Melanesia Times

Blog

  • FJPI Papua Barat Daya Goes To Campus, Edukasi Mahasiswa UNAMIN Tangkal Hoaks dan Bijak Bermedia Sosial

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Papua Barat Daya menggelar kegiatan “FJPI Papua Barat Daya Goes To Campus” di Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), pada Rabu (13/5/2026).

    Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembinaan kepada mahasiswa terkait literasi media, penggunaan media sosial secara bijak, serta pemahaman tentang bahaya hoaks di era digitalisasi.

    Kegiatan yang berlangsung interaktif itu menghadirkan Ketua FJPI Papua Barat Daya, Fauzia Muhammad, dan Sekretaris FJPI Papua Barat Daya, Maria Baru, sebagai narasumber. Kehadiran FJPI disambut langsung oleh Rektor UNAMIN Sorong, Dr. Muhammad Ali, beserta jajaran dosen dan mahasiswa.

    Dalam sambutannya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, Fauzia Muhammad, menyampaikan apresiasi kepada pihak kampus yang telah menerima dan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran FJPI di lingkungan kampus bukan hanya untuk berbagi pengalaman jurnalistik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan literasi media di kalangan mahasiswa.

    “Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak mahasiswa lebih mengenal dunia pers dan memahami peran jurnalis di tengah masyarakat. Di era digital saat ini, informasi memang sangat mudah diakses, tetapi di sisi lain kita juga menghadapi tantangan besar berupa maraknya hoaks dan disinformasi,” ujar Fauzia.

    Ia menegaskan, mahasiswa harus memiliki kemampuan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Menurutnya, seorang jurnalis bekerja berdasarkan data, fakta, verifikasi, dan kode etik jurnalistik agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

    “Mahasiswa jangan sampai menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Biasakan membaca informasi secara utuh, memeriksa sumber berita, dan tidak mudah percaya pada judul-judul provokatif,” katanya.

    Selain membahas literasi media, FJPI juga menyoroti pentingnya peran perempuan di era digitalisasi. Dalam pemaparannya, Fauzia menjelaskan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan berperan aktif di ruang publik, termasuk dalam dunia media dan jurnalistik.

    Sementara itu, Sekretaris FJPI Papua Barat Daya, Maria Baru, mengingatkan pentingnya keamanan digital dalam penggunaan media sosial. Ia menekankan agar mahasiswa lebih berhati-hati menjaga akun media sosial dari ancaman peretasan dan kekerasan digital.

    “Penggunaan media sosial harus berhati-hati. Keamanan akun sangat penting agar tidak mudah diretas, salah satunya dengan menggunakan sistem keamanan atau pola yang kuat,” jelas Maria.

    Di waktu yang sama, Rektor UNAMIN Sorong, Dr. Muhammad Ali, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap program FJPI Goes To Campus dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa dalam menggunakan media sosial maupun menyebarkan informasi kepada publik.

    “Kegiatan seperti ini sangat baik dan kami berharap dapat dilakukan secara berkelanjutan agar mahasiswa mendapatkan wawasan tentang jurnalistik serta memahami cara menghindari hal-hal negatif di dunia digital,” ungkapnya.

    Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari mahasiswa. Diskusi berlangsung aktif dengan banyaknya interaksi tanya jawab antara mahasiswa dan narasumber, termasuk dari salah satu mahasiswa jurusan PGSD, Tesia Agata, yang turut menyampaikan pertanyaan dalam sesi diskusi.

    Usai memberikan pemaparan, di lanjutkan dengan pemberian cenderamata oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Cabang Papua Barat Daya kepada UNAMIN Sorong yang di terima langsung oleh Rektor UNAMIN Sorong, Dr. Muhammad Ali.

    FJPI Papua Barat Daya Goes To Campus, Edukasi Mahasiswa UNAMIN Tangkal Hoaks dan Bijak Bermedia Sosial
    Penyerahan Cenderamata dari FJPI Papua Barat Daya kepada Rektor UNAMIN Sorong

    Di akhir kegiatan, mahasiswa diberikan kesempatan membuat judul terbaik terkait kegiatan “FJPI Papua Barat Daya Goes To Campus”. Mahasiswa yang berhasil memberikan judul terbaik mendapatkan doorprize berupa uang pulsa dari panitia kegiatan.

  • Perda Perubahan APBD 2025 Hilang di Postur dan LKPJ, DPRD Raja Ampat Dipertanyakan

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Kejanggalan administrasi anggaran mencuat di DPRK Raja Ampat. Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2025 diduga tidak dimasukkan dalam postur APBD 2025 maupun dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 yang diserahkan eksekutif ke legislatif.

    Kondisi ini memicu pertanyaan besar dari kalangan sipil dan praktisi anggaran. “Kalau Perda Perubahan sudah disahkan, logikanya otomatis masuk dalam postur APBD berjalan dan jadi dasar evaluasi LKPJ. Hilang di dua dokumen itu berarti ada yang salah: entah administratif, entah disengaja,” Ungkap Fahmi Macap, Rabu 13/5/2026.

    Dua Dokumen Kunci, Satu Item Hilang

    Postur APBD 2025 adalah gambaran utuh penerimaan dan belanja daerah yang sedang berjalan. Sementara LKPJ 2025 berisi pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun berjalan. Keduanya menjadi rujukan utama DPRD dalam fungsi pengawasan.

    Hilangnya Perda Perubahan APBD 2025 dari dua dokumen itu dinilai rawan menimbulkan tiga masalah:

    1. Kebingungan Hukum : Dasar hukum belanja dan program perubahan APBD menjadi kabur.

    2. Rawan Penyalahgunaan : Anggaran perubahan bisa dibelanjakan tanpa kontrol postur resmi.

    3. Melemahkan Fungsi Pengawasan : DPRD tidak bisa mengevaluasi capaian Perubahan APBD jika dokumennya tidak ada di LKPJ.

    FM juga mendesak DPRD segera meminta penjelasan resmi eksekutif. “Ini bukan salah ketik. Ini dokumen negara. Kalau hilang, publik berhak tahu siapa yang lalai. Sekda? BPKAD? Atau ada kesengajaan?” ujarnya.

    Fahmi Macap menilai DPRD tidak boleh hanya “mengecek”. “DPRD punya hak interpelasi dan hak angket. Kalau Perda Perubahan benar hilang dari postur dan LKPJ, itu potensi pelanggaran UU 23/2014 dan PP 12/2019. Publik berhak tahu,” tegasnya.

    Hingga kini, publik belum mendapat penjelasan resmi soal status Perda Perubahan APBD 2025: apakah batal, ditunda, atau hanya kelalaian administrasi.

  • Turnamen Sepak Bola U-17 Soekarno Cup Segera Digelar di Lima Zona Maluku

    Melanesiatimes.com, Masohi Kabupaten Maluku Tengah — Turnamen Sepak Bola U-17 Soekarno Cup bakal segera digelar di sejumlah wilayah di Provinsi Maluku. Ajang bergengsi bagi pesepak bola muda ini akan dilaksanakan di lima zona yang telah ditetapkan panitia penyelenggara.

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah, Zeth Latukarlutu, mengatakan turnamen tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong perkembangan sepak bola usia muda di Maluku.

    “Paling tidak terdapat lima zona di Maluku yang akan menyelenggarakan turnamen ini,” kata Zeth saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan, Jalan Pulau Banda, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Selasa (12/5/2026).

    Ia menjelaskan, pembagian zona dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan sekaligus menjangkau lebih banyak talenta muda di berbagai daerah. Zona I meliputi Kota Ambon dan Lease, Zona II Seram Bagian Barat, Zona III Masohi dan Seram Selatan, Zona IV Seram Utara dan Seram Timur, serta Zona V mencakup Buru dan Buru Selatan.

    Menurut Zeth, penyelenggaraan Soekarno Cup tahun ini memiliki arti tersendiri bagi Maluku. Pasalnya, pada pelaksanaan sebelumnya Maluku tidak pernah memperoleh kuota untuk berpartisipasi dalam turnamen tingkat nasional.

    “Karena itu kita perlu bersyukur bahwa kali ini kuota kita ada walau harus berbagi dengan Provinsi Maluku Utara. Dibandingkan tahun sebelumnya, kuota Indonesia Timur selalu diambil oleh Papua,” ujarnya.

    Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi ajang pencarian bakat sekaligus wadah pembinaan bagi generasi muda yang memiliki minat dan potensi di cabang olahraga sepak bola, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah dan wilayah Maluku secara umum.

    “Satu yang penting diperhatikan tentu kegiatan ini dapat menjadi wadah menyalurkan bakat generasi muda kita di bidang sepak bola. Anak-anak muda kita di sini sangat antusias, memiliki semangat yang kuat, serta punya kemauan yang tinggi untuk berkembang di cabang sepak bola,” ungkapnya.

    Selain sepak bola, Zeth mengaku pihaknya juga menerima banyak masukan dari masyarakat agar ke depan kegiatan serupa dapat diperluas ke cabang olahraga lainnya.

    “Hal itu sudah kami sampaikan ke partai dan mereka sudah memberikan aba-aba bahwa bisa jadi di tahun-tahun berikutnya akan dijalankan,” katanya.

    Di akhir keterangannya, Zeth menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses persiapan turnamen hingga pelaksanaan technical meeting bersama para kontestan atau klub peserta.

    Ia juga memastikan pembukaan Turnamen Soekarno Cup U-17 akan dilakukan secara serentak pada Sabtu, 16 Mei 2026, di lima zona yang telah ditentukan di seluruh Maluku.

    “Khusus untuk Zona III, yakni Masohi dan Seram Selatan, turnamen ini akan dibuka langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku yang rencananya berlangsung di Lapangan Sepak Bola Polres Maluku Tengah,” tutup Zeth.

  • Kepala BKPSDM Papua Barat Daya Tegaskan Isu Formasi Tambahan CPNS 2024 Adalah Hoaks

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Barat Daya, Efraim Kambu,SH,M.Si angkat bicara terkait isu yang beredar di tengah masyarakat mengenai adanya tambahan formasi CPNS tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Efraim Kambu, SH. M.Si di ruang kerjanya pada Rabu (13/5/2026).

    Efraim menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya formasi tambahan dan permintaan sejumlah uang kepada pencari kerja adalah tidak benar atau hoaks. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut secara resmi mewakili Gubernur Papua Barat Daya agar masyarakat tidak terjebak dengan informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan.

    “Terkait isu yang berkembang di luar bahwa ada tambahan formasi tahun 2024 dan pencari kerja diminta menyerahkan sejumlah uang beserta berkas, saya secara resmi menyampaikan bahwa isu itu tidak benar,” tegas Efraim.

    Menurutnya, apabila ada pihak tertentu yang mengatasnamakan pemerintah dan meminta uang kepada masyarakat dengan janji kelulusan CPNS, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menilai kemungkinan oknum tersebut juga memperoleh informasi yang keliru sebelum menyebarkannya kepada masyarakat.

    “Kalaupun memang seperti itu dilakukan, itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi secara resmi saya menyampaikan bahwa isu itu tidak benar. Tidak ada formasi tambahan tahun 2024,” ujarnya.

    Efraim menjelaskan bahwa seluruh formasi CPNS tahun 2024 telah diproses dan peserta yang dinyatakan lulus bahkan sudah mengikuti latihan dasar sebagai tahapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, tidak ada lagi formasi susulan ataupun penambahan kuota penerimaan.

    “Formasi tahun 2024 itu semuanya sudah diikutkan dalam latihan dasar untuk pengangkatan menjadi pegawai negeri. Tidak ada lagi formasi tambahan ataupun susulan,” katanya.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa sumber resmi. Menurutnya, setiap proses penerimaan ASN selalu diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui BKPSDM, khususnya bidang pengadaan.

    “Kami minta masyarakat jangan mendengar isu-isu yang tidak benar seperti ini karena tentunya dapat merugikan saudara-saudara sendiri,” ucapnya.

    Terkait dugaan adanya korban yang sudah menyerahkan uang kepada pihak tertentu, Efraim mengaku pihaknya belum menerima laporan langsung. Namun, informasi tersebut telah didengar dari sejumlah pihak di luar instansi.

    “Memang ada informasi bahwa sudah ada yang menyerahkan uang kepada pihak tertentu, tetapi kami tidak tahu siapa yang menerima uang itu,” jelasnya.

    Ia juga memastikan tidak ada keterlibatan pegawai BKPSDM Papua Barat Daya dalam isu tersebut. Menurutnya, apabila ada informasi resmi terkait penerimaan ASN, maka penyampaiannya pasti berasal langsung dari gubernur, kepala BKPSDM, kepala bidang pengadaan, maupun staf resmi terkait.

    “Kalau pegawai di dalam BKPSDM tidak ada yang melakukan seperti itu. Jadi ini jelas hanya isu liar,” tegas Efraim.

    Selain itu, Efraim mengungkapkan bahwa sebelumnya beberapa tim deklarator juga telah menemui dirinya untuk menanyakan kebenaran isu tersebut. Kepada mereka, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada tambahan formasi CPNS tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Sebagai penutup, ia meminta masyarakat agar selalu mengecek langsung setiap informasi kepada sumber resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada desas-desus yang belum jelas kebenarannya.

    “Ketika ada informasi yang beredar, masyarakat harus mengecek langsung pada sumbernya. Pengumuman penerimaan itu pasti disampaikan secara resmi melalui surat edaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” tutupnya.

  • Sidang Kode Etik Polri Pecat Bripda Muhammad Arfandi Manaf Usai Kasus Penikaman di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong PBD – Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polda Papua Barat Daya, Muhammad Arfandi Manaf, telah digelar terkait kasus dugaan penganiayaan berat terhadap korban bernama Ardhalina La Nuhu. Selasa (12/5/2026).

    Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat akibat delapan luka tusukan dan harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU RS Sele Be Solu.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan penganiayaan dilakukan dengan cara penikaman terhadap korban. Motif pelaku diduga dipicu rasa dendam setelah korban memperlihatkan tangkapan layar percakapan antara pelaku dan istrinya, yang juga merupakan kakak korban, kepada ayah korban. Isi percakapan tersebut diketahui memuat cekcok serta kata-kata kasar terhadap kedua orang tua.

    Dalam persidangan Kode Etik Profesi Polri, Bripda Muhammad Arfandi Manaf dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat yang mencederai institusi Polri serta bertentangan dengan norma hukum dan etika kepribadian anggota Kepolisian.

    Pelaku dikenakan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menyatakan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan dan perilaku yang merugikan dinas Kepolisian.

    Selain itu, yang bersangkutan juga dinyatakan melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai kewajiban anggota Polri untuk menaati dan menghormati norma hukum, serta Pasal 13 huruf m yang melarang anggota Polri melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut.

    “Hasil sidang memutuskan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Muhammad Arfandi Manaf sebagai bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas setiap pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota,” demikian disampaikan dalam hasil sidang etik tersebut.

    Keputusan PTDH itu sekaligus menjadi bentuk penegasan institusi Polri terhadap pelanggaran yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat serta merusak citra Kepolisian di tengah publik.

  • Pemprov dan Pemkot Dukung LBH Gerimis Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru di Sekolah-Sekolah Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong memberikan dukungan penuh terhadap langkah Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) dalam menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru di sejumlah sekolah menengah atas di Kota Sorong pada Senin (11/5/2026).

    Sekretaris LBH Gerimis, La Ode Abdul Munir, dalam wawancara kepada media ini menjelaskan bahwa pada 8 dan 11 Mei 2026 pihaknya telah menurunkan tim hukum untuk melaksanakan sosialisasi di dua sekolah menengah atas dari total delapan sekolah yang telah direncanakan di Kota Sorong.

    Selain itu, kegiatan serupa juga akan menyasar dua perguruan tinggi, yakni Poltekkes Kementerian Kesehatan Sorong dan STIKES Sorong.

    Menurut Abdul Munir, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar sejak dini, sekaligus mencegah kenakalan remaja melalui edukasi hukum yang komprehensif.

    Materi yang disampaikan mencakup substansi dalam KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

    “Kami ingin membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar agar mereka memahami norma hukum secara utuh dan mengetahui perubahan paradigma hukum pidana nasional yang kini lebih menekankan pendekatan edukatif dan preventif,” ujar Abdul Munir.

    Ia menambahkan, perubahan substansi hukum pidana nasional, termasuk penerapan restorative justice atau keadilan restoratif, menjadi bagian penting yang harus dipahami generasi muda.

    Menurutnya, pendekatan tersebut lebih mengedepankan penyelesaian perkara secara adil dengan memulihkan hubungan sosial dibanding sekadar penghukuman.

    Dalam pelaksanaannya, LBH Gerimis menurunkan lima pengacara untuk memberikan materi sosialisasi di SMK Negeri 1 Kota Sorong dan SMKS YPK Imanuel Kota Sorong. Program ini juga akan diperluas ke sejumlah universitas di Kota Sorong sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi hukum di lingkungan pendidikan.

    Sementara itu, Direktur LBH Gerimis, Yosep Titirlolobi, menegaskan bahwa selain di lingkungan pendidikan, pihaknya juga telah menyampaikan undangan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Kabupaten Maybrat.

    “Kami akan menggandeng kalangan akademisi agar sosialisasi ini berjalan lebih efektif dan mampu memberikan pemahaman hukum yang kuat bagi aparatur pemerintahan maupun masyarakat luas,” tegas Yosep.

    Melalui program ini, LBH Gerimis berharap implementasi KUHP dan KUHAP baru dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat Papua Barat Daya, sehingga tercipta budaya hukum yang lebih baik, modern, dan berorientasi pada keadilan sosial.

  • Resmi Kantongi SKT Kanwil Kemenkum, PGR Raja Ampat Mantapkan Konsolidasi Menuju Pilpres 2029

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – DPC Partai Gerakan Rakyat (PGR) Raja Ampat menggelar syukuran dan rapat konsolidasi di Sekretariat DPC PGR Waisai, 11 Mei 2026.

    ‎Kegiatan digelar usai mendapat SKT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dokumen ini menjadi tanda awal legalitas organisasi.

    ‎Ketua DPC PGR Raja Ampat, [Nama Ketua DPC], mengatakan syukuran digelar sederhana sebagai bentuk syukur atas kerja kolektif kader dan simpatisan. “ini bukan akhir. Ini start untuk kerja lebih keras,” ujarnya.

    ‎Acara diawali doa dan makan bersama didampingi pengurus sayap partai. Turut hadir Wakil Ketua DPW Papua Barat Daya Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

    ‎Usai syukuran, DPC PGR langsung menggelar rapat konsolidasi pemantapan struktur hingga tingkat ranting.

    ‎Pada momentum syukuran dan konsolidasi tersebut, PGR Raja Ampat menetapkan beberapa agenda prioritas. Pendataan kader dan validasi KTA di 24 distrik dan 117 kampung.

    ‎Momen syukuran juga dimanfaatkan kader untuk memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Anies Baswedan yang ke-57. “Kado dari PGR Raja Ampat untuk Anis Baswedan: kami siap menangkan PGR dan kawal Anies Baswedan jadi Presiden RI,” sorak Pengurus Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Raja Ampat.

  • Wali Kota Sorong Septinus Lobat Hadiri Forum Strategis Penguatan Otsus Papua di Timika

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Sorong, Amos Kareth, menghadiri kegiatan “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” yang digelar oleh Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Senin (11/5/2026).

    Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk membahas implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

    Forum ini juga menjadi wadah koordinasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat guna menyatukan pandangan terkait arah pembangunan Papua yang lebih berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.

    Dalam kegiatan tersebut, pembahasan dibagi ke dalam dua panel utama yang membahas berbagai isu strategis mengenai implementasi kebijakan Otsus di Tanah Papua.

    Dari hasil diskusi yang berlangsung, para peserta menghasilkan sejumlah pokok kesepakatan serta usulan terkait penguatan kebijakan Otsus, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

    Wali Kota Sorong Septinus Lobat Hadiri Forum Strategis Penguatan Otsus Papua di Timika
    Wali Kota Sorong Septinus Lobat Hadiri Forum Strategis Penguatan Otsus Papua di Timika

    Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan Papua ke depan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    Turut hadir dalam kegiatan itu para Gubernur dan Wakil Gubernur se-Tanah Papua, Ketua MRP, DPRP, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota se-Tanah Papua, perwakilan Kementerian Keuangan RI, perwakilan BAPPENAS, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta tamu undangan lainnya.

    Kehadiran Pemerintah Kota Sorong dalam forum tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung penguatan implementasi Otonomi Khusus sebagai instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.

  • Seleksi Paskibraka: Sekda Kota Sorong Tekankan Kesiapan Mental dan Fisik Calon Paskibraka 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., CGRE menegaskan pentingnya kesiapan mental, spiritual, disiplin, dan fisik bagi para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

    Penegasan tersebut disampaikan saat menutup Pelaksanaan Seleksi Penentuan Akhir (Pantuhir) Calon Paskibraka Kota Sorong Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sorong di Gedung Lambert Jitmau, Selasa (12/5/2026) pagi.

    Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti tahapan seleksi hingga tahap penentuan akhir. Menurutnya, para peserta merupakan generasi muda terbaik yang siap mengemban tugas negara sebagai pengibar bendera merah putih pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang.

    “Yang terpilih nantinya harus menyadari bahwa mereka merupakan hasil dari proses seleksi yang ketat, dan menjadi yang terbaik untuk menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih,” ujar Ruddy.

    Ia menegaskan, proses seleksi dilakukan secara ketat dan objektif karena dibutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan mental, spiritual, disiplin, serta kekuatan fisik untuk menjalankan tugas dengan baik. Dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi, hanya peserta terbaik yang akan dipilih.

    Meski demikian, Sekda meminta peserta yang belum lolos agar tidak berkecil hati. Menurutnya, keterbatasan kuota menjadi alasan utama tidak semua peserta dapat terpilih.

    “Tahun ini hanya dipilih 40 orang untuk Kota Sorong dan delapan orang untuk tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Karena itu, yang belum terpilih jangan kehilangan semangat dan terus mempersiapkan diri untuk kesempatan berikutnya,” katanya.

    Kepada peserta yang nantinya dinyatakan lolos, Sekda meminta agar mempersiapkan mental dan fisik dengan baik serta mengikuti seluruh arahan pelatih dan instruktur selama masa latihan.

    “Diharapkan, pelaksanaan pengibaran bendera tahun 2026 dapat berjalan sukses tanpa kesalahan, seperti pelaksanaan tahun sebelumnya,” tandasnya.

    Selain itu, Ruddy juga mengingatkan generasi muda untuk menjauhi narkoba dan berbagai hal negatif yang dapat merusak masa depan. Ia menilai calon Paskibraka merupakan generasi penerus yang akan membangun daerah dan bangsa di masa mendatang.

    “Jangan pernah mencoba narkoba, karena itu akan menghancurkan masa depan kalian. Kalian adalah generasi yang akan membangun daerah dan bangsa ini,” tegasnya.

    Berdasarkan data panitia, seleksi Pantuhir Calon Paskibraka Kota Sorong Tahun 2026 diikuti sebanyak 121 peserta dari 15 sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 peserta akan dinyatakan lulus, terdiri dari delapan orang untuk mewakili Kota Sorong ke tingkat Provinsi Papua Barat Daya dengan komposisi empat putra dan empat putri, serta 40 orang untuk Paskibraka Kota Sorong yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri.

    Panitia juga menetapkan komposisi keterwakilan peserta, yakni 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non OAP untuk tingkat provinsi, sedangkan untuk tingkat Kota Sorong terdiri dari 50 persen OAP dan 50 persen non OAP. Penentuan peserta dilakukan berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi untuk kategori OAP, non OAP, dan perwakilan sekolah.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong, para pelatih dan instruktur Paskibraka, panitia seleksi, perwakilan sekolah, serta seluruh peserta calon Paskibraka Kota Sorong Tahun 2026.

  • Banda Neira Darurat Miras, Polisi Sita 624 Liter Sopi dari KM Sabuk Nusantara

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Polisi dan TNI di Kecamatan Banda Neira berhasil menggagalkan peredaran ratusan liter minuman keras tradisional jenis sopi menggunakan plastik es, dalam razia gabungan di Pelabuhan Banda Neira, Senin (11/5/2026).

    Sebanyak 624 liter sopi siap edar diamankan dari KM Sabuk Nusantara 106 yang berlayar melalui rute Pelabuhan Amahai menuju Pelabuhan Banda Neira.

    Minuman keras tersebut dikemas menggunakan wadah plastik lalu dimasukkan ke dalam karung untuk mengelabui petugas.

    Razia dipimpin langsung Kapolsek Banda, Iptu Muslim N Renuf bersama Danramil 1502-01/Banda, Kapten CBA Zulkifli Than. Operasi dilakukan setelah aparat keamanan bersama para stakeholder di Banda membahas maraknya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipicu konsumsi miras.

    “Bisa dikatakan 99 persen gangguan di sini disebabkan oleh sopi,” kata Muslim saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    Banda Naira Darurat Miras, Polisi Sita 624 Liter Sopi dari KM Sabuk Nusantara
    APH Sita 624 Liter Sopi dari KM Sabuk Nusantara di dalam plastik es

    Menurutnya, langkah penindakan tersebut merupakan upaya bersama untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk minuman keras.

    “Langkah tersebut dilakukan semata-mata menjaga situasi kamtibmas tetap berjalan dengan baik dan yang lebih penting lagi sebagai upaya bersama dalam menyelamatkan generasi bangsa yang ada di Banda,” ujarnya.

    Usai diamankan, ratusan liter sopi itu langsung dimusnahkan oleh tim gabungan dengan cara dituangkan ke laut.

    Sementara itu, polisi masih memburu pemilik barang haram tersebut yang diduga melarikan diri saat mengetahui kedatangan aparat gabungan di kapal.

    “Kami berharap agar pihak pemerintahan, tokoh agama, dan unsur Forkopimcam lainnya terus memberikan dukungan kepada kami dalam memberantas peredaran miras di Banda,” tambah Muslim.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pemerintahan Kecamatan Banda Neira Dra. Handayani Hassanusi, Kacabjari Ambon di Banda Neira Henry Siahaan SH MH, Sekretaris Kecamatan Banda Neira Taip Selano SH, Waka Polsek Banda Ipda Sapar Riman, serta unsur TNI, TNI-AL, KUA, KSOP, MUI dan personel gabungan lainnya.