HMPT Kota Sorong Tolak RUU TNI dan Makanan Bergizi Gratis

Melanesiatimes.com, Sorong Papua Barat Daya – Himpunan Mahasiswa Pegunungan Tengah (HMPT) Kota Studi Sorong menggelar jumpa pers di Asrama Agustinus, Distrik Malaingkedi, Kelurahan Sorong Utara, pada Jumat, (28/03/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Revisi undang-undang tentang TNI disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 di Jakarta, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Hal ini menjadi sorotan karena mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif, serta penambahan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang dilakukan tanpa keterlibatan suara rakyat.

Mesak Heluka, koordinator lapangan dalam konferensi pers, menegaskan bahwa revisi ini bersifat eksklusif dan anti-demokrasi, yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Dia mengungkapkan bahwa sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa batas selalu berujung pada penindasan, menyoroti kembali masa kelam ketika ABRI menguasai hidup politik dan sipil.

“Reformasi seharusnya membawa harapan bagi supremasi sipil dan pemisahan fungsi TNI dari ranah sipil. Kini, dua dekade setelahnya, revisi RUU ini menjadi ancaman nyata bagi demokrasi,” ujar Mesak.

Noak Tebai, sekretaris koordinator lapangan, menambahkan bahwa mereka merasa resah dengan upaya negara untuk mengembalikan dominasi militer. Dia menekankan bahwa revisi ini membuka peluang bagi pelanggaran HAM dan pembungkaman kritik, mengingat sejarah kelam yang pernah terjadi.

Selain itu, mereka menyampaikan berbagai kekhawatiran terkait dampak penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, yang dapat menimbulkan persaingan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Pernyataan sikap HMPT Kota Studi Sorong:

1. Kami menolak tegas revisi UU TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI.
2. Hentikan seluruh proses pembahasan rancangan UU yang tidak transparan, tertutup, anti-demokrasi, dan tidak melibatkan rakyat.
3. Menolak dengan tegas program Makan Bergizi (MBG) di seluruh Tanah Papua.
4. Hentikan semua bentuk intimidasi aparat penegak hukum terhadap seluruh masyarakat serta adili semua oknum yang terlibat dalam proses intimidasi almarhum Rizkil Watoni.
5. Tarik militer non-organik dan anorganik dari Tanah Papua.
6. Menolak dengan tegas perusahaan ilegal yang beroperasi di Tanah Papua.
7. Menolak program transmigrasi di Tanah Papua.
8. Menolak program pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua.
9. Menolak rencana pembangunan lima komando daerah militer (Kodim) di setiap wilayah konflik di Tanah Papua.
10. Menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini diabaikan.
11. Menuntut pencabutan PP No. 42 Tahun 2021 yang mempercepat perampasan tanah rakyat demi kepentingan elit dan korporasi.
12. Mengutuk praktik otokratik legalisme yang membatasi hak rakyat atas informasi dan menuntut keterbukaan informasi publik.
13. Menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pengesahan RUU Perampasan Aset agar kekayaan hasil korupsi dapat dikembalikan kepada rakyat.
14. Menuntut agar tragedi Kanjuruhan diakui sebagai pelanggaran HAM berat serta negara memenuhi hak-hak korban dan keluarganya
15. Kami, Himpunan Mahasiswa Papua Pegunungan dan Papua Tengah (HMPT), tidak akan diam saat demokrasi dipertaruhkan.
16. Perlawanan adalah hak, keberanian adalah kewajiban! Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir penguasa dan militer yang ingin kembali berkuasa.
17. Kami mendukung penuh Mahasiswa UI dalam proses gugatan revisi UU TNI di MK.
18. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua Barat sesuai UUD kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

Melalui pernyataan ini, HMPT Kota Sorong berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk memberikan dampak positif bagi rakyat sipil dan melindungi hak asasi manusia.