut, data peserta akan diverifikasi secara otomatis berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    “Jika ada peserta yang mendaftar dari luar daerah dan NIK-nya tidak tercatat sebagai warga Papua Barat Daya, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Jadi seluruh peserta yang mengikuti MTQ ini benar-benar merupakan putra-putri Papua Barat Daya,” jelas Iksan.

    Dari proses seleksi yang dilakukan melalui sistem e-MTQ, tercatat sebanyak 202 peserta dinyatakan lolos dan akan mewakili lima kabupaten serta satu kota di Provinsi Papua Barat Daya. Sejumlah pendaftar lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena data kependudukan mereka tidak terverifikasi oleh sistem.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Panitia menambahkan bahwa digitalisasi juga diterapkan dalam proses penilaian dewan hakim. Seluruh mekanisme penilaian dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dengan layar monitor sehingga proses penjurian menjadi lebih efektif dan transparan.

    Saat ini penerapan digitalisasi MTQ baru mencapai sekitar 60 persen. Namun, panitia optimistis pada pelaksanaan MTQ Ke-III mendatang seluruh tahapan dapat dilakukan secara digital.

    Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah sistem pengundian maqra atau bacaan peserta secara daring. Pengundian dilakukan melalui aplikasi pada malam sebelum pelaksanaan lomba sehingga peserta tidak perlu lagi datang ke sekretariat untuk mengambil bacaan secara manual.

    “Maqra yang akan dibaca peserta dapat diakses langsung melalui aplikasi menggunakan telepon genggam masing-masing. Admin kabupaten dan kota yang telah dilatih akan mengelola seluruh proses tersebut, sehingga lebih praktis dan efisien dibandingkan sistem sebelumnya,” ungkapnya.

    Penerapan e-MTQ diharapkan menjadi tonggak modernisasi penyelenggaraan MTQ di Papua Barat Daya sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam menghadirkan kompetisi keagamaan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi.

  • Inisiatif Raja Selamanya Diluncurkan, Perkuat Komitmen Menjaga Masa Depan Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, PBD – Setelah lebih dari dua dekade dikenal sebagai salah satu model pengelolaan kawasan konservasi laut terbaik di Indonesia, Raja Ampat memasuki babak baru dalam upaya pelestarian lingkungan.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, masyarakat adat, akademisi, dan para mitra pembangunan meluncurkan Inisiatif Raja Selamanya, sebuah gerakan kolaboratif untuk memastikan kawasan yang dijuluki jantung Segitiga Karang Dunia tetap lestari serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

    Peluncuran inisiatif tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Lokakarya Multipihak bertajuk “Membangun Komitmen Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Raja Ampat” yang berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Selasa (30/6/2026).

    Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat.

    Selama lebih dari 20 tahun, Raja Ampat telah membuktikan bahwa konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beragam inovasi lahir dari kawasan ini, mulai dari pembentukan jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP), penetapan Shark Sanctuary, penerapan Tarif Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, hingga pengelolaan kawasan melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    Berbagai upaya tersebut membawa Raja Ampat meraih pengakuan nasional maupun internasional. Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat memperoleh predikat pengelolaan tertinggi berdasarkan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tingkat global, Raja Ampat juga mendapat pengakuan sebagai Blue Park Gold Award, UNESCO Global Geopark, dan UNESCO Biosphere Reserve.

    Namun, keberhasilan tersebut kini menghadapi tantangan baru. Tekanan terhadap ekosistem laut akibat meningkatnya aktivitas pariwisata, persoalan pengelolaan sampah dan limbah, hingga ancaman pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menjadi isu yang memerlukan komitmen dan kolaborasi yang semakin kuat dari seluruh pihak.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperkuat tata kelola kawasan konservasi melalui BLUD UPTD Pengelolaan KKP Raja Ampat.

    “Pemerintah provinsi yang mengemban mandat pengelolaan KKP Raja Ampat melalui BLUD UPTD KKP Raja Ampat berkomitmen memperkuat tata kelola kawasan yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan. Dua puluh tahun perjalanan konservasi membuktikan bahwa kolaborasi adalah fondasi keberhasilan. Melalui Inisiatif Raja Selamanya, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar Raja Ampat tetap menjadi kawasan konservasi laut kelas dunia yang memberikan manfaat bagi alam dan masyarakat,” ujar Elisa.

    Bupati Raja Ampat, Oridek Burdam, menyampaikan bahwa keberhasilan konservasi selama ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

    “Bagi Pemerintah Raja Ampat, konservasi bukan hanya tentang menjaga laut, tetapi juga menjaga masa depan. Selama dua dekade terakhir, kita telah melihat bagaimana laut yang sehat mampu menghadirkan kesempatan ekonomi, memperkuat pariwisata berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Oridek.

    Keberhasilan pengelolaan konservasi tersebut juga mendapat pengakuan dari masyarakat adat yang sejak lama menjadikan laut sebagai bagian dari identitas, budaya, dan ruang kehidupan mereka.

    Tokoh adat Raja Ampat, Charlie Imbir, menilai perjalanan konservasi yang telah dibangun selama dua dekade tidak terlepas dari dukungan kuat masyarakat adat dan semangat kolaborasi yang terus dipelihara.

    “Kami percaya bahwa masa depan Raja Ampat hanya dapat terwujud apabila masyarakat adat tetap menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan, dan semangat kolaborasi terus menjadi fondasi dalam mengelola sumber daya alam di Raja Ampat,” ujarnya.

    Direktur Eksekutif Terra Papua, Meity Mongdong, mengatakan bahwa Inisiatif Raja Selamanya hadir sebagai wadah untuk menyatukan berbagai upaya konservasi yang selama ini dilakukan oleh para mitra pembangunan.

    “Raja Selamanya bukanlah sebuah program baru, melainkan ruang kolaborasi untuk menyatukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi lokal, dan para mitra pembangunan dalam satu komitmen bersama. Terra Papua percaya bahwa masa depan Raja Ampat hanya dapat dijaga apabila kolaborasi dan kemitraan, kepemimpinan masyarakat adat, ilmu pengetahuan, serta kebijakan publik berjalan beriringan. Kami ingin memastikan setiap pihak memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga Raja Ampat, selamanya,” tutur Meity.

    Melalui Inisiatif Raja Selamanya, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kerja sama dalam menjaga kelestarian Raja Ampat agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

    Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun masa depan Raja Ampat yang berkelanjutan, sekaligus memastikan salah satu kawasan laut terkaya di dunia tetap terjaga untuk selamanya.

    Terra Papua merupakan organisasi yang berfokus memperkuat kolaborasi multipihak dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Tanah Papua. Dengan mengedepankan pendekatan ilmiah, kearifan lokal, dan kepemimpinan masyarakat adat, organisasi ini berperan sebagai jembatan antara pemerintah, masyarakat, organisasi lokal, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan solusi konservasi yang inklusif dan berdampak.