Melanesia Times

Blog

  • Audiensi dan Mediasi di Polres Sorong Selatan Berakhir Damai, Pasar Kajase Dipastikan Kembali Kondusif

    Melanesiatimes.com, Sorong Selatan — Polres Sorong Selatan menggelar audiensi dan mediasi bersama para pihak terkait guna membahas dinamika sosial yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan pasca peristiwa hilangnya Sdri. Ester K. Kondjol. Pertemuan yang berlangsung di Aula Sembra Polres Sorong Selatan, Selasa (19/5/2026)

    Audiens berakhir dengan kesepakatan damai serta komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong Selatan Gleen Rooi Molle dan dihadiri unsur Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan LMA, serta keluarga dari kedua belah pihak yang terlibat.

    Dalam forum tersebut, Kasat Binmas Polres Sorong Selatan IPTU Urmadin menegaskan harapan agar seluruh persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi memulihkan hubungan harmonis di tengah masyarakat.

    “Kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga hubungan kekeluargaan dapat kembali harmonis dan kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari,” ujarnya.

    Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Sorong Selatan AKP Algeredo A.A. Jarisetouw mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjaga situasi kamtibmas selama proses penyelesaian berlangsung.

    “Forum ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjamin keamanan dan kondusivitas wilayah Kabupaten Sorong Selatan,” katanya.

    Ketua LMA Nasawat Marthen Saflesa juga memberikan apresiasi kepada Polres Sorong Selatan yang telah memfasilitasi pertemuan damai tersebut.

    “Seluruh pihak yang hadir harus memiliki niat untuk berdamai sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ungkapnya.

    Hal senada disampaikan Ketua LMA Tehit Alfius Thesia yang menilai langkah Polres Sorong Selatan berhasil menjaga situasi tetap aman selama proses pencarian dan penyelesaian masalah berlangsung.

    “Kami berharap pembahasan permasalahan ini mengarah pada inti persoalan sehingga tidak berkepanjangan,” ujarnya.

    Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan melalui Abraham Thesia turut menyampaikan pesan Bupati agar seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan daerah dan tidak mudah terprovokasi.

    “Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat tanpa membedakan kelompok tertentu,” katanya.

    Dalam mediasi tersebut, pihak keluarga Ester K. Kondjol juga menyampaikan permohonan maaf terkait insiden di Pasar Kajase yang sempat menyebabkan masyarakat Nasawat mengalami pengusiran dari area pasar.

    “Kami memohon maaf atas tindakan spontanitas keluarga yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat Nasawat,” ujar Jems Kondjol mewakili keluarga.

    Pihak masyarakat Nasawat kemudian meminta adanya kepastian dan jaminan agar aktivitas jual beli di Pasar Kajase dapat kembali berjalan normal tanpa adanya pembatasan.

    Selain membahas perdamaian kedua belah pihak, forum juga menyoroti persoalan peredaran minuman keras yang dinilai menjadi salah satu pemicu konflik sosial di wilayah tersebut. Sekda Kabupaten Sorong Selatan Agustinus Wamafma menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan membahas penerapan Perda terkait miras.

    “Pasar Kajase merupakan fasilitas umum untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan pemerintah akan membahas persoalan miras karena menjadi pemicu utama berbagai permasalahan,” tegasnya.

    Puncak mediasi ditandai dengan pembacaan surat kesepakatan bersama pada pukul 18.30 WIT. Dalam kesepakatan tersebut, seluruh pihak menyatakan bahwa persoalan hilangnya Sdri. Ester Konjol telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

    Selain itu, seluruh elemen adat dan masyarakat menolak aksi pemalangan jalan maupun fasilitas umum serta berkomitmen mengedepankan dialog dan penyelesaian secara adat.

    Kesepakatan juga memuat penolakan terhadap peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sorong Selatan serta dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah dan TNI-Polri dalam pemberantasan miras demi menjaga harkamtibmas tetap aman dan kondusif.

    Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama, menyanyikan lagu rohani “Hormat Bagi Allah Bapa”, foto bersama, serta pembuatan testimoni. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 19.10 WIT dalam keadaan aman dan lancar.

  • Polda Papua Barat Daya Gandeng LMA Perkuat Kamtibmas, Soroti Miras dan Lem Aibon

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong — Kepolisian Daerah Papua Barat Daya melalui Direktorat Intelkam terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Papua Barat Daya.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi kamtibmas bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat yang digelar di Sorong, Selasa (19/5/2026) malam.

    Direktur Intelkam Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Angling Guntoro, S.I.K., didampingi sejumlah personel, bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat dari LMA. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban dengan diwarnai diskusi terkait situasi keamanan di wilayah Papua Barat Daya.

    Dalam pertemuan tersebut, Kombes Pol. Angling Guntoro mengungkapkan bahwa angka kejahatan konvensional di Papua Barat Daya mengalami peningkatan, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor, begal, dan jambret. Meski demikian, pihak kepolisian terus meningkatkan langkah penindakan terhadap para pelaku kriminal.

    “Kami terus meningkatkan kinerja guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan tertib di provinsi baru ini,” ujar Kombes Angling.

    Ia menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan bukan hanya menjadi tugas Polri semata, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, melalui silaturahmi tersebut diharapkan terjalin kerja sama yang kuat antara kepolisian dan tokoh masyarakat adat dalam menjaga stabilitas keamanan.

    “Pertemuan ini menjadi wadah untuk membangun kerja sama dan dukungan dari para tokoh masyarakat, khususnya LMA, sesuai peran masing-masing dalam membantu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” katanya.

    Perwira menengah Polri itu juga meminta masukan, saran, serta inovasi dari para tokoh masyarakat guna merumuskan langkah yang tepat dalam meminimalisir tindak kejahatan di Papua Barat Daya.

    Sementara itu, perwakilan LMA memberikan apresiasi kepada Polda Papua Barat Daya atas upaya penindakan dan pengamanan yang dilakukan sehingga situasi keamanan dalam beberapa pekan terakhir dinilai semakin kondusif.

    Tokoh masyarakat menilai pendekatan melalui tokoh agama juga sangat penting untuk memberikan himbauan kepada umat demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

    Selain itu, LMA menyoroti stigma “Sorong Kota Bajingan” yang selama ini melekat di masyarakat. Mereka berharap sebutan tersebut dapat diubah menjadi “Kota Beradab dan Santun” demi mendorong perubahan citra positif bagi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya.

    Dalam diskusi itu, faktor minuman keras juga disebut sebagai salah satu pemicu utama tindak kriminal. Karena itu, tokoh masyarakat meminta adanya penertiban terhadap penjualan minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak.

    Peran orang tua juga dianggap sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak-anak, terutama karena banyak pelaku pencurian kendaraan bermotor masih berusia remaja dan sebagian terlibat penyalahgunaan aibon.

    Selain itu, para tokoh masyarakat turut mengusulkan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum guna mencegah aksi kriminalitas di sejumlah titik rawan.

  • DPR Kabupaten Sorong Kena PHP PT. HIP, Mangkir dalam Mediasi Konflik Ketenagakerjaan

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PELIKHA Papua Barat Daya menyayangkan sikap manajemen PT Henderson Inti Persada (PT HIP) Klamono, Kabupaten Sorong, yang dinilai tidak kooperatif dalam agenda mediasi yang difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong pada Selasa (19/5/2026).

    Direktur DPD PELIKHA Papua Barat Daya, Denisius Faruan, mengungkapkan bahwa pihaknya menghadiri undangan resmi DPR Kabupaten Sorong untuk melakukan pertemuan bersama sejumlah pihak terkait persoalan ketenagakerjaan di PT HIP dan PT IKS Seget.

    “Kami hadir memenuhi undangan DPR Kabupaten Sorong untuk melakukan mediasi bersama para pihak, termasuk PT IKS Seget dan PT HIP Klamono. Jadwalnya pukul 14.00 WIT, dan kami sudah hadir sekitar 15 menit sebelum agenda dimulai,” ujar Denisius.

    Menurutnya, setibanya di lokasi, para pekerja, serikat buruh, dan perwakilan PELIKHA sempat diminta menunggu dengan alasan pihak perusahaan masih melaksanakan makan siang sebelum melanjutkan agenda mediasi.

    Namun setelah memasuki ruang pertemuan, pihaknya justru tidak menemukan perwakilan PT HIP. Mediasi akhirnya hanya berlangsung bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong serta beberapa pihak lainnya.

    Denisius menegaskan, PELIKHA sangat menyesalkan sikap PT HIP yang dinilai mengabaikan undangan resmi lembaga legislatif daerah, PT HIP hanya memberikan harapan palsu (PHP) kepada DPR Kabupaten Sorong, pada awalnya hanya istirahat namun pada saat mediasi di mulai PT HIP mangkir dalan mediasi tersebut.

    “Kami sangat menyesal karena PT HIP yang seharusnya hadir dalam forum resmi DPR Kabupaten Sorong justru tidak kembali setelah makan siang. Ini lembaga terhormat, seharusnya mereka menghargai undangan DPR,” katanya.

    Ia berharap manajemen PT HIP segera memenuhi panggilan DPR Kabupaten Sorong guna menyelesaikan persoalan hubungan industrial yang tengah terjadi.

    “Kami berharap PT HIP besok harus hadir kembali memenuhi undangan DPR. Karena ini adalah perintah lembaga resmi,” tegasnya.

    Denisius juga membantah alasan perusahaan yang disebut-sebut menyatakan belum adanya upaya bipartit antara pekerja dan perusahaan. Menurutnya, pihak serikat telah berulang kali mengirimkan surat permintaan perundingan bipartit sejak satu bulan terakhir, namun tidak pernah direspons oleh perusahaan.

    “Tiga kali kami kirim surat untuk membuka ruang bipartit antara pekerja dan perusahaan, tetapi mereka tidak membuka ruang itu. Bahkan ada dugaan menghalangi masuknya serikat untuk mendampingi pekerja,” ungkapnya.

    Karena tidak ada tanggapan, PELIKHA kemudian membawa persoalan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong untuk dilakukan mediasi tripartit. Namun dalam beberapa kali pemanggilan, pihak perusahaan disebut tetap tidak kooperatif.

    “Panggilan pertama dan kedua mereka tidak hadir. Bahkan ketika ditelepon oleh pihak Hubungan Industrial juga tidak direspons. Baru pada panggilan terakhir mereka datang,” jelas Denisius.

    Ia menyebut, dalam pertemuan tripartit sebelumnya, pihak perusahaan yang diwakili seorang pejabat HRD dari Jakarta sempat berjanji mencari solusi terbaik dalam waktu satu hingga dua hari. Akan tetapi hingga satu bulan berlalu, penyelesaian yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.

    “Masalah ini nyata ada, bukan tidak ada masalah. Tetapi kami melihat ada permainan kata-kata dari oknum manajemen untuk menggiring opini seolah persoalan ini tidak benar,” katanya.

    Sebagai organisasi serikat pekerja yang memiliki legalitas resmi, PELIKHA menegaskan pihaknya memiliki hak mendampingi para pekerja yang telah memberikan kuasa maupun tergabung sebagai anggota serikat.

    “Mereka adalah anggota PUK resmi yang sudah dilantik dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong,” ujar Denisius.

    Ia juga mengaku kecewa karena dalam agenda yang dijadwalkan DPR Kabupaten Sorong, hanya pihak PT IKS Seget yang kembali menghadiri forum usai makan siang, sementara PT HIP disebut menghilang tanpa pemberitahuan.

    “Tadi kami pikir semua pihak sudah berada di ruang sidang sesuai agenda DPR. Tapi ternyata PT HIP tidak ada dan tidak memberikan penjelasan apa pun. Yang kembali hanya PT IKS Seget,” tuturnya.

    Denisius meminta PT HIP segera membuka ruang dialog demi menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara baik-baik.

    “Kalau tidak ada itikad baik, maka kami akan menempuh berbagai langkah perjuangan sesuai mekanisme yang ada,” pungkasnya.

  • Waisai Digegerkan Hoaks Begal, Pelaku Rekayasa Terancam Bui 6 Tahun

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Laporan dugaan penjambretan di kawasan Logbon, Kota Waisai, Senin malam (18/5/2026), dipastikan hoaks. Polres Raja Ampat menyebut peristiwa itu tidak pernah terjadi.

    Kasat Reskrim Polres Raja Ampat Iptu Arantaun, S.H. menegaskan informasi yang viral di media sosial itu rekayasa. Ia meminta warga tidak mudah percaya dan menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.

    “Kami mengimbau masyarakat, khususnya warga Kota Waisai, agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Iptu Arantaun.

    Ia mengingatkan, penyebaran informasi palsu memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, pelaku yang sengaja menyebarkan berita bohong yang meresahkan dapat dipidana.

    Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

    “Kami mengingatkan masyarakat agar lebih bijak bermedia sosial. Jangan sampai ikut menyebarkan informasi tidak benar karena bisa berakibat hukum,” tegasnya.

    Polres Raja Ampat mengajak warga segera melapor jika menemukan informasi mencurigakan guna mencegah keresahan yang lebih luas.

    Dengan klarifikasi ini, polisi berharap masyarakat Raja Ampat tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang belum terverifikasi.

  • Warga Waisai Kehilangan Malam Damai, Gara-Gara Slot Olympus Super Scatter

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Kota Waisai sempat berubah jadi lokasi syuting film aksi Senin malam (18/5/2026). Penyebabnya bukan geng motor, bukan begal beneran, tapi satu orang dan satu game bernama Olympus Super Scatter.

    Cerita dimulai ketika Ari Priyanto, yang awalnya mengaku korban penjambretan di kawasan Logbon, melapor ke polisi dengan narasi dramatis: dipepet, ditendang, terjatuh di samping kontainer sampah. Warga Waisai pun langsung mode siaga. Aktivitas malam mendadak sepi, seolah-olah ada casting film “Fast & Furious: Versi Sampah”.

    Sat Reskrim Polres Raja Ampat yang sudah capek lembur dari malam sampai pagi akhirnya menemukan plot twist. Kasat Reskrim Iptu Arantaun, S.H. menjelaskan, “Kasus penjambretan itu tidak benar. Itu hoaks buatan yang bersangkutan.”

    Ternyata, Rp14 juta uang perusahaan yang hilang tidak dibawa kabur begal. Uang itu “berangkat sendiri” ke dunia judi online slot. Setelah kalah dan panik, Ari menyusun skenario begal biar ceritanya lebih masuk akal daripada kalah di Olympus.

    “Anggota kami bekerja semalaman untuk mengejar pelaku, ternyata yang dikejar adalah imajinasi/rekayasa,” ujar Kasat Reskrim dilansir dari PBD News.com edisi 19 Mei 2026.

    Setelah ketahuan, Ari menyampaikan permintaan maaf di hadapan penyidik. Permintaan maaf itu direkam, biar jadi dokumentasi resmi begini akibatnya kalau kalah slot terus begal yang disalahkan.

    Meski sudah minta maaf, polisi tetap memproses kasus ini karena laporan palsu dan keresahan publik bukan genre komedi yang boleh diulang-ulang.

    Polres Raja Ampat mengimbau warga agar tidak gampang percaya berita yang belum jelas. Kalau malam-malam dengar ada “begal”, cek dulu. Bisa jadi yang lari itu dompet, bukan orangnya.

  • Demonstrasi Buruh PT.HIP Klamono Bersama DPD Pelikha, DPR Kab.Sorong Siap Panggil Perusahaan dan Disnaker

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong — Puluhan pekerja PT Henderson Inti Persada (PT HIP) Klamono bersama Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Pejuang Lintas Khatulistiwa (SP-PELIKHA) Papua Barat Daya mendatangi Kantor DPRK Sorong, Senin (18/5/2026).

    Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penyelesaian dari pihak perusahaan.

    Dalam aksi damai tersebut, para buruh meminta perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRK Sorong terkait hak-hak pekerja yang diduga belum dipenuhi, termasuk persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perubahan status kerja sejumlah karyawan.

    Ketua DPD SP-PELIKHA Papua Barat Daya, Denisius Faruan, mengatakan permasalahan yang dialami para pekerja sebenarnya telah lama bergulir. Berbagai upaya penyelesaian, baik melalui mekanisme bipartit di perusahaan maupun mediasi bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong, disebut sudah dilakukan.

    Namun hingga hampir sebulan pasca mediasi, kata Denisius, belum ada tindak lanjut maupun komunikasi dari pihak manajemen perusahaan.

    “Kami datang ke DPRK Sorong karena sampai sekarang belum ada kepastian dari perusahaan terkait tuntutan para pekerja,” ujar Denisius.

    Ia mengungkapkan, beberapa pekerja mengaku mengalami PHK tanpa kejelasan mengenai pembayaran hak-hak mereka sesuai aturan ketenagakerjaan. Selain itu, ada pula pekerja yang status kerjanya berubah menjadi harian lepas atau sistem borongan, padahal sebelumnya menerima upah tetap sesuai standar perusahaan.

    Menurutnya, perubahan status kerja tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi ataupun kesepakatan bersama dengan pekerja.

    “Banyak pekerja yang sudah lama bekerja, tetapi tiba-tiba statusnya berubah. Hal itu membuat para buruh merasa dirugikan,” katanya.

    SP-PELIKHA berharap DPRK Sorong dapat menjadi mediator untuk mempertemukan pihak perusahaan, pekerja, dan Dinas Tenaga Kerja agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berujung di meja hijau.

    Denisius juga mengapresiasi respons cepat DPRK Sorong yang langsung menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama seluruh pihak terkait.

    “Besok direncanakan ada pertemuan bersama di Kantor DPRK Sorong untuk membahas persoalan ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Sorong, Elon Fadan, menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari PT HIP dan Dinas Tenaga Kerja terkait dugaan pelanggaran hak pekerja tersebut.

    Menurut Elon, persoalan upah dan status kerja harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti adanya dugaan penurunan penghasilan pekerja di tengah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat Daya tahun 2026 sebesar Rp3,7 juta.

    “Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap dilindungi sesuai aturan yang berlaku,” tegas Elon.

    Ia menambahkan, DPRK Sorong tidak ingin persoalan ini langsung berujung ke pengadilan tanpa adanya ruang dialog antara perusahaan dan para pekerja.

    “Yang kami harapkan adalah semua pihak bisa duduk bersama mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.

    Selain persoalan PHK dan upah, DPRK Sorong juga akan menelusuri laporan terkait dugaan tidak adanya surat perjanjian kerja bagi sebagian pekerja. Menurut Elon, hal tersebut penting untuk dipastikan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

    “Elon menilai pekerja memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan produksi perusahaan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Karena itu, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian bersama.

    “Kalau pekerja merasa aman dan sejahtera, tentu produktivitas perusahaan juga akan berjalan baik,” pungkasnya.

  • Mama Papua Datangi Kantor Wali Kota Sorong, Tuntut Perhatian Pemerintah untuk Pasar Modern Rufei

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Sejumlah mama Papua menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Sorong, Selasa, guna menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi Pasar Modern Rufei yang dinilai kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Sorong. Selasa (19/5/2026).

    Dalam aksi tersebut, para pedagang menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap aktivitas dan kondisi pasar modern yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah. Massa aksi menyebut sudah sekitar empat tahun terakhir pemerintah kota belum pernah turun langsung meninjau kondisi pasar tersebut.

    “Sudah empat tahun pemerintah Kota Sorong tidak pernah melihat Pasar Modern. Mulai dari PJ sampai jadi Wali Kota, Septinus Lobat tidak pernah turun ke Pasar Modern,” ungkap Meri selaku koordinator.

    Massa aksi juga meminta agar dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Sorong, namun saat aksi berlangsung Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, diketahui sedang berada di luar Kota Sorong.

    Tak lama berselang, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Sorong, Jeremias Gembenop, menemui para demonstran dan menerima langsung aspirasi yang disampaikan mama Papua.

    Dalam penyampaiannya, massa aksi yang dipimpin Mama Meri Salamuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kota Sorong, di antaranya:

    1. Meminta transportasi taksi kota dapat beroperasi dan berputar di dalam kawasan Pasar Modern Rufei,
    2. Meminta pemekaran Polsek di wilayah pasar, hingga ancaman akan mengosongkan pasar apabila aspirasi mereka tidak direspons pemerintah.
    3. Massa juga menyampaikan dukungan politik kepada pemerintah daerah apabila aspirasi mereka diperhatikan.
    4. Kalau pemerintah Kota Sorong tidak mendengar aspirasi kami, maka kami akan kosongkan Pasar Modern Rufei.

    Dalam kesempatan tersebut, mama Papua juga mempertanyakan mengapa Wali Kota Sorong belum pernah turun langsung ke kawasan Rufei dan hanya sebatas mengunjungi wilayah Jembatan Puri.

    Menanggapi tuntutan tersebut, Jeremias Gembenop mengatakan pemerintah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para pedagang dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi bersama pihak terkait.

    “Atas nama pemerintah kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Mama Papua yang sudah kesini dan kami menerima aspirasi ini. Mama Papua selama ini sudah menaati pemerintah untuk berjualan di Pasar Modern Rufei” ujar Gembenop

    Namun dalam proses perjalanannya tentu ada persoalan yang terjadi, oleh sebab itu kita butuh koordinasi.

    “Saat ini kami sudah menerima aspirasi dari mama Papua dan akan ditindaklanjuti,” tambahnya.

    Sebagai tindak lanjut, Jeremias Gembenop juga meminta lima orang perwakilan mama Papua untuk bertemu langsung dengan Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, guna menyampaikan aspirasi mereka secara resmi kepada Pemerintah Kota Sorong.

  • ‎Bupati Raja Ampat Lantik Kepala Kampung Sekaligus Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 2026 ‎

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam melantik dan mengambil sumpah/janji kepala kampung terpilih serta mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala kampung se-Kabupaten Raja Ampat Tahun 2026. Acara berlangsung di Halam Kantor Bupati Raja Ampat pada Senin (18/5/26) dengan dihadiri pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan.

    ‎Dalam sambutannya, Bupati menyebut kepala kampung sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ia menegaskan sumpah dan janji yang diucapkan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan kontrak suci dengan Tuhan, masyarakat, dan negara.

    ‎“Jabatan Kepala Kampung bukan kehormatan untuk dinikmati, melainkan beban yang harus dipikul dengan keberanian dan keikhlasan,” ujarnya.

    ‎Bupati menyampaikan, pemerintah daerah tidak membiarkan kepala kampung berjalan sendiri. Usai pelantikan, seluruh kepala kampung akan mengikuti Retret Kepala Kampung 2026 sebagai program pembekalan komprehensif.

    ‎Materi retret disiapkan oleh seluruh OPD dan mencakup pengelolaan Dana Kampung, penyusunan RPJMDes, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, penanganan bencana, perlindungan perempuan dan anak, layanan kependudukan, penguatan ketertiban, hingga pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal.

    ‎Ia meminta peserta mengikuti retret dengan hati dan pikiran terbuka agar materi yang didapat menjadi bekal nyata memimpin kampung secara cerdas, efektif, dan akuntabel.

    ‎Untuk kepala kampung yang baru pertama kali menjabat, Bupati berpesan agar tidak takut menghadapi tantangan. Sementara bagi kepala kampung yang masa jabatannya diperpanjang, ia meminta menjadikan pengalaman sebagai fondasi untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja.

    ‎Pesan terakhir yang disampaikan adalah agar para kepala kampung dekat dengan masyarakat. “Turunlah ke bawah, duduk bersama warga, dan dengar keluhan mereka. Pemimpin hebat bukan yang banyak bicara di podium, tapi yang paling banyak hadir di tengah rakyat,” katanya.

    ‎Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memastikan akan terus mendukung, membimbing, dan mengawal tugas kepala kampung. Pintu konsultasi dan koordinasi disebut terbuka lebar demi kemajuan seluruh kampung di Raja Ampat.

    ‎Acara ditutup dengan ucapan selamat bertugas dan selamat mengikuti Retret Kepala Kampung Tahun 2026.

  • 112 Kepala Kampung di Raja Ampat Ikuti Retret, Bupati Tekankan Amanah Dana Desa

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka Retret Kepala Kampung 2026 di Waisai, Senin (18/5/2026). Sebanyak 112 kepala kampung dari seluruh wilayah mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga 23 Mei.

    ‎Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menegaskan, retret ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan ruang refleksi dan penguatan komitmen pengabdian.

    ‎“Retret ini dirancang untuk memperbarui semangat pengabdian, memperkuat nilai, dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan,” ujar Orideko di hadapan peserta dan Forkopimda.

    ‎Selama retret, peserta mendapat pembekalan tentang tata kelola pemerintahan kampung, pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi lokal berbasis budaya Raja Ampat.

    ‎Bupati mengingatkan, kepala kampung adalah ujung tombak pembangunan. Setiap program dan anggaran desa harus dijalankan secara terencana, transparan, dan tepat sasaran.

    ‎“Setiap rupiah Dana Desa adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan profesional,” tegasnya.

    ‎Ia memastikan pemerintah daerah akan mendampingi dan memperkuat koordinasi antara kampung, distrik, dan kabupaten agar pembangunan merata dan berkeadilan.

    ‎Materi retret disampaikan OPD, instansi terkait, hingga lembaga pusat seperti Kementerian Sosial, BPKP, Bappeda, Polri, dan TNI. Kegiatan ini didukung penuh Kodim 1805 Raja Ampat.

  • Dukung Program Presiden RI, Dinas Perikanan Kota Sorong Siap Kawal Pembangunan Fasilitas Nelayan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional pembangunan fasilitas nelayan yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

    Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Ludya Wattimena, bersama Kepala Kelurahan Remu Selatan Rizal dan Tim KKP  meninjau lokasi rencana pembangunan fasilitas nelayan di Kompleks Rimbapala, Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong pada Senin (18/5/2026).

    Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan Fasilitas Nelayan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di Kota Sorong.

    Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Ludya Wattimena, mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami manfaat dari program tersebut bagi kehidupan mereka ke depan.

    “Kita harus sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka mengerti apa manfaat dari pembangunan Fasilitas maupun kampung nelayan ini bagi mereka sendiri. Jadi sekarang kita turun untuk memberikan pemahaman agar masyarakat bisa menerima dan nantinya ikut bekerja serta merasakan langsung manfaat dari fasilitas nelayan ini,” ujar Ludya.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kota Sorong mendukung penuh seluruh program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.Dukung Program Presiden RI, Dinas Perikanan Kota Sorong Siap Kawal Pembangunan Fasilitas Nelayan

    “Kami dari Pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Perikanan, mendukung semua program pemerintah pusat. Bantuan-bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran kepada nelayan agar mereka bisa lebih sejahtera. Fasilitas nelayan ini akan memberikan dampak positif, terutama terhadap peningkatan penghasilan masyarakat,” katanya.

    Menurut Ludya, pembangunan Fasilitas Nelayan ini mencakup berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan langsung oleh masyarakat nelayan. Beberapa fasilitas yang direncanakan dibangun di antaranya pabrik es, cold storage, toko, bengkel, hingga ruang pertemuan.

    “Sekarang kita meninjau lokasi yang nantinya akan dibangun fasilitas penyangga. Fasilitas ini akan dimanfaatkan langsung oleh nelayan untuk menunjang aktivitas mereka,” jelasnya.

    Selain pembangunan fasilitas, pemerintah juga akan menyalurkan berbagai program bantuan bagi para nelayan setelah proyek tersebut selesai dilaksanakan. Bantuan yang disiapkan di antaranya perahu dan mesin tempel untuk mendukung aktivitas melaut masyarakat.

    “Setelah pembangunan ini akan ada program-program yang diberikan kepada para nelayan, seperti bantuan perahu dan mesin tempel. Kami pastikan seluruh bantuan harus tepat sasaran. Bukan hanya memberikan bantuan, tetapi kami juga akan melakukan pengawasan agar fasilitas nelayan ini benar-benar diterima oleh yang betul-betul nelayan sesuai syarat dan ketentuan,” tegas Ludya.

    Ia menambahkan, penyaluran bantuan nantinya tidak lagi dilakukan berdasarkan faktor pilih kasih, melainkan harus merata dan benar-benar menyentuh masyarakat nelayan yang membutuhkan.

    “Tidak lagi diberikan karena faktor tebang pilih. Semua harus merata dan tepat sasaran,” tambahnya.

    Selain memberikan manfaat ekonomi, program tersebut juga diproyeksikan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Pemerintah bahkan akan merekrut tenaga kerja dari warga sekitar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan fasilitas tersebut.

    “Dalam program ini kita akan merekrut masyarakat setempat untuk bekerja di dalamnya. Jadi ini benar-benar dari mereka dan untuk mereka,” lanjut Ludya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa di Kota Sorong terdapat 11 titik yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Fasilitas Nelayan. Namun, setelah dilakukan survei lapangan, baru sembilan titik yang dinyatakan siap untuk dilaksanakan pembangunannya.

    “Pada bulan Mei ini kita mulai membangun beberapa titik yang sudah memiliki berita acara. Selanjutnya lokasi-lokasi lain akan menyusul pada bulan Juni,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Kelurahan Remu Selatan, Rizal, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Ia menegaskan pihak kelurahan siap membantu proses pelaksanaan, termasuk menyiapkan data-data atau dokumen yang dibutuhkan demi kelancaran pembangunan fasilitas nelayan di wilayahnya.

    Program Pembangunan Fasilitas Nelayan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor perikanan di Kota Sorong sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penyediaan fasilitas yang modern dan terintegrasi.