Melanesiatimes.com, Waisai – Menanggapi pemberitaan edisi 24 mei 2025, yang di rilis media online Raja Ampat News dengan judul “Sekda Raja Ampat Tegas: “Kami Diam Bukan Karena Bodoh atau Takut” Tanggapi Kritik Pansus“. Minggu (25/05/2025).
Ketua Pansus DPRD Raja Ampat Soleman Dimara, menyatakan kebiasaan buruk seorang sekda raja ampat selalu mengatakan orang lain keliru padahal dia sendiri lebih keliru.
“Sekda ini kebiasaan dari dulu kan selalu bilang orang keliru padahal sebenarnya dia yang lebih keliru,” tegas Ketua Pansus, Minggu (25/05/2025).
Jikalau sekda selaku Ketua TAPD Mengatakan bahwa DPRK keliru ketika melakukan pemanggilan terhadap bendahara, apakah tidak terbalik sekda yang lebih keliru.
Panggilan bendahara daerah itu menurutnya, untuk pencocokan data, valid atau tidak apakah sesuai seperti tertuang dalam dokumen LKPJ yang di bedah pansus, lalu salahnya dimana.
“Perlu sekda garis bawahi adalah ini merupakan fungsi pengawasan DPR kemudian Pansus terbentuk karena ada hal yang tidak normal di sana,” katanya
Dokumen LKPJ dengan DPA dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mestinya selaras ini bertujuan agar memastikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban harus sesuai dengan realisasi anggaran.
Sehingga dari laporan itulah kepala daerah untuk dapat mepertanggungjawabankan pelaksanaan dan kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun berdasarkan penggunaan anggaran.
“Ada beberapa hal prinsipal dalam membedah dokumen LPKJ yaitu, Pagu Anggaran awal, Perubahan/Pergeseran, Realisasi dan sisa anggaran yg tidak terserap nah disitulah baru Pansus bisa simpulkan capaian kegitan/Program Pemerintah seperti yang dimaksudkan Pak Sekda jadi saya perlu pertegaskan lagi bahwa Pansus DPRD ini bukan soal berbalas Pantun,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan