Tag: #kpuprovinsipapuabaratdaya

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – KPU Provinsi Papua Barat Daya, yang dipimpin oleh Ketua Andarias Daniel Kambu, resmi mengumumkan pengambilan alih tugas dan kewenangan KPU Sorong Selatan.

Hal ini tertera dalam surat keputusan nomor 598 dan 599, yang menyatakan pemberhentian tiga komisioner KPU Sorong Selatan dan satu komisioner KPU Raja Ampat. Keputusan ini juga diikuti dengan surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 600 tahun 2025. Kamis (03/07/2025).

Dengan pengalihan tugas ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya kini bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas dan keputusan yang seharusnya dilaksanakan oleh KPU Sorong Selatan. Ini termasuk juga pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan untuk tingkat KPU Sorong Selatan.

Pengalihan kewenangan ini terjadi menyusul pengunduran diri komisioner KPU Sorong Selatan dan KPU Raja Ampat, yang telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam menjaga kelangsungan tugas KPU di wilayah tersebut.

Andarias Daniel Kambu menekankan bahwa SK pengalihan tugas tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 2025 hingga adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi komisioner yang baru. “Kami akan menunggu petunjuk dan arahan pimpinan terkait proses pergantian, termasuk pelaksanaan fit and proper test untuk calon-calon pengganti,” tuturnya.

Andarias juga jelaskan bahwa pengalihan kewenangan ini hanya terjadi di KPU Sorong Selatan, mengingat situasi di KPU Raja Ampat masih stabil dan memenuhi qorum. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Raja Ampat masih dapat melanjutkan fungsinya tanpa adanya gangguan.

Kegiatan pemutahiran data pemilih sangat penting di dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Oleh karena itu, pengambilan alih tugas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap berjalan lancar di Kabupaten Sorong Selatan.

KPU Provinsi berharap agar masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah ini. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan semua tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat,” tambah Andarias.

Dengan adanya keputusan ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya siap untuk melakukan segala upaya demi kelancaran administrasi dan memastikan bahwa tidak terjadi kefakuman.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menggelar Rapat Koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan program nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran data pemilih.

Rapat koordinasi ini di gelar di kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya jalan Pramuka Kota Sorong pada Kamis (26/06/2025).

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menegaskan pentingnya rapat ini untuk memastikan akurasi data pemilih yang akan digunakan dalam pemilu mendatang. “Kami melaksanakan kegiatan ini secara kontinu setiap tahun dengan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, KPU mengundang berbagai stakeholder, yaitu Bawaslu PBD, Dinas Capil PBD, Kesbangpol PBD, Lapas Kelas II B Kota Sorong serta termasuk Polda PBD dan Danrem 181 Praja Viratama Sorong. Tujuannya adalah untuk membahas hal-hal teknis terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Andarias menambahkan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilakukan tanpa partisipasi berbagai pihak. “Sumber pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berasal dari DPT Pilkada 2024 yang disandingkan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dukcapil,” papar Andarias.

Proses pemutakhiran ini diharapkan dapat menghasilkan satu data yang valid sebagai rujukan bagi seluruh jajaran KPU. “Kami akan melakukan pleno di KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 2 Juli, dan pleno Provinsi Papua Barat Daya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli di Sorong,” katanya.

Lebih lanjut, Andarias menjelaskan bahwa tugas KPU dalam hal pemutakhiran data pemilih bukan hanya selama event pemilu, tapi harus dilakukan setiap tahun. “Ini penting agar datanya akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah perlunya kerja sama dengan stakeholder terkait. “Data yang kami butuhkan harus didukung oleh instansi terkait seperti pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan,” ujarnya menambahkan, “kolaborasi ini memastikan data pemilih yang dihasilkan maksimal.”

Andarias juga menyoroti pentingnya data dari TNI dan Polri. “Kami perlu dukungan data dari mereka untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam pemilih. Banyak pemilih, khususnya anak muda, yang sudah mengikuti tes Tembus TNI-POLRI dan itu harus tercatat,” paparnya.

Dalam konteks pemilih pemula, Andarias menekankan bahwa perubahan usia pemilih perlu diperhatikan. “Anak-anak berusia 16 tahun yang sebelumnya terdaftar sebagai pemilih pemula kini telah berusia 17 tahun dan berhak untuk memilih,” imbuhnya.

Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data juga sangat diharapkan. “Kami mengajak semua pihak untuk berkontribusi demi memperbaiki kualitas data pemilih, karena kesuksesan pemilu sangat bergantung pada data yang akurat,” tutupnya.

Dengan rapat koordinasi ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat membangun sinergi yang kuat antara semua pihak dalam mempersiapkan pemilu yang demokratis dan transparan. Ke depan, diharapkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan berjalan lebih efektif dan efisien, serta membantu menghasilkan pemilih yang berkualitas.

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya hari ini menjalankan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pengunduran diri empat anggota KPU dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan.

Verifikasi dan klarifikasi terhadap empat orang anggota KPU Kabupaten dilakukan di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Senin (23/06/2025).

Langkah ini diambil setelah keempat anggota tersebut dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong Selatan.

Dari empat orang yang mengajukan pengunduran diri, tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Sorong Selatan. Mereka adalah Yulianus Yarolo, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan; Verderika Muguri, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi; serta Eliyeser Kombado, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara itu, Kalansina Aibini merupakan Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi dari KPU Kabupaten Raja Ampat.

Pengunduran diri mereka disampaikan melalui surat resmi yang dilayangkan kepada KPU Papua Barat Daya pada tanggal 22 Mei dan 5, 10 Juni 2025. Menanggapi surat tersebut, KPU Papua Barat Daya segera mengambil langkah untuk menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan pengunduran diri ke KPU Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni lalu.

Pada tanggal 18 Juni 2025, KPU RI mengeluarkan surat balasan dengan nomor 1079/2025 yang menyatakan perlunya verifikasi dan klarifikasi atas pengunduran diri anggota KPU tersebut. “Proses verifikasi ini penting untuk memastikan semua dokumen yang diajukan memenuhi syarat secara administratif,” ungkap Andarias Daniel Kambu.

Tim KPU Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi terhadap dokumen keempat anggota KPU yang mengundurkan diri. Proses ini merupakan bagian dari kewajiban administratif yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23Tahun 2023 tentang tata kerja KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 125 huruf a dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa KPU provinsi wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pengajuan pengunduran diri.

Setelah proses ini selesai, KPU Papua Barat Daya akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan KPU RI terkait langkah selanjutnya.

Keempat anggota KPU yang lulus sebagai CPNS diharapkan dapat membawa kontribusi positif di instansi baru mereka, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun di Kabupaten Sorong Selatan.

KPU Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjalankan semua proses yang diperlukan demi kelancaran fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Papua Barat Daya menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses yang dijalankan.

Dalam kaitannya dengan penggantian anggota KPU yang mengundurkan diri, KPU Papua Barat Daya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pimpinan KPU RI terkait pergantian antar waktu (PAW). Hal ini penting untuk memastikan bahwa posisi kosong dapat segera diisi, supaya kinerja KPU tetap optimal.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan tugas KPU di daerah,” ujar Ketua KPU PBD.

Pihak KPU berharap, dengan adanya pergantian ini, kinerja dalam penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya dapat tetap terjaga.

Pengunduran diri anggota KPU ini merupakan dinamika dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang selalu berupaya mendapatkan personel terbaik untuk mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Kegiatan verifikasi ini tidak hanya formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas KPU.