Melanesia Times

Blog

  • Tindak Lanjuti Kebijakan Bupati Zulkarnain, Disdukcapil Malteng Layani Adminduk Warga Nuaulu

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, serta pemenuhan identitas kependudukan.

    Disdukcapil Maluku Tengah menyambangi masyarakat di Negeri Nuanea, Kecamatan Amahai, pada Senin (11/5/2026) pagi.

    Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan tersebut dipusatkan di Kantor Kelurahan Nuanea.

    Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan inklusif Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, guna memastikan masyarakat Suku Nuaulu memperoleh pengakuan identitas hukum atas agama kepercayaan mereka dalam dokumen kependudukan.

    Sebelumnya, upaya tersebut telah dimulai sejak penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada 28 April 2026 lalu.

    Dalam agenda tersebut, masyarakat Nuaulu secara simbolis menerima tanda inventarisasi atau legalitas Organisasi Penghayat Kepercayaan. Langkah itu pun disambut antusias oleh masyarakat Suku Nuaulu yang hadir.

    “Benar sekali bahwa pagi ini kami, tim dari Disdukcapil Maluku Tengah, pergi ke Negeri Nuanea dalam rangka melakukan administrasi kependudukan,” kata Plt Kepala Disdukcapil Maluku Tengah, Sigit Sanduan, saat ditemui di ruang kerjanya.

    Sigit menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan meliputi pencatatan pernikahan, perubahan data berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP, hingga tindak lanjut instruksi Bupati Maluku Tengah.

    “Agenda administrasi kependudukan yang kami lakukan meliputi pencatatan nikah, perubahan-perubahan berdasarkan putusan MK terkait aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP, dan instruksi Pak Bupati agar kami menindaklanjuti pelayanan ke Negeri Nuanea,” jelasnya.

    Kegiatan tersebut juga melibatkan Disdukcapil Provinsi Maluku sebagai bentuk kolaborasi aktif dalam menjaga sinergitas berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku.

    “Harapannya, dengan semangat Malteng Bangkit, kita selalu proaktif dalam menjalankan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah,” ujar Sigit.

    Ia menegaskan, pelayanan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.

    “Ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah terhadap hak asasi bagi seluruh warga negara,” tutupnya. (HUAT)

  • Pansus DPR Kota Sorong Evaluasi LKPJ 2025, Sejumlah OPD Diminta Lengkapi Data

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Panitia Khusus (Pansus) DPR Kota Sorong mulai melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Pemerintah Kota Sorong. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diminta segera melengkapi data yang dibutuhkan oleh Pansus.

    Hal ini disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama beberapa OPD di lingkup Pemerintah Kota Sorong yang berlangsung di Gedung DPR Kota Sorong, pada Senin (11/5/2026).

    Ketua Pansus DPRD Kota Sorong, Demanto Silalahi menjelaskan, tugasnya sebagai ketua lebih kepada mengatur mekanisme rapat dan koordinasi kerja antar kelompok dalam Pansus.

    “Saya kan hanya ketua Pansus, di mana tugas ketua itu mengatur mekanisme pertemuan dan mekanisme rapat Pansus LKPJ Tahun 2025,” ujar Demanto kepada wartawan.

    Ia mengatakan, seluruh hasil pembahasan dan dokumen saat ini masih berada di masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk dalam Pansus. Setiap kelompok memiliki koordinator yang bertugas mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses pembahasan.

    “Semua dicatat dan didokumentasikan oleh kelompok masing-masing. Nanti setelah ada resume baru bisa kami sampaikan secara menyeluruh,” katanya.

    Dalam proses pemanggilan OPD, Demanto mengakui masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait kesiapan data yang diminta Pansus. Menurutnya, ada OPD yang sudah menyiapkan dokumen, namun ada pula yang belum melengkapinya meski telah dipanggil.

    “Memang ada OPD yang sudah siap menyediakan data, tetapi masih ada juga yang belum. Padahal semuanya sudah dipanggil dan sudah hadir,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, Pansus tidak hanya melakukan pembahasan administratif, tetapi juga memastikan laporan yang disampaikan pemerintah sesuai dengan kondisi di lapangan.

    “Kita memastikan bahwa laporan LKPJ itu sesuai dengan realisasi di lapangan. Itu yang sedang kita cek bersama,” jelasnya.

    Demanto menambahkan, pihaknya telah meminta seluruh kelompok kerja untuk segera menyerahkan laporan hasil pembahasan kepada pimpinan Pansus paling lambat besok agar proses evaluasi dapat segera dirampungkan.

    “Saya sudah minta besok semua kelompok melaporkan hasilnya kepada ketua dan sekretaris,” katanya.

    Menurutnya, data yang diminta Pansus bertujuan mencocokkan penggunaan anggaran dengan realisasi program yang telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

    Adapun tugas utama Pansus LKPJ meliputi menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mencermati kesesuaian penggunaan anggaran, melakukan kajian lapangan, merumuskan rekomendasi DPR, menggelar rapat bersama SKPD/OPD, serta memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

  • Kawal RIDPN 2024–2044, Menpar Widiyanti Perkuat Sinergi Jaga Kelestarian Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044, Senin (11/5/2026).

    Kunjungan tersebut diawali dengan rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berlangsung di Aston Sorong Hotel & Conference Center. Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga arah pembangunan pariwisata Raja Ampat agar tetap berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.

    Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa RIDPN Raja Ampat 2024–2044 merupakan pedoman utama dalam memastikan pembangunan pariwisata berjalan secara terarah, terpadu, dan tetap berpijak pada prinsip konservasi lingkungan.

    “RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Widiyanti.

    Ia menekankan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan yang semakin kompleks.

    “Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegasnya.

    Dari hasil evaluasi lapangan, Kementerian Pariwisata mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial yang membutuhkan penanganan bersama. Salah satunya adalah pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk penataan lalu lintas kapal wisata di kawasan Raja Ampat.

    Sebagai langkah mitigasi, pemerintah tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat guna mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal wisata.

    “Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.

    Selain itu, Menpar juga menyoroti persoalan daya dukung lingkungan dan ancaman overtourism. Menurutnya, rencana peningkatan frekuensi penerbangan menuju Sorong untuk mendongkrak devisa daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan alam Raja Ampat dalam menerima kunjungan wisatawan.

    Widiyanti mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama melalui kebijakan pariwisata yang mengedepankan etika lingkungan dibanding keuntungan ekonomi jangka pendek.

    “Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyampaikan bahwa Raja Ampat menjadi salah satu kawasan langka di dunia yang memiliki dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.

    “Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.

    Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku industri pariwisata lokal, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antar pulau yang teratur dengan tarif terjangkau.

    Selain itu, Nausrau juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit guna memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil kawasan Raja Ampat.

    Ia turut meminta dukungan dan pendampingan intensif dari Kementerian Pariwisata menjelang proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang.

    “Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut,” tuturnya.

    Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menteri Pariwisata bersama rombongan juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina atau Jetty Sorong sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pariwisata di Papua Barat Daya.

    Turut mendampingi Menpar dalam kunjungan tersebut antara lain Adyatama Ahli Utama Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani, Adyatama Ahli Utama Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media Apni Jaya Putra, Staf Khusus Menteri Bidang Kajian Strategis Ines Lius, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Dwi Marhen Yono.

  • Pemkot Sorong Gaungkan “Generasi Muda Cemerlang Tanpa Narkoba” Lewat Sosialisasi P4GN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bertema “Generasi Muda Cemerlang Tanpa Narkoba” di Rilich Panorama Hotel, Senin (11/5/2026).

    Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Lakku, S.Pi., MM, mewakili Wali Kota Sorong. Hadir pula Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong Hendrikus Momot, S.E., para narasumber, peserta sosialisasi, serta tamu undangan lainnya.

    Dalam sambutan Wali Kota Sorong yang dibacakan Plt. Sekda, ditegaskan bahwa persoalan narkotika merupakan ancaman serius bagi bangsa dan negara, terutama bagi generasi muda sebagai penerus pembangunan daerah dan bangsa.

    “Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, bahkan ketahanan sosial masyarakat,” ujar Ruddy saat membacakan sambutan Wali Kota Sorong.

    Ia menekankan, kegiatan sosialisasi tersebut penting dilakukan guna memberikan pemahaman, edukasi, dan kesadaran kepada masyarakat, khususnya kalangan muda, agar mampu menjauhi narkoba serta menjadi pelopor hidup sehat dan produktif.

    Menurutnya, tema “Generasi Muda Cemerlang Tanpa Narkoba” memiliki makna mendalam bahwa masa depan Kota Sorong berada di tangan generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, dan bebas dari pengaruh narkotika.

    Pemerintah Kota Sorong juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga pemerintah, untuk bersama-sama membangun komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Sorong.

    “Kepada generasi muda Kota Sorong, saya berpesan agar mengisi waktu dengan kegiatan positif, meningkatkan prestasi, memperkuat iman dan karakter, serta jangan pernah mencoba narkoba dalam bentuk apa pun,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sorong turut memberikan apresiasi kepada Badan Kesbangpol Kota Sorong atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi P4GN sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga generasi muda dari ancaman narkotika.

    Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Flora Rumbiak, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi P4GN merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

    “Kegiatan ini bertujuan membina generasi muda agar lebih kritis serta mampu menjauhi penyalahgunaan narkoba,” kata Flora.

    Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Kasat Narkoba Polresta Sorong, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Ketua Klasis, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong.

    Adapun peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 330 Orang Asli Papua (OAP) yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda-pemudi Kota Sorong.

  • Badarudin Mayalibit Resmi Dilantik Sebagai Wakil Ketua III DPRK Raja Ampat 2024-2029

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Badarudin Mayalibit resmi dilantik sebagai Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat Masa Jabatan 2024-2029. Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Utama DPRK Raja Ampat, Senin 11/5/2026.

    ‎Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRK Raja Ampat Moh. Taufik Sarasa. Hadir dalam prosesi tersebut Bupati Raja Ampat Orideko Burdam, Wakil Bupati Mansyur Syahdan, unsur Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, KPU, Bawaslu, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh adat, serta insan pers.

    ‎Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/257/12/2025 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRK Raja Ampat. Badarudin Mayalibit, Jalur Otsus, kemudian mengucap sumpah/janji jabatan.

    ‎”Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua DPRK Raja Ampat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” ucap Badarudin.

    ‎Setelah pengucapan sumpah, dilakukan penandatanganan berita acara dan penyematan lencana DPRK sebagai tanda resmi dimulainya masa tugas Wakil Ketua III.

  • Menag RI Didesak Pemuda Arfak Segera Lantik Barnabas Dowansiba Sebagai Kakanwil Kemenag Papua Barat

    Solidaritas pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Suku Besar Arfak Papua Barat mendesak Menteri Agama Republik Indonesia segera melantik Barnabas Dowansiba sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Papua Barat definitif.

    Desakan tersebut disampaikan melalui aksi damai yang digelar di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Senin (11/5/2026). Massa aksi datang membawa berbagai spanduk bertuliskan “Kementerian Agama Harus Menghargai Otsus”, “Stop Intervensi”, dan “Segera Lantik Barnabas Dowansiba Sebagai Kepala Definitif Kementerian Agama Papua Barat”.

    Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa pengangkatan putra asli Papua dalam jabatan strategis merupakan bagian dari implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

    “Kami meminta Menag RI mendengar suara masyarakat Arfak dan seluruh rakyat Papua Barat. Barnabas Dowansiba adalah putra asli Papua yang layak memimpin Kementerian Agama Papua Barat,” ujar salah satu orator aksi.

    Aksi damai tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Pokja Agama MRPB, Lukas. Ia mengapresiasi kekompakan mahasiswa dan masyarakat Suku Besar Arfak yang tetap bersatu memperjuangkan aspirasi secara damai dan bermartabat.

    Menurut Lukas, MRPB sebelumnya telah dua kali mendatangi Kementerian Agama RI di Jakarta dan bertemu langsung dengan Menteri Agama RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua Barat terkait pelantikan Barnabas Dowansiba.

    “Aspirasi masyarakat ini akan kembali kami teruskan kepada Kementerian Agama RI sebagai bentuk dukungan terhadap putra asli Papua dalam menduduki jabatan strategis di daerah,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, massa aksi juga menyerahkan dokumen aspirasi resmi kepada MRPB untuk diteruskan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta.

    “Kami berharap Menteri Agama RI segera mengambil keputusan dan melantik Barnabas Dowansiba sebagai Kakanwil Kementerian Agama Papua Barat definitif. Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi bentuk penghormatan terhadap hak dan martabat putra asli Papua di tanahnya sendiri,” tegas perwakilan massa aksi.

  • Pemerintahan Malteng Diduga Blunder Tangani Polemik Raja Negeri Ulahahan

    Melanesiatimes.com, Maluku Tengah — Mata Rumah Parentah Walaluhun menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, terkait proses mediasi penetapan calon Raja Negeri Ulahahan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Maluku Tengah.

    Keberatan tersebut muncul setelah dua kali mediasi yang berlangsung di Kantor Bupati Maluku Tengah dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak Mata Rumah Parentah Walaluhun.

    Hal itu disampaikan Ketua Mata Rumah Parentah Walaluhun, Samuel Walaluhun, dalam rilis yang diterima redaksi Melanesia Times di Masohi, Minggu (10/5/2026).

    Samuel menilai mediasi pertama yang melibatkan dua mata rumah parentah, yakni Mata Rumah Walaluhun dan Mata Rumah Lapelelo, dilakukan secara terpisah oleh Bagian Pemerintahan tanpa adanya penyampaian hasil resmi kepada pihaknya.

    “Mediasi pertama dilakukan secara terpisah dan terkesan tertutup. Tidak ada pemberitahuan resmi mengenai hasil mediasi, sementara keluarga Lapelelo melalui Alvian Alfaris Lapelelo yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Negeri Ulahahan dikabarkan akan segera dilantik oleh Bupati Malteng sebagai Raja Negeri Ulahahan,” ungkap Samuel.

    Menurutnya, pada mediasi kedua yang digelar berdasarkan undangan resmi Pemerintah Daerah di lokasi yang sama, proses yang berlangsung juga dinilai tidak seimbang.

    Samuel menyebut hanya pihak Mata Rumah Walaluhun yang diberikan kesempatan untuk menuturkan garis keturunan mata rumah parentah, sementara pihak Lapelelo tidak diberi kesempatan serupa oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

    “Bagaimana Kabag Pemerintahan bisa mengatakan mata rumah parentah Lapelelo tidak ada masalah, padahal justru karena ada masalah itulah sehingga muncul protes. Harusnya diberikan kesempatan untuk menuturkan garis keturunan mata rumah parentah Lapelelo supaya jelas,” ujarnya.

    Selain mempersoalkan mekanisme mediasi, Mata Rumah Walaluhun juga menyoroti pencalonan Alvian Alfaris Lapelelo sebagai Raja Negeri definitif.

    Mereka menilai pencalonan tersebut bertentangan dengan ketentuan umum pemilihan kepala desa atau raja negeri di Maluku karena masih menjabat sebagai penjabat kepala pemerintahan negeri.

    “Seorang pejabat kepala pemerintahan negeri tidak dapat langsung mencalonkan diri sebagai raja negeri definitif tanpa terlebih dahulu melepaskan jabatan atau mengambil cuti dari posisi yang sedang diemban,” tegas Samuel.

    Atas dasar itu, pihak Mata Rumah Parentah Walaluhun meminta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah untuk kembali mempertimbangkan keputusan yang telah diambil oleh Bagian Pemerintahan sebagai pelaksana teknis.

    “Kami Mata Rumah Parentah Asli Walaluhun memohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah agar kembali mempertimbangkan keputusan yang telah diambil oleh Bagian Pemerintahan karena merugikan hak keturunan mata rumah parentah Walaluhun yang sah dan asli,” katanya.

    Samuel juga mengingatkan bahwa keputusan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan hak-hak keturunan asli mata rumah parentah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang keturunan asli Mata Rumah Parentah.

    “Kami mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban di Negeri Adat Ulahahan. Karena itu, Bupati dan Wakil Bupati Malteng diharapkan mengambil langkah bijaksana demi menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat adat di Negeri Ulahahan maupun Kabupaten Maluku Tengah secara umum,” tutup Samuel.

  • ‎Opini: RIP Pansus DPRK Raja Ampat, Ketika Pengawasan Dua Kali Mati Suri

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pansus DPRK dibentuk untuk menjawab keresahan publik. Ketika ada persoalan genting, mulai dari sengketa lahan, dugaan penyimpangan anggaran, hingga konflik ruang laut, Pansus menjadi harapan. Ia diamanatkan sebagai alat untuk membongkar, mengawasi, dan memberi solusi.

    ‎Namun belakangan, kita menyaksikan Pansus DPRK Raja Ampat dua kali mati suri. Dibentuk dengan gegap gempita, diliput media, lalu hilang tanpa kabar. Rapat dengar pendapat ditunda. Pemanggilan pejabat mentok. Rekomendasi diduga tak pernah sampai ke meja sidang paripurna. Publik bertanya: Pansus ini hidup untuk siapa?

    ‎Inilah mengapa pesan menyematkan tagar RIP tepat untuk Pansus DPRK Raja Ampat. Rest in Peace, sebab fungsi pengawasan yang diharapkan justru tidur panjang. Yang tersisa hanya seremonial pembentukan dan foto bersama.

    ‎Ada tiga faktor utama yang diduga telah melatarbelakangi hal ini. Pertama, lemahnya komitmen. Pansus sering dipakai sebagai alat tawar menawar, bukan alat koreksi. Saat kompromi tercapai di balik meja, semangat mengusut ikut padam. Kedua, minimnya transparansi. Publik tidak tahu sejauh mana kerja Pansus, temuan pansus hanya jadi seremonial media sosial entah siapa yang bertanggung jawab. Ketiga, tak ada sanksi. Pansus yang gagal tidak pernah dievaluasi secara terbuka.

    ‎Padahal DPRK dipilih untuk mewakili suara rakyat. Jika Pansus sebagai instrumen paling tajam saja tumpul, lalu apa yang tersisa dari fungsi kontrol dewan? Kepercayaan publik tidak runtuh dalam sehari. Ia terkikis setiap kali Pansus dibentuk lalu dikubur diam-diam.

    ‎Mestinya DPRK mampu menjaga dan menghidupkan kembali marwah Lembaga. Semua proses di buka secara transparan ke publik. Tetapkan target waktu yang jelas. Umumkan hasil, apapun itu. Jika memang tidak ada pelanggaran, katakan. Jika ada, rekomendasikan sanksi. Hanya dengan itu, Pansus tidak lagi jadi seremoni duka.

    ‎RIP Pansus DPRK seharusnya tidak menjadi epitaf permanen. Ia harus jadi pengingat bahwa pengawasan yang mati adalah awal dari matinya kepercayaan.

  • Warga Kalwal Resah, 15 Kapal Jaring Beroperasi di Wilayah Tangkap Nelayan Tradisional

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Warga Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat meminta pantauan dari pihak berwajib terkait aktivitas belasan kapal jaring yang beroperasi di perairan kampung mereka.

    ‎Dalam pesan yang beredar, warga melaporkan ada sekitar 15 kapal jaring yang melakukan aktivitas penangkapan ikan tepat di depan Kampung Kalwal dan sekitarnya. Lokasi tersebut merupakan areal tangkap nelayan tradisional setempat.

    ‎“Mohon pantauan dari pihak yg berwajib karena sangat merugikan masyarakat yang punya mata pencaharian sebagai nelayan tradisional,” tulis laporan warga, Sabtu 10/5/2026.

    ‎Kehadiran kapal-kapal jaring di zona tangkap nelayan kecil dikhawatirkan mengancam sumber penghasilan utama warga Kalwal. Nelayan tradisional umumnya menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana, sehingga kalah bersaing jika kapal berkapasitas besar masuk ke wilayah mereka.

    ‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perikanan, Polairud, maupun PSDKP terkait laporan warga tersebut. Masyarakat berharap aparat segera turun ke lapangan untuk memastikan aktivitas kapal-kapal itu sesuai aturan zonasi penangkapan ikan.

    ‎Sesuai Permen KP No. 18/2021, alat tangkap jaring dengan ukuran tertentu dilarang beroperasi di jalur penangkapan ikan I yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional.

    ‎Warga Kampung Kalwal mendesak agar ada tindakan cepat agar potensi konflik nelayan dan kerusakan sumber daya laut bisa dicegah.

  • ‎Opini: Lemahnya Pengawasan, Kejahatan Maritim Berhasil Gerogoti Kedaulatan Laut Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Indonesia disebut negara maritim, tapi kedaulatan laut kita terus digerogoti kejahatan yang tak kasat mata. Illegal fishing, perompakan, hingga perusakan ekosistem laut bukan lagi isu pinggiran. Ini kejahatan serius yang merampok masa depan.

    ‎10 Mei 2026 nelayan lokal Kampung Kalwal, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, melaporkan adanya aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Kurang lebih 15 kapal ikan diinformasikan telah melakukan operasi penagkapan di perairan Raja Ampat.

    ‎Tak Hanya Ilegal Fishing, Berdasarkan data dan laporan awal tahun 2026, kejahatan maritim dan pelanggaran di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, masih menjadi perhatian serius, terutama terkait aktivitas penangkapan ikan ilegal dan kecelakaan pelayaran yang merusak ekosistem. Ironisnya, banyak pelaku justru diketahui merupakan Warga di luar daerah yang masuk tanpa rasa takut, seolah hukum kita tumpul.

    ‎Kejahatan maritim tidak terjadi di ruang hampa. Lemahnya pengawasan, kurangnya armada patroli, dan celah koordinasi antar lembaga membuat laut Raja Ampat seperti halaman belakang yang pintunya tak terkunci. Nelayan lokal yang melaut dengan alat pancing tradisional harus bersaing dengan kapal penangkap ikan yang mengeruk habis ikan dengan trawl.

    ‎Lebih berbahaya lagi, kejahatan maritim kini beririsan dengan kejahatan transnasional mulai dari peristiwa Caledonia Sky di Yenbuba, MV Indian Partnership yang dikabarkan Karam di perairan Kampung Folley Distrik Misool Timur. Tidak menutup kemungkinan Jalur laut yang sama diduga dipakai untuk membuang limbah B3. Jika dibiarkan, bukan hanya ekonomi yang bocor, tapi keamanan nasional juga terancam.

    ‎Sudah waktunya kita berhenti reaktif. Penenggelaman kapal harus dibarengi penguatan sistem radar, satelit, dan patroli terpadu TNI AL, Polairud, dan Bakamla. Hukum harus memberi efek jera, bukan sekadar denda yang bisa dibayar dari satu kali tangkapan.

    ‎Laut Raja Ampat adalah masa depan Indonesia. Membiarkan kejahatan maritim sama dengan membiarkan rumah sendiri dijarah. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten di laut bukan soal gagah-gagahan, tapi soal harga diri sebagai bangsa maritim.