Melanesiatimes.com,Waisai – Fraksi Demokrat yang diketuai oleh Soleman Dimara menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah ini berkaitan dengan usai dirinya di tunjuk menjadi Ketua Tim Pansus DPRK Raja Ampat. Sabtu (24/05/2025).
Hal itu disampaikan Soleman lantaran banyaknya temuan-temuan baru pansus DPRK Raja Ampat pada saat membedah dokumen LKPJ dan penggunaan APBD APBD-P yang tidak beraturan dan diatur seenak jidat Ketua TAPD (Sekda) bersama Tim.
Politis Partai Bintang Mercury itu menilai, Pemda saat ini dengan tidak memberikan akun SIPD dan DPA Perkada ini merupakan cara-cara tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah maka wajib diberikan wanprestasi, mosi tidak percaya terhadap Pemda Raja Ampat.
Soleman menegaskan bahwa DPRK Raja Ampat saat ini didominasi oleh tiga unsur pimpinan besar yakni Demokrat, Hanura dan Gerindra serta tiga fraksi besar.
“Hari ini kita melihat hal yang tidak wajar dan tidak mungkin kita mau membiarkan. Saya pikir bukan hanya rekomendasi masuknya APH namun kita bisa mengeluarkan surat mosi tidak percaya terhadap eksekutif. Wanprestasi,” tegasnya. Kamis 22 mei 2025.
Lebih lanjut Soleman menjelaskan berdasarkan regulasi, DPRD dapat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah sebagai upaya pengawasan.
“Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini mengatur tentang hubungan antara DPRD dan eksekutif daerah. Kedua Peraturan DPRD yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme mosi tidak percaya,” pungkasnya.
Berikut alasan mosi tidak percaya terhadap eksekutif menurut soleman :
Alasan Mosi Tidak Percaya
1. Kinerja yang tidak memuaskan: Eksekutif daerah tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.
2. Pelanggaran hukum: Eksekutif daerah
melakukan pelanggaran hukum atau etika.
3. Ketidaktransparan: Eksekutif daerah tidak transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Olehnya itu, pihaknya bersama rekan-rekan akan tempuhi bagian ini ketika tidak mendapatkan titi temu.
Saat ditanyakan terkait pokir yang tidak diakomodir pemda, Soleman mengatakan dirinya sudah tidak lagi berpikir di wilayah itu meski UU mengamanatkan pokok pikiran (Pokir) DPRD wajib diakomodir dalam SIPD.
“Apa gunanya negara memberikan uang untuk DPRD turun dan melakukan reses tetapi kemudian hal ini tidak diakomodir pemda. Jadi silahkan nanti kita lihat perjalanannya seperti apa silahkan,” tutupnya
Tinggalkan Balasan