Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Jhon Haji Malibela, seorang intelektual muda asal suku Moi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan salah satu anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-PBD) yang mendesak pansel untuk berkomunikasi aktif dengan Walikota Sorong. Menurutnya, pernyataan ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat adat suku Moi. Selasa (24/06/2025)
“Saya merasa pernyataan tersebut sangat tidak tepat. Anggota MRP-PBD seharusnya berkaca pada tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh masyarakat adat,” ujar Jhon, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Sorong.
Dia melanjutkan, anggota MRP-PBD tersebut seharusnya fokus untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi, termasuk menekankan pentingnya pengembalian delapan kursi yang menurutnya harus menjadi hak suku Moi. “Mendesak Walikota bukanlah solusi yang tepat. Ia seharusnya memahami posisi dan harapan masyarakat yang diwakilinya,” tambahnya.
Jhon menegaskan, tindakan mendesak pansel untuk berkoordinasi aktif dengan Walikota Sorong bisa berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. “Tindakan ini hanya akan menggiring isu dan memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah,” katanya.
Dia juga mempertanyakan kepentingan terselubung di balik pernyataan tersebut. “Apakah ada agenda tersembunyi yang ingin dijalankan? Seharusnya, tugas seorang wakil adalah mengawal aspirasi masyarakat, bukan mengalihkan perhatian kepada isu lain,” tegasnya.
Menurutnya, jika sang anggota MRP-PBD tidak mampu mengemban tugas tersebut, lebih baik untuk mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain yang mau memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi. “Lebih baik memberikan tempat kepada mereka yang siap dan mampu berjuang untuk aspirasi komunitas,” harap Jhon.
Lebih lanjut, Jhon menyampaikan keprihatinan atas kurangnya kemampuan pengurus MRP-PBD dalam berbicara untuk kepentingan masyarakat namun justru terkesan menguntungkan kelompok lain. “Kita tidak menolak suku-suku lain, tetapi hak kita sebagai suku Moi harus diutamakan,” paparnya.
Jhon juga menekankan pentingnya pengembalian hak atas delapan kursi itu. “Suku Moi harus mendapatkan representasi yang sesuai, jangan sampai ada diskresi yang merugikan hak kami,” imbuhnya.
“Bagi anggota MRP-PBD, berhentilah menjadi agen kepentingan pihak lain yang menginginkan kursi tersebut jatuh ke tangan mereka,” seru Jhon dengan nada tegas. Menurutnya, harga diri masyarakat Moi lebih penting daripada kepentingan politik sesaat.
Di akhir pernyataannya, Jhon berharap agar para wakil rakyat betul-betul mengedepankan aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka. “Jangan lagi membuat pernyataan yang merugikan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.
Sekali lagi, Jhon mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang demi hak-hak masyarakat Moi dan mendorong komunitas untuk bersatu dalam menciptakan perubahan yang positif. “Saatnya kita mengawal aspirasi masyarakat, bukan berpihak pada kepentingan yang tidak jelas,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan