Melanesiatimes.com, Kota Sorong – KPU Provinsi Papua Barat Daya, yang dipimpin oleh Ketua Andarias Daniel Kambu, resmi mengumumkan pengambilan alih tugas dan kewenangan KPU Sorong Selatan.
Hal ini tertera dalam surat keputusan nomor 598 dan 599, yang menyatakan pemberhentian tiga komisioner KPU Sorong Selatan dan satu komisioner KPU Raja Ampat. Keputusan ini juga diikuti dengan surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 600 tahun 2025. Kamis (03/07/2025).
Dengan pengalihan tugas ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya kini bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas dan keputusan yang seharusnya dilaksanakan oleh KPU Sorong Selatan. Ini termasuk juga pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan untuk tingkat KPU Sorong Selatan.
Pengalihan kewenangan ini terjadi menyusul pengunduran diri komisioner KPU Sorong Selatan dan KPU Raja Ampat, yang telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam menjaga kelangsungan tugas KPU di wilayah tersebut.
Andarias Daniel Kambu menekankan bahwa SK pengalihan tugas tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 2025 hingga adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi komisioner yang baru. “Kami akan menunggu petunjuk dan arahan pimpinan terkait proses pergantian, termasuk pelaksanaan fit and proper test untuk calon-calon pengganti,” tuturnya.
Andarias juga jelaskan bahwa pengalihan kewenangan ini hanya terjadi di KPU Sorong Selatan, mengingat situasi di KPU Raja Ampat masih stabil dan memenuhi qorum. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Raja Ampat masih dapat melanjutkan fungsinya tanpa adanya gangguan.
Kegiatan pemutahiran data pemilih sangat penting di dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Oleh karena itu, pengambilan alih tugas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap berjalan lancar di Kabupaten Sorong Selatan.
KPU Provinsi berharap agar masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah ini. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan semua tugas ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat,” tambah Andarias.
Dengan adanya keputusan ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya siap untuk melakukan segala upaya demi kelancaran administrasi dan memastikan bahwa tidak terjadi kefakuman.
Tinggalkan Balasan