Blog

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Di atas kertas, Pilkades Kampung Arawai, Distrik Tiplol Mayalibit, sudah selesai 2 Desember 2025. Calon nomor urut 01 unggul 51 suara atas Bakri Wauyai yang mendapat 47 suara. Tapi di lapangan, legitimasi itu retak. Dan yang lebih meresahkan: retakan itu dibiarkan.

Dua surat resmi meminta Rapat Dengar Pendapat sudah dikirim warga ke DPRK dan Pemda Raja Ampat. Tidak ada undangan, tidak ada klarifikasi, tidak ada tanda-tanda proses akan dibuka. Sikap diam ini bukan netral. Dalam konteks Pilkades yang diduga cacat hukum, diam adalah pilihan politik.

Proses yang Dipaksakan Berjalan

Cerita masalahnya dimulai dari dalam. PLT Kampung Arawai membubarkan panitia pelaksana Pilkades dua kali tanpa sepengetahuan BPD. Hasilnya, tahapan berjalan pincang. Calon tidak punya tim sukses, tidak ada saksi, dan pengawasan nyaris tidak ada.

Daftar Pemilih Tetap juga berubah seenaknya. Dari 94 menjadi 98 orang saat rekapitulasi. Perubahan 4 suara itu cukup untuk membalik selisih kemenangan yang hanya 4 suara.

Yang paling telanjang adalah soal administrasi. Calon nomor urut 01 hanya melampirkan KTP dan ijazah. Dokumen wajib lain seperti SKCK dan surat pengadilan absen. Alih-alih digugurkan, ia tetap diloloskan dengan alasan bisa dilengkapi “setelah terpilih”. Logika terbalik yang mengabaikan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 33, yang mewajibkan semua syarat dipenuhi sejak pendaftaran.

Panitia pengawas distrik? Tidak dilibatkan. 

Politik yang Menentukan Siapa Didengar

Bakri Wauyai menyebutnya terang-terangan: “Kami menduga ini karena beda politik dan beberapa sumber terpercaya menyampaikan hal yang sama sehingga persoalan di Arawai tidak dianggap penting.”

Dugaan itu masuk akal. Jika tidak ada kepentingan, sulit menjelaskan mengapa tiga surat RDP diabaikan. Sulit menjelaskan mengapa pelanggaran administratif yang terang benderang bisa dinegosiasikan menjadi “mufakat PLT dan BPD”. Sulit menjelaskan mengapa panitia pengawas distrik bisa dinonaktifkan begitu saja.

Ini bukan sekadar soal kalah menang. Ini soal preseden. Ketika aturan bisa ditunda demi hasil, maka pemilihan berikutnya di kampung mana pun akan mengikuti pola yang sama: proses bisa diakali, asal pemenangnya “orang kita”.

Ujian untuk DPRK dan Pemda

Kasus Arawai sekarang menjadi cermin. DPRK dan Pemda Raja Ampat sedang diuji: apakah mereka institusi yang menegakkan aturan, atau sekadar perpanjangan kepentingan politik praktis.

Membiarkan sengketa ini menggantung sama dengan mengirim pesan bahwa hak politik warga bisa ditimbang-timbang. Bahwa DPT bisa digeser, administrasi bisa disusul, dan panitia bisa dibubarkan—asal ada persetujuan diam-diam dari atas.

Padahal, pilkades seharusnya menjadi latihan demokrasi paling dasar. Kalau di level kampung saja aturan bisa dilangkahi, maka jargon “partisipasi dan transparansi” hanya jadi stempel di atas kertas.

Hingga kini, belum ada satu pun pejabat DPRK atau Pemda yang angkat bicara. Dan dalam keheningan itu, warga Arawai dibiarkan bertanya: aturan untuk siapa sebenarnya?

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Sengketa Pilkades Kampung Arawai, Distrik Tiplol Mayalibit, belum juga mendapat tanggapan dari DPRK dan Pemerintah Daerah Raja Ampat. Padahal, warga sudah dua kali melayangkan surat permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan kecurangan dalam pemilihan 2 Desember 2025.

Calon kepala desa nomor urut 02, Bakri Wauyai, menyebut proses Pilkades di kampungnya cacat hukum. Ia menyorot peran PLT Kampung Arawai yang dinilai tidak profesional. Panitia pelaksana Pilkades dibubarkan dua kali tanpa sepengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga tahapan tidak berjalan maksimal dan calon tidak memiliki tim sukses maupun saksi.

Kejanggalan lain muncul pada Daftar Pemilih Tetap. Awalnya DPT tercatat 94 orang, tapi saat rekapitulasi berubah menjadi 98. Perubahan itu membuat hasil suara calon nomor urut 01 menjadi 51 suara, unggul tipis atas Bakri yang mendapat 47 suara.

Bakri juga mempersoalkan kelengkapan administrasi calon nomor urut 01. Menurutnya, yang bersangkutan hanya menyerahkan KTP dan ijazah saat pendaftaran, tanpa SKCK dan surat pengadilan. Meski begitu, PLT dan panitia tetap meloloskan dengan alasan dokumen bisa dilengkapi setelah terpilih.

Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 33 mewajibkan seluruh syarat pencalonan dipenuhi sejak awal. Panitia juga bertugas memverifikasi berkas agar proses pemilihan akuntabel dan transparan.

Yang membuat warga kecewa, panitia pengawas dari distrik tidak dilibatkan sama sekali. Bakri menduga ada intervensi PLT yang merusak sistem pemilihan dan berpihak pada salah satu kandidat.

Kekecewaan itu mendorong warga melayangkan dua kali sejak surat resmi ke DPRK dan Pemda Raja Ampat meminta RDP sejak 2025 silam. Hingga kini, tidak ada undangan maupun tindak lanjut.

“Sudah dua kali kami bersurat minta RDP, tapi seolah ditutup mata. Padahal ini menyangkut hak politik warga dan legitimasi kepala desa,” kata Bakri.

Ia menegaskan, kalah dan menang dalam pemilihan adalah hal biasa. Namun prosesnya harus sesuai aturan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRK Raja Ampat maupun Pemda terkait dugaan pembiaran sengketa Pilkades Arawai. Warga berharap RDP segera digelar agar persoalan bisa dibuka terang-benderang di hadapan publik.

Kasus Arawai kini menjadi ujian bagi DPRK dan Pemda dalam menjaga kredibilitas demokrasi di tingkat kampung.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Langkah untuk membangun masa depan generasi muda Papua kembali mendapat bentuk nyata. Yayasan Andifa Putra Perkasa kini resmi memiliki dasar hukum lengkap melalui Akta Notaris dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI.

‎Legalitas itu bukan sekadar dokumen. Bagi yayasan, ia menjadi fondasi untuk bergerak lebih terarah dan berkelanjutan, terutama di bidang sosial. Salah satu wujudnya sudah berdiri di Kabupaten Raja Ampat: Panti Asuhan KOBEOSER.

‎Pembentukan panti ditandai dengan penetapan pengurus lewat Surat Keputusan Ketua Yayasan. Acara kemudian dirangkai dengan ibadah syukur yang berlangsung khidmat. Hadir pengurus yayasan, pengurus panti, dan 25 anak asuh Orang Asli Papua yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar KOBEOSER.

‎Lebih dari Sekadar Tempat Penampungan

‎Tidak ingin berhenti pada fungsi penampungan. Panti Asuhan KOBEOSER kini dirancang sebagai pusat pembinaan holistik.

‎Di sini, anak-anak tidak hanya diasuh. Mereka dibina karakternya, dikuatkan spiritualitasnya, dan didukung penuh untuk menempuh pendidikan formal mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Kota Waisai.

‎Kehadiran panti ini menjawab kebutuhan nyata di tengah masyarakat. Anak-anak Papua butuh perhatian, kasih sayang, dan akses pendidikan yang layak.

‎Di tengah keterbatasan yang selama ini menjadi tantangan, KOBEOSER mencoba menjadi jembatan harapan. Tujuannya jelas: mencetak generasi muda Papua yang cerdas secara intelektual, kuat dalam iman, berkarakter, mandiri, dan memiliki daya saing.

‎Butuh Kolaborasi, Bukan Kerja Sendiri  

‎Pengurus menyadari upaya sebesar ini tidak bisa berjalan sendiri. Keberlanjutan program bergantung pada dukungan lintas sektor.

‎Yayasan Andifa Putra Perkasa mengajak Pemerintah Daerah Raja Ampat, sektor swasta, lembaga keagamaan, hingga masyarakat luas untuk terlibat dalam misi kemanusiaan ini.

‎Dukungan yang diharapkan tidak hanya berupa bantuan material. Perhatian moral, pendampingan, dan keterlibatan langsung dalam proses pembinaan anak-anak juga dianggap penting.

‎Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat fondasi pelayanan dan memperluas dampak positif yang dihasilkan.

‎Simbol Harapan Baru

‎Di tengah tantangan sosial yang masih ada, Panti Asuhan KOBEOSER hadir sebagai simbol harapan baru. Bahwa dengan kepedulian, kerja sama, dan komitmen bersama, cita-cita melahirkan sumber daya manusia Papua yang unggul bukan hal mustahil.

‎Ia sedang diperjuangkan, satu anak asuh dalam satu waktu, menuju masa depan yang lebih cerah.

‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Di rumah besar bernama Raja Ampat, tiga bersaudara produk hukum lagi ribut soal siapa yang paling berkuasa.

‎Perda, Perkada, dan Perbub. Satu lahir di paripurna, satu lahir karena darurat, satu lagi lahir karena disuruh urus hal-hal teknis. Mereka rebut jadi “anak sulung”. Sementara warga di luar cuma garuk-garuk kepala: ikut siapa, ya?

‎“Perda bilang dia yang paling tinggi. Perkada bilang dia yang cepat jalan. Perbub bilang dia yang paling dekat dengan rakyat. Tapi pas ditanya ‘terus kami ikut yang mana’, ketiganya jawab: ‘itu urusanmu’,” keluh Warga, Kamis 14/5/2026.

‎Perda: Saya Anak Sah, Lahir Lewat Paripurna

‎Perda tampil paling anggun. Bajunya lengkap, pakai stempel DPRK, tanda tangan Bupati, sampai diundangkan di Kemenkumham.

‎“Saya dibuat susah payah. Pakai kajian, uji publik, rapat berbulan-bulan. Masa kalah sama Perkada yang lahir semalam karena darurat?” ujarnya lewat pernyataan tertulis yang dibacakan Staf Ahli.

‎Bagi Perda, legitimasi itu segalanya. Sayangnya, prosesnya memang lama. Kadang warga sudah lupa apa masalahnya, Perda baru selesai disahkan.

‎Perkada: Saya Cepat, Saya Darurat, Saya Solusi

‎Perkada tak mau kalah. Ia bangga jadi anak yang gesit. Tidak perlu nunggu rapat dewan, cukup tanda tangan Bupati dan langsung jalan.

‎“Kalau ada kebakaran, banjir, atau anggaran mendesak, siapa yang turun pertama? Saya. Perda masih rapat, saya sudah kerja. Jadi jangan sok paling tinggi,” katanya sambil menenteng dokumen setebal proposal proyek.

‎Masalahnya, karena terlalu cepat, Perkada kadang keluar tanpa sosialisasi. Warga tahunya pas sudah ada razia.

‎Perbub: Saya yang Paling Dekat Rakyat, Tapi Paling Sering Disalahin

‎Perbub merasa dirinya anak bungsu yang paling kerja keras. Ia yang ngurus hal teknis: izin warung, jadwal pasar, tata tertib parkir.

‎“Tapi anehnya, kalau ada masalah, semua nyalahin saya. Padahal saya cuma ngikutin Perda dan Perkada. Saya ini kayak tukang ojek, disuruh bolak-balik tapi nggak pernah dianggap keluarga inti,” keluhnya.

‎Padahal, di lapangan, Perbub lah yang paling sering ketemu warga. Sayangnya, wibawanya gampang goyang kalau Perda dan Perkada saling tabrak.

‎Warga: Kami Mau Jual Pisang Goreng, Bukan Baca Tiga Jilid Hukum

‎Di tengah perdebatan silsilah itu, warga cuma mau satu hal: kepastian.

‎“Kami bukan mahasiswa hukum. Kami cuma mau tahu, kalau mau buka warung, izinnya ke mana? Dasar hukumnya apa? Jangan sampai kami disuruh baca tiga dokumen tebal cuma buat jual pisang goreng,” kata seorang aktivis yang enggan disebutkan.

‎Ironisnya, pungutan liar kadang muncul justru karena tiga bersaudara ini saling tunjuk. Perda bilang ikut Perbub. Perbub bilang ikut Perkada. Perkada bilang “ini darurat”.

‎Sampai berita ini ditulis, belum ada kata damai dari ketiganya. Mereka masih sibuk berebut posisi anak sulung di rapat-rapat.

‎Sementara itu, warga Raja Ampat cuma punya satu harapan sederhana: daripada soal ribut silsilah, lebih baik kerja sama bikin jalan yang bisa diinjak kaki. Bukan cuma dibahas dengan tangan.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Di ruang paripurna yang biasanya penuh seremoni, Fraksi Hanura Raja Ampat memilih bicara blak-blakan. Mereka tidak hanya menerima LKPJ Bupati 2025, tapi juga menampar kenyataan yang selama ini luput dari pengawasan: proyek dibayar lunas meski belum selesai. Tindakan tersebut merupakan bentuk otokritik, Pada Rabu malam 13 Mei 2026.

‎Pernyataan itu jadi pembuka dari tiga rekomendasi yang tajam. Pertama, Fraksi Hanura mendesak Inspektorat dan BPKP mengaudit seluruh tahapan proyek dari perencanaan di meja rapat hingga kualitas pekerjaan di lapangan.

‎Langkah ini muncul karena pola lama masih terulang: pekerjaan mangkrak, tapi pembayaran 100% sudah cair. Uang rakyat mengalir, hasil di lapangan tak terlihat.

‎Rekomendasi kedua langsung menyentuh dompet kontraktor. Fraksi Hanura meminta penghentian sementara pembayaran proyek sampai audit selesai dan perbaikan dilakukan. Tujuannya sederhana: hentikan kebocoran anggaran yang selama ini dianggap “wajar”.

‎Poin ketiga menyasar nama-nama di balik proyek. Kontraktor yang terbukti wanprestasi harus masuk daftar hitam. Konsultan pengawas yang lalai juga perlu dievaluasi. Tanpa sanksi, kata Fraksi Hanura, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan terus mengulang pola yang sama.

‎Ketiga poin tersebut disampaikan Fraksi Hanura dalam pembahasan LKPJ Bupati TA 2025. Bagi mereka, ini bukan sekadar catatan administratif. Melainkan upaya memaksa sistem berubah dari sekadar seremonial menjadi akuntabel.

‎Pertanyaannya kini ada di tangan Pemkab Raja Ampat: apakah rekomendasi Fraksi Hati Nurani Indonesia akan jadi kompas perbaikan, atau kembali disimpan di arsip paripurna berikutnya?

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – DPRK Raja Ampat menutup Rapat Paripurna I Masa Sidang I dengan penerimaan LKPJ Bupati Raja Ampat TA 2025, Rabu 13/5/2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Taufik Sarasa dan dihadiri Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRK, anggota dewan, Forkopimda, serta pimpinan OPD.

Lima fraksi menerima LKPJ sekaligus menyampaikan catatan strategis dan rekomendasi: Fraksi Pena PKS NasDem, Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera, Fraksi Kelompok Khusus, Fraksi Indonesia Karya, dan Fraksi Hati Nurani Indonesia.

Ketua DPRK Taufik Sarasa menyebut pembahasan LKPJ bukan agenda formal semata, melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan dewan.

“Rekomendasi DPRK harus dipandang sebagai kompas untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan hubungan DPRK dan pemerintah daerah adalah kemitraan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Pengawasan berkelanjutan juga diminta agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan diterimanya LKPJ 2025, pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengapresiasi kerja Banggar dan seluruh anggota DPRK atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2025 yang rampung dalam paripurna penutupan, Rabu 13/5/2026.

‎Ia menyebut proses pembahasan intensif dan “marathon” itu mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kuatnya fungsi pengawasan dewan.

‎“Seluruh tahapan jadi bukti sinergi eksekutif-legislatif untuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat,” katanya.

‎Bupati mengakui catatan DPRK menyasar isu mendasar: kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, tata kelola keuangan, pengawasan internal, hingga pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penanggulangan bencana.

‎Terkait PAD yang baru 4,42%, Bupati menyebutnya sebagai tantangan struktural. Pemkab berkomitmen menyusun roadmap peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak-retribusi, optimalisasi aset, penguatan pariwisata bahari, dan peran BUMD.

‎Untuk kualitas belanja, Pemkab akan menaikkan porsi belanja modal bertahap menuju 40% lewat restrukturisasi anggaran dan sinkronisasi dengan DAK, Dana Desa, dan Otsus.

‎Pemkab juga akan mempercepat penetapan DPA, memperkuat pengendalian TAPD, mengoptimalkan UKPBJ, dan menerapkan sistem peringatan dini bagi OPD yang realisasinya tertinggal.

‎Di bidang pengawasan, kapasitas Inspektorat akan ditingkatkan, monitoring lapangan diperluas, dan sistem pengawasan berbasis teknologi didorong.

‎“Semua catatan dan rekomendasi DPRK sudah kami terima dan jawab resmi di paripurna. Ini kepedulian konstitusional yang harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” tegas Bupati.

‎Ia menilai kemitraan eksekutif-legislatif adalah modal membangun Raja Ampat yang lebih adil dan sejahtera.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Fraksi Hanura DPRK Raja Ampat mendesak Pemkab segera membentuk tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) independen untuk mengaudit dugaan pencemaran udara akibat aktivitas PT Gag Nikel di Kampung Gag.

‎Desakan disampaikan anggota Fraksi Hanura, Jufri Basri, dalam paripurna penutupan masa sidang kesatu pembahasan LKPJ Bupati Raja Ampat TA 2025, Rabu 13/5/2026.

‎“Dinas Lingkungan Hidup tidak boleh menunda. Tim AMDAL independen krusial untuk menilai dampak objektif,” tegas Jufri.

‎Fraksi Hanura mengungkap dugaan korelasi antara aktivitas tambang dan kasus kesehatan serius warga. Polusi udara yang diduga berasal dari PT Gag Nikel disebut menyebabkan korban meninggal dunia dan sejumlah warga dirujuk dengan gejala infeksi paru-paru.

‎“Ini bukan lagi isu lingkungan, tapi keselamatan warga. Pemerintah harus segera bertindak,” katanya.

‎Fraksi menilai keterbukaan data lingkungan dan kesehatan menjadi kunci. Tanpa langkah cepat, dampak yang lebih luas dikhawatirkan mengancam warga Kampung Gag.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Fraksi Hati Nurani Indonesia (Hanura) DPRK Raja Ampat menyampaikan pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Kesatu Masa Sidang Kesatu DPRK, Rabu 13/5/2026.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Hanura memberikan 15 rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pengawasan proyek, serta memastikan pembangunan berjalan transparan dan berkelanjutan.

Capaian yang Diapresiasi

Meski memberi sejumlah catatan, Fraksi Hanura mengapresiasi capaian pemerintah daerah, antara lain:

•  Penyerapan anggaran meningkat hingga 85%, lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 67,36, melampaui target RPJMD 2025 sebesar 67,22.
• Peningkatan akses layanan dasar di distrik dan kampung.
• Penyampaian LKPJ tepat waktu.
• Apresiasi kepada OPD yang dinilai kooperatif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Sorotan dan Rekomendasi Kunci

Fraksi Hanura menekankan langkah tegas pada sektor pengawasan proyek dan perlindungan lingkungan. Poin utama rekomendasi yang disampaikan:

1. Audit investigatif oleh Inspektorat dan BPKP terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga kualitas pekerjaan.
2. Penghentian sementara pembayaran proyek hingga hasil audit dan perbaikan dilakukan.
3. Blacklist kontraktor yang terbukti wanprestasi serta evaluasi konsultan pengawas.
4. Pembentukan Perda Masyarakat Hukum Adat melalui dialog dengan masyarakat adat.
5. Penguatan sektor pertanian dan perikanan berkelanjutan.
6. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis pemuda dan perempuan.
7. Pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang, termasuk antisipasi abrasi dan krisis air bersih.
8. Penyelesaian formasi CPNS dan P3K, serta penempatan tenaga kesehatan di kampung yang kekurangan.
9. Pelantikan pejabat eselon dan kepala kampung terpilih.
10. Pembangunan dermaga di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau.
11. Penyediaan PLTD di Kampung Yenanas.
12. Penambahan guru SD di Kampung Kapatlap.
13. Pembentukan tim AMDAL untuk meninjau dampak aktivitas pertambangan di Kampung Gag.
14. Audit ulang kampung yang terindikasi penyalahgunaan dana, disertai sanksi sesuai ketentuan.
15. Tindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan arah pembangunan Raja Ampat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Di akhir penyampaian, Fraksi Hanura menyatakan menerima LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan sebagai keputusan DPRK.

Fraksi menegaskan, rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret agar tidak menjadi catatan tanpa tindak lanjut.