Melanesiatimes.com, Jakarta – BPJS Kesehatan terus komitmen untuk mempermudah akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah pedalaman dan perbatasan. Sepanjang tahun 2024, program JKN semakin dekat dengan masyarakat lewat berbagai kanal layanan digital, on-site, dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Dalam acara Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, jumlah peserta JKN mencapai 278,1 juta atau 98,45%. Capaian ini didukung dengan 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan memadai.
“Untuk menjangkau pelosok daerah, kami menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 lokasi yang menghasilkan 940.158 transaksi. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik, dengan 379.921 transaksi layanan hingga 2024,” jelasnya.
Dalam kurun waktu 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang berkolaborasi meningkat 28%, dari 18.437 menjadi 23.682, sementara mitra rumah sakit tumbuh 88%, dari 1.681 menjadi 3.162.
BPJS Kesehatan tak hanya menjangkau peserta di daerah dengan kekurangan fasilitas kesehatan, tetapi juga menggunakan rumah sakit apung dan mengirim tenaga kesehatan ke wilayah seperti Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua.
“Selain itu, kami mengoptimalkan layanan dengan Aplikasi Mobile JKN, WhatsApp (PANDAWA), dan layanan video conference melalui BPJS Kesehatan Online, memudahkan peserta mengurus administrasi, informasi, atau pengaduan,” lanjut Ghufron.
BPJS Kesehatan juga memperkenalkan layanan telekonsultasi yang telah digunakan 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP. Fitur i-Care JKN di Aplikasi Mobile juga memudahkan tenaga medis melacak riwayat kesehatan peserta.
Layanan antrean online yang terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN telah dimanfaatkan lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit, sementara peserta dengan penyakit kronis kini lebih mudah memperpanjang rujukan dan menebus resep. Informasi mengenai jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur pun kini ditampilkan secara transparan.
“BPJS Kesehatan menetapkan enam poin Janji Layanan JKN yang menjamin proses berobat yang mudah dan tanpa diskriminasi,” tambah Ghufron.
Hasil audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2024 menunjukkan BPJS Kesehatan masih mendapatkan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTP) untuk kesebelas kalinya, dengan aset bersih mencapai Rp49,52 triliun, cukup untuk memenuhi klaim selama 3,40 bulan ke depan, dan hasil investasi mencapai Rp5.395,6 triliun, melampaui target.
Sepanjang 2024, total pemanfaatan layanan JKN mencapai 673,9 juta kunjungan, mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“Kami menegaskan bahwa JKN adalah wujud gotong royong bangsa, bertujuan agar semua masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas,” kata Ghufron.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menambahkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan pentingnya Program JKN dalam perjalanan menuju fase maturitas. Kadir mengapresiasi pencapaian predikat WTP dan membaiknya kondisi Aset Bersih DJS, serta menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
“Program JKN adalah langkah strategis nasional untuk memastikan pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kinerja tahun ini tidak hanya berbicara angka, tetapi juga mencerminkan kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima peserta JKN di seluruh tanah air,” tutup Kadir.
Tinggalkan Balasan