Melanesiatimes.com, Waisai – Dokumen BPKAD tahun 2003 yang dilampirkan Kepala Bidang Aset dengan nomor kode : 12.01.31.07.08.01.018.00.2003 dan jenis barang berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan.
Menindaklanjuti kebenaran dokumen tersebut, Yakub Rumkabu selaku pemilik tanah garapan SMPN 14 Waisai. Meminta Kepada Bidang Aset BPKAD Raja Ampat, untuk membuktikan keabsahan laporannya berupa kwintansi serta pembuktian Dinas Pendidikan selaku OPD yang membuat program bahwa tanah ini benar-benar sudah diselesaikan agar masalah tidak berlarut-larut.
Dikatakan proses pembayaran tanah bukan seperti orang belanja sayuran di pasar, ketika ada transaksi maka dinas pendidikan sebagai OPD pengusul sudah pasti dilibatkan dan mempunyai bukti-bukti pendukung harapannya kepada Kabid Aset segera melengkapi data tersebut karena masalah ini biasnya bukan hanya pada anak-anak sekolah namun Orang Tuanya yang notabene sudah Almarhum.
“Jadi saya mohon kepada pemerintah jangan terlalu banyak rekayasa di atas negeri ini. Sa mohon skali !! Karena kami merasa bahwa, kami ini orang yang beragama kami paham betul mana yang halal dan mana yang haram jadi ketika kami menerima uang itu dan kami menyangkal maka Demi Allah Demi Rasul kami akan mati di atas tanah ini ketika kami terima lalu kami menyangkal hal itu,” tegasnya.
Saat ditanyakan terkait langkah persuasif yang dilakukan pemilik garapan, Rumkabu mempertegas. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dalam hal ini PLT Kadis Pendidikan hingga gelar mediasi di kantor Distrik Waisai Kota.
“Sebelumnya saya ketemu PLT dan diarahkan untuk ketemu Wakil Bupati setelah ketemu Wakil Bupati penjelasan Pak Wakil bahwa nanti akan disampaikan kepada Pak Bupati dan sebelum ketemu Bupati ada perintah turun kepada Pak Distrik untuk melakukan mediasi sehingga waktu itu kami sudah dimediasi oleh Kepala Distrik Waisai Kota,” terangnya
Lebih lanjut, Yakub menerangkan bahwa tujuan mediasi adalah menghadirkan solusi dibalik masalah ini dan keluarga pemilik garapan berharap mendapat atensi khusus dari Bupati Kabupaten Raja Ampat namun haparan itu tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh Kepala Distrik sendiri.
“Kami butuh kepastian itu. Tapi kan tidak pernah. Makanya waktu mediasi terakhir di gedung DPRK itu kan saya dipersilahkan untuk bicara pertama dan saya bilang saya pikir saya tidak perlu menjelaskan tentang kronologis status tanah ini karena waktu mediasi di kantor distrik saya sudah sampaikan semuanya, jadi mungkin pimpinan bisa langsung ke Pak Distrik Waisai Kota,” ujarnya
Setelah dipersilahkan Kepala Distrik Waisai Kota Yakni Alfred Suruan, meminta maaf kepada Yakub Rumkabu selaku pemilik garapan karena tidak sempat ketemu Bupati Raja Ampat dan terjadi miskomunikasi dipertengahan.
“Dia sampaikan kepada saya dan meminta maaf karena tidak sempat ketemu Bupati dan lain sebagainya cuma Dia dengan PLT Kepala Dinas datang ketemu dengan Pak Wakil Bupati mereka berharap itu bisa dibawah ke mejanya Pak Bupati dan sampai disitu kami putus komunikasi, tidak tau lagi bagaimana ceritanya,” pungkas Rumkabu
Sebagai informasi tambahan berdasarkan keterangan Yakub Rumkabu saat dikonfirmasi, ada perbedaan data jika disandingkan antara luas tanah dari pihaknya sebagai pemilik garapan dengan dokumen 2004 yang sempat beredar dan Kepala Bidang Aset sendiri.
Data pemilik garapan luas tanah yang dipakaikan untuk bangun SMPN 14 Waisai kurang lebih 100 x 75 m², sedangkan data Pelepasan 2004 yang diduga dipalsukan kurang lebih 20.000 m² dan BPKAD Bidang Aset Sendiri 39.456 m².
Tinggalkan Balasan