Melanesiatimes.com, Waisai – Roger Mabraku Ketua GEMPHA PBD desak Aparat Penegak Hukum (APH) segera amankan Konsultan, PTTK dan Kontraktor pekerjaan proyek paving blok yang terletak di depan kantor distrik waisai kota. Rabu (13/8/25).
Hal ini disampaikan usai membaca berita-berita yang dilayangkan jurnalis Raja Ampat terkait pernyataan pihak PPTK, Konsultan dan Kontraktor proyek paving blok tersebut. Menurutnya, volume konstruksi bangunan itu dihitung berdasarkan bobot dari pekerjaannya.
Menyikapi permasalahan stagnasi proyek dan proses pencairan yang tidak sesuai bobot pekerjaan, muncul dugaannya terjadi manipulasi pada volume hingga proses pencairan dari proyek senilai hampir 1 miliar itu. Dia, meminta agar APH jangan tutup mata dengan hal-hal yang sifatnya tidak benar.
“Proyek ini kan letaknya di depan kantor distrik waisai kota, tempat dimana warga berlalulintas melewati lokasi proyek tersebut dikerjaakan. Bahkan, bisa jadi APH juga melewati areal itu karena merupakan jalan umum kota waisai,” terang Roger via telponnya, rabu (13/8/2025).
Roger bilang, fakta rill pekerjaan di lapangan berbanding terbalik dengan progres 50 persen yang diklaim oleh PPTK Konsultan dan Kontraktornya, dia juga mempertanyakan terkait laporan evaluasi apa yang dilampirkan PPTK kepada Inspektorat Kabupaten Raja Ampat.
Pasalnya, surat rekomdasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah harus mecakup progres 100 persen volume pekerjaan tersebut, pihaknya meminta agar ditengah-tengah persoalan ini jangan muncul perilaku-perilaku yang bersifat kongkalikong (tukar kepentingan).
“Surat apa yang dimaksud oleh PPTK kepada Inspektorat, itu maksudnya bagaimana, Inspektorat Kabupaten Raja Ampat hanya dibolehkan oleh aturan terkecuali progres pekerjaan sudah mencakup 100 persen, kan aneh kalau pekerjaan belum 100 persen mintanya lebih, saya hanya bilang jangan ada kongkalikong dalam proses laporan keuangan daerah,” pungkasnya.
Lanjut Aktivis kelahiran Kampung Yenbekwan itu sangat menyanyangkan perilaku PPTK, Konsultan dan Kontraktor yang terkesan orientasinya hanya soal keuntungan ketimbang mimikir dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.
“Sayang sekali uang orang Raja Ampat dikerjakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab padahal dampak pembangung itu nyata kepada daerah tapi kalau model seperti ini kan soal APBD kita relatif kecil terus dibiarkan begitu sama saja kita terus mendukung kejahatan yang terjadi di atas tanah ini,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan