Melanesia Times

Blog

  • Dengan Dana 39 Miliard KPU Kota Sorong Siap Melaksanakan Pemilukada.

    Melanesiatimes.com – KPU Kota Sorong menggelar audiens bersama para Insan Pers atau wartawan Se-Papua Barat Daya. Sorong (04/10/2023).

    Audiensi yang berlangsung dikantor KPU itu, dihadiri oleh kurang lebih 50 wartawan dari berbagai macam media online maupun pertelivisian, dari wartwan senior sampai wartawan junior.

    Pertemuan yang digelar oleh KPU Kota Sorong ini, sejatinya merupakan pertemuan yang pertama dari sekian banyak pergantian Komsioner dari periode ke periode.

    “kami memberikan apresiasi kepada KPU Kota Sorong yang telah melaksanakan pertemuan ini, karena dari tahun ke tahun, baru kali ini dan diperiode ini KPU Kota Sorong, mengundang kami dalam rangka silaturahmi dan kerjasama dalam membantu dan mengawal tahapan-tahapan pemilu tahun 2024”. Ucap Salah satu Wartawan dalam pertemuan tersebut.

    Dari pertemuan tersebut Ketua KPU Balthasar B. Kambuaya, mengunkapkan ini merupakan ajang silaturahim antara penyelenggara dengan insan pers agar saling kenal mengenal dan tetap mengawal, menopang serta memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai fungsi kontrol  terhadap penyelenggara, hingga pelaksanaan Pilkada ditahun 2024 mendatang.

    Ruang Pertemuan KPU Kota Sorong

    Dalam pertemuan ini, KPU juga membuka ruang dan waktu kepada insan pers untuk mengajukan pertanyaan, terkait tahapan pileg dan pemilukada, pertanyaan-pertanyaan pamungkaspun dikeluarkan oleh para insan pers, salah satunya adalah Senior Pers dari CWM Chanel, dimana pertanyaannya terkait dengan “apa ukuran kesuksesan KPU dalam pelaksanaan Pemilu”  pertanyaan inipun dibayar tuntas oleh salah satu komisioner KPU devisi  sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan  SDM, Hilman Djafar.

    Hilman menjawab “Kesuksesan dari pemilu adalah terselenggaranya semua tahapan, berjalan aman, lancar dan sukses, itu harapan kita semua”. Jawab Hilman. Selanjutnya juga ditambahkan oleh 4 komisioner yang lain termasuk ketua KPU.

    Salah satu pertanyaan dari Insan  pers juga adalah, “berapa jumlah total anggaran Pilkada Kota Sorong” pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya “melalui pertemuan antara KPU Kota Sorong bersama Pemerintah Kota Sorong, telah disepakati anggaran pemilukada kota sorong sebesar Rp. 39.000.000.000 (Tiga puluh Sembilan milliard Rupiah),  yang awalnya, di ajukan Sebesar 43 M, kendati ada penghematan anggaran maka yang terjawab adalah Rp.39.000.000.000, yang pencirannya, 40% dan 60% secara berjenjang dibulan November dan Desember 2023”. Jawab Balthasar.

    Balthasar juga berterima kasih kepada Pemerintah kota sorong, atas kesepakatan tersebut dan menyatakan diri bahwa “Kami KPU Kota Sorong siap melaksanakan Pemilukada Kota Sorong”. Tutupnya.

    Ketua IJTI bersama Ketua PWI

    Disamping itu Ketua PWI, Wahyudi juga menyampaikan “pers atau jurnasli punya tanggung jawab besar guna mengedukasi masyarakat kita, yang nantinya akan menjadi subyek pemilih, sehingga bisa memberikan politik yang baik kepada masyarakat”.

    Wahyudi juga berharap dengan adanya kerjasama antara KPU dan Pers, kita saling menguatkan, mendukung dan menopang dalam memberikan informasi yang baik, kepada masyarakat khususnya Papua Barat Daya.

    Hal senada juga di sampaikan oleh, Ketua IJTI (Ikatan Jurnalis Telivisi Indonesi) Chanry Suripatty “Tentunya  kami mengapresiasi kegiatan ini dan bagaimana media dapat bekerja dengan baik, professional, akuntabel dan dapat menciptakan suasana damai hingga tercapainya pelaksaan Pemilu nanti”. Imbuhnya

    Pandangan Politik Melanesia Times

    Penyelenggara pemilu yang bermartabat, merupakan prasyarat penting bagi penguatan demokrasi. Penyelenggara pemilu yang bermartabat meningkatkan kepercayaan masyarakat, partisipasi pemilih, dan kualitas hasil pemilu itu sendiri. Tidak hanya itu, pemilu bermartabat juga membantu bagi upaya meminimalisir potensi konflik sosial dan konflik politik di tengah masyarakat.

    Penyelenggara pemilu memiliki peran penting, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Kredibilitas dan kapasitas penyelenggara pemilu yang mumpuni, akan sangat membantu bagi terciptanya tertib administrasi pemilu, kepatuhan terhadap regulasi, dan terjaganya kualitas hasil pemilu.

    Jika para penyelenggara dikuatkan nilainya untuk berpegang pada prinsip etika, maka penyelenggara pemilu akan memartabatkan peserta pemilu dan pasangan peserta pemilu, tidak curang, berlaku adil, tidak mengganggu suara, serta menghargai hak-hak pemilih.(DIR)

  • Hari Terakhir Pencermatan Rancangan DCT KPU Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – KPU Kota Sorong telah melaksanakan pencermatan rancangan daftar calon tetap, mulai dari tanggal 24 September 2023 sampai tanggal 3 Oktober 2023, dari keseluruhan partai yang berjumlah 18 partai, telah melakukan pengajuan pencermatan daftar calon tetap, kepada KPU Kota hari ini dikantor KPU Kota Sorong.  (Selasa, 03/10/2023)

    Ditemui diruang kerjanya, Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya menyampaikan “Puji Tuhan, Alhamdulillah, atas kerjasama dari semua partai yang memasukan berkasnya hari ini, telah kami terima, oleh karena itu ucapan terima kasih atas kerjasama dari semua pihak yang terlibat, baik itu partai maupun Komisioner Bawaslu Kota Sorong.

    Pencermatan DCT ini dijadwalkan sampai pukul 23.59, namun pada hari ini penerimaan berkas terkahir dari Partai Buru, sektitar pukul 17.14 Wit. Dan penutupan rangkaian pencermatan rancangan DCT ini pada pukul 19.30 Wit lebih awal dari waktu yang ditentukan”. Ujar Balthasar.

    Balthasar B. Kambuaya (Ketua KPU Kota Sorong)

    Balthasar juga menegaskan, kelembagaan KPU Kota Sorong berpatokan kepada PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 dan juga keputusan KPU nomor 996 tahun 2023, terkait dengan pedoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan Pencermatan daftar calon tetap.

    Hari ini telah dilaksanakan Pencermatan terakhir dan semua berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala atau kekurangan apapun. “Setelah ini kami akan masuk ke tahap berikutnya yaitu verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara dan hasil rancangan daftar calon tetap, mulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023”. Ucapnya

    Lanjut Balthasar, Sesudah reverifikasi administrasi, maka kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap pergantian calon pada masa pencermatan DCT.

    Untuk masalah perpindahan Dapil, pergantian Caleg yang meninggal dunia, telah terverifikasi tinggal bagian Bacaleg yang berprofesi Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, ada sekitar kurang lebih 2 bacaleg yang menunggu surat pengunduran diri dari BKN, secara administrasi itu saja yang menjadi tugas partai tersebut, kendati apabila sampai tanggal 3 November 2023 belum lagi terlengkapi, maka masih ada ruang untuk melengkapi surat pengunduran diri dari BKN, sesuai Surat Edaran ( SE) KPU-RI Nomor : 1036/PL.E1.4-SD/05/2023 tertanggal 25 September 2023, perihal calon daftar sementara dengan pekerjaan, wajib mengundurkan diri.

    “Hal hal yang menjadi kekurangan administrasi nanti kita lihat pada hasil verifikasi nanti”. Sambung Balthasar.

    Julce Ivone Sahureka (Ketua Bawaslu Kota Sorong) di dampingi Anggota Bawaslu Abdul Kadir Kelosan (Devisi P3S)

    Hal senada juga dituturkan oleh Ketua Bawaslu Kota Sorong, Julce Ivone “saya beserta teman-teman Komisioner Bawaslu Kota Sorong telah mengawal dari awal sampai hari ini batas waktu yang ditentukan dan telah terselesaikan dengan baik, semua partai pun terpenuhi dari segi 30% keterwakilan perempuan”. Ungkap Julce.

    Julce juga berharap tahapan ini akan berjalan dengan maksimal hingga di umumkan atau disahkan menjadi DCT”. Tambahnya.

    Untuk tingkat keamanan atau kamtibmas, kami juga telah bekerja sama dengan pihak stakeholder seperti kejaksaan, pengadilan dan TNI/Polri, agar mengantisipasi potensi kecurangan pada TPS, apabila ada TPS ditahun lalu terjadi kecurangan atau mobilisasi massa, kami akan maksimalkan dengan pihak keamanan, agar ditahun 2024 nanti sudah tidak adalah lagi hal-hal semacam itu, kami juga memilik Sentra Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ini merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 886 ayat 1 menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu”. Tutupnya.(DIR)

  • Diduga BWS Papua Barat Lalai Dalam Pekerjakan Tanggul Sunggai Remu Kota Sorong.

    Melanesiatimes.com – Seperti yang diketahui beberapa bulan lalu curah hujan di kota sering terjadi, hingga menyebabkan terjadinya longsor pada tanggul samping polres Sorong Kota. (Senin, 02/10/2023)

    Dalam keterangan persnya pada Media ini saat itu, Badan Wilayah Sungai (BWS), Papua Barat berjanji akan sesegerah mungkin mengerjakan tanggul tersebut dalam kurun waktu dua minggu (14 hari) kendati pada kenyataannya hingga saat ini pekerjaan itu belum juga terselesaikan.

    Sementara itu melalui hasil penelusuran Media ini dilapangan, terlihat para tukang dan buru bangunan sedang kerja, pada saat ditanyakan pegawas lapangan, mereka semua agak keberatan memberikan keterangan sehingga media ini coba untuk melakukan penulusuran ke masyarakat.

    Menurut informasi dari ketua RT di wilayah seputaran bibir sungai, kelurahan remu selatan, mengaku pernah di datangi oleh pihak BWS, untuk berkordinasi terkait pekerjaan tanggul tersebut. Pihak BWS sendiri awalnya ingin membangun tanggul dengan speak yang tak sama seperti yang sudah ada bahkan menurut pak RT, pihak BWS hanya ingin membangun dengan ketinggian yang 30cm padahal tanggul itu rata-rata tingginya 1meter.

    Porses Pekerjaan tanggul

    “Saya sampaikan ke mereka kalau bapak dorang membangun tanggul itu tingginya tidak mencapai satu meter mendingan stop kerja, daripada saya suruh masyarakat kasih bubar bapak dorang”. Imbuh Pak RT yang enggan disebut namanya.

    Setelah saya sampaikan demikian barulah pihak BWS mengatakan ya sudah pak RT kami bangun sesuai dengan speak yang sebelumnya, yaitu satu meter tingginya.

    Lanjut Pak RT “Jalan ini merupakan jalan pintas masyarakat pak, bukan hanya dilalui oleh warga sekitar sini, tapi juga oleh warga jalan nuri HBM dan sekitarnya, kalau mereka jalan ke pasar remu ini sudah jalan mereka, Saya juga heran, BWS berjanji akan menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu dua minggu, tapi seperti bapak lihat sendiri kan sampai sekarang belum selesai, padahal sudah dikerjakan hampir satu bulan lebih, Tutupnya.

    Ketika dikonfirmasi ke pihak BWS via telepon, Wempi Nauw mengatakan, “kami sampaikan target dua minggu itu sebagai penyemangat saja kepada teman-teman dalam bekerja, tapi teknis dilapangan tidak seperti itu, semua tergantung kontraktor yang menanganinya, mungkin ada kendala dimasalah, bahan, mobilisasi pendanaan dan sebagainya, jadi kita tunggu saja. ungkapnya. (ZK)

  • Ganjar Pranowo, Pangan Sebagai Lambang Supremasi Kepemimpinan Indonesia Bagi Dunia

    Melanesiatimes.com – Rakernas yang keempat ini sangat luar biasa, bukan hanya jumlah pesertanya tapi pilihan temanya yang sangat istimewa kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat-sangat luar biasa, pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Ujar Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam pidatonya di Rakernas ke-IV PDI Perjuangan yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (29/9/2023).

    Ketika memulai pidatonya, ganjar mengatakan bahwa, “dirinya (ganjar) mencoba membayangkan apa yang kemudian dipikirkan Ibu Megawati, kira-kira mesti kita kerjakan,” pada rakernas terdahulu kita pun membahas persoalan-persoalan kerakyatan tema kemiskinan, stunting, pemerintahan yang bersih anti korupsi dan dan kita bangga sebagai kader PDIP Perjuangan bahwa partai kita selalu berpikir apa yang dibutuhkan oleh rakyat setiap rakernas setiap.

    Kalau kita coba cermati, setiap saat Ibu Mega berpidato setidaknya ada 8 pokok-pokok kedaulatan pangan yang ibu ketua umum sudah sampaikan poin-poinnya, itulah buat kita yang ada di eksekutif legislatif kita coba mengawal agar itu bisa tereksekusi dengan baik dengan target-target dan tentu apa saja itu dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini, ada satu kata yang membuat semangat kita makin kuat adalah swasembada untuk bahan pokok, sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri. Tutur ganjar,

    “Hal ini, tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya begitu saja, karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tentu hadirnya negara juga tidak tiba-tiba, hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja, ada beberapa poin yang coba kita catat, yang pertama bagaimana kita menggenjot riset dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi, tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan, seperti pesan Ibu Megawati Soekarno Putri, tadi, “bahwa lahan subur tidak boleh dialihfungsikan ini disampaikan oleh ibu ketua umum (Megawati Soekarno Putri) untuk mengingatkan kita bersama.

    Lebih lanjut Ganjar menceritakan bahwasanya, ketika penugasanya di DPR RI berjalan, ia (ganjar) ikut membahas undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan, tinggal bagaimana kita  semua mengeksekusi karena di ruangan ini ada dari eksekutif baik dari pusat maupun daerah yang berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang dan tentu saja kebijakan fiskal untuk memberikan stimulus bagi inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian serta sarana produksi pertanian.

    “Kita bisa belajar dari manapun, kita bisa berkolaborasi dari manapun, tadi sudah kita lihat hasil riset brin yang sebenarnya sudah bisa dilakukan dari gasil riset itu, untuk bisa kita lakukan terapan karena dari karya anak bangsa sudah bisa menunjukkan karya-karya tinggal kita memastikan untuk bisa menggunakan itu.”

    Terakhir kata mantan gubernur jawa tengah ini menekankan bahwa, tentu saja hal yang penting dan dasar untuk menyejahterakan wong cilik adalah melalui pangan dan melalui makanan, tidak ada yang lain tentu saja yang banyak akan menjadi dukungan karena ini yang paling pokok, apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, maka kita akan mampu membawa Indonesia lebih berjaya. Dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat tentu selaku kader pdi perjuangan kita selalu diingatkan bagaimana pentingnya untuk membuktikan ideologi pembebasan yang dilakukan oleh Bung Karno ideologi untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan baik dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan rakernas ini mencoba untuk merumuskan agar kita punya kemandirian itu. Harapan Ganjar Pranowo

  • Uang Korupsi BTS Kominfo disebut mengalir ke BPK, KOMAR Desak Kejagung Periksa Ketua BPK

    Melanesiatimes.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Revolusioner (KOMAR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat, (29/9/2023).

    Dalam aksinya, Mahasiswa meminta agar aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua BPK RI Isma Yatun terkait dugaan aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo sebesar 40 miliyar yang disebutkan diterima oleh pegawai BPK bernama Sadikin.

    “Kami mendesak dugaan adanya aliran dana sebesar 40 miliyar ke BPK ini agar diusut tuntas, untuk itu aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Agung harus segera memanggil dan memeriksa saudari Isma Yatun selaku Ketua BPK RI”, ujar Gokma Purba selaku Kordinator KOMAR depan Gedung BPK RI.

    Dalam orasinya mahasiswa KOMAR juga menegaskan bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga tersebut, Isma Yatun dinilai gagal dalam melakukan pengawasan kepada pegawainya.

    “Apa yang disampaikan oleh saksi mahkota Windi Purnama bahwa adanya penyerahan uang sebesar 40 Miliyar kepada perwakilan BPK bernama sadikin dalam sidang lanjutan korupsi BTS Kominfo itu adalah bagian dari fakta persidangan, sehingga ini harus terus didalami dan jika ini benar adanya, maka isma yatun sebagai ketua BPK kami nilai gagal dalam melakukan pengawasan di internal BPK sehingga layak dievaluasi atau dicopot”, tegas Gokma.

    Selanjutnya KOMAR juga meminta agar Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk ikut memberikan perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawai BPK dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

    Sebelumnya dugaan adanya aliran dana korupsi BTS 4G Kominfo sebesar 40 Miliyar ke BPK RI bermula dari kesaksian Saksi Mahkota Windi Purnama dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo, di persidangan Windi purnama mengatakan bahwa menyerahkan uang sebesar 40 Miliyar kepada perwakilan BPK RI bernama Sadikin.

  • Presiden Jokowi Ajak Rakyat Melestarikan dan Mengembangkan Seni Budaya yang dimiliki Indonesia

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional pada 2 Oktober, peragaan busana Istana Berbatik akan memamerkan koleksi batik dari tujuh kerajaan Nusantara dengan konsep kemegahan Istana Merdeka, Jakarta.

    Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo secara resmi membuka pagelaran Istana Berbatik yang digelar di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu malam, 1 Oktober 2023. Melalui Istana Berbatik yang digelar dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober, Presiden mengajak masyarakat di seluruh Tanah Air untuk ikut serta melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang dimiliki Indonesia.

    “Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan pada kekayaan seni dan budaya Indonesia serta aktif melestarikan dan mengembangkannya,” ujar Presiden dalam sambutannya.

    Presiden juga mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bangga memiliki batik sebagai salah satu karya seni dan warisan budaya tak benda. Menurut Presiden, batik memiliki simbol, teknik, hingga budaya yang mencerminkan Indonesia. “Bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa tetapi merupakan warisan budaya tak benda dunia dengan simbolisme, teknik, dan budaya yang sangat melekat dengan Indonesia,” ucap Presiden.

    Dalam pagelaran Istana Berbatik kali ini, semua tamu undangan yang hadir mengenakan pakaian batik dengan beragam motif dan corak dari berbagai daerah di Tanah Air. Presiden Jokowi diketahui mengenakan batik parang barong seling kembang udan riris. Sedangkan Ibu Iriana tampak anggun mengenakan atasan batik motif truntum yang dipadukan dengan bawahan batik motif parang.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin, para ketua lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara sahabat, para gubernur, hingga para penggiat seni di Tanah Air.

  • KPU PBD: Rapat Kordinasi Persiapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

    Melanesiatimes.com –Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya ini dalam rangka kesiapan pelaksanaan kampanye oleh Parpol dan Calon DPD RI, berlangsung di Vega Hotel, sorong (30/09/2024)

    Ditemui dilobi vega hotel Ketua KPU PBD Andi  Kambu yang sapaan santainya Kaka Andi. Kaka Andi menegaskan, kegiatan yang dilakukan hari ini, adalah menjalankan tahapan – tahapan tugas dan fungsi selaku komisioner dan kegiatan atau tahapan ini akan bergulir terus hingga hari H.

    “Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Parati Politik dan Calon Anggota DPD RI berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan kampanye pemilu 2024 yang mana sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu”. Kata Kaka Andi.

    Kaka Andi menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan kampanye, akan diselenggarakan pada tanggal 28 November 2023, setelah penetapan daftar calon tetap pada tanggal 3 November 2023 nanti.

    Kegiatan ini juga merupakan bagian dari mensosialisasikan PKPU nomor 15 tahun 2019,tentang tahapan dan jadwal pemilu, kepada 18 rekan partai politik dan 12 bakal calon anggota DPD Dapil Papua Barat Daya.

    ”Sosialisai ini bertujuan agar teman – teman kontestan, bisa tahu hak yang diwajibkan dan hal yang menjadi larangan dalam melaksanakan kampanye, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran – pelanggaran pemilu. Kita tahu bersama dalam pelanggaran Pemilu ada tiga pelanggaran, yakni pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan juga pelanggaran kode etik, oleh sebab itu sebagai peserta pemilu tahun 2024, harus dan wajib menghindari potensi-potensi itu”. Tegasnya.

    Kaka Andi juga berharap kepada sesama penyelenggara Pemilu, rekan-rekan dari Bawaslu, agar tetap melakukan pengawasan, pencegahan terkait dengan proses pelaksanaan tahapan-tahapan kampanye, yang akan dilakukan para kontestan politik, agar dapat mengantisipasi potensi pelanggaran di pelaksanaan kampanye nanti.

    “Rapat Kordinasi ini dihadiri oleh semua perwakilan dari 18 Parpol dan 12 Calon DPD RI dan kemudian kami juga mengundang  Kapolda Papaua Barat, Danrem 181, Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Dinas Catatan Sipil Papua Barat Daya, kemudian ada juga keterwakilan dari toko masyarakat, toko Pemuda, toko perempuan dan toko adat”. Paparnya.

    Salah satu peserta Rapat Koordinasi, Abdullah Rumadedey juga, memberikan apresiasi kepada KPU PBD dalam pelaksanaan Rakor Persiapan kampanye ini.

    Abdullah menyampaikan “kegiatan seperti ini sangat membantu, bahkan ini sebagai lampu merah kepada semua partai dan caleg agar dapat memahami dan menjalankannya, sehingga semua wakil rakyat yang dilahirkan nanti, betul – betul melalui mekanisme dan peraturan. Bersih, jujur dan amanah, bukan wakil rakyat yang dilahirkan secara karbitan. Tutupnya. (DIR)

  • Deklarasi Relawan Beta Gibran Provinsi Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – Teras kayu Cafe menjadi tempat pertama,  dilakukannya Deklarasi Relawan Beta Gibran wilayah tanah Papua, terlihat jelas antusias pemuda kota sorong dalam menyambut deklarasi ini. Sorong (30/09/2024).

    Selaku Ketua Relawan Beta Gibran Provinsi Papua Barat Daya, Hermanus Sufi menjelaskan,  deklarasi Relawan Beta Gibran ini tujuannya adalah meyampaikan kepada public, bahwa inilah sikap kami anak muda yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, untuk mendukung Gibran sebagai  utusan kaum milenial menjadi Calon wakil Presiden dikontestasi politik tahun 2024.

    “kami melihat bahwa, hari ini menjadi kebutuhan bersama, menjadi kebutuhan bangsa ini, bahwa anak muda harus menjadi wakil presiden, bahkan harus menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, oleh sebab  itu sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan kami hari ini. Tegas Hermanus

    Lanjut Hermanus, karena anak muda punya energi, punya semangat  untuk membangun bangsa ini, maka harus diberikan kesempatan dalam menahkodai bangsa ini, sebab fakta membuktikan dibeberapa belahan negara di dunia, sudah banyak bermunculan kaum milenial sebagai pemimpin, oleh karena itu Kami merasa bahwa, Kenapa tidak Kalau kami kelompok milenial, harus mendorong kaum milenial sebagai Cawapres atau Capres dibangsa ini”. Paparnya.

    Deklarasi pada malam ini sebagai langka awal daripada gerakan kaum milenial untuk menentukan sikap dalam momentum ditahun 2024 mendatang.

    Selaku ketua relawan Beta Gibran Papua Barat Daya, Hermanus meminta dengan tegas kepada, seluruh pemangku kepentingan politik di negara ini, harus memberikan ruang kepada anak muda, untuk menjadi Capres atau Cawapres sebagai bagian dari perwakilan poros muda bangsa.

    Hermanus juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia lebih khususnya di Papua Barat Daya, agar mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga mendoakan, kiranya gugatan masalah batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden yang berlangsung di Mahkama Konstitusi bisa dikabulkan.

    Raymond Karubaba (RK) Kordinator Wilayah Tanah Papua

    Hal senada juga disampaikan oleh korwil Beta Gibran tanah papua Raymond Karubaba yang biasa disapa dengan sebutan krennya RK.

    RK menyampaikan, Papua Barat Daya merupakan provinsi pertama yang kita deklarasikan, khusus enam provinsi di tanah Papua dan akan berlanjut di lima provinsi yang lainnya.

    “Sekiranya besok juga akan digelar Deklarasi Relawan Beta Gibran di Papua Barat” imbuhnya.

    RK juga mengatakan gerakan ini terbangun jelas sekali, bahwa potensi pemilih milenial atau Pemuda itu sesuai data nasional, kurang lebih 56% pemilih Milenial, dari total pemilih keseluruhan di negara kesatuan Republik Indonesia, maka layak dan pantas harus ada perwakilan pemuda atau kaum milenial yang diusungkan sebagai Capres atau Cawapres dalam pesta rakyat tahun 2024 mendatang.

    “Target kita adalah siapapun presidennya Gibran sebagai wakil presiden untuk mewakili kelompok milenial tadi, meskipun pemilih Provinsi Papua ini paling kecil kuantitasnya dibandingakan daerah jawa, namun yakin dan percaya bahwa semangat kami lebih besar daripada mereka”. Tegasnya.

    RK juga berharap di tanggal empat besok keputusan MK terkait batas usia capres dan cawapres,  seyogyanya dapat dikabulkan sehingga jagoan kami Gibran Rakabuming, bisa masuk dalam persyaratan sebagai cawapres maupun capres.

    Komitmen kami hanya satu, siapapun Presidennya entah itu Prabowo, Ganjar dan Anies, Gibran adalah Wakil Presidennya, kami akan berjuang, kami akan bumingkan Relawan Beta Gibran, diseantero negeri ini dan ketika MK mengabulkan gugatan Gibran, saya selaku korwil Beta Gibran Tanah Papua akan mendatangkan Gibran ke Tanah Papua sebagai bentuk juang kami poros milenial, itu janji saya”. Tutup RK.

  • Launching Desentralisasi Antiretroviral

    Melanesiatimes.com – Kesehatan Kota Sorong melakukan launching desentralisasi ARV layanan dukungan perawatan dan pengobatan mandiri bersama pimpinan RS, KPA dan LSM di gudang intalasi farmasi Kota Sorong. (Jum’at, 29/09/2023)

    Hermanus Kalasuat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, dalam keterangan persnya mengatakan, tujuan utama launching desentralisasi ARV aatu Antiretroviral adalah memperluas akses untuk ketersediaan layanan kesehatan dengan mengalihkan sebagian besar layanan Rumah sakit sehingga terpusat ke Puskesmas, dengan demikian desentralisasi bisa meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan dan pelayanan yang lebih profesional.

    “Dengan adanya layanan kesehatan tersebut diharapkan agar dapat memberikan layanan dasar seperti penyediaan obat Antiretroviral setiap bulannya”. Tegas Hermanus.

    Lebih Lanjut Hermanus Kalasuat mengatakan, selain itu tujuan desentralisasi ini adalah mendekatkan pelayanan kepada pasien yang sulit dijangkau oleh rumah sakit, sebab akses para pasien selama ini sangat terbatas sehingga dengan adanya launching desentralisasi ARV ini dapat dijangkau oleh semua pasien di puskesmas terdekat terutama bagi pasien HIV/AIDS.

    “Desentralisasi Antiretroviral (ARV) bertujuan untuk mempermudah akses obat bagi penderita HIV/AIDS di Kota Sorong, dengan adanya launching ini diharapkan agar para pasien dapat menikmati layanan kesehatan tersebut, namun lebih ditegaskan disini, bagaimana kita bisa menghindari seks bebas, agar terbebas dari segalah macam penyakit”. Tutupnya (ZK)

  • Pariwisata Merupakan Industri Persepsi

    Melanesiatimes.com –  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menyosialisasikan panduan komunikasi krisis sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Jawa Barat (Jabar) dan Bali sebagai provinsi yang masyarakatnya banyak bergerak di sektor parekraf.

    Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani dalam pernyataanya di Bali, Rabu (27/9/2023) mengatakan selain melalui pertemuan dengan para kepala dinas pariwisata di seluruh Indonesia, panduan komunikasi krisis sektor parekraf juga rencananya akan disosialisasikan melalui The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU).

    “Panduan tersebut berisi checklist langkah-langkah komunikasi yang perlu dilakukan untuk merespons isu yang berpotensi menjadi krisis maupun krisis yang sedang terjadi yang dipantau melalui Crisis Detection Analysis (CDA),” katanya.

    Menurut Dewi, sektor parekraf, khususnya pariwisata merupakan industri persepsi. Persepsi yang timbul dari pengalaman indrawi atas aktivitas leisure, entertainment, wellness, dan lainnya. Persepsi ini erat kaitannya dengan reputasi atau citra dari sebuah atraksi ataupun destinasi yang ada dalam ekosistem pariwisata.

    “Kondisi krisis erat kaitannya dengan situasi ketidakpastian dan kegelisahan. Sektor Parekraf memiliki kerentanan tinggi terhadap krisis. Komunikasi strategis membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis parekraf terjadi,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sosialiasi tersebut dilaksanakan pada 22 September 2023 di Jawa Barat dan 26 September 2023 di Bali dengan menghadirkan stakeholder terkait parekraf.