Melanesiatimes.com, Masohi – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi Dr. (C) Anang Rumuar, SKM., MH, angkat bicara terkait bias informasi yang terjadi pasca pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang digelar pada 13 juni lalu.
Menurutnya dalam pertemuan tersebut dirinya hanya menanggapi pertanyaan dari Komisi IV apa adanya tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun terutama pelayanan di RSUD Masohi.
Kata dia “dalam rapat koordinasi dengan OPD Mitra Komisi IV bersama Pak Musriadin dan kawan-kawan waktu itu mereka bertanya beberapa poin penting terkait manajemen pelayanan rumah sakit sekarang ini, termasuk penyediaan obat-obatan,” ungkap Rumuar saat ditemui di kediamannya, (24/06/2025).
Menanggapi persoalan tersebut, Rumuar menyebut jika pengadaan obat selama ini (beberapa tahun sebelum dirinya menjabat) masih menggunakan mekanisme yang lama yakni pemesanan bersifat of line.
Artinya, sambung Rumuar menjelaskan “saya hanya memberikan pemahaman bahwa sebelumnya pihak rumah sakit kalau memesan obat lewat jalur of line itu langsung tercatat dalam bentuk hutang (entah memesan dalam jumlah banyak ataupun sedikit),” ujarnya.
Penjelasan Rumuar merujuk pada regulasi pengadaan obat menggunakan e-katalog (sistem pemesanan obat sekarang) di Indonesia yang bersumber dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024.
Yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 050/04/2025 Tentang Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik dan kewajiban melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (SPSE) dan katalog elektronik lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Rumuar menambahkan bahwa “pemanfaatan penggunaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimaksud sangat diperlukan untuk mendukung capaian kinerja pengadaan barang/jasa di Maluku Tengah termasuk RSUD Masohi,” ucapnya.
“jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sama sekali tidak bermaksud menyampaikan bahwa dokter atau rumah sakit ini telah melakukan pemborosan. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Direktur RSUD Masohi ini menyampaikan.
Kemudian mengenai hutang obat dalam sistem pembayaran, lanjut Rumuar menambahkan “saya hanya menjelaskan bahwa biasanya kami bayarkan atau selesaikan ketika bulan berjalan maupun tahun berjalan sesuai dengan pendapatan dan penghasilan rumah sakit setelah klaim BPJS terpenuhi (dapat penghasilan dari uang operasional BPJS baru kami lakukan pembayaran),” jelasnya menyampaikan.
“kalau tahun-tahun yang lalu hutang itu juga biasanya dibayarkan menggunakan DAU. Nah sedangkan untuk mekanisme di tahun 2025 ini sudah berubah. Dimana pengadaan obat sudah menggunakan sistem elektronik dengan pemesanan lewat e-katalog,” tambahnya.
Jujur kalau kita bandingkan dengan sekarang, kata Rumuar “hal ini jelas sangat efisien sebab ketersediaan obat dapat kita atur berdasarkan keuangan rumah sakit,” ucapnya.
Rumuar pada kesempatan tersebut juga berharap lewat penjelasan yang sudah disampaikan tidak lagi menimbulkan miskomunikasi maupun mispersepsi di publik terutama pada internal pelayanan RSUD Masohi.
Bahwa apa yang disampaikannya di forum rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Maluku Tengah saat itu adalah murni menjawab pertanyaan saja tanpa berniat menyinggung pihak manapun.
“namun jika ada yang salah paham dan merasa tersinggung dengan semua penyampaian saya, maka secara pribadi maupun sebaga Direktur di RSUD Kota Masohi saya meminta maaf,” kata Rumuar sembari menegaskan jika semua yang dilakukannya semata-mata dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kota Masohi kedepannya.
“mari semua pihak kita bekerja sama saling mengisi demi peningkatan pelayanan di RSUD Masohi,” ajak Rumuar seraya menutup pembicaraan. (HUAT)
Tinggalkan Balasan