Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan administrasi kendaraan bermotor di dua lokasi berbeda guna mempermudah akses masyarakat dalam mengurus dokumen kendaraan. Kamis (21/5/2026).
Untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat dapat mendatangi kantor Samsat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong. Di lokasi tersebut, petugas melayani pembayaran pajak tahunan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, tertib, dan humanis kepada setiap wajib pajak.
Petugas Samsat Kota Sorong menyampaikan bahwa pembagian layanan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan serta mengurangi kepadatan antrean masyarakat di satu titik pelayanan.
“Pelayanan pembayaran pajak kendaraan kami pusatkan di kantor Samsat Jalan Jenderal Sudirman agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pajak tahunan kendaraan bermotor,” ujar petugas Samsat Kota Sorong.
Sementara itu, untuk pelayanan pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), masyarakat dapat mendatangi kantor pelayanan yang berada di kawasan KM 12, tepatnya di ruko samping toko DIY. Pelayanan di lokasi tersebut meliputi penerbitan BPKB, perubahan data kendaraan, hingga administrasi lain yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.
Menurut petugas, pemisahan lokasi pelayanan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kendaraan secara lebih efisien.
“Dengan adanya dua lokasi pelayanan, masyarakat tidak perlu menumpuk di satu tempat sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan nyaman,” tambahnya.
Samsat Kota Sorong berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan yang telah disediakan dengan baik serta selalu melengkapi dokumen kendaraan saat melakukan pengurusan administrasi.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan dukungan terhadap tertib administrasi kendaraan bermotor di Kota Sorong.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menteri Pariwisata menyoroti pentingnya pengelolaan daya dukung lingkungan (carrying capacity) dan ancaman overtourism di kawasan Raja Ampat. Menurutnya, rencana penambahan frekuensi penerbangan menuju Sorong untuk mendongkrak devisa daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan alam dalam menerima lonjakan wisatawan.
Ia menegaskan, status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparatur pemerintah, untuk menempatkan etika lingkungan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” tegas Menteri Pariwisata. Usai kunjungan Waisai pada Rabu (6/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong konsep pariwisata berkelanjutan di Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengungkapkan bahwa Raja Ampat menjadi salah satu dari sedikit kawasan di dunia yang menyandang dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.
Selain itu, Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute, sebuah pengakuan internasional atas komitmen kawasan tersebut dalam menjaga ekosistem laut dan konservasi berkelanjutan.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” ujar Nausrau.
Meski memiliki potensi besar, Nausrau mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku industri pariwisata lokal. Di antaranya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), minimnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antar pulau yang teratur dengan tarif terjangkau bagi masyarakat maupun wisatawan.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung konektivitas di wilayah pulau-pulau terpencil di Raja Ampat.
Menurut Nausrau, penguatan infrastruktur transportasi dan digital menjadi faktor penting untuk mendukung kualitas pelayanan wisata sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Papua Barat Daya di tingkat internasional.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berharap adanya pendampingan lebih intensif dari Kementerian Pariwisata dalam menghadapi proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
Langkah tersebut dinilai penting agar Raja Ampat tetap mempertahankan reputasi globalnya sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) berinisial SN alias Sepi di wilayah Rufei, Kota Sorong, pada Rabu sore (20/5/2026).
Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/V/2026/SPKT/Polsek Sorong Barat/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya.
Terduga pelaku diketahui berinisial SN (24), warga Jalan D.I Panjaitan Rufei. Sementara korban berinisial GC (24), seorang mahasiswa yang berdomisili di Jalan Danau Sentani, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat.
Kapolsek Sorong Barat, Max G. Pigai menjelaskan, aksi pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada Minggu, 11 Mei 2026, saat korban sedang mengendarai sepeda motor menuju gereja untuk mengikuti ibadah.
“Di tengah perjalanan, pelaku tiba-tiba menghampiri korban dan melakukan pemukulan hingga korban terjatuh dan membentur ujung cor parit atau got, yang mengakibatkan luka pada bagian wajah korban,” jelas Kapolsek.
Setelah korban terjatuh, pelaku kemudian merampas satu unit handphone merek Infinix Note 11 milik korban yang berada di saku celana korban sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian.
Akibat kejadian tersebut, korban selanjutnya melaporkan kasus itu ke Polsek Sorong Barat guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
Berdasarkan hasil penyelidikan, pada Rabu sekitar pukul 16.50 WIT, personel piket opsnal menerima informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada dan tertidur di depan Pasar Modern Rufei.
Mendapatkan informasi tersebut, Tim Elang Polsek Sorong Barat langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Sorong Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Terhadap tersangka, penyidik menerapkan Pasal 479 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
Kapolresta Sorong Kota, Amry Siahaan memberikan apresiasi kepada Tim Elang Polsek Sorong Barat atas gerak cepat dan respons sigap dalam mengungkap kasus tersebut.
“Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Sorong Kota dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan,” ujar Kapolresta.
Kapolresta juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Kota Sorong.
“Siapa pun yang melakukan tindak pidana akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Aparat gabungan dari Polda Papua Barat Daya, Polresta Sorong Kota, dan Polsek Sorong Timur terus mengintensifkan pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Sorong tetap aman dan kondusif.
Operasi yang berlangsung selama dua malam berturut-turut sejak 19 Mei 2026 itu menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan tindak kriminalitas, khususnya aksi begal dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Dalam pelaksanaannya, personel gabungan melakukan patroli mobile, razia kendaraan, pemeriksaan identitas pengendara, hingga penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu kamtibmas. Kegiatan dilakukan sejak malam hingga dini hari di sejumlah kawasan rawan kejahatan jalanan.
Dari hasil operasi tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 26 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Puluhan kendaraan itu ditemukan dalam berbagai kondisi dan saat ini telah diamankan di Mapolsek Sorong Timur untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Selain kendaraan bermotor, petugas juga menyita empat bilah senjata tajam saat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah individu di lapangan. Barang bukti yang diamankan terdiri dari dua parang, satu sangkur, dan satu pisau.
Penyitaan senjata tajam tersebut dilakukan sebagai langkah preventif guna mencegah potensi tindak kriminal maupun aksi kekerasan yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa Operasi KRYD merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor dan aksi begal yang meresahkan warga.
“Kami terus meningkatkan patroli dan razia di sejumlah titik rawan guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” ujar aparat kepolisian dalam keterangannya.
Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu memberikan efek pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
Selain melakukan penindakan, personel gabungan juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat berkendara maupun beraktivitas di malam hari.
“Warga diimbau untuk tidak bepergian seorang diri di lokasi yang sepi, memastikan kendaraan terkunci dengan baik, serta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar,” lanjutnya.
Kepolisian juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor agar segera mendatangi Mapolsek Sorong Timur untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang telah diamankan.
Warga diminta membawa dokumen resmi kepemilikan kendaraan seperti STNK maupun BPKB guna proses pencocokan data dan verifikasi kepemilikan kendaraan.
Dengan adanya operasi terpadu tersebut, diharapkan angka kriminalitas di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya dapat terus ditekan. Kepolisian menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi KRYD akan terus ditingkatkan secara berkala sebagai langkah nyata dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong bersama Panitia Hari Besar Islam (PHBI) menggelar rapat koordinasi pelaksanaan Sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah/2026 Masehi, Selasa (19/5/2026), di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota Sorong. Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan salat Idul Adha hingga pengamanan kegiatan takbir keliling di wilayah Kota Sorong.
Rapat koordinasi dihadiri Ketua PHBI Kota Sorong Ridwan Iribaram, S.Ag., M.M., Kepala Kementerian Agama Kota Sorong H. Muhadar Wailegi, S.Pd.I., unsur TNI/Polri, serta para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Kota Sorong.
Dalam sambutannya, Ketua PHBI Kota Sorong menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi sangat penting guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan khidmat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung persiapan pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan lancar dan menjadi bagian dari syiar Islam di Kota Sorong,” ujar Ridwan Iribaram.
Ridwan menjelaskan, pelaksanaan Sholat Idul Adha tahun ini direncanakan berlangsung di lima titik yang tersebar di Kota Sorong. Selain itu, pemerintah dan PHBI juga tetap melaksanakan kegiatan takbir keliling sebagai tradisi menyambut Hari Raya Idul Adha.
Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Sorong H. Muhadar Wailegi mengingatkan seluruh peserta rapat agar menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan malam takbiran. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak membawa atribut atau simbol yang dilarang dalam kegiatan tersebut.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama malam takbiran. Jangan ada penggunaan simbol atau bendera yang dilarang agar suasana tetap aman dan kondusif,” tegas Muhadar Wailegi.
Dalam rapat tersebut, terdapat lima poin penting yang disepakati bersama, yakni:
Pemerintah Kota Sorong bersama PHBI memastikan pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 H/2026 M berjalan aman, tertib, dan khidmat.
Pelaksanaan Sholat Idul Adha akan digelar di lima lokasi, yakni Area Reklamasi Pantai Tembok Berlin Kampung Baru, Lapangan Lantamal XIV Sorong, Lapangan Apel depan Gedung Samusiret Kantor Wali Kota Sorong, Halaman GOR Pancasila dan Kantor Dispora Kota Sorong, serta Halaman SMK Negeri 3 Kota Sorong.
Takbir keliling akan dilaksanakan pada Selasa malam, 26 Mei 2026, setelah Sholat Isya dengan rute dari depan Reklamasi Kampung Baru menuju Kilometer 12 dan finis di Sorong City.
Peserta takbir keliling hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan roda empat atau kendaraan sejenis guna menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas.
Panitia dan pemerintah mengimbau masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, serta tidak menggunakan simbol atau bendera yang dilarang selama kegiatan malam takbiran berlangsung.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah bersama PHBI berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sorong dapat berlangsung aman, tertib, penuh kekhusyukan, serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sidang Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPR Kota Sorong berlangsung panas pada Selasa, 19 Mei 2026. Rapat yang digelar di Kantor DPR Kota Sorong itu diwarnai polemik dan adu argumentasi antara pimpinan DPR dan sejumlah anggota pansus.
Situasi memanas saat rapat pembahasan LKPJ tengah berlangsung. Sejumlah anggota pansus menilai adanya dugaan intervensi dari Ketua DPR Kota Sorong terhadap jalannya pembahasan.
Salah satu anggota pansus mengungkapkan, kerja pansus merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat, sehingga seluruh temuan dan pembahasan harus dilakukan secara serius dan mendalam.
“Apa yang kami lakukan ini merupakan tanggung jawab kami sebagai perwakilan rakyat. Semua temuan harus dibahas secara serius demi kepentingan masyarakat,” ujar salah satu anggota pansus.
Namun, suasana rapat berubah tegang ketika Ketua DPR Kota Sorong masuk ke ruang sidang pansus. Dalam pertemuan itu, Ketua DPR diduga meminta agar pembahasan dilakukan secara normatif dan tidak memberi tekanan berlebihan dalam rapat.
“Beliau meminta agar pembahasannya normatif saja dan tidak perlu terlalu menekan dalam rapat pansus,” ungkap anggota pansus tersebut.
Pernyataan itu langsung memicu reaksi dari sejumlah anggota pansus. Perdebatan pun tak terhindarkan di dalam ruang rapat. Beberapa anggota mempertanyakan maksud dan motif dari arahan tersebut karena dinilai dapat mempengaruhi independensi pansus dalam menjalankan tugas pengawasan.
Meski sempat terjadi adu argumentasi, rapat akhirnya kembali dilanjutkan. Sementara itu, Ketua DPR Kota Sorong disebut meninggalkan ruang rapat tanpa memberikan pernyataan lebih lanjut kepada peserta sidang pansus.
Insiden tersebut menjadi sorotan karena dinilai mencerminkan dinamika internal dalam proses pembahasan LKPJ di lingkungan DPR Kota Sorong.
Media mencoba untuk meminta konfirmasi kepada Ketua DPRK Kota Sorong via WhatsApp, namun tidak ada tanggapan. Sampai berita ini di terbitkan belim ada konfirmasi resmi dari Ketua DPRK Kota Sorong.
RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Kasus rekayasa penjambretan yang sempat viral di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, akhirnya terungkap. Pelaku mengaku membuat skenario kejahatan itu karena terjerat kerugian akibat judi online jenis slot.
Wakapolres Raja Ampat AKP Muhadi, S.H., mengatakan peristiwa tersebut menjadi perhatian serius kepolisian. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik judi online yang kian marak.
“Mungkin kami dari Polres menghimbau warga untuk tidak terjerumus judi online. Judi online itu sama saja melawan komputer, dan pada akhirnya tidak bisa mengalahkan sistem tersebut,” tegasnya.
AKP Muhadi menjelaskan sistem permainan slot telah dirancang sehingga pemain cenderung merugi. Kemenangan yang terjadi, kata dia, hanya bersifat sementara untuk memancing pemain terus bermain.
“Kalau pun ada yang menang, itu hanya pancingan. Setelah itu pemain akan terus bermain dan pada akhirnya mengalami kerugian lebih besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak judi online tidak hanya kerugian materi, tetapi juga memicu tindakan kriminal. Dalam kasus Waisai, pelaku nekat merekayasa aksi penjambretan untuk menutupi masalah keuangan.
“Ketika seseorang sudah kecanduan dan mengalami kerugian, mereka bisa melakukan berbagai cara, termasuk tindakan melawan hukum,” jelasnya.
Polisi mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, lebih bijak menggunakan teknologi dan tidak tergiur iming-iming keuntungan instan dari judi online.
“Kami harap masyarakat bisa lebih sadar. Jangan sampai karena ingin cepat mendapatkan uang, justru terjerumus ke dalam lingkaran judi online yang merusak kehidupan,” tutup AKP Muhadi.
RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM – YLBH Mambo Waswar mendorong pembentukan paralegal desa dan Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) di setiap kampung di Raja Ampat guna memperluas akses keadilan di tingkat akar rumput.
Dorongan itu disampaikan Ketua YLBH Mambo Waswar Arfan Poretoka, S.H., M.H. saat memberikan sosialisasi hukum kepada para kepala desa yang tengah mengikuti retret di Aula Gedung Wanita, Rabu (20/05/2026).
Dalam pemaparannya, Arfan menjelaskan bahwa paralegal desa adalah warga yang dibekali keterampilan hukum untuk memberikan penyuluhan, konsultasi, dan mediasi non-litigasi bagi masyarakat.
“Paralegal desa menjembatani akses keadilan di tingkat akar rumput dan membantu meminimalkan potensi sengketa maupun penyelewengan dana desa,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran paralegal penting agar aparatur desa memahami regulasi dan terhindar dari penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.
YLBH Mambo Waswar merencanakan pembentukan Pos Bakum di setiap Desa sebagai wadah penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa.
“Pos Bakum nantinya akan diisi oleh warga setempat yang ditunjuk sebagai paralegal setelah mengikuti pembinaan dasar-dasar hukum dari kami,” jelas Arfan.
Ia merinci, tugas paralegal adalah mengawal kasus sampai ke pihak kepolisian. Selanjutnya, penanganan hukum akan dilanjutkan oleh tim YLBH Mambo Waswar.
“Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan layanan hukum dasar tanpa harus langsung ke tingkat kabupaten. Kepala desa juga bisa lebih fokus pada pembangunan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Arfan menyoroti kondisi Kabupaten Raja Ampat yang dinilai berada dalam situasi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia berharap para kepala desa berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menekan angka kekerasan tersebut.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat pemahaman hukum di tingkat desa sekaligus mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat Raja Ampat.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota DPRK Kota Sorong Komisi II, Rinoldy Rumfeka, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi penerangan jalan umum (PJU) di Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Rabu (20/5/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kota Sorong guna memastikan kondisi lampu jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam tinjauan tersebut, Rinoldy mengatakan pihaknya menemukan sekitar 140 titik PJU yang tersebar di dua wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Doom Timur dan Kelurahan Doom Barat. Namun dari jumlah tersebut, hanya tujuh titik lampu yang masih berfungsi dengan baik.
“Jadi tinjauan hari ini bersama Dinas Perhubungan Kota, kami melakukan monitoring langsung terhadap kurang lebih ada 140 titik penerangan jalan umum yang ada di Pelodom, baik di Kelurahan Doom Timur maupun Doom Barat,” ujar Rinoldy.
Ia menjelaskan, tujuan utama dari peninjauan tersebut adalah memastikan lampu-lampu jalan yang sudah tidak berfungsi dapat segera dilakukan pemeliharaan atau maintenance agar kembali normal dan bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Tujuan kami turun langsung ke lapangan adalah memastikan setiap penerangan jalan umum yang hari ini sudah tidak berfungsi bisa segera dilakukan pemeliharaan sehingga kembali normal dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, keberadaan penerangan jalan umum sangat penting bagi masyarakat Pulau Doom, terutama untuk menunjang aktivitas warga pada malam hari dan meningkatkan rasa aman di lingkungan permukiman.
“Kami berharap setelah tinjauan ini, Dinas Perhubungan bisa segera merealisasikan langkah-langkah perbaikan sehingga masyarakat di Kelurahan Doom Timur maupun Doom Barat mendapat penerangan yang layak setiap malam,” tambahnya.
Rinoldy Rumfeka (Anggota DPRK Kota Sorong) Komisi II
Rinoldy mengungkapkan, dari sekitar 140 titik PJU yang ada, sebagian besar merupakan lampu yang dipasang beberapa tahun lalu dan kini mengalami kerusakan. Sementara tujuh lampu yang masih menyala merupakan tambahan pemasangan pada tahun sebelumnya.
“Yang berfungsi hari ini cuma tujuh titik, dan itu merupakan penambahan tahun lalu. Sedangkan lampu-lampu yang dipasang beberapa tahun sebelumnya sebagian besar sudah tidak berfungsi sehingga perlu dilakukan maintenance,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi efisiensi anggaran daerah yang saat ini menjadi tantangan dalam pengadaan PJU baru. Karena itu, pihaknya memilih langkah pemeliharaan sebagai solusi yang dinilai lebih realistis dan efektif.
“Di tengah situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, tentu sulit jika harus menambah banyak PJU baru. Karena itu kami mencari solusi dengan melakukan maintenance terhadap lampu-lampu yang sudah ada agar bisa kembali difungsikan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Sorong, Kinan Hanubun, menyampaikan apresiasi kepada DPRK Kota Sorong yang turun langsung melihat kondisi penerangan jalan di Pulau Doom.
Kinan mengatakan, keterlibatan DPRK sangat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya terkait fasilitas umum seperti penerangan jalan.
“Kami memberikan apresiasi kepada anggota DPRK Kota Sorong yang sudah turun langsung bersama kami melihat kondisi PJU di Pulau Doom. Ini menjadi perhatian bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Perhubungan akan segera melakukan pendataan teknis terhadap titik-titik lampu yang mengalami kerusakan agar proses pemeliharaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
Menurutnya, penerangan jalan umum merupakan fasilitas penting yang harus dijaga keberlangsungannya karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.
Kinan juga menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan titik-titik penerangan yang berada di jalur utama dan kawasan permukiman padat penduduk agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat Pulau Doom.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pengecekan teknis secara menyeluruh, terutama pada jaringan dan kondisi lampu yang mengalami kerusakan. Kami berharap proses maintenance bisa segera berjalan bertahap,” kata Kinan.
Kinan Hanubun, SH Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kabid LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Sorong.
Ia menambahkan, koordinasi antara DPRK Kota Sorong dan Dinas Perhubungan menjadi langkah positif untuk mencari solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, perbaikan fasilitas umum melalui pemeliharaan merupakan langkah efektif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
“Yang paling penting hari ini adalah bagaimana masyarakat bisa kembali menikmati penerangan jalan dengan baik. Karena lampu jalan bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan warga saat beraktivitas di malam hari,” tutupnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang jatuh pada 20 Mei 2026 berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Maluku Tengah, Masohi, Rabu (20/05/2026).
Momentum bersejarah tersebut kembali mengingatkan seluruh elemen bangsa akan pentingnya menjaga persatuan, semangat kebangsaan, serta optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, Jauhari Tuarita, yang mewakili Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam kesempatan itu, Tuarita membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid. Dalam sambutannya, Meutya menegaskan pentingnya memahami peringatan Harkitnas sebagai implementasi semangat berbangsa dan bernegara.
“Peringatan Harkitnas hari ini merupakan refleksi atas momentum fundamental sebagai bagian dari catatan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo,” ujar Meutya dalam sambutan yang dibacakan Tuarita.
Hari Kebangkitan Nasional sendiri merujuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, yang dikenal sebagai tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan.
“Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, ketika kaum terpelajar pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi,” lanjutnya.
Semangat perjuangan itu, menurut Meutya, terus diwariskan hingga kini sebagai fondasi dalam membangun Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.
Pesan yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital tersebut dinilai selaras dengan visi dan misi “Malteng Bangkit” di bawah kepemimpinan Bupati Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata.
Salah satu poin yang disoroti yakni mengenai pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Meutya menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa sebagai negara yang berdaulat.
Hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat guna menekan angka pengangguran serta kemiskinan.
Upaya tersebut terlihat dari langkah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menghadirkan investasi di wilayah berjuluk Bumi Pamahanunusa. Salah satu yang terbaru adalah masuknya perusahaan industri kelapa dan pala di Kecamatan Teluk Elpaputih yang diprediksi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta berdampak positif terhadap kesejahteraan petani.
Selain itu, Meutya juga menyoroti pentingnya kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan sebagai bagian dari ekosistem kesejahteraan yang utuh.
Dalam konteks “Malteng Bangkit”, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
Tak hanya itu, upaya menjaga kerukunan, kedamaian, dan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga terus menunjukkan kemajuan, mulai dari pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Salah satu langkah nyata yang baru-baru ini dilakukan yakni pelaksanaan program pelatihan penguatan kompetensi guru dengan menggandeng SEAMOLEC dan SEAQIS.
Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut turut dihadiri pimpinan OPD serta para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)
