Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, memberikan waktu kepada Partai Politik agar segerah perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye, Rabu (10/01/2024).
Berdasarkan ketentuan pasal 325 s/d pasal 339 UU7 tahun 2017 tentang Pemilu, kegiatan kampanye di danai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum.
Dalam rangka mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparansi, peserta pemilu wajib mencatat pendanaan kampanye dalam Laporan Dana Kampanye (LDK), yang terdiri atas 3 jenis laporan yaitu, LADK (Laporan Awal Dana Kampanye, LPSDK (Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).
Anggota KPU Provinsi Ghandi Sirajuddin, menyampaikan “Terkait masalah LADK calon anggota DPRD provinsi, dan DPRD Kab/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024”. Ungkap Ghandi.
Lanjut Ghandi, LADK partai politik peserta pemilu tahun 2024 dan calon Anggota Legislatif, wajib disampaikan oleh partai politik peserta pemilu, kepada KPU Provinsi dan KPU kab/kota, diwilayah Provinsi Papua Barat Daya, paling lambat tanggal 07 Januari 2024, pukul 23.59 melalui Sikadeka.l
Setelah menerima LADK partai politik tahun 2024, kami melakukan pencermatan dan kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK, sehingga Apabila hasil pencermatan terdapat dokumen yang dinyatakan tidak lengkap dan cakupan infonya tidak sesuai, maka LADK partai politik akan kita kembalikan untuk perbaikan, selama 5 hari sejak menerima tanda pengembalian dan Berita Acara hasil Pencermatan. Tambahnya.
KPU PBD memberikan batas waktu perbaikan untuk 18 parpol dan 12 calon DPD RI sampai pada tanggal, 12/01/2024.
Ghandi berharap, dengan sisa waktu yang ada, para kontestan pemilu, baik itu partai politik, para caleg DPRD Provinsi, kabupaten kota dan Calon DPD RI, agar syarat dan ketentuan ini dapat dijalankan dan segera melaporkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. (April)
Tinggalkan Balasan