Melanesia Times

Blog

  • Paripurna LKPD 2025, Raja Ampat Kembali Kantongi WTP dari BPK Papua Barat Daya

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian itu disampaikan Bupati Raja Ampat dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Kedua DPRD Kabupaten Raja Ampat, di Waisai.

    ‎Rapat paripurna tersebut beragendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang LKPD 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

    ‎“LKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud konkret komitmen kita bersama terhadap prinsip _good governance_, tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Senin (29/6/26).

    ‎Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Raja Ampat atas terselenggaranya paripurna, serta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah atas dedikasi mengelola keuangan daerah sepanjang 2025.

    ‎Secara khusus, Bupati juga berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya atas pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif.

    ‎“Pencapaian WTP ini bukan sekadar kebanggaan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus kita jaga serta tingkatkan demi kepercayaan publik dan kemajuan daerah,” tegasnya.

    ‎Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap pembahasan Raperda LKPD 2025 dapat dikaji secara mendalam dan konstruktif. Masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik ke depan.

  • Tim BRASKO Polresta Sorong Kota Sita 597 Gram Ganja, Seorang Perempuan Ditangkap

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sorong Kota kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

    Tim BRASKO Satresnarkoba berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja dengan barang bukti seberat bruto 597 gram dan mengamankan seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku.

    Pengungkapan kasus tersebut terjadi pada Sabtu (27/6/2026) dan tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/20/VI/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT DAYA tanggal 27 Juni 2026.

    Pelaku yang diamankan berinisial RGD (34), seorang perempuan yang berdomisili di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.

    Dari tangan tersangka, polisi menyita 30 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja, satu tas Rinjani berwarna kuning, serta satu unit telepon genggam merek Vivo warna emas yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi. Total berat bruto ganja yang diamankan mencapai 597 gram.

    Kasat Resnarkoba Polresta Sorong Kota, AKP Rachmat Djakatara, S.Tr.K., S.I.K., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang diterima Tim BRASKO pada Jumat malam (26/6/2026) sekitar pukul 22.00 WIT.

    Informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga membawa narkotika jenis ganja menggunakan KM Gunung Dempo dari Jayapura menuju Kota Sorong.

    “Pada Sabtu pagi sekitar pukul 08.30 WIT, tim berhasil mengamankan seorang perempuan sesaat setelah turun dari KM Gunung Dempo. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 30 bungkus plastik besar berisi ganja yang disimpan di dalam tas milik tersangka,” ujar AKP Rachmat Djakatara.

    Sekitar pukul 11.00 WIT, tersangka bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Sorong Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

    Penyidik telah melakukan sejumlah tindakan kepolisian, di antaranya pembuatan laporan polisi, interogasi awal, tes urine terhadap tersangka, serta pengembangan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dugaan kepemilikan, penguasaan, dan pembawaan narkotika golongan I jenis ganja.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukum Polresta Sorong Kota.

    “Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan Polresta Sorong Kota dalam memberantas peredaran narkotika. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba,” tegas Kapolresta.

    Polresta Sorong Kota turut mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya narkotika serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.(***)

  • Operasi Jelang Bhayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya Amankan 23 Tersangka 3C

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya bersama jajaran Polres menggelar press release serentak terkait pengungkapan kasus kejahatan 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) yang berhasil diungkap sepanjang periode Mei hingga Juni 2026.

    Sebanyak 27 kasus tindak pidana 3C berhasil diungkap aparat kepolisian dengan mengamankan 23 tersangka. Sementara itu, tiga pelaku lainnya masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

    “Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polda Papua Barat Daya dan jajaran dalam menindak pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.

    Dari total pengungkapan tersebut, Polda Papua Barat Daya berhasil menangani satu kasus dengan mengamankan dua tersangka berinisial MN (17) dan EU (17). Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 15 unit kendaraan roda dua.

    Sementara itu, Polresta Sorong Kota menjadi satuan dengan jumlah pengungkapan terbanyak, yakni 24 kasus. Sebanyak 18 tersangka berhasil diamankan, masing-masing berinisial JJ (19), AT (18), GM (16), SN (25), IM (20), IF (19), YS (26), NM (23), RV (17), CV (16), RS (17), FY (19), TA (28), YT (17), dan JR (18). Tiga pelaku lainnya berinisial FF, EM, dan IU masih diburu petugas.

    Barang bukti yang berhasil diamankan Polresta Sorong Kota terdiri atas 18 unit sepeda motor, satu bilah pisau, satu unit telepon genggam, satu buah gunting, satu lembar jaket parasut, serta dua buah dompet.

    Di wilayah hukum Polres Sorong, aparat berhasil mengungkap dua kasus dengan mengamankan tiga tersangka berinisial AR (22), MD (16), dan EU (16). Dari tangan para pelaku, polisi menyita satu unit kendaraan roda dua, dua buah ukulele, kabel printer sepanjang 10 meter, serta sejumlah aksesori gereja.

    Keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut menjadi bukti nyata komitmen Polda Papua Barat Daya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memperkuat penegakan hukum di wilayah Papua Barat Daya.

    Polda Papua Barat Daya juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kriminalitas dengan menjaga barang berharga, menggunakan pengaman tambahan pada kendaraan bermotor, serta tidak membeli kendaraan maupun barang dengan harga yang tidak wajar karena berpotensi berasal dari tindak pidana.

    Masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak kejahatan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

    Plt Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menegaskan bahwa Polri akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Polri Presisi untuk Masyarakat. Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya terus berkomitmen melindungi, mengayomi, melayani, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya,” tegasnya.(***)

  • Law Office Arfan Poretoka & Associates Resmi Dampingi Yayasan Pendidikan Biak

    BIAK, MELANESIATIMES.COM – Kantor Hukum Arfan Poretoka & Associates secara resmi ditunjuk sebagai Legal Counsel atau penasihat hukum Yayasan Percepatan Pembangunan Pendidikan Biak di Provinsi Papua. Penunjukan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama, Sabtu 27/6/2026.

    ‎Yayasan Percepatan Pembangunan Pendidikan Biak merupakan lembaga nirlaba yang fokus pada peningkatan akses, mutu, dan percepatan pembangunan pendidikan bagi anak-anak Suku Biak dan masyarakat Papua secara umum. Program yang dijalankan meliputi beasiswa, pelatihan guru, pendirian rumah belajar, hingga advokasi kebijakan pendidikan di daerah 3T.

    ‎Managing Partner Kantor Hukum Arfan Poretoka & Associates, Arfan Poretoka, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan hukum secara komprehensif kepada Yayasan.

    ‎“Kepercayaan Yayasan Percepatan Pembangunan Pendidikan Biak kepada kami adalah amanah. Tugas kami memastikan seluruh aspek hukum yayasan berjalan sesuai AD/ART, peraturan Kemenkumham, dan regulasi terkait pendidikan di Indonesia. Mulai dari legalitas yayasan, perjanjian kerja sama, perlindungan aset, hingga advokasi hukum jika dibutuhkan,” ujar Arfan Poretoka.

    ‎Kolaborasi ini bertujuan sebagai dorongan legalitas kuat terhadap dampak sosial lebih luas dan memperkuat tata kelola kelembagaan agar program pendidikan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

    ‎Ruang lingkup kerja sama meliputi:

    • ‎Aspek Korporasi & Kepatuhan : Penguatan legalitas, pelaporan Kemenkumham, dan tata kelola yayasan.
    • Perjanjian & MoU : Penyusunan dan review kerja sama dengan donatur, sekolah mitra, pemerintah, dan pihak ketiga.
    • ‎Pendampingan & Litigasi : Bantuan hukum preventif maupun penyelesaian sengketa bila diperlukan.
    • ‎Advokasi Kebijakan : Dukungan hukum terkait program pendidikan di wilayah 3T.

    ‎Dengan sinergi ini, kedua belah pihak berharap dapat mempercepat terwujudnya pendidikan yang berkeadilan bagi generasi muda Biak di Tanah Papua.

  • LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan, Cakupan Simpanan Dijamin Tetap di Atas 99 Persen

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Senin 22 Juni 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 3,75% untuk simpanan Rupiah di bank umum, 6,25% untuk simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026.

    Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan Rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan, khususnya penghimpunan simpanan yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antar bank yang tetap sehat. Selain itu, tingkat cakupan penjaminan simpanan tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan.

    LPS akan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

    Kinerja Intermediasi Perbankan Masih Kuat

    Dari sisi intermediasi, kinerja industri perbankan nasional masih tumbuh dan tetap terjaga. Pada Mei 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,47% (yoy), diikuti penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 11,51% (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah terpantau lebih tinggi 12,37% (yoy), daripada pertumbuhan DPK valuta asing 8,91% in US$). Perkembangan kinerja intermediasi yang positif tersebut didukung oleh kondisi permodalan, profitabilitas, dan likuiditas perbankan yang tetap terjaga sehingga mampu menjadi penyangga terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi.

    Cakupan Penjaminan Simpanan Masih Terjaga

    Berdasarkan hasil evaluasi, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan. Data per Mei 2026 menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 681,67 juta rekening, yaitu mencakup 99,94% dari total rekening. Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,67 juta rekening, yaitu 99,97% dari total rekening. LPS akan terus memperkuat pemantauan dan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP.

    Transparansi TBP dan Perlindungan Nasabah Terus Ditingkatkan

    Sebagaimana diketahui, mengacu kepada Undang-Undang, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat 3T, yaitu: Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, dan Tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap TBP, LPS kembali menyampaikan kepada nasabah dan calon nasabah bank bahwa TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

    Sehubungan dengan hal tersebut, LPS selalu mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Selain itu, LPS juga meminta perbankan untuk secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah.(***)

  • Pelapor YI Cabut Laporan Polisi Terhadap Ketua KPU Teluk Bintuni Melalui Restorative Justice

    Melanesiatimes.com, Bintuni – Pelapor berinisial YI secara resmi mencabut laporan polisi yang sebelumnya ditujukan kepada Ketua KPU Teluk Bintuni berinisial MMMA. Pencabutan laporan tersebut dilakukan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) di Polres Teluk Bintuni.

    Kuasa hukum YI, Charmen Sarapayari dari Kantor Hukum Charmen Sarapayari & Partners, pada Kamis (25/6/2026), menjelaskan bahwa pencabutan laporan dilakukan karena adanya itikad baik dari pihak terlapor untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang yang telah berlangsung hampir satu tahun.

    Menurut Charmen, sengketa tersebut berawal dari hubungan utang-piutang antara YI dan MMMA yang tidak kunjung diselesaikan hingga akhirnya dilaporkan ke Polres Teluk Bintuni. Laporan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/21/2026/SPKT/POLRES TELUK BINTUNI/POLDA PAPUA BARAT tertanggal 5 Juni 2026.

    “Adanya itikad baik dari terlapor untuk mengganti kerugian yang timbul dari persoalan utang-piutang tersebut menjadi dasar bagi klien kami untuk mencabut laporan polisi yang telah dibuat,” ujar Charmen.

    Ia menjelaskan bahwa proses pencabutan laporan dilakukan pada tahap Restorative Justice yang difasilitasi oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Teluk Bintuni. Melalui proses tersebut, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian secara damai.

    “Kami selaku kuasa hukum dan juga klien kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Polres Teluk Bintuni, khususnya Unit Tipidter, yang telah membuka ruang mediasi sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara baik melalui Restorative Justice,” katanya.

    Charmen menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi atas permasalahan utang-piutang tersebut telah disepakati bersama dan dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak.

    “Kesepakatan ini dibuat secara sukarela, tanpa adanya keterpaksaan maupun intimidasi dari pihak manapun,” tegasnya.

    Dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut, perkara yang sebelumnya dilaporkan ke Polres Teluk Bintuni kini dinyatakan selesai melalui pendekatan Restorative Justice, dengan mengedepankan musyawarah dan penyelesaian yang disetujui bersama oleh para pihak.(***)

  • Wali Kota Sorong Serahkan dan Bahas Raperda Tahun 2026, Tekankan Pentingnya Regulasi Berkualitas untuk Pembangunan Daerah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menghadiri Rapat Paripurna VI DPR Kota Sorong Masa Persidangan II Tahun 2026 yang mengagendakan penyerahan dan pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Daerah serta prakarsa DPR Kota Sorong Tahun Anggaran 2026. Rabu (24/6/2026)

    Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, regulasi yang kuat dan adaptif menjadi landasan penting dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    “Pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Septinus Lobat.

    Ia menegaskan, rapat paripurna tersebut memiliki arti penting karena menjadi forum resmi dalam penyampaian dan pembahasan berbagai Raperda yang nantinya akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Sorong di masa mendatang.

    Menurut Wali Kota, melalui proses legislasi tersebut, Pemerintah Kota Sorong bersama DPR Kota Sorong menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan regulasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya iklim pembangunan yang kondusif.

    Pada kesempatan itu, Septinus Lobat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kota Sorong yang dinilai telah menjalankan fungsi legislasi secara optimal, termasuk melalui berbagai usulan Raperda yang lahir dari prakarsa DPR sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat.

    “Kami memandang bahwa setiap rancangan peraturan daerah yang diajukan, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun prakarsa DPR, memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Sorong,” katanya.

    Dalam proses pembahasan Raperda, Pemerintah Kota Sorong berharap seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara objektif, komprehensif, dan konstruktif dengan mengedepankan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pandangan yang muncul diharapkan menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta implementatif.

    Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap pembahasan regulasi daerah agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kota Sorong saat ini maupun di masa depan.

    Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua, Kota Sorong dinilai membutuhkan dukungan regulasi yang mampu mendorong investasi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, melindungi lingkungan hidup, serta membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Sorong dan DPR Kota Sorong merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.

    Wali Kota menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPR Kota Sorong atas kerja sama dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Ia berharap proses pembahasan Raperda Tahun 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan Kota Sorong dan kesejahteraan masyarakat.

  • TEKAD Dorong Transformasi Ekonomi Kampung di Papua Barat Daya Melalui Literasi Keuangan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memperkuat upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Sorong, Rabu malam (24/6/2026).

    Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Dalam sambutannya, Yakob menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal yang telah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperluas akses terhadap layanan keuangan yang inklusif,” ujar Yakob Kareth.

    Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, tabungan, investasi, pembiayaan usaha, hingga pemanfaatan layanan keuangan formal sangat diperlukan agar masyarakat mampu mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan bertanggung jawab.

    “Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, tabungan, investasi, pembiayaan usaha, serta pemanfaatan layanan keuangan formal akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan bertanggung jawab,” katanya.

    Yakob menjelaskan bahwa penguatan literasi keuangan menjadi semakin strategis bagi Papua Barat Daya yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pembangunan tersendiri. Karena itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan yang memadai agar dapat mengakses layanan keuangan yang aman, legal, dan bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup mereka.

    Ia menambahkan, kegiatan Training of Trainers memiliki arti penting karena tidak hanya meningkatkan kapasitas peserta, tetapi juga menyiapkan para calon pelatih yang nantinya akan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

    “Para peserta diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak orang,” ujarnya.

    TEKAD Dorong Transformasi Ekonomi Kampung di Papua Barat Daya Melalui Literasi Keuangan
    Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ricard P Purba

    Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ricard Purba, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program TEKAD atau Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu.

    Menurut Ricard, program TEKAD bertujuan mentransformasi usaha masyarakat yang sebelumnya dikelola dalam skala keluarga menjadi usaha yang lebih besar dan produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

    “TEKAD ini singkatan dari Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Jadi mentransformasi usaha yang tadinya skalanya keluarga menjadi skala yang lebih besar. Tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kampung,” jelas Ricard.

    Ia mengungkapkan bahwa Program TEKAD merupakan program yang didukung melalui pinjaman (loan) dari Pemerintah Italia dan menjadi salah satu program strategis Kemendes PDT untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan daerah tertinggal.

    Salah satu fokus utama program tersebut adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Berdasarkan hasil pendampingan di berbagai daerah, masih banyak masyarakat kampung yang belum melakukan pencatatan keuangan secara sederhana sehingga sulit mengetahui kondisi ekonomi keluarga secara pasti.

    “Kami memberikan pemahaman tentang pencatatan keuangan bagi keluarga. Selama ini ketika kami turun ke kampung dan bertanya berapa aset yang dimiliki, banyak yang menjawab tidak punya harta karena setiap ada uang langsung dibelanjakan. Dari situlah muncul kebutuhan akan program literasi keuangan,” katanya.

    Ricard menjelaskan bahwa Program TEKAD saat ini dilaksanakan di sembilan provinsi, termasuk Papua Barat Daya yang difokuskan di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Maybrat.

    Menurutnya, salah satu contoh keberhasilan program tersebut dapat dilihat di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui kolaborasi antara pemerintah desa, dana sosial perusahaan, dan dana desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan.

    “Di salah satu desa dampingan kami di Sumba Timur, program TEKAD berhasil mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa hingga sekitar Rp10 juta sampai Rp15 juta melalui kolaborasi berbagai pihak,” ungkapnya.

    Ricard juga menjelaskan alasan Papua Barat Daya dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program. Menurutnya, berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan pemerintah, wilayah Indonesia Timur masih membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat desa agar mampu berkembang lebih cepat.

    “Kami melihat kondisi dan status ekonomi masyarakat desa. Dari hasil pemetaan, lokasi program banyak diarahkan ke wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, dan NTT,” katanya.

    Ke depan, Program TEKAD diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha desa yang lebih mandiri dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Bahkan, sejumlah kelompok usaha binaan di daerah lain telah berhasil menjalin kerja sama dengan perusahaan luar untuk memasarkan produk unggulan desa, termasuk komoditas kopi.

    Melalui kegiatan pelatihan literasi keuangan ini, pemerintah berharap masyarakat Papua Barat Daya semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik sebagai dasar dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kampung secara berkelanjutan.

  • Fraksi APPSA Dorong Efisiensi OPD, Penguatan PAD dan Keberpihakan kepada OAP dalam Pembahasan 7 Raperda Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPR Kota Sorong menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2026 dalam Rapat Pleno VI DPR Kota Sorong Masa Persidangan II Tahun 2026.

    Rapat Paripurna VI Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kota Sorong Tahun 2026 dalam Rapat Pleno VI DPR Kota Sorong Masa Persidangan II Tahun 2026 ini berlangsung di ruang sidang DPR Kota Sorong pada, Kamis (25/6/2026).

    Pemandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi APPSA, James Senewe, dalam rapat paripurna yang digelar untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Kota Sorong terhadap penjelasan Wali Kota Sorong mengenai sejumlah Raperda yang diajukan pemerintah daerah.

    Dalam penyampaiannya, Fraksi APPSA menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPR Kota Sorong berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan.

    Menurut Fraksi APPSA, hubungan antara pemerintah daerah dan DPR merupakan hubungan kemitraan yang setara dan sejajar, sehingga diperlukan sinergi yang kuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Sorong.

    Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi APPSA memberikan apresiasi kepada Wali Kota Sorong beserta jajaran Pemerintah Kota Sorong atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

    “Fraksi APPSA memberikan apresiasi kepada Saudara Wali Kota beserta jajarannya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar James Senewe saat membacakan pandangan fraksi.

    Sementara itu, terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Fraksi APPSA menekankan agar setiap tambahan maupun realokasi anggaran diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, terutama sektor pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, keamanan, bantuan sosial, penanganan darurat, serta peningkatan fasilitas pengendalian banjir.

    Adapun pada pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027, Fraksi APPSA berharap penyusunan anggaran mampu menerjemahkan visi dan misi Wali Kota Sorong dalam mewujudkan Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, dan sejahtera.

    Fraksi APPSA juga memberikan perhatian khusus terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menurut fraksi tersebut, penataan organisasi perangkat daerah harus dilakukan secara objektif berdasarkan kebutuhan dan beban kerja riil, bukan karena kepentingan politik.

    Fraksi APPSA mendorong agar penggabungan maupun pemisahan dinas dan badan mempertimbangkan klasifikasi beban kerja secara tepat sehingga struktur organisasi yang dibentuk tidak hanya besar secara kelembagaan, tetapi juga efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

    Dalam pembahasan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 24 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, Fraksi APPSA menyoroti aspek kepastian hukum, penegakan aturan, pendekatan humanis, serta penanganan berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

    Fraksi APPSA meminta agar perubahan regulasi tersebut tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Selain itu, pemerintah daerah melalui Satpol PP didorong untuk lebih tegas dalam menindak pelanggaran ketertiban umum guna menciptakan efek jera bagi para pelanggar.

    Namun demikian, Fraksi APPSA menegaskan bahwa penegakan aturan harus tetap mengedepankan pendekatan sosial yang edukatif dan inklusif.

    “Ranperda tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran masyarakat,” kata James Senewe.

    Fraksi APPSA juga memberikan perhatian terhadap penataan pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, dan reklame yang dinilai masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

    Sementara itu, terhadap Raperda Pembentukan Perseroda Klabra Jaya Indah dan Perseroda Maladum Jaya, Fraksi APPSA menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Sorong dalam membentuk badan usaha milik daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Menurut Fraksi APPSA, kehadiran kedua Perseroda tersebut sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sehingga Kota Sorong tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

    Meski mendukung pembentukan kedua perusahaan daerah tersebut, Fraksi APPSA menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik.

    “Fraksi APPSA meminta Pemerintah Kota Sorong menyusun manajemen Perseroda yang akuntabel, bebas dari intervensi politik, dan berorientasi pada bisnis yang sehat serta memberikan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.

    Selain itu, Fraksi APPSA menyoroti pentingnya keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam pembentukan Perseroda Klabra Jaya Indah dan Perseroda Maladum Jaya.

    Fraksi tersebut berharap kedua Perseroda mampu membuka lapangan kerja, memberikan ruang partisipasi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.

    “Pembentukan Perseroda harus memberikan ruang, lapangan kerja, dan keberpihakan nyata bagi Orang Asli Papua agar dapat menjadi tuan di negerinya sendiri,” ujar James Senewe.

    Menutup pemandangan umumnya, Fraksi APPSA menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Sorong dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Sorong atas komitmen dalam menyusun berbagai rancangan peraturan daerah yang dinilai penting bagi kemajuan Kota Sorong.

    Fraksi APPSA berharap seluruh Raperda yang dibahas dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan di Kota Sorong.

  • Mahasiswa Ultimatum DPR Kota Sorong: Tolak MBG, Desak Tarik Militer dari Tanah Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa unamin kota sorong menggelar aksi demonstrasi yang bertajuk Reformasi Jilid II di halaman Kantor DPR Kota Sorong, Rabu (24/6/2026).

    Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan strategis kepada DPR Kota Sorong sekaligus memberikan ultimatum selama lima hari untuk menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan.

    Aksi yang berlangsung di Kantor DPR Kota Sorong itu diwarnai dengan orasi dari berbagai perwakilan mahasiswa yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat Papua.

    Massa secara bergantian menyampaikan kritik dan tuntutan agar lembaga legislatif lebih serius memperjuangkan kepentingan rakyat.

    Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan ketua dan anggota dan DPR Kota Sorong, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, Salah satunya meminta DPR Kota Sorong mendesak pemerintah pusat untuk menarik personel militer dari seluruh wilayah Papua serta menghentikan keterlibatan aparat militer dalam urusan sipil.

    Selain itu, massa juga mendesak DPR Kota Sorong agar meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa (Kopdes) di wilayah Papua Barat Daya.

    Menurut mereka, program-program tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Papua.

    Mahasiswa juga menyoroti kondisi usaha mikro yang dijalankan mama-mama Papua. Mereka meminta DPR Kota Sorong memberikan perhatian lebih serius terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua melalui dukungan yang nyata dan berkelanjutan.

    Tak hanya itu, massa mendesak DPR Kota Sorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan Rumah Toko Papua (RTP) yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus).

    Evaluasi itu dinilai penting guna memastikan program benar-benar memberikan manfaat dan dampak ekonomi bagi masyarakat.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta DPR Kota Sorong membacakan dan menyampaikan secara terbuka hasil sidang maupun pernyataan sikap yang sebelumnya telah diterima dari kelompok mahasiswa dan masyarakat.

    Sebagai bentuk keseriusan tuntutan yang disampaikan, massa memberikan ultimatum kepada DPR Kota Sorong.

    Mereka meminta seluruh poin tuntutan ditindaklanjuti dalam waktu lima hari sejak aksi berlangsung.

    “Kami memberikan waktu lima hari kepada DPR Kota Sorong untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah kami sampaikan, Jika tidak ada respons yang serius, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar dan melakukan aksi lanjutan,” tegas salah satu perwakilan massa saat membacakan pernyataan sikap.

    Massa menegaskan bahwa ultimatum tersebut bukanlah ancaman semata, melainkan hasil dari proses dialog, konsolidasi, dan pembahasan yang telah dilakukan selama kurang lebih dua minggu bersama masyarakat Papua dan berbagai elemen mahasiswa.

    Menurut mereka, tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk aspirasi rakyat yang menginginkan keadilan, kesejahteraan, transparansi kebijakan, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat Papua.

    Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan dalam suasana tertib.

    Di akhir Aksi Demo, massa berharap DPR Kota Sorong dapat menunjukkan komitmen nyata dalam memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan, sehingga berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Papua dapat memperoleh solusi yang konkret dan berkelanjutan.