Melanesiantimes.com, Waisai – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat geram terhadap Ketua Tim TAPD (Sekda) yang enggan memberikan akun SIPD. Jumat (23/05/2025).
Hal ini disampaikan Ketua DPRK usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Kantor DPRK Raja Ampat.
“Perintah UUD 23 tahun 2014 pasal 391 itu mestinya akun SIPD diberikan pemerintah daerah kepada 20 anggota DPRK agar dapat memasukan usulan dan saran dari DPRK yang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” Ujar Ketua DPRK kepada media ini, Kamis, 22 Mei, 2025.
Ketua DPRK, Moh Taufiq Sarasa, juga menjelaskan bahwa, pembahasan RPJMD sudah dilakukan Pemerintah, pihaknya berkeyakinan secara otomatis pokok pikiran hasil reses DPRK tidak akan termuat dalam RPJMD dan RKPD tahun 2026.
“Secara otomatis pokok pikiran dari 20 anggota DPRK ini tidak tercover dalam RPJMD itu sendiri dan bahkan di RKPD 2026 pun tidak terakomodir, padahal konstitusi mengamanatkan DPRK merupakan penyelengara pemerintahan,” ungkapnya.
Anehnya menurut keterangan Politisi Demokrat itu, dokumen DPA perkada tahun 2025 tidak diserahkan ke lembaga. Namun, pergeseran pertama diberitahukan ke DPRK dengan melampirkan surat pemberitahuan.
Taufiq menilai apa yang dilakukan Sekda sebagai Ketua TAPD ini merupakan pelemahan dan upaya tidak menghargai lambaga serta amanat UUD 23 tahun 2014 yang mengatur tetang pokok pikiran DPRK wajib diakomodir.
Pihaknya akan melaporkan persoalan kepada Kemendagri melalui Dirjen Keuangan dan Dirjen Otda, dikarenakan tindakan ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan Pemerintah dan Ketua Tim TAPD (Sekda).
Tinggalkan Balasan