Melanesiatimes.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menegaskan penolakannya terhadap sertifikasi tanah adat dalam Rapat Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).
Senator tersebut berdiskusi dengan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyampaikan pandangan ini.
Dalam rapat tersebut, Yeimo menyatakan, “Tanah adat tidak boleh dibuat sertifikat. Ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu atau marga yang memilikinya.”
Pernyataan ini diungkapkan untuk melindungi tanah komunal yang dianggap sebagai pemberian dari Tuhan yang diwariskan dari nenek moyang.
Menurutnya, pemetaan dan sertifikasi akan membahayakan generasi berikutnya di Papua. “Jika proses sertifikasi tanah berlangsung, generasi mendatang mungkin tidak akan memiliki tanah warisan untuk berkebun dan berburu,” jelasnya.
Eka Kristina juga mengkhawatirkan efek negatif dari sifat serakah manusia yang haus uang. “Tanpa sertifikat, transaksi jual beli tanah tidak akan terjadi. Namun, jika ada sertifikat, banyak tanah adat yang terjual demi uang,” ungkapnya dengan nada tegas, menolak praktik tersebut.
Ia menyinggung nilai-nilai budaya Papua yang menghargai hak kepemilikan komunal. “Tanah di Papua bukanlah lahan tidur. Kami menghargai bahwa tanah atau hutan itu milik marga lain dan hanya dapat dikelola oleh suku yang memilikinya,” tambahnya.
Menggambarkan betapa pentingnya tanah untuk orang Papua, Yeimo mengungkapkan, “Jangan berpikir bahwa tanah Papua kosong. Kami menjaga hak kepemilikan komunal sehingga hutan di Papua tetap terjaga dengan baik dan memberikan kontribusi oksigen bagi dunia.”
Dengan penuh harapan, Senator Yeimo menyampaikan, “Orang Papua bisa hidup tanpa uang tetapi tidak bisa hidup tanpa tanah dan hutannya.” Ia meminta agar usulan ini dicatat dengan baik oleh Kementerian ATR/BPN.
Eka Kristina Murib Yeimo berharap pemerintah pusat dapat berkomitmen memberikan kontribusi positif bagi masyarakat adat. “Kami ingin agar ada pemisahan yang jelas antara urusan adat dan negara,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen Yeimo dalam melindungi tanah adat demi keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat Papua. Ia berharap pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan menjaga keutuhan hak-hak masyarakat adat di Papua.
“Warisan Tuhan ini patut dihargai dan dilindungi. Mari kita jaga tanah dan hutan untuk generasi mendatang,” tutupnya dengan semangat.
Tinggalkan Balasan