Melanesiatimes.com, Bima – Ketegangan melanda Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di tengah dugaan tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa setempat, Robyn Darwis. Jumat (21/03/2025).
Ketua GANN (Gerakan Anti Narkoba Nasional) Provinsi Papua Barat Daya, Dedi Irama, yang juga merupakan warga asli desa tersebut, menyerukan kepada kepala desa untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola dana desa.
Dedi Irama menekankan bahwa dana desa harus digunakan sesuai dengan tiga prioritas sasaran. Prioritas tersebut mencakup pemulihan ekonomi, prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana, baik alam maupun non-alam. “Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup,” jelasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa dana desa adalah amanah yang berasal dari APBN dan harus dipertanggungjawabkan. Namun, laporan yang diterima menyebutkan bahwa penggunaan dana desa oleh Kepala Desa Poja tidak tepat sasaran dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
Dalam Undang-Undang tersebut, dana desa diartikan sebagai dana yang dialokasikan dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini meliputi pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. “Dana desa seharusnya digunakan untuk profitabilitas desa, bukan untuk kepentingan pribadi,” imbuh Dedi.
Kejaksaan Negeri Bima mendapatkan laporan dari warga Desa Poja pada 3 Maret 2025 mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Robyn Darwis. Anggota masyarakat merasa bahwa kepala desa tidak mampu mengelola dana desa dengan baik dan justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. “Kami menduga adanya laporan fiktif terkait penggunaan dana desa untuk tahun 2022-2023,” kata Dedi.
Tim investigasi dari Kejaksaan Negeri Bima kini tengah menelusuri kasus ini untuk memastikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di Poja. Dedi menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah keharusan, dan kepala desa harus mampu memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat.
Ironisnya, ketika masyarakat meminta penjelasan dan laporan tentang penggunaan dana desa, kepala desa sering kali menghindar dengan berbagai alasan. “Ini jelas melanggar hukum dan hak masyarakat untuk tahu bagaimana penggunaan anggaran yang mereka miliki,” ungkap Dedi.
Tindakan kepala desa yang tertutup ini menunjukan ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi. Menurut Dedi, semua laporan penggunaan dana desa seharusnya dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan desa. “Kita harus saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” ucapnya.
Desa Poja berpotensi besar untuk berkembang jika pengelolaan dananya dilakukan dengan benar. Namun, dengan adanya dugaan korupsi ini, harapan masyarakat untuk melihat desa yang makmur tampaknya semakin pudar. “Kita berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan agar kejelasan dapat tercapai,” tutup Dedi Irama.
Dalam situasi ini, harapan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung pada komitmen kepala desa untuk bertindak transparan dan akuntabel. Jika tidak, hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan manfaat dari dana desa bisa semakin terabaikan.
Tinggalkan Balasan