Blog

  • Nahkodai Ketua DPC Persikindo Kota Sorong, Ria Umlati Serukan Kemandirian dan Kemajuan Perempuan Berbasis UKM dan UMKM

    KOTA SORONG, Melanesiatimes.com – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Srikandi Kreatif Indonesia (Persikindo) Provinsi Papua Barat Daya periode 2025-2030 resmi dilantik.

    Peresmian pelantikan berlangsung di Hotel Said Mariat, Selasa (23/09/2025) oleh Gubernur yang diwakili Asisten III Provinsi Papua Barat Daya.

    Ketua DPC Persikindo Kota Sorong Ria Siti Naruliah Umlati yang akrab dipanggil Ria, mengungkapkan tujuan pendirian Persikindo di antaranya untuk menghimpun perempuan kreatif Indonesia terdiri dari industri kreatif, UKM, UMKM, dan pengusaha kreatif yang bergerak di bidang bisnis dalam suatu wadah organisasi Persikindo.

    Selain itu, Persikindo juga membina, mengembangkan dan mendorong kerja sama usaha antaranggota, dengan lembaga bisnis kreatif lainnya baik Swasta, Koperasi maupun pemerintah dalam kedudukan sebagai pelaku usaha ekonomi nasional dan industri kreatif agar lebih sehat dan lebih kuat.

    “Yang pastinya kita tetap berusaha untuk mengembangkan iklim kerja, usaha, dan kreativitas yang lebih baik sehingga memungkinkan anggotanya untuk ikut serta secara luas dalam pembangunan nasional sebagai salah satu pendukung perekonomian bangsa ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ungkap Ria.

    Ketua DPC Persikindo Kota Sorong dan Ketua GOW Kota Sorong

    Dengan demikian, nantinya Persikindo mampu meningkatkan dan memelihara citra perempuan kreatif dan tangguh yang sesuai dengan kepribadian dan budaya Bangsa. Tambah Ria Umlati Ketua DPC Persikindo Kota Sorong.

    Adapun misi Persikindo antara lain memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan di ruang-ruang UKM dan UMKM melalui peningkatan kemampuan anggota untuk mengelola usaha, mendapatkan akses terhadap teknologi baru, baik pemasaran maupun pembiayaan untuk peningkatan usaha para anggota.

    Persikindo juga memberikan advokasi, pelatihan, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan jaringan kerja dan usaha untuk meningkatkan usaha dan kerja bagi setiap anggotanya.

  • Wali Kota Sorong Septinus Lobat Serahkan KUA dan PPAS Perubahan RAPBD Tahun 2025 Kepada DPRK Sorong

    Melanesiatimes.com, 𝐊𝐨𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPR Kota Sorong, dalam Rapat Paripurna XXIII masa sidang tahun 2025 di ruang rapat DPR Kota Sorong, Sabtu (20/09/2025)

    Hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, Am.d, Wakil Ketua II DPRK Sorong, Michael Ricky Taneri, para staf ahli Wali Kota, Asisten Sekda, anggota DPRK, serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Sorong.

    Pimpinan sidang, Wakil Ketua I DPRK Sorong, Syahrir Nurdin, menyampaikan, pembahasan KUA dan PPAS Perubahan RAPBD 2025 bertujuan menyusun dasar hukum penyusunan APBD yang selaras dengan dinamika dan tantangan aktual. Dokumen ini diharapkan menunjang pencapaian target prioritas pembangunan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pemerintah.

    Menurutmua, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, KUA dan PPAS berfungsi memastikan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, menjadi acuan agar alokasi anggaran selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional.

    Dengan adanya perubahan anggaran, lanjutnya, daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi serta mengoptimalkan penggunaan anggaran agar efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utama diarahkan pada program prioritas kepala daerah yang juga selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.

    Setelah penyerahan dokumen, DPRK Sorong melalui Badan Anggaran (Banggar) akan melaksanakan fungsi budgeting, dengan membahas KUA dan PPAS Perubahan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta jajaran yang telah menyerahkan dokumen tersebut, dan berharap pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPR Kota Sorong.

    Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., menegaskan, KUA dan PPAS Perubahan RAPBD 2025 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kondisi riil penerimaan dan belanja daerah. Dokumen tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi APBD berjalan, perkembangan ekonomi, serta aspirasi masyarakat.

    Tambahnya, alokasi anggaran tetap difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, penanganan banjir, sampah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan masalah sosial dan lingkungan hidup.

    “Melalui rapat paripurna ini, kami berharap DPR Kota Sorong dapat memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif demi penyempurnaan KUA dan PPAS Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Semoga kerja sama antara pemerintah dan DPR senantiasa terjalin erat dalam membangun Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” tutup Wali Kota. (𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒎𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑲𝒐𝒕𝒂 𝑺𝒐𝒓𝒐𝒏𝒈)

  • Usai Audien Pansus Cipayung Akan Gelar RDP dengan Pihak-pihak Terkait Termasuk Cipayung 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh kelompok Cipayung, Panitia Khusus (Pansus) DPR Kota Sorong menggelar audiensi bersama sejumlah pihak terkait.

    Pertemuan ini melibatkan unsur TNI/Polri, rumah sakit, kejaksaan, pengadilan, dan Pemerintah Kota Sorong sebagai langkah awal untuk mencari kejelasan atas peristiwa yang menjadi sorotan publik.

    Ketua Pansus Cipayung, Syarif Nari, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk Silaturahmi dan memperkenalkan anggota Pansus Cipayung, sekaligus pintu masuk bagi DPR Kota Sorong dalam menggali fakta terkait kejadian pada 27 Agustus lalu. Peristiwa tersebut mencuat setelah adanya penangkapan dan penembakan terhadap salah satu warga Kota Sorong, yang memicu reaksi dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kelompok Cipayung.

    “Ini adalah langkah awal yang kami ambil. Setelah audiensi ini, Pansus akan melanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait. Kami ingin memastikan semua informasi dapat disampaikan secara terbuka dan berimbang,” ungkap Syarif Nari Usai Audiens dengan Direktur Rumah Sakit Sele be solu pada Senin (22/09/2025).

    Syarif menegaskan bahwa proses ini tidak berhenti pada audiensi semata. DPR Kota Sorong melalui Pansus Cipayung juga berencana memanggil langsung perwakilan kelompok Cipayung. Tujuannya agar aspirasi yang mereka sampaikan dapat dikonfirmasi dengan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

    Menurutnya, kehadiran Pansus di berbagai instansi dalam audiensi ini diharapkan mampu membuka ruang dialog yang konstruktif. Pansus ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum terkait peristiwa 27 Agustus dapat dipahami masyarakat, sekaligus menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat memicu ketegangan.

    “DPR memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada fakta dan keterbukaan, demi menjaga kepercayaan publik,” tambah Syarif.

    Selain itu, Pansus juga berkomitmen untuk memberikan rekomendasi yang objektif kepada DPRD Kota Sorong dan pihak berwenang lainnya. Hasil audiensi dan RDP nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah-langkah lanjutan, baik dalam ranah kebijakan maupun koordinasi antarinstansi.

    Dengan terbentuknya Pansus Cipayung dan serangkaian agenda yang telah disusun, DPR Kota Sorong berharap dapat memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat. “Proses ini diharapkan menjadi contoh penanganan aspirasi publik yang transparan dan profesional, sekaligus memperkuat peran lembaga legislatif sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah” tutup Syarif Nari Ketua Pansus Cipayung.

  • Pansus Cipayung DPR Kota Sorong Gelar Audiensi dengan Kapolres Sorong Kota Bahas Kasus Penangkapan dan Penembakan 27 Agustus

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kelompok Cipayung, Panitia Khusus (Pansus) Cipayung DPR Kota Sorong menggelar pertemuan dengan Kapolres Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., Senin (22/09/2025).

    Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menindaklanjuti desakan masyarakat agar kasus penembakan terhadap warga Kota Sorong, Maikel Welerubun, pada 27 Agustus 2025 lalu, segera diusut tuntas.

    Kasus penembakan yang terjadi saat aksi pemalangan dan pembakaran di Jalan Baru, menyita perhatian publik. Kelompok Cipayung sebelumnya mendesak agar aparat kepolisian mengungkap pelaku dan motif di balik insiden penembakan seorang warga tersebut. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan aksi demo di kantor sekaligus menyarankan kepada DPR Kota Sorong untuk membentuk Pansus Cipayung.

    Usai menerima pendemo DPR Kota Sorong langsung membentuk Pansus Cipaying yang di ketuai oleh Syarif Nari dan David Hehanussa sebagai sekretaris.

    Ketua Pansus Cipayung, Syarif Narif, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mengawal proses hukum. “Salah satu aspirasi utama yang disampaikan Cipayung adalah pengusutan kasus penangkapan sejumlah masyarakat dan penembakan yang terjadi. Karena itu, kami melakukan pertemuan langsung dengan Kapolres untuk meminta kejelasan,” ungkap Syarif usai pertemuan dengan Kapolresta Sorong.

    Dalam tim Pansus ini, terdapat 15 anggota DPR Kota Sorong yang berasal dari empat fraksi, yakni Fraksi APPSA, Golkar, GIM, dan PKS. Komposisi ini menunjukkan dukungan lintas fraksi untuk bersama-sama mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan transparan.

    Namun, menurut Syarif, Kapolres Sorong Kota belum dapat memberikan keterangan terkait identitas pelaku penembakan. Pasalnya, proses investigasi forensik masih berjalan dan memerlukan tahapan lanjutan. “Kapolres menyampaikan bahwa penyelidikan forensik masih dilakukan. Kita masih menunggu hasil dari tim forensik untuk memastikan siapa oknum yang melepaskan tembakan tersebut,” jelasnya.

    Tim forensik, lanjut Syarif, akan menjadi pihak yang menentukan asal peluru dan senjata yang digunakan dalam insiden tersebut. Informasi lebih rinci mengenai oknum anggota yang terlibat baru dapat disampaikan setelah proses penyidikan selesai. “Ini penting agar penyelidikan berjalan obyektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

    Pansus Cipayung juga mengapresiasi sikap kooperatif Kapolres Sorong Kota yang bersedia menghadirkan tim forensik dalam pertemuan tersebut. Kehadiran tim forensik dinilai menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga transparansi dan memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai prosedur hukum.

    “Kerja sama yang baik antara DPR, masyarakat, dan kepolisian sangat penting agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan adil,” kata Syarif. Ia menegaskan, Pansus akan terus memantau perkembangan investigasi hingga hasil akhir diumumkan.

    Pertemuan yang berlangsung di Mapolres Sorong Kota itu dihadiri oleh jajaran kepolisian dan anggota Pansus.

    Kasus penembakan Maikel Welerubun menjadi perhatian luas di Kota Sorong karena menyangkut keselamatan warga dalam aksi demonstrasi. DPR Kota Sorong melalui Pansus Cipayung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Pansus berharap hasil investigasi forensik dapat segera dirilis sehingga publik memperoleh kejelasan dan rasa keadilan. “Kami akan terus mendesak agar proses ini dipercepat, namun tetap sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tutup Syarif Nari.

    Pansus juga akan melakukan audiens dengan Damdim 1802  dan Rumah sakit sele be solu memastikan sejauh mana perkembangan kasus ini.

    Sampai berita ini di terbitkan belum ada pernyataan langsung dari Kapolres Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H. terkait kasus ini.

  • DPRK Sorong Soroti SILPA Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024 Sebesar Rp102 Miliar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Ketua II DPR Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Sorong tahun 2024 yang mencapai Rp102 miliar. Menurutnya, angka tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya persoalan dalam penyerapan anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

    Michael menjelaskan, besarnya silpa menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Sorong belum mampu merealisasikan program-program pembangunan secara optimal. “Hal ini jelas berdampak kepada masyarakat. Syukur kita masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya, tapi kondisi seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.

    Ia menambahkan, DPR Kota Sorong selalu terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran. Jika diperlukan, DPR siap memberikan dukungan penuh agar dana yang sudah dialokasikan dapat digunakan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi warga.

    Salah satu contoh yang disoroti adalah penerimaan pajak dari tiang listrik. Berdasarkan hasil penelusuran, pada tahun 2024 pajak tersebut tercatat sebesar Rp8 miliar. Namun hingga Juli 2025, jumlahnya telah meningkat menjadi Rp10 miliar. “Ada dua data yang berbeda pada tahun yang berbeda. Hal ini perlu penjelasan agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.

    Perbedaan data itu, lanjut Michael, menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan. DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) akan mendalami temuan ini dan memastikan adanya rekomendasi yang jelas untuk perbaikan ke depan.

    DPR juga menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberi tanda khusus terkait silpa Rp102 miliar tersebut. “BPK sudah mengingatkan agar hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus belajar dari pengalaman ini,” kata Michael.

    Ia mengungkapkan bahwa seluruh penjelasan terkait silpa telah dibahas bersama TAPD dan disampaikan kepada Banggar DPRD Kota Sorong. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    Lebih lanjut, Michael berharap sinergi antara DPR dan pemerintah kota dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan.

    “Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Ke depan, kita harus lebih fokus agar setiap anggaran yang disiapkan benar-benar terserap dengan baik demi kesejahteraan warga Sorong,” tutupnya.

  • Wali Kota Sorong Sampaikan Pendapat Akhir APBD, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kota Sorong, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi, atas kerja keras dalam menelaah, memberikan masukan, serta rekomendasi konstruktif terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Penyampaian ini disampaikan Septinus Lobat pada rapat paripurna XXII yang berlangsung di Kantor DPRK Sorong pada Jumat (19/09/2025).

    Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Lobat menyoroti pentingnya pengawasan dan pengelolaan aset daerah yang menjadi salah satu catatan Badan Anggaran dan fraksi-fraksi DPR. Pemerintah Kota Sorong mengakui bahwa masih diperlukan langkah perbaikan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen menertibkan penatausahaan aset, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memanfaatkan sistem digital dalam proses inventarisasi agar setiap aset daerah tercatat, terjaga, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPR untuk meningkatkan target penerimaan melalui pemanfaatan potensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Transformasi digital dalam sistem pajak dan retribusi akan terus diperkuat, disertai inovasi pelayanan publik serta kerja sama strategis dengan sektor swasta, sehingga target PAD sebesar Rp300 miliar dapat tercapai secara bertahap.

    Menanggapi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Pemerintah Kota Sorong memastikan segera menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dengan langkah-langkah perbaikan baik secara administrasi maupun teknis. Penguatan pengawasan internal dan peningkatan disiplin kerja aparatur akan menjadi prioritas agar kualitas laporan keuangan daerah memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Pemerintah juga sejalan dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya tata kelola berbasis digital dan kehati-hatian dalam menghindari utang yang tidak produktif. Transformasi digital akan terus diperkuat di seluruh lini birokrasi, sementara kebijakan pembiayaan akan diarahkan pada program-program produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), Wali Kota menegaskan fokus pemerintah untuk memastikan pemanfaatan dana benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Program pendidikan gratis, termasuk afirmasi khusus bagi anak asli Moi untuk melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis maupun sekolah kedinasan, menjadi perhatian serius. Begitu pula sektor kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat yang akan terus diperkuat.

    Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pemerintah akan memaksimalkan setiap potensi daerah melalui program-program strategis yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar hingga pengembangan ekonomi hijau.

    Di akhir penyampaiannya, Wali Kota Sorong kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR Kota Sorong atas masukan dan rekomendasi yang diberikan selama pembahasan APBD. Ia menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti setiap saran dengan kerja nyata agar APBD tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.

    “Semoga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini terus terjaga demi mewujudkan Kota Sorong sebagai kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” ujar Wali Kota menutup pendapat akhirnya. Komitmen ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota ke depan.

  • Anggota DPRK Rinoldi Rumfeka Hadiri Perayaan HUT ke-14 PAUD Bethel Doom

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong, Rinoldi Rumfeka, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bethel yang digelar di Pulau Doom, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini berlangsung meriah dengan dihadiri para murid PAUD, orang tua, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong.

    Perayaan ulang tahun tersebut diawali dengan ibadah syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan PAUD Bethel selama 14 tahun. Ibadah dipimpin dengan penuh khidmat, diikuti oleh para guru, orang tua, dan tamu undangan yang hadir. Suasana penuh sukacita terlihat dari antusiasme seluruh peserta yang memenuhi ruang perayaan.

    Dalam sambutannya, Rinoldi Rumfeka memberikan apresiasi atas dedikasi para pendidik PAUD Bethel dalam mendidik dan membimbing anak-anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan dasar yang baik akan menjadi pondasi penting bagi perkembangan karakter dan kecerdasan generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak di Pulau Doom.

    Ia juga menegaskan bahwa DPRK Sorong terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. “Pendidikan PAUD adalah awal dari pembentukan karakter anak. Kami akan terus berupaya mendukung fasilitas dan program pendidikan agar anak-anak mendapatkan pembelajaran terbaik,” ujar Rinoldi.

    Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong dalam kesempatan itu turut memberikan ucapan selamat dan menyampaikan dukungan pemerintah bagi lembaga PAUD di seluruh wilayah Kota Sorong. Pihaknya berharap, PAUD Bethel dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak.

    Orang tua murid menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Mereka berharap PAUD Bethel terus berkembang dan menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju di Pulau Doom.

    Menutup acara, Rinoldi Rumfeka bersama perwakilan Dinas Pendidikan dan para guru melakukan pemotongan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 14 tahun PAUD Bethel. Potongan kue kemudian dibagikan kepada para murid sebagai tanda kebahagiaan bersama.

    Perayaan HUT ke-14 PAUD Bethel Doom menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Sorong. Kehadiran Rinoldi Rumfeka dan dukungan berbagai pihak menjadi semangat baru bagi para guru dan orang tua dalam mencetak generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter.

  • Gubernur Elisa Kambu Kunjungi Sekretariat Tim Deklarator Papua Barat Daya, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melakukan kunjungan resmi ke Sekretariat Tim Deklarator Papua Barat Daya di jalan sungai maruni kilometer 10 Kota Sorong Papua Barat Daya pada Sabtu (20/09/2025).

    Kehadiran orang nomor satu di Papua Barat Daya itu disambut hangat oleh Ketua Deklarator, Bernard Jitmau, Ketua Panitia Moses Sabono, beserta seluruh tim deklarator yang sejak awal berjuang mewujudkan pemekaran provinsi baru tersebut.

    Dalam sambutannya, Moses Sabono menegaskan bahwa kunjungan Gubernur Elisa Kambu menjadi momen bersejarah sekaligus bukti dukungan pemerintah terhadap perjuangan para deklarator. “Kami merasa acara ini sukses karena telah dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur,” ujar Moses.

    Gubernur Elisa Kambu dalam kesempatan itu menekankan bahwa kedatangannya bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. “Saya datang ke sini sebagai keluarga, karena saya adalah bagian dari perjuangan ini,” ungkapnya di hadapan para deklarator.

    Ia menyebut, kehadirannya bertujuan mendengarkan masukan dari tim deklarator sekaligus memastikan aspirasi mereka tetap menjadi perhatian pemerintah. Elisa Kambu juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga semangat perjuangan yang telah melahirkan provinsi ke-38 di Indonesia tersebut.

    Menurut Gubernur, perjuangan besar ini tidak hanya berhenti pada tahap pembentukan provinsi, tetapi harus dilanjutkan dengan kerja nyata dalam pembangunan. “Kalian yang berjuang menghadirkan Papua Barat Daya ini, saya tantang tim Deklarator untuk menjaga dan membangun Papua Barat Daya bersama pemerintah,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Elisa Kambu juga menjelaskan bahwa proses pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan setiap aspirasi harus disampaikan melalui prosedur resmi agar tertata dengan baik. “Usulan harus tertulis dan melalui satu pintu, jangan asal catat nama,” pesan Gubernur.

    Acara kunjungan ini turut diwarnai dengan penandatanganan memorial sebagai bentuk pengakuan sejarah perjuangan Tim Deklarator. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk terus mengawal pembangunan Papua Barat Daya selama provinsi ini berdiri.Gubernur Elisa Kambu Kunjungi Sekretariat Tim Deklarator Papua Barat Daya, Tegaskan Komitmen Bangun Daerah

    Ketua Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Bernard Jitmau, mengapresiasi kedatangan Gubernur Elisa Kambu yang telah memenuhi janjinya untuk menyempatkan waktu bertemu langsung dengan para deklarator. “Kami sangat berterima kasih, Bapak Gubernur menepati janjinya hadir di sekretariat kami,” ucap Bernard.

    Dalam pertemuan tersebut, Tim Deklarator menyampaikan sejumlah aspirasi penting kepada pemerintah provinsi. Di antaranya adalah usulan kontribusi khusus bagi para deklarator dalam penerimaan CPNS, pengadaan pegawai honorer, pengusulan jabatan eselon 1 hingga 4, serta pembangunan sekretariat menjadi gedung permanen.

    Bernard berharap seluruh aspirasi itu mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. “Kami berharap usulan yang kami sampaikan bisa dipertimbangkan secara khusus oleh Bapak Gubernur,” katanya.

    Menanggapi hal tersebut, Elisa Kambu menyatakan siap menindaklanjuti setiap masukan selama diajukan secara tertulis dan melalui mekanisme yang tepat. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari.

    Dalam kunjungan ini, Tim Deklarator juga menyerahkan 235 dokumen perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya kepada Gubernur. Dokumen tersebut berisi sejarah dan bukti kerja keras para deklarator sejak awal proses pemekaran hingga terbentuknya provinsi baru.

    Menariknya, nama “Papua Barat Daya” yang kini resmi digunakan juga merupakan usulan Tim Deklarator. Nama ini dirumuskan melalui kajian ilmiah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007, yang kemudian disepakati sebagai identitas resmi provinsi.

    Tim Deklarator menegaskan bahwa perjuangan mereka dilakukan secara swadaya tanpa dukungan anggaran pemerintah. Seluruh biaya diperoleh dari kontribusi internal tim, dengan bantuan terbatas dari satu kontraktor yang juga ikut berjuang. “Kami berjuang dengan dana sendiri, tanpa bantuan pemerintah,” tegas Ketua Deklarator.

    Di akhir acara, Gubernur Elisa Kambu kembali mengajak seluruh deklarator untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Papua Barat Daya. “Semangat perjuangan harus kita jaga bersama. Mari kawal dan bangun provinsi ini demi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

  • RJI Nilai Demokrasi Sedang Dijarah dari Dalam Jika Biarkan Politikus Bermental Rampok Bercokol

    Melanesiatimes.com – Founder Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal, melontarkan kritik keras terhadap fenomena politikus yang hanya menjadikan demokrasi sekadar ajang untuk mencari kekuasaan demi bisa memperkaya diri, bukan untuk mengabdi kepada rakyat sesuai amanat konstitusi.

    Menurutnya, politik seharusnya lahir dari semangat pengabdian dan menjadi jalan mulia dalam membangun bangsa. Namun kenyataannya, ada segelintir politikus yang justru menunjukkan perilaku sebaliknya.

    “Politikus bermental rampok hadir bukan untuk melayani, melainkan untuk menjarah. Demokrasi dijadikan pintu emas untuk memperkaya diri, bukan sebagai wadah suci menjaga kepentingan rakyat,” kata Syam Basrijal dalam rilisnya, Sabtu (20/9/2025).

    Syam menilai, janji-janji kampanye yang diucapkan sering kali hanya mantera pemikat hati rakyat. Tetapi ketika kursi kekuasaan sudah digenggam, orientasi yang muncul bukan pelayanan, melainkan kerakusan.

    “Mental rampok ini tidak mengenal kata cukup. Mereka memandang kekuasaan sebagai lahan garapan, dan anggaran negara sebagai kue rampasan yang harus diperebutkan,” tegasnya.

    Fenomena itu, lanjut Syam, sering terselubung di balik program-program yang tampak mulia. Infrastruktur dibangun namun anggarannya membengkak karena adanya komisi. Regulasi disusun, tetapi lebih berpihak pada kepentingan kelompok daripada rakyat.

    Ia menyebut praktik ini telah mengubah wajah demokrasi dari rumah kebersamaan menjadi sekadar panggung sandiwara.

    Lantas, Syam juga menyoroti dampak buruknya terhadap moral bangsa. Rakyat terbiasa disuguhi kebohongan, sementara generasi muda dipaksa belajar pelajaran keliru tentang bagaimana kekuasaan dijalankan.

    “Untuk berkuasa harus pandai menipu, untuk bertahan harus siap menyuap, dan untuk naik pangkat harus mampu menggadaikan integritas. Inilah virus yang pelan-pelan melumpuhkan bangsa,” ungkapnya.

    Menurutnya, kejahatan politikus bermental rampok tidak sekadar soal uang yang dirampas. Lebih dari itu, mereka mencuri kepercayaan rakyat.

    Padahal, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat berharga. Sekali retak, akan sulit memulihkannya.

    “Politik akhirnya hanya dianggap permainan kotor, jauh dari panggilan mulia untuk melayani kehidupan bersama,” tutur Syam Basrijal.

    Syam juga mengingatkan bahwa fenomena ini kerap melahirkan lingkaran oligarki, di mana para politikus bermental rampok saling melindungi. Mereka menguasai proyek, tender, hingga hukum, sementara rakyat hanya dijadikan tameng.

    “Yang berbeda partai bisa saja bersekongkol jika ada kepentingan bersama. Pada titik ini, negara dijarah bukan dari luar, melainkan dari dalam,” tegasnya.

    Saatnya Rakyat Bangkit

    Meski demikian, Syam mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif agar politik kembali menjadi ruang pengabdian, bukan ruang perampokan.

    “Diam berarti menyetujui. Melawan dengan kesadaran berarti menjaga masa depan bangsa,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin berjiwa negarawan, bukan sekadar lihai berkamuflase. Restorasi politik harus berawal dari restorasi jiwa, sebab kepemimpinan sejati lahir dari jiwa yang bersih, bukan dari kerakusan.

    Kini, lanjutnya, sudah saatnya rakyat berani bersuara untuk menghentikan praktik perampokan yang dibungkus dalam seragam demokrasi.

    “Politik tanpa moral hanyalah perampokan yang dilegalkan; dan bangsa yang diam, sedang menulis takdir kehancurannya sendiri,” pungkas Syam Basrijal.

    Anggota DPRD Gorontalo Viral Berujung Pemecatan

    Sebelumnya diketahui, seorang politisi asal PDIP Wahyudin Moridu viral setelah videonya viral di media sosial. Di mana ia tambak mengendarai sebuah mobil bersama seorang perempuan dan berseloroh akan merampok uang-uang negara agar rakyat miskin.

    “Kita rampok aja uang negara ini, ya kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini semakin miskin,” ucapnya.

    Akibatnya, kini statusnya sebagai anggota DPRD Gorontalo pun akhirnya harus ia tanggalkan karena telah mendapatkan sanksi tegas dari Partai atas apa yang ia ucapkan tersebut.

    Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, bahwa pihaknya telah laporan atas fakta video viral yang menyeret anggota dewan dari partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Laporan itu dilakukan oleh DPD PDI-P Gorontalo.

    “Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo. DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” ujar Komarudin saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun menyampaikan jika surat telah diterima oleh DPP PDI untuk segera ditindaklanjuti. Bahkan ia menyebut hari ini surat pemecatan sudah keluar sehingga dapat dijadikan rujukan bagi PDIP Gotontalo untuk memproses PAW (pergantian antar waktu) di DPRD Gorontalo dalam waktu dekat.

    “Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan. Dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” sambungnya.

  • Mahasiswa Unamin dan STIE Bukit Zaitun Terjun ke Sawah, Kolaborasi Pertanian dan Ekonomi untuk Ketahanan Pangan

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat Daya – Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) bersama dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bukit Zaitun Sorong melakukan kegiatan praktik lapangan dengan menanam padi di areal persawahan SP3 Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong pada Sabtu (20/09/2025).

    Kegiatan musim tanam (MT2) ini menjadi ajang pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami keterampilan bercocok tanam sekaligus manajemen ekonomi dalam usaha pertanian.

    Dr. Ajang Maruapey, SP., MP., Dosen Fakultas Pertanian Unamin, menegaskan pentingnya pemahaman pertanian secara menyeluruh. “Pertanian bukan sekadar teori, tetapi juga pengelolaan usaha, biaya, dan keuntungan yang berdampak pada kesejahteraan petani,” ujarnya. Ia mendorong mahasiswa, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk memanfaatkan ilmu dan pengalaman ini demi mengembangkan pertanian di tanah kelahiran mereka, ketimbang hanya mengejar pekerjaan sebagai pegawai negeri.

    Senada dengan itu, Nurlela, SE., M.Si., dosen STIE Bukit Zaitun, menekankan bahwa pertanian perlu dilihat dari sisi ekonomi. “Pertanian bukan hanya menghasilkan padi, tetapi juga bagaimana mengelola hasil agar memberi nilai tambah bagi petani. Sebagai mahasiswa ekonomi, mereka harus mampu memadukan ilmu manajemen dengan pertanian,” jelasnya.

    Ketua Kelompok Tani (Poktan) Tinar Buko, Triono, menyambut baik keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tanam padi ini. “Kami bangga ada generasi muda yang mau turun langsung ke sawah. Semoga pengetahuan mereka dapat membantu pengembangan pertanian di Papua, khususnya padi, guna mendukung ketahanan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian,” ungkapnya.

    Pengalaman ini juga memberi kesan mendalam bagi para mahasiswa. Lili Anggreyni Sasarari, salah satu peserta, menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan tersebut. “Kami bersyukur bisa menanam bersama. Pertanian padi bagi kami bukan hanya soal menanam, tetapi juga peluang usaha. Melalui kegiatan ini, kami dapat memadukan ilmu ekonomi pertanian yang diajarkan di kelas dengan praktik usahatani di lapangan,” katanya.

    Kegiatan kolaborasi ini diharapkan melahirkan generasi muda yang tidak hanya menguasai teknik pertanian, tetapi juga mampu mengelola potensi pertanian secara ekonomi.

    Dengan pemahaman yang terintegrasi antara praktik dan teori, pertanian di Papua Barat Daya diyakini dapat menjadi penopang ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.