Melanesiatimes.com, Waisai – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga tidak dapat membuktikan keabsahan dokumen pengadaan lahan SMPN 14 Waisai pada tahun 2003 senilai kurang lebih hampir 1 miliar rupiah. (7/8/25).
Hal ini terkuak usai DPR gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemilik hak ulayat tentang pemalangan di SMPN 14 Waisai pada rabu 6 agustus 2025 di Gedung DPRK Raja Ampat turut hadir Bagian Pemerintahan, PdanP, BPKAD.
Dalam pertemuan itu Kepala Bidang Aset BPKAD melampirkan surat dengan Nomor Kode : 12.01.31.07.08.01.018.00.2003. Yang melaporkan pada tahun 2003 Pemda Kabupaten Raja Ampat pernah membuat pengadaan sebidang tanah kurang lebih bernilai hampir 1 miliar rupiah.
Mirisnya, laporan anggaran itu pun enggan dipertanggungjawabkan oleh Kabid Aset sendiri, dikarenakan tidak disertai dokumen pendukung serta bukti valid yang menerangkan nama dan nomor rekening penerima.
Dokumen tersebut dibantah habis oleh pemilik hak ulayat yakni Yakub Rumkabu, ia menjelaskan, pihak keluarganya merasa tidak pernah menerima anggaran sebanyak itu baik secara tunai maupun transferan. Bahkan, dirinya menduga surat dokumen pelepasan pada tahun 2004 yang sempat beredar sengaja dipalsukan.
Menyikapi persoalan sengketa lahan SMPN 14 Waisai, Ketua DPRK Raja Ampat Moh Taufik Sarasa, kepada media ini. Mendesak BPKAD, agar segera telusuri dokumen tersebut yang tercatat senilai kurang lebih hampir 1 miliar rupiah.
“Ini kan aneh dalam laporan tertuang pengadaan tanah di tahun 2003 kurang lebih hampir 1 miliar rupiah. Namun pihak pemilik hak ulayat menerangkan tidak pernah menerima dana sebesar yang disebutkan oleh Kabid Aset dalam laporannya, pertanyaannya dana pemerintah sebanyak itu dikemanakan,” jelasnya.
Dijelaskan ketika terinput dalam laporan keuangan daerah secara de facto, ada pencairan anggaran. Namun, pemilik hak ulayat mengakui tidak pernah menerima upah ganti rugi lahan sebesar yang disebutkan oleh laporan Kabid Aset. Lantas, uang sebanyak itu dialihkan kemana.
Hingga tulisan ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kepala BPKAD dan Kabid Aset Kabupaten Raja Ampat.
Tinggalkan Balasan