Melanesia Times

Blog

  • Suasana Tegang dan Adu Mulut Warnai Halaman Kantor BKPSDM Kabupaten Raja Ampat, Buntut Ketidakpastian SK Bupati

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Suasana tegang dan adu mulut antara massa pendemo terjadi lagi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 28 April 2026.

    ‎Bukan tanpa alasan, massa aksi mendatangi kantor tersebut untuk mempertanyakan tindak lanjut, formasi optimalisasi 441, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, serta formasi 546 yang hingga kini belum adanya kejelasan.

    ‎Bahkan suasana tegang kembali terjadi situasi adu mulut antara Kepala BKPSDM dengan para pendemo berlangsung cukup lama. Meski demikian Kepala BKPSDM mengklaim hal ini dilakukan lantaran prihatin atas kondisi yang dialami para pencaker.

    ‎Kondisi tersebut justru dibeberapa kabupaten kota di papua barat daya, telah merilis atau menyelesaikan tahapan baik formasi optimalisasi, PPPK Tahap II dan formasi 546 di setiap lingkungan Pemkab di daerah tersebut.

    ‎Selain itu, massa aksi juga meminta keterangan logis soal formasi optimalisasi 441, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, serta formasi 546 yang sudah hampir setahun belum ada tindak lanjut. Hal ini ditagih, mengingat bahwa telah terlalu lama, Ratusan tenaga honorer, yang rata-rata adalah anak negeri, seolah terabaikan nasibnya, dan menunggu dalam ketidakpastian.

    ‎Terkait itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Raja Ampat, Rikardo Umkeketony, saat menemui masa pendemo. Ia menjelaskan, bahwa formasi optimalisasi 441 dan PPPK tahap ll, proses administrasi telah mencapai sekitar 90 persen tinggal menyelesaikan beberapa kelengkapan administrasi sebelum diajukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    ‎“Kalau administrasi sudah selesai, kami akan melaporkan kepada Pa Bupati untuk selanjutnya mendapatkan keputusan. Sebagian besar pertek sudah terbit, tinggal menunggu arahan lebih lanjut,” jelas Ricardo.

    ‎Tentang formasi 546, ia mengungkapkan bahwa pihaknya intens berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN dan Panitia Khusus DPRK Raja Ampat.

    ‎Mengingat kondisi efisiensi anggaran daerah, BKPSDM mengusulkan agar proses tersebut diberikan ruang waktu hingga tahun 2026 sambil melihat perkembangan kemampuan keuangan daerah.

    ‎“Kami berharap ada peningkatan pendapatan daerah dan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan Pa Bupati dalam mengambil keputusan,” tambahnya.

    ‎Meski demikian, Massa Aksi gabungan pencaker masih berharap adanya pertemuan lanjutan dengan Bupati Raja Ampat untuk mendapatkan kepastian waktu penyerahan SK, sekaligus mengakhiri ketidakjelasan informasi yang berlangsung cukup lama.

  • Hampir Setahun Tak Mendapat Kepastian Ratusan CASN Datangi Kantor DPRK Raja Ampat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – 28 April 2026 Kantor DPRK Raja Ampat diramaikan aksi dari Ratusan Pencaker. Masa yang tergabung dalam formasi optimalisasi 441, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, serta formasi 546.

    ‎Kedatangan para pencaker ini bertujuan menuntut kejelasan terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang tak kunjung datang.

    ‎Pantauan Melanesiatimes.com, Masa menyampaikan bahwa tidak ada kejelasan yang pasti terkait perkembangan penerbitan SK.

    ‎Menurut keterangan para masa aksi bahwa pencaker telah memperoleh informasi yang resmi dari aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat notifikasi proses tengah menunggu penandatanganan dari dinas terkait, namun setelah itu tidak ada pemberitahuan lebih lanjut.

    “Kami telah memperoleh informasi resmi dari BKN bahwa tengah menunggu persetujuan dinas terkait lantas sampai kapan kami menunggu hampir setahun tidak ada kejelasan,” teriak seorang pencaker pada saat dialog bersama Pimpinan dan Anggota DPRK Raja

    ‎Untuk diketahui berdasarkan keterangan pencaker sebagian peserta sudah mengantongi Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN yang menandakan nomor induk pegawai (NIP) telah diterbitkan. Hal ini kemudian menjadi dasar kuat bagi pencaker bahwa sudah bisa diangkat secara resmi menjadi ASN.

    ‎Penyampaian aspirasi itu kemudian diterima oleh DPRK Raja Ampat dengan mengundang Instasi terkait dalam hal ini BKPSDM. Namun, Kepela BKPSDM berkenan hadir dengan alasan yang tak pasti.

    “Kami telah menyurati BKPSDM namun BKPSDM berkenan hadir dan Kepala BKPSDM menyampaikan agar teman-teman beberapa perwakilan boleh diutus ke BKPSDM untuk membicarakan masalah nasib teman-teman pencaker disana,” ujar salah satu Anggota DPRK Raja Ampat.

  • Dugaan Oknum Polisi Terlibat Mafia BBM Subsidi di Sorong, Wakapolda: Tidak Ada Toleransi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Sorong kini memasuki babak baru. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berbasis pembuktian hukum. Selasa (28/4/2026).

    Wakapolda Papua Barat Daya, Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, menegaskan bahwa dugaan keterlibatan tersebut bersifat personal dan tidak mencerminkan institusi Polri secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa status individu sebagai anggota Polri tidak bisa digeneralisasi sebagai sikap institusi.

    “Tetapi kegiatan ini pure, murni kegiatan personal, pribadi-pribadi mereka,” ujarnya.

    Semmy juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi yang merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah.

    “Saya sebagai Wakapolda tidak ada toleransi atas penyalahgunaan BBM subsidi pemerintah untuk masyarakat, karena ini merupakan kebijakan strategis negara untuk mengatasi dampak dinamika situasi global yang sedang melanda dunia,” tegasnya.

    Dalam proses penanganan perkara, ia memastikan seluruh tahapan penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berjalan tanpa intervensi pihak manapun.

    “Artinya tidak boleh ada intervensi-intervensi atau ada sesuatu yang mengganggu proses penyelidikan bahkan ke tingkat penyidikannya,” katanya.

    Menurutnya, transparansi menjadi kunci penting untuk menjawab keraguan publik terhadap penanganan kasus yang kini menjadi sorotan luas.

    “Jadi mau tidak mau kita harus terus transparan dengan pengungkapan yang sedang dikerjakan oleh Ditreskrimsus,” tambahnya.

    Lebih jauh, Semmy mengingatkan bahwa kejahatan akan semakin berkembang apabila pihak yang diberi kewenangan justru terlibat dalam praktik ilegal. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, operator SPBU, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat.

    “Kejahatan akan semakin menjadi-jadi apabila orang-orang yang diberikan amanah dan tanggung jawab untuk meniadakan perbuatan jahat itu justru ikut-ikutan menjadi jahat,” pungkasnya.

    Di sisi lain, kasus ini bermula dari pengungkapan dugaan distribusi ilegal BBM subsidi jenis Bio Solar di Kota Sorong. Kuasa hukum tersangka dan saksi terlapor, Jatir Yuda Marau, sebelumnya mengungkap adanya dugaan setoran rutin kepada oknum aparat.

    “Perlu kami garis bawahi, ada oknum perwira Polres Kota Sorong, Polres Sorong, dan juga dari Polda Papua Barat Daya yang diduga ikut membackingi dan menerima setoran-setoran,” ungkapnya.

    Ia menyebut nilai setoran berkisar antara Rp7 juta hingga Rp20 juta per bulan sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

    “Setoran bulanan itu diberikan untuk ikut mengamankan kegiatan-kegiatan mafia BBM ilegal ini,” tegasnya.

    Kasus ini mencuat setelah aparat menangkap seorang sopir truk pengangkut BBM ilegal di kawasan pergudangan PT Salawati, Suprau, Kota Sorong, pada 8 April 2026. Dari hasil penyelidikan awal, praktik pengumpulan dan distribusi ulang BBM subsidi diduga telah berlangsung sejak Desember 2025.

    Polisi telah menetapkan sopir truk berinisial A sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seorang perempuan berinisial DBK yang diduga terlibat dalam penampungan BBM subsidi ilegal di sebuah gudang miliknya di belakang markas TNI di Kota Sorong.

    Meski demikian, kepolisian menegaskan bahwa seluruh dugaan keterlibatan aparat masih sebatas klaim dan belum terbukti secara hukum. Proses penyelidikan terus berjalan dengan fokus pada penguatan alat bukti serta pengembangan perkara.

    Penanganan kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen aparat dalam memberantas mafia BBM subsidi, sekaligus menjaga kredibilitas institusi penegak hukum di tengah sorotan publik.

  • Operasi SAR Berbuah Hasil, Nelayan Hilang di Sorong Ditemukan Selamat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Personel Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polresta Sorong Kota berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang sempat dilaporkan hilang kontak saat melaut di perairan Pulau Matan. Korban ditemukan dalam kondisi selamat pada Selasa (28/4/2026).

    Proses pencarian berlangsung selama dua hari, sejak Senin hingga Selasa (27–28 April 2026). Operasi ini melibatkan enam personel Satpolairud serta tiga anggota keluarga korban yang turut membantu penyisiran di sejumlah titik perairan.

    Peristiwa bermula pada Senin malam sekitar pukul 19.45 WIT, saat petugas menerima laporan dari keluarga korban bernama ONA. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Musa Wakum (59) belum kembali sejak berangkat melaut pada Minggu (26/4) pukul 14.00 WIT dan tidak dapat dihubungi.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, personel piket Satpolairud segera berkoordinasi dengan tim SAR Sorong. Sekitar pukul 21.30 WIT, tim gabungan bergerak menuju lokasi pencarian menggunakan kapal patroli KP SBU XVII-1010. Koordinasi juga dilakukan dengan para nelayan di sekitar perairan Pulau Soop guna memperluas area pencarian.

    Namun, upaya pencarian pada malam hari belum membuahkan hasil. Keterbatasan jarak pandang memaksa tim menghentikan sementara operasi hingga keesokan harinya.

    Pada Selasa pagi (28/4) sekitar pukul 06.05 WIT, tim menerima informasi bahwa korban telah ditemukan oleh pihak keluarga di Pulau Matan. Mendapat kabar tersebut, tim SAR segera melakukan persiapan dan kembali menuju lokasi.

    Sekitar pukul 09.56 WIT, tim tiba di Pulau Matan dan berhasil menemukan Musa Wakum dalam keadaan selamat di pesisir pantai. Korban kemudian dievakuasi bersama perahu miliknya menggunakan KP SBU XVII-1010 menuju Markas Komando (Mako) Satpolairud.

    Tim dan korban tiba dengan selamat di Mako Satpolairud pada pukul 10.53 WIT, sekaligus mengakhiri operasi pencarian dan evakuasi tersebut.

    Berdasarkan keterangan yang dihimpun, korban mengalami kendala saat perjalanan menuju Pulau Matan akibat pandangan yang terganggu di sekitar perairan Pulau Soop. Dalam kondisi tersebut, korban sempat berlindung di wilayah perairan Pulau Senapan, Kabupaten Raja Ampat.

    Situasi semakin sulit ketika bahan bakar perahu korban habis. Ia kemudian berupaya bertahan dengan mendayung hingga mencapai Kampung Kapatlap dan Kampung Samate di Pulau Salawati untuk mencari bantuan.

    Setelah mendapatkan bantuan bahan bakar dari warga setempat, korban melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhasil mencapai Pulau Matan sebelum ditemukan oleh keluarga dan tim SAR.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan S.I.K., M.H memberikan apresiasi atas kinerja cepat dan sigap personel Satpolairud dalam merespons laporan masyarakat.

    “Dedikasi, kerja sama tim, serta sinergi dengan keluarga korban dan masyarakat pesisir menjadi kunci keberhasilan dalam operasi ini,” ujar Amry Siahaan.

    Ia juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para nelayan, agar selalu mengutamakan keselamatan saat melaut. Hal tersebut meliputi memastikan ketersediaan bahan bakar, membawa alat komunikasi, serta memperhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar.

    Dengan keberhasilan ini, aparat berharap kesadaran akan pentingnya keselamatan di laut semakin meningkat guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

  • Menuju Indonesia Emas 2045, Papua Barat Daya Perangi Narkoba Sejak Dini

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang bagi anak usia sekolah sebagai upaya melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan zat berbahaya.

    Kegiatan ini berlangsung di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong Papua Barat Daya, pada Selasa, (28/4/2026).

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan generasi muda Papua Barat Daya menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya Adolof Kambuaya, para narasumber, dewan guru, serta para siswa-siswi dari berbagai kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun benteng diri para pelajar agar mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, khususnya narkotika, minuman keras, dan obat-obatan terlarang.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk membangun benteng diri siswa agar mampu menolak pengaruh narkoba melalui penguatan iman, moral, dan karakter,” ujar Adolof dalam arahannya.

    Ia menegaskan bahwa generasi muda Papua Barat Daya harus dijaga agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang dapat merusak masa depan mereka sebagai penerus pembangunan daerah maupun bangsa.

    Menurutnya, pendidikan tentang bahaya narkoba harus diberikan sejak dini agar para pelajar memahami dampak buruk penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik maupun mental.

    “Pola hidup sehat sangat penting untuk menanamkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental,” katanya.

    Selain itu, Adolof juga memperkenalkan langkah pencegahan melalui pendekatan “AKSI CERIA”, yaitu cermat memilih pergaulan, edukasi teman sebaya, rajin beribadah, inovatif, dan mengajak melapor jika menemukan korban penyalahgunaan narkoba.

    Ia menilai pendekatan tersebut penting agar para siswa tidak hanya memahami bahaya narkoba secara teori, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengambil tindakan pencegahan di lingkungan sekitar.

    Dalam kesempatan itu, Adolof menekankan pentingnya menjadikan sekolah sebagai zona aman yang terbebas dari peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang jenis baru.

    “Sekolah harus menjadi zona aman dan bebas dari peredaran obat-obatan terlarang, termasuk jenis baru dan daftar G,” tegasnya.

    Ia juga meminta para guru untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perubahan perilaku siswa sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba.

    “Guru harus aktif mengawasi perilaku siswa dan mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba sejak dini,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap para pelajar semakin memahami bahaya narkoba dan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga diri serta lingkungan sekolah dari ancaman penyalahgunaan zat berbahaya.

    Sosialisasi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi muda Papua Barat Daya yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong masa depan Indonesia Emas 2045.

  • Polda PBD Musnahkan 8 Kilogram Ganja, Polda Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba

    Melanesiatimes.com, Kabupaten  Sorong — Kepolisian Daerah Papua Barat Daya melalui Direktorat Reserse Narkoba menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dengan memusnahkan barang bukti ganja seberat lebih dari 8 kilogram. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, (26/4/2026), sebagai tindak lanjut dari pengungkapan kasus narkotika yang berhasil diungkap dalam beberapa pekan terakhir.

    Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Dirresnarkoba Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Rizal Marito. Ia didampingi Kasubdit 1 Ditresnarkoba AKBP Hasoloan Situmorang. Turut hadir dalam kegiatan ini Irwasda Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu serta Kabid Propam AKBP Mathias Yosias Krey, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Barat Daya.

    Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah pihak eksternal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Sorong, BPOM Kabupaten Sorong, penasihat hukum, serta tiga tersangka turut hadir menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti tersebut.

    Adapun barang bukti yang dimusnahkan merupakan narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat mencapai 8.288,57 gram. Barang bukti ini berasal dari hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat Daya pada 7 April dan 13 April 2026. Sebelumnya, sebagian sampel ganja tersebut telah diajukan untuk uji laboratorium guna melengkapi berkas perkara.

    Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar hingga habis tanpa sisa. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung terbuka, disaksikan oleh para undangan, serta didokumentasikan sebagai bagian dari prosedur hukum yang berlaku.

    Dirresnarkoba Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan aparat kepolisian dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah Papua Barat Daya.

    “Pemusnahan ini bukan hanya bagian dari proses hukum, tetapi juga sebagai pesan tegas bahwa kami tidak memberi ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum kami,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pengungkapan kasus serta proses hukum terhadap para pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

    Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

  • Usut Misteri Kematian Prada Jack Yakonias Soor, YLBH Mambo Waswar Desak Kepastian Hukum

    ‎RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Mambo Waswar resmi mendampingi keluarga besar Almarhum Prada Jack Yakonias Soor yang diduga menjadi korban penganiayaan. Korban dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu, 20 Desember 2025.

    ‎Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (27/4/2026), Direktur YLBH Mambo Waswar, Arfan Paretoka Cs, serta Keluarga Almarhum menyampaikan langkah hukum yang diambil merupakan bentuk tuntutan keadilan bagi Korban lantaran kasus tersebut dinilai belum memiliki kejelasan.

    ‎“Sebelumnya keluarga korban, dalam hal ini ayah dari Almarhum, telah mengadu kepada kami bahwa, sejak kejadian hingga sekarang, belum ada kepastian hukum yang jelas,” ujar Arfan Paretoka.

    ‎Dirktur YLBH Mambo Waswar juga menyoroti terkait beredarnya informasi yang disampaikan bahwa Pangdam Kasuari telah memeriksa sebanyak 19 orang terkait kasus Almarhum Prada Jack Yakonias Soor.

    ‎Mirisnya, sejak Desember 2025 hingga April 2026 kasus Almarhum Prada Jack Yakonias Soor menambah catatan kelam bagi internal TNI. Pasalnya, belum ada kejelasannya resmi terkait 19 orang yang diperiksa.

    ‎“Berdasarkan keterangan yang di publish oleh salah satu media dengan menyebut proses hukum sudah berjalan. Bahkan, diklaim sudah sampai pada tahap pemberkasan akhir per 28 Februari 2026. Namun faktanya, sampai hari ini keluarga tidak tahu ke mana arah kasus ini dibawa,” tegasnya.

    ‎YLBH Mambo Waswar berkomitmen untuk terus mengawal kasus Almarhum Prada Jack Yakonias Soor dengan mengirim surat resmi kepada Pangdam XVIII Kasuari, Panglima TNI, Komisi III DPR RI, hingga Presiden Republik Indonesia.

    ‎Surat tersebut meminta agar proses hukum ditegakan sesuai amanat Undang-undang serta penyelidikan dilakukan secara transparan agar keluarga mendapat keadilan yang setara sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

    ‎Pada kesempatan yang sama, Istri Almarhum, Olivia Salay, mengulas history tentang kondisi fisik jenazah suaminya setelah dikabarkan meninggal dunia.

    ‎Berdasarkan keterangan Olivia menyebutkan bahwa Korban pergi meninggalkan rumah dalam keadaan sehat sekitar pukul 20.00 WIT, namun keesokan paginya Almarhum dikabarkan telah meninggal dunia.

    ‎“Saat melihat jasadnya, ada banyak luka memar di punggung, wajah dan kening sobek, mata kanan juga luka. Kaki kanan terlihat patah karena bentuknya berbeda dengan kaki kiri. Bola matanya merah penuh darah dan meninggal dengan mata terbuka,” terang Olivia.

    ‎Tak hanya itu, Ia menegaskan bahwa dari 19 orang yang diperiksa, terdapat 8 orang yang diduga kuat menjadi pelaku penganiayaan. Keluarga juga mengaku kesulitan mendapatkan akses terhadap hasil visum et repertum, meskipun surat keterangan kematian sudah diterima.

    ‎“Kami hanya ingin tahu apa penyebab pasti kematiannya. Bagaimana mungkin orang pergi sehat, pulang dalam keadaan wajah membiru, badan penuh luka, dan meninggal? Itu yang tidak wajar dan kami tuntut kejelasannya,” tambah Arfan.

    ‎Ayah kandung Almarhum turut mengutarakan kekecewaan terkait kematian Putranya yang dinilai tidak wajar. Sebagai Orang Tua Onesimus meminta Almarhum Prada Jack Yakonias Soor harus mendapat keadilan yang setara sebagai Abdi Negara yang menjaga kedaulatan Indonesia serta pelaku dihukum setimpal sesuai kejahatan yang diperbuat agar bisa mengobati rasa kekecewaan Keluarga Korban.

    ‎“Saya tidak banyak bicara. Tuntutan saya hanya dua: pertama, harus ada ganti rugi atas kematian anak saya yang tidak wajar. Kedua, saya minta kepada Pangdam XVIII Kasuari agar terduga pelaku yang menyebabkan anak saya meninggal dihukum penjara seumur hidup dan dipecat secara tidak hormat dari institusi TNI. Baru dengan itu kami merasa puas dan adil,” pungkas Onesimus.

  • Groundbreaking PSN Tananahu Dipastikan Segera Digelar, Ekonomi Masyarakat Kian Berkembang

    Melanesiatimes.com, Masohi — Rencana pembangunan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Perkebunan Awaiya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, dipastikan berjalan pada Rabu (29/5/2026) yang diawali dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Prosesi ini akan menjadi bagian dari peluncuran serentak sejumlah PSN di berbagai daerah di Indonesia, yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual.

    Dua proyek besar tersebut meliputi pembangunan pabrik pengolahan kelapa terintegrasi senilai Rp500 miliar dan pabrik pengolahan pala senilai Rp140 miliar. Total investasi mencapai Rp640 miliar yang bersumber dari Danantara.

    Kehadiran proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Maluku Tengah, khususnya dalam memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa dan pala.

    Namun, di balik kesiapan pelaksanaan proyek, polemik soal status lahan masih menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dokumen legalitas lahan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek telah dinyatakan lengkap dan sah.

    Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, lahan yang akan digunakan merupakan milik perusahaan negara yang mengelola Perkebunan Awaiya, lengkap dengan dokumen serah terima dan penyelesaian ganti rugi tanaman.

    “berdasarkan dokumen yang ada, lahan tersebut sah milik perusahaan. Semua proses administrasi, termasuk ganti rugi tanaman, sudah diselesaikan,” ujarnya.

    Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Pemerintah Negeri Tananahu yang menyebut lokasi proyek merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat setempat.

    Menurut sumber tersebut, hingga kini belum ada bukti autentik berupa dokumen kepemilikan lahan yang diajukan pihak Negeri Tananahu untuk memperkuat klaim mereka.

    “Selama ini yang muncul hanya klaim sepihak tanpa didukung dokumen resmi,” tambahnya.

    Perbedaan pandangan ini menandai adanya potensi gesekan di tengah masyarakat, terutama terkait isu hak adat dan pengelolaan sumber daya.

    Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan agenda pembangunan dengan dasar legalitas yang diklaim telah terpenuhi serta menghormati setiap pendapat yang muncul sebagai bagian dari proses berdemokrasi yang sehat.

    Di tengah dinamika yang berkembang, termasuk adanya penolakan dari sebagian pihak di Negeri Tananahu itu, maka penting untuk menempatkan persoalan secara objektif.

    Dalam kerangka hukum yang berlaku, berbagai klaim penolakan tersebut sejauh ini belum dapat dibuktikan dengan dasar hukum yang kuat.

    Sementara itu, perusahaan memiliki landasan legal yang jelas, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 41/HGU/KEM-ATR/BPN/V/2019, sehingga memberikan legitimasi terhadap aktivitas yang akan dijalankan.

    Namun demikian, perbedaan pandangan tetap perlu disikapi dengan bijak. Pembangunan yang baik bukan hanya bertumpu pada kekuatan hukum, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi yang sehat antara semua pihak.

    Oleh karena itu, ruang dialog tetap penting agar setiap aspirasi dapat tersalurkan tanpa menghambat agenda besar yang berpotensi membawa manfaat luas.

    Investasi di sektor kelapa dan pala yang akan dikembangkan oleh PTPN I Regional 8 sesungguhnya menghadirkan peluang besar bagi masyarakat. Selama ini, potensi komoditas unggulan Maluku tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi petani.

    Dengan hadirnya industri pengolahan, hasil kebun tidak lagi dijual mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tinggi yang membuka akses pasar lebih luas.

    Lebih dari itu, dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak bersifat parsial. Pembangunan pabrik akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

    Infrastruktur penunjang pun berpotensi ikut berkembang, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

    Dalam perspektif yang lebih luas, Negeri Tananahu memiliki kesempatan besar untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis komoditas unggulan.

    Tantangan yang ada seharusnya tidak menjadi penghalang, melainkan momentum untuk memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak investor.

    Pada akhirnya, kemajuan daerah membutuhkan keberanian untuk melangkah bersama. Dengan menjadikan hukum sebagai pijakan, dialog sebagai jembatan, dan kesejahteraan sebagai tujuan, investasi kelapa dan pala di Tananahu dapat menjadi tonggak penting menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat hari ini dan generasi yang akan datang. (HUAT)

  • Kemenag Kota Sorong Siap Gelar Hardiknas 2026, Kakanwil Kemenag Papua Barat Akan Hadir

    Sorong — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Sorong menggelar rapat finalisasi pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang akan dilaksanakan pada 2 Mei 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Sorong, Muhudar Wailegi, bersama jajaran panitia dan pihak terkait.

    Dalam rapat tersebut, selain mematangkan seluruh aspek teknis pelaksanaan, juga dilakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan kelancaran kegiatan, termasuk terkait kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba.

    Kepala Kantor Kemenag Kota Sorong, Muhudar Wailegi, menyampaikan bahwa komunikasi terus dibangun secara aktif sebagai bagian dari persiapan menyeluruh kegiatan.

    “Insyaallah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat direncanakan hadir pada upacara Hardiknas 2 Mei 2026 di Kota Sorong. Kami terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik,” ungkap Muhudar.

    Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan seluruh panitia dan peserta agar pelaksanaan upacara berjalan dengan tertib dan khidmat.

    “Kami mengimbau seluruh jajaran untuk menjaga kedisiplinan, kekompakan, serta memperhatikan setiap detail teknis. Hardiknas ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Muhudar menekankan bahwa keterlibatan seluruh unsur pendidikan di lingkungan Kementerian Agama menjadi kunci suksesnya pelaksanaan kegiatan ini.

    “Sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat. Kami ingin seluruh satuan kerja, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan dapat berpartisipasi aktif sehingga peringatan Hardiknas benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Rapat finalisasi ini juga menetapkan ketentuan pakaian bagi peserta upacara. Bagi yang telah memiliki, diwajibkan mengenakan seragam Korpri, sementara bagi yang belum, menggunakan pakaian seragam hitam putih.

    Selain itu, dibahas pula susunan petugas upacara, kesiapan peserta, serta teknis pelaksanaan di lapangan. Seluruh panitia diharapkan dapat bekerja maksimal dan menjaga koordinasi hingga hari pelaksanaan.

    Dengan persiapan yang semakin matang, Kemenag Kota Sorong optimistis pelaksanaan upacara Hardiknas 2026 dapat berjalan lancar, tertib, dan penuh makna.

    Sebagai penutup, Muhudar Wailegi berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi refleksi bersama dalam memajukan dunia pendidikan.

    “Semoga peringatan Hardiknas ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat belajar, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun generasi yang unggul dan berakhlak. Mari kita sukseskan bersama dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

  • Momen Harlah PMII ke-66 Massa Pendukung Amar Leisubun Tuntut Keadilan, Ketum PB PMII Kabur

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Perayaan Harlah ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang digelar di kawasan RRI, Jakarta, Sabtu (25/4/2025), diwarnai aksi damai dari kader PMII Maluku. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum terpilih PKC PMII Maluku hasil Konfercab ke-VIII, Amar Lusubun.

    Massa aksi mendatangi lokasi acara yang turut dihadiri Ketua Umum PKB sekaligus MABINDA PMII, Abdul Muhaimin Iskandar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan penyelesaian Surat Keputusan Ketua Umum PKC Maluku yang dinilai bermasalah, sekaligus menjadi kelanjutan dari boikot terhadap Pengurus Besar (PB) PMII.

    Dalam peristiwa tersebut, Ketua Umum PB PMII, Muhammad Sofiullah Cokro, dikabarkan meninggalkan lokasi melalui pintu belakang untuk menghindari massa. Tindakan itu memicu kritik dari sejumlah kader yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang terbuka.

    Amar Lusubun menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukanlah tindakan spontan, melainkan bentuk tuntutan konstitusional yang selama ini diabaikan. Ia menilai kepemimpinan PB PMII telah mengesampingkan prosedur organisasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

    “Ini bukan aksi spontanitas, tetapi akumulasi dari tuntutan konstitusional yang tidak pernah direspons secara serius,” ujar Amar Lusubun kepada awak media.

    Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum pengurus PB PMII yang dinilai mendorong kepentingan politik di luar organisasi. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merusak independensi dan marwah PMII sebagai organisasi kader.

    “Atas dasar itu, kami menuntut Ketua Umum PB PMII untuk mengembalikan marwah PKC PMII Maluku sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT),” tegasnya.

    Aksi kemudian berlanjut ke depan Sekretariat PB PMII di Salemba, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, massa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan PB PMII.

    Pertama, massa menilai Ketua Umum PB PMII seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan konstitusi organisasi, namun justru dianggap melanggar prinsip tersebut.

    Kedua, adanya dugaan intervensi kepentingan politik eksternal dinilai menunjukkan kegagalan dalam menjaga independensi organisasi, sehingga PMII berpotensi dijadikan alat kepentingan pihak luar.

    Ketiga, sikap menghindari massa saat aksi berlangsung dinilai mencerminkan lemahnya kepemimpinan dan minimnya keteladanan moral. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperpanjang konflik internal serta memicu tuntutan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Sofiullah Cokro belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, Amar Lusubun bersama massa pendukungnya menyatakan akan terus melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

    Aksi ini menjadi sorotan karena mencerminkan dinamika internal organisasi, sekaligus menguji komitmen seluruh pihak dalam menegakkan konstitusi dan menjaga independensi PMII dari berbagai kepentingan.