Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Keluarga Besar HMI, terdiri dari KAHMI, Forhati, Badko Papua Barat Daya dan HMI Cabang Sorong, merasa kecewa atas tuntutan jaksa pada sidang lanjutan kasus penculikan dan pemerkosaan Ulfa Tamima yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamis (07/08/2025).
Sidang kali ini berlangsung dengan penuh harapan yang ternyata berujung pada kekecewaan mendalam bagi keluarga besar HMI serta Keluarga Ulfa Tamima.
Hal ini membuat Ketua Forhati Papua Barat Daya, Fatmawati akan bicara. Fatma menyampaikan, Dua minggu sebelum sidang dimulai, pada tanggal 27 Juli 2025, pengurus KAHMI dan FORHATI Wilayah Provinsi Papua Barat Daya mengadakan audiens dengan Kajari Sorong. Pertemuan ini diadakan di ruang Kajari sebagai langkah silaturahmi sekaligus membahas kasus-kasus asusila, khususnya kekerasan seksual, termasuk kasus Ulfa Tamima yang menjadi perhatian utama.
Dalam pertemuan tersebut, Kajari Sorong memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Jaksa Penuntut Umum, Tiana, yang hadir langsung di hadapan presidium KAHMI-FORHATI, menyatakan bahwa tuntutan yang akan diajukan adalah hukuman 16 tahun penjara bagi tersangka.
Namun, saat sidang dimulai, kenyataan yang berbeda muncul. Jaksa penuntut umum ternyata hanya menuntut hukuman 14 tahun penjara kepada tersangka. Hal ini mengejutkan keluarga besar HMI serta Keluarga korban dan mengundang reaksi keras dari mereka yang mengikuti persidangan.
Fatma melontarkan kekecewaan mendalam. Ia menuding jaksa telah berbohong, menyatakan bahwa tuntutan yang seharusnya adalah 16 tahun penjara, sesuai pernyataan dalam audiens bersama mereka pada saat itu, namun ternyata di persidangan menjadi 14 tahun. “Ada apa dengan jaksa?” tanyanya
Tuntutan ini tidak hanya membuat keluarga Ulfa Tamima merasa tertekan, tetapi juga menggugah solidaritas dari berbagai organisasi. Keluarga besar HMI dan rekan-rekannya tidak menerima hasil tuntutan tersebut, merasa bahwa jaksa telah berbohong.
Sebagai bentuk protes dan untuk menuntut keadilan, mereka berencana mengadakan aksi demonstrasi di Kejari dan Pengadilan Negeri Sorong. Aksi yang dinamakan “Aksi Kepung Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sorong” ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan.
Sejumlah organisasi lain pun menyatakan dukungan bagi aksi ini, termasuk pengurus BADKO HMI dan KOHATI, serta HMI dan KOHATI Cabang Sorong. Dukungan ini semakin memperkuat niat mereka untuk beraksi secara damai tetapi tegas dalam menuntut keadilan.
Dengan semakin banyaknya dukungan dan perhatian yang diberikan, aksi ini diharapkan bisa mendatangkan perubahan positif, baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual maupun dalam perlindungan hukum bagi korban di Papua Barat Daya.
Keluarga besar HMI dan Ulfa Tamima mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi janji, tetapi harus terealisasi dengan tindakan baik dari pihak berwenang. Seluruh perhatian kini tertuju pada langkah berani mereka dalam memperjuangkan keadilan.
Tinggalkan Balasan