Melanesia Times

Blog

  • Bawaslu Papua Barat Daya Tutup Kegiatan Penguatan Kelembagaan: Dorong Sinkronisasi Regulasi dan Partisipasi Publik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya resmi menutup kegiatan penguatan kelembagaan yang telah berlangsung sebagai upaya memperkuat peran pengawasan pemilu di tingkat daerah. Kamis (18/09/2025).

    Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego, menegaskan pentingnya menyelaraskan regulasi yang ada dengan kondisi faktual di lapangan.

    Dalam arahannya, Farli menekankan bahwa penguatan kelembagaan ini tidak hanya berfokus pada internal Bawaslu, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, serta ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Sinkronisasi ini, menurutnya, sangat penting agar penyelenggaraan pemilu berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.

    “Para peserta tadi menyampaikan banyak kendala yang dihadapi, mulai dari daftar pemilih berkelanjutan hingga perbedaan persepsi terkait aturan. Semua masukan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita bawa ke tingkat Bawaslu RI, bahkan hingga ke Komisi II DPR RI,” ungkap Farli.

    Ia menambahkan, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemilu maupun pilkada, termasuk dalam penanganan persoalan di lapangan. Farli tidak menutup mata bahwa dalam beberapa kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Bawaslu Papua Barat Daya menghadapi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pengawasan.

    Namun, ia menilai dinamika tersebut merupakan hal wajar dalam demokrasi. Ketidakpuasan publik bisa terjadi karena dua hal, yakni pemahaman yang belum merata mengenai implementasi undang-undang, atau adanya perbedaan tafsir terhadap aturan yang berlaku. “Apakah kita berhenti di situ? Tentu tidak. Justru hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan partisipasi publik,” tegasnya.

    Menurut Farli, Bawaslu memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memahami informasi terkait pemilu, baik soal aturan maupun pola penanganan pelanggaran. Hal ini dinilai penting agar publik tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif mengawasi jalannya demokrasi.

    Ia menekankan, literasi pemilu menjadi kunci dalam membangun partisipasi. “Kalau literasi kita pegang, saya pikir argumen itu hidup. Masyarakat bisa mengawasi, sekaligus memberi masukan kepada penyelenggara,” ujarnya.

    Farli juga menyoroti perlunya penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan. Menurutnya, banyak aspirasi yang disampaikan peserta bisa ditindaklanjuti menjadi peraturan baru, sehingga tidak hanya berhenti pada forum diskusi.

    Lebih jauh, ia berharap seluruh informasi yang diperoleh dalam kegiatan penguatan kelembagaan ini dapat disebarluaskan ke masyarakat luas. “Jangan hanya berhenti di ruangan ini. Ceritakan ke orang tua, keluarga, teman kantor, agar semua bisa ikut mengawasi jalannya pemilu,” tambahnya.

    Partisipasi publik, lanjut Farli, bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban dalam memastikan kualitas demokrasi. Masyarakat diharapkan berani menyuarakan pendapat, baik dalam bentuk diskusi maupun melalui mekanisme yang disediakan oleh Bawaslu.

    Ia juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk berdiskusi langsung dengan Bawaslu. “Kami membuka diri untuk siapa saja. Terutama teman-teman BEM, saya pikir BEM punya peran penting dalam mengawal demokrasi,” tegas Farli.

    Melalui kegiatan ini, Bawaslu Papua Barat Daya ingin meneguhkan komitmen bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

    Penutupan kegiatan penguatan kelembagaan ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu Papua Barat Daya untuk terus memperbaiki sistem, memperluas partisipasi, serta memastikan demokrasi berjalan sesuai amanat konstitusi.

  • Anggota DPRK Sorong Rinoldi Rumfeka Serahkan Bantuan Televisi Kepada Asosiasi Taksi Laut Pulau Doom

    Melanesiatimes.com, Pulau Doom Kota Sorong — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong, Rinoldi Rumfeka, yang akrab disapa Kk RR, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Kali ini, ia memberikan bantuan berupa televisi LCD berukuran 34 inci kepada Asosiasi taksi laut yang beroperasi di Pulau Doom.

    Penyerahan Telivisi LCD ini berlangsung di pangkalan halte Pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong pada, Jumat (19/09/2025).

    Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap Asosiasi atau sopir taksi laut yang sehari-hari menjaga perahu mereka, terutama pada malam hari. Dengan adanya televisi, diharapkan para sopir dapat mengisi waktu luang sambil tetap mengawasi aktivitas transportasi laut.

    Menurut Rinoldi, profesi sopir taksi laut merupakan salah satu mata pencaharian penting bagi warga Pulau Doom. Peran mereka tidak hanya menghubungkan masyarakat antarpulau, tetapi juga menjaga kelancaran mobilitas warga Kota Sorong.

    “Para sopir taksi laut adalah garda terdepan transportasi antarwilayah. Mereka bekerja siang dan malam untuk melayani masyarakat. Bantuan sederhana ini semoga bisa memberikan hiburan dan menemani mereka saat berjaga,” ujar Rinoldi.Anggota DPRK Sorong Rinoldi Rumfeka Serahkan Bantuan Televisi untuk Sopir Taksi Laut Pulau Doom

    Para sopir taksi laut menyambut baik bantuan tersebut. Salah satu sopir mengaku sangat berterima kasih atas perhatian dari Kk RR yang dinilai konsisten hadir untuk mendengar kebutuhan warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor transportasi tradisional.

    Selain itu, televisi yang diberikan juga diharapkan dapat menjadi sarana kebersamaan. Para sopir taksi laut dapat berkumpul dan menonton tayangan informatif maupun hiburan di sela-sela kesibukan mereka menjaga perahu.

    Bantuan ini menjadi aksi nyata Rinoldi Rumfeka dalam mendukung masyarakat kecil di Kota Sorong khususnya di pulau Doom. Sebelumnya, ia juga kerap turun langsung membantu warga melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan.

    Rinoldi menegaskan, keberadaan anggota dewan bukan hanya menyuarakan aspirasi di ruang sidang, tetapi juga harus hadir memberikan kontribusi nyata di lapangan. “Aspirasi masyarakat perlu diwujudkan dalam bentuk yang langsung dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

    Dengan langkah ini, diharapkan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin erat, serta menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun Kota Sorong yang lebih baik.

  • Perkuat Sinergitas Kejaksaan dan Insan Pers Bahas Langkah Strategis Kawal Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com, Masohi – Kejaksaan Negeri Maluku Tengah lakukan tatap muka bersama sejumlah awak media insan pers di Masohi yang berlangsung pada kamis, (18/09/2025).

    Kegiatan tesebut dikemas dalam agenda coffee morning dengan tema tegur sapa bersama Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dengan sejumlah wartawan yang tergabung kedalam organisasi pers seperti PWI, AJI, dan lainnya.

    Mengawali pembicaraan, Kepala Kejaksaan Negeri Malteng Pesta Hutapea menyampaikan komitmennya dalam membangun sinergitas bersama rekan-rekan pers.

    Kata dia “sejak (saya setelah dilantik) dan datang ke sini di Masohi, saya langsung menyampaikan kita perlu ajak teman-teman wartawan duduk bareng dan bertukar pikiran terkait membangun sinergitas bersama,” ungkap Hutapea.

    Sebab menurutnya “pers adalah bagian penting dalam kerja-kerja Kejaksaan,” jelas Hutapea mengingatkan di depan seluruh undangan yang hadir.

    Olehnya itu, langkah seperti ini diambil agar kedepannya hubungan Kejaksaan dan Pers semakin solid, dapat berkolaborasi dengan baik dengan tupoksi masing-masing.

    Sementara itu, dalam hal pentingnya berkoordinasi, saling bersinergi, Ketua Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Tegah Stewart Toisutta berharap dapat berjalan dengan lancar.

    “kami berharap ruang komunikasi terus dibuka oleh kejaksaan agar teman-teman pers dapat mengakses informasi ke sini dengan baik,” kata Toisutta.

    Lebih lanjut ia menegaskan “terlebih pada persoalan yang sedang ditunggu oleh publik khususnya Maluku Tengah, itu tolong kami jangan dibuat sulit dengan segala informasi yang kami butuhkan,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Organisasi PWI Malteng, pernyataan Toisutta jelas merujuk pada pentingnya keseimbangan dalam pemberitaan.

    Itu artinya, informasi yang dihimpun oleh rekan-rekan pers, akan lebih punya muatan jika didukung dengan informasi lain yang ada pasa Kejaksaan.

    Sehingga publik menjadi tercerahkan dengan produk-produk pemberitaan yang jelas, turukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

    Selain Hutapea dan Toisutta yang berada di lokasi kegiatan, hadir pula Kasi Intel Marcus Yonge Pangkey, Fitria Tuahuns yang merupakan Kasi Tindak Pidana Umum, Ariwati Asis Paulus (Kasi Tindak Pidana Khusus), Staf Kejaksaan Lainnya, dan insan pers dari berbagai kalangan (media online, maupun cetak). (HUAT)

  • Cegah Penyakit Kronis, BPJS Kesehatan Gencarkan Skrining di Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Skrining riwayat kesehatan merupakan langkah pencegahan yang terus digencarkan sebagai deteksi awal penyakit bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Layanan ini dapat membantu peserta untuk mengetahui potensi penyakit kronis pada dirinya. Dengan adanya skrining, peserta dapat aktif menjaga kesehatan sejak awal sebelum terserang berbagai penyakit yang lebih berbahaya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Kamis (18/09/2025).

    “Saat ini, gaya hidup tidak sehat, pola makan tidak teratur, hingga tingkat stres yang tinggi membuat masyarakat lebih rentan terkena penyakit kronis. Oleh karena itu, skrining menjadi langkah awal yang penting agar pencegahan bisa dilakukan lebih dini,” kata Pupung.

    Pupung menerangkan, pelaksanaan skrining riwayat kesehatan telah diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan, Pelayanan Penapisan/Skrining Kesehatan Tertentu dan Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis. Regulasi ini memastikan setiap peserta JKN berhak melakukan skrining secara berkala, sekaligus memperkuat pelaksanaan Program JKN yang berfokus pada pencegahan.

    “Ada 14 jenis penyakit yang dapat dideteksi melalui skrining riwayat kesehatan, diantaranya diabetes melitus, hipertensi, stroke, ischemic heart disease, thalassemia, kanker payudara, kanker serviks, kanker usus, kanker paru, tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis, hepatitis B, hepatitis C dan anemia. Hasil skrining terbagi dua, yaitu tidak berisiko dan berisiko. Jika tidak berisiko, peserta cukup menerapkan pola hidup sehat. Jika berisiko, peserta perlu pemeriksaan fisik lanjutan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),” terang Pupung.

    Selain itu, terdapat timeline yang harus diperhatikan peserta. Mulai 1 September 2025, peserta dengan FKTP klinik pratama, dokter praktik perorangan, maupun dokter gigi perorangan diwajibkan melakukan skrining sebelum dapat mengakses layanan. Selanjutnya, pada 1 Oktober 2025, ketentuan tersebut juga berlaku bagi peserta dengan FKTP Puskesmas. Dengan adanya tahapan ini, peserta terbiasa melakukan pencegahan lebih awal.

    “Dalam skrining terdapat 49 pertanyaan yang terkait gaya hidup, pola konsumsi makanan dan minuman serta gejala atau kondisi kesehatan yang dirasakan peserta. Hasilnya akan ditampilkan sesuai kelompok penyakit sehingga bisa menjadi dasar tindak lanjut dokter. Dengan begitu, pelayanan kesehatan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran,” tambah Pupung.

    Untuk memudahkan peserta, BPJS Kesehatan telah menyediakan kanal skrining yang bisa diakses kapan saja, yaitu melalui Aplikasi Mobile JKN atau melalui website http://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id atau Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA) BPJS Kesehatan atau dapat langsung dilakukan di fasilitas kesehatan.

    “Kami menghimbau seluruh peserta JKN agar aktif melakukan skrining. Ini langkah sederhana, tapi manfaatnya besar untuk kesehatan jangka panjang. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, peserta dapat lebih siap mencegah penyakit kronis. Kesehatan adalah investasi dan skrining riwayat kesehatan adalah pintu masuk menuju masyarakat yang lebih sehat,” pungkas Pupung.

    Pada kesempatan terpisah, salah satu peserta JKN yang ditemui saat menemani ibunya kontrol kesehatan di fasilitas kesehatan, Sarah Ndandarmana mengaku, awalnya dia tidak mengetahui adanya layanan skrining riwayat kesehatan. Namun setelah membantu mengisikan kuisioner untuk ibunya, Sarah merasa lebih paham mengenai pola hidup yang harus diperhatikan, tidak hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Dia bahkan menilai layanan ini bisa menjadi pengingat bersama agar keluarga lebih peduli menjaga kesehatan sejak dini.

    “Awalnya saya tidak tahu, namun pada saat saya coba mengisi kuisioner untuk ibu saya lewat website skrining BPJS Kesehatan, ternyata sangat mudah. Dari hasilnya saya jadi tahu apa saja yang harus lebih diperhatikan dalam pola makan dan aktivitas ibu saya. Manfaatnya bukan hanya untuk ibu, tapi juga buat saya pribadi dan keluarga,” ungkap Sarah.

    Menurutnya, skrining ini sangat membantu anggota keluarga yang ingin memastikan kondisi kesehatan orang tua. Dia merasa lebih tenang karena mendapat gambaran mengenai risiko kesehatan ibunya dan langkah pencegahan yang bisa dilakukan sejak dini.

    “Hasil skrining membuat saya sadar kalau pencegahan itu penting. Saya jadi bisa lebih mengingatkan ibu soal makanan yang sebaiknya dikurangi serta dapat mendorong ibu agar tetap rutin berolahraga ringan. Rasanya lebih tenang karena ada panduan jelas dari hasil skrining. Ini juga bisa jadi pegangan bagi keluarga besar kami untuk sama-sama menjaga kesehatan,” tutup Sarah.

  • Diduga Terlibat Pembakaran Kantor Inspektorat, Oknum Kades Ditangkap Polisi

    Melanesiatimes.com, Sorong  — Seorang kepala desa berinisial P di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditangkap aparat kepolisian atas dugaan keterlibatannya dalam kasus pembakaran Kantor Inspektorat Kabupaten Bima.

    Penangkapan ini menambah daftar panjang terduga pelaku yang diamankan dalam peristiwa yang menggemparkan tersebut.

    Hingga kini, motif pembakaran masih dalam penyelidikan. Dugaan awal menyebutkan, aksi itu diduga berkaitan dengan audit keuangan desa yang tengah berlangsung. Aparat kepolisian masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang segera diumumkan.

    Kepala desa berinisial P saat ini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Polisi menegaskan, pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 187 KUHP tentang tindak pidana pembakaran dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun.

    Ketua Gerakan Anti Narkotika Nasional (GANN) Papua Barat Daya, Dedi Irama, turut angkat bicara terkait kasus ini. Ia menegaskan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam pembakaran kantor Inspektorat Kabupaten Bima yang terjadi pada Kamis (7/8/2025) lalu.

    “Kami meminta pihak berwenang, khususnya kepolisian, untuk bertindak tegas dan profesional. Tangkap siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun dalang di belakangnya,” tegas Dedi dalam keterangan persnya di Sorong, Jumat (18/9/2025).

    Menurut Dedi, pembakaran kantor Inspektorat bukan hanya merugikan secara material, tetapi juga mengganggu jalannya pengawasan dan audit yang sangat penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menilai tindakan ini sebagai kejahatan serius yang mengancam stabilitas pemerintahan.

    “Ini bukan sekadar perusakan, tetapi perbuatan melawan hukum yang mengancam integritas pemerintahan. Kami percaya polisi dapat mengungkap motif di balik kejahatan ini dan menyeret para pelaku ke pengadilan,” tambahnya.

    Lebih jauh, Dedi juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berkembang. Ia menekankan pentingnya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak kepolisian, sementara GANN akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

    Dari informasi yang beredar, tim Satreskrim Polres Bima Kota berhasil mengamankan lebih dari satu terduga pelaku. Salah satunya adalah oknum kepala desa berinisial P yang diduga kuat memiliki peran dalam peristiwa pembakaran tersebut.

    Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Dwi Kurniawan, membenarkan penangkapan tersebut. “Alhamdulillah, sudah (ditangkap). Cuma kita masih dalami pihak-pihak yang terkait,” ujarnya dikutip dari Lombok Post, Kamis (28/9/2025).

    Namun, Dwi belum mengungkap secara rinci siapa saja yang telah diamankan dan bagaimana peran masing-masing pelaku. “Nanti ya, kita cari tahu dulu peran masing-masing orang,” tandasnya.

    Kasus ini kini menjadi perhatian serius, mengingat peristiwa pembakaran kantor pemerintah bukan hanya tindak kriminal biasa, melainkan juga serangan terhadap sistem tata kelola pemerintahan. Publik menantikan langkah tegas aparat dalam menuntaskan kasus ini secara transparan.

  • Makin Panas !!! Hayrul Nyatankan Arfan Keliru dan Abaikan Prinsip Perlindungan Advokat

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Menanggapi pemberitaan media ini terkait laporan polisi Advokat Hayrul Raha, S.H. yang dinilai tidak berdasar hukum serta penuduhan atas tindakan eksekusi secara sendiri yang dilontarkan Advokat Arfan Poretoka, S.H. Rabu, (17/9/25).

    Perihal tuduhan tersebut, menurut dia, perlu diluruskan agar tidak terjadi penyesatan. pasalnya seorang Advokat tidak dianjurkan untuk melakukan eksekusi sendiri.

    “Kehadiran saya di lapangan semata-mata dalam kapasitas advokat yang menjalankan tugas profesi untuk mendampingi klien, bukan untuk melakukan tindakan fisik pembongkaran ataupun pengerusakan,” katanya.

    Dijelasakan pihaknya membuat Laporan polisi, bukan laporan balik tanpa dasar hukum seperti pernyataan Arfan dalam media ini. Hal tersebut diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat dilindungi hukum ketika menjalankan tugas profesinya.

    “Justru sebaliknya, sayalah yang mengalami dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelecehan profesi melalui laporan dan pernyataan-pernyataan yang tidak benar, yang mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap advokat. Karena itu laporan yang saya ajukan punya dasar hukum yang jelas sesuai KUHP dan UU Advokat,” tegasnya.

    Proses hukum masalah tersebut sedang berjalan di institusi kepolisian. Maka setiap pihak, dia menyarankan baiknya menghormati dan tidak menggiring opini publik dengan pernyataan yang keliru dan tidak sesuai fakta.

    “Opini bahwa laporan saya tidak berdasar hukum jelas tidak tepat, karena yang berwenang menilai adalah aparat penegak hukum, bukan pihak yang berkepentingan dalam perkara,” tandasnya

    Laporan polisi yang dilayangkan kepada Kabid Aset BPKAD Raja Ampat menurutnya, justru sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan marwah profesi advokat agar tidak dilecehkan atau diposisikan secara keliru dalam ruang publik.

    Dengan demikian, ia menyatakan segala pemberitaan seputar laporan polisi oleh dirinya yang dinilai tidak berdasar hukum atau tanpa dasar pencemaran nama baik. Adalah kekeliruan, menyesatkan, dan mengabaikan prinsip perlindungan profesi advokat.

  • Pembongkaran Pagar WTC Raja Ampat Diluar Putusan Inkrah Pengadilan, Arfan Poretoka Angkat Bicara

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dugaan penghinaan dan kriminalisasi serta melanggar profesi advokat yang dilayangkan Hayrul Raha, S.H. kepada Kabid Aset BPKAD Raja Ampat dinilai keliru oleh Arfan Poretoka, S.H. Rabu, (17/9/25).

    Arfan menilai, tindakan tersebut justru tidak berdasar hukum karena laporan yang dilayangkan Kabid Aset BPKAD Raja Ampat terkait pengerusakan fasilitas pemerintah yang dilakukan oleh terlapor.

    “Pembongkaran pagar Pantai Waisai Torang (WTC) tidak harus dilakukan sebelum adanya putusan inkrah atau perintah eksekusi dari pengadilan,” pungkasnya.

    Arfan juga menanyakan terkait penghinaan atau pelanggaran kriminalisasi terhadap profesi advokat yang diduga dilakukan oleh Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat.

    “Terkait penghinaan atau kriminalisasi terhadap Advokat, dimananya kriminalisasi,” tanya Arfan.

    Menurut Arfan, seorang advokat mestinya lebih memahami aturan, belum ada putusan inkrah pengadilan lantas apa yang menjadi dasar untuk dilakukan eksekusi secara sendiri.

    “Belum ada putusan inkrah kenapa sudah dilakukan eksekusi secara sendiri malah dia sendiri yang turun pimpin dilapangan jadi ketika dia dilaporkan, pencemaran nama baiknya dimana. Jadi laporan balik ini justru tidak ada dasar hukumnya,” ujar Arfan dengan tertawa.

    Ditambahkan advokat bukan hanya profesi namun lebih menjunjung tinggi serta patuh terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

    “Mestinya tidak ada tindakan apa pun di luar putusan inkrah pengadilan. Dengan sudah dilakukan eksekusi secara sendiri apa itu yang dinamkan itikad baik kan tidak. Malah dia sendiri keliru, maka dugaan kriminalisasi dan melanggar profesi advokat tidak ada itu mengada-ada itu,” tambahnya.

  • Diduga Langgar Profesi Advokat, Kabid Aset BPKAD Raja Ampat Dilaporkan ke Polres

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Advokat dan Konsultan Hukum Hayrul Raha resmi ajukan laporan polisi terhadap Kabid Aset BPKAD Kabupaten Raja Ampat, Khodik. Rabu (17/9/25).

    Laporan tersebut diajukan Hayrul dan kliennya, karena diduga Khodik melakukan pengaduan palsu dan melanggar ketentuan Pasal 317 KUHP, serta dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 311 dan Pasal 310 KUHP.

    “Laporan ini saya ajukan karena KHODIK sebelumnya melaporkan klien kami beserta saya sendiri sebagai kuasa hukum dengan tuduhan yang tidak berdasar,” ujarnya.

    Padahal, menurut Hayrul, tindakan yang dilakukan semata-mata merupakan bagian dari profesi advokat dalam menjalankan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus kliennya.

    Tindakan tersebut dilindungi oleh Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa kuasa hukum tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

    “Kami menilai laporan Khodik tidak hanya merugikan klien kami, tetapi juga merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi advokat. Oleh karena itu, demi tegaknya supremasi hukum, kami mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan balik Khodik,” pungkas Hayrul.

    Hayrul menegaskan bahwa Advokat adalah officium nobile (profesi terhormat) yang dilindungi undang-undang, segala tindakan yang dilakukan olehnya memiliki dasar dan bukti surat kuasa yang sah secara hukum.

    “Laporan balik ini bertujuan untuk melindungi profesi advokat dari upaya kriminalisasi, serta memastikan bahwa setiap laporan yang dibuat harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan fitnah,” tambahnya.

    Harapannya, kepolisian dalam hal ini Polres Raja Ampat segera menindaklanjuti laporan tersebut sesuai hukum yang berlaku. Dia juga menerangkan bahwa pihaknya sangat membuka diri untuk memberikan keterangan serta bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

  • Forum Lintas Suku Asli Papua Gelar Sosialisasi Dukungan Program Pemerintah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Forum Lintas Suku Asli Papua OAP Raya Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan sosialisasi program pemerintah yang berlangsung di Sekretariat Forum, Kota Sorong. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Forum, Elias Yumte, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat adat. Rabu (17/09/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Elias Yumte menyampaikan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai program-program prioritas pemerintah, sekaligus meluruskan berbagai informasi simpang siur yang beredar di media sosial.

    Salah satu fokus utama pembahasan adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Elias, program ini menjadi fondasi penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi. “Ibarat tanaman yang sejak kecil diberi pupuk dan disiram dengan baik, hasilnya tentu akan tumbuh lebih bagus,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pola makan yang baik dan teratur mampu meningkatkan konsentrasi anak-anak dalam belajar sehingga mendorong prestasi akademik mereka. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan.

    Lebih lanjut, Elias menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG dilakukan secara terukur, dimulai dari pengumpulan data, kajian, hingga evaluasi berkala agar tepat sasaran. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar di media sosial terkait program ini.

    “Pemerintah masih mencari format terbaik agar MBG dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah. Jadi masyarakat perlu bersabar dan mendukung agar program ini benar-benar berhasil,” tambahnya.

    Selain MBG, Forum Lintas Suku juga menyoroti kehadiran Koperasi Merah Putih. Koperasi ini, kata Elias, berasaskan gotong royong dan kerja sama dengan menyediakan layanan simpan pinjam berbunga kecil yang mudah dijangkau masyarakat.

    Ia menekankan bahwa program pemerintah tidak selalu membebani masyarakat. Sebaliknya, melalui Koperasi Merah Putih, kebutuhan pokok dapat disediakan dengan harga yang lebih murah sehingga membantu meringankan beban ekonomi warga.

    Lebih jauh, keberadaan koperasi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat secara langsung, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

    “Jika koperasi ini berjalan baik, maka ekonomi masyarakat dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga provinsi akan ikut terangkat,” ungkap Elias.

    Forum Lintas Suku Asli Papua OAP Raya menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi sekaligus memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya.

  • BPJS Kesehatan Tegaskan Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta JKN

    Melanesiatimes.com, Surakarta – BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa merupakan hak seluruh peserta Program JKN. Pada kegiatan Media Workshop bertema “Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta” yang digelar di Surakarta, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menekankan pentingnya akses layanan kesehatan jiwa yang setara sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan fisik maupun mental warganya, Selasa (16/09/2025).

    Ghufron menyatakan, layanan kesehatan jiwa tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, kesehatan jiwa adalah hak fundamental yang harus dijamin negara, dan BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan terus memperkuat sistem layanan agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan akses pengobatan dan rehabilitasi.

    “Terdapat tren peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan jiwa dalam lima tahun terakhir. Sepanjang tahun 2020–2024, total pembiayaan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit mencapai sekitar Rp6,77 triliun dengan total kasus sebanyak 18,9 juta. Skizofrenia menjadi diagnosis dengan beban biaya dan jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 7,5 juta kasus dengan total pembiayaan Rp3,5 triliun,” terangnya.

    Pada tahun 2024, tercatat sekitar 2,97 juta rujukan kasus jiwa dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit. Ghufron menambahkan, provinsi dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Tengah sebanyak 3,5 juta kasus, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

    “FKTP berperan penting sebagai pintu utama pelayanan kesehatan jiwa, tidak hanya menjadi kontak pertama, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola kontinuitas pengobatan, koordinator layanan, sekaligus pemberi layanan komprehensif,” tegas Ghufron.

    BPJS Kesehatan juga mendorong deteksi dini masalah kesehatan jiwa melalui skrining berbasis Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) yang dapat diakses publik di situs resmi BPJS Kesehatan. Skrining ini membantu masyarakat mengenali gejala awal gangguan kejiwaan.

    “Hasilnya menjadi dasar untuk pemeriksaan lebih lanjut di FKTP apabila terdapat indikasi medis. Pendekatan ini memperkuat upaya promotif dan preventif agar masalah kesehatan jiwa dapat ditangani sejak dini,” ucap Ghufron

    Selain itu, bagi peserta yang sebelumnya ditangani di rumah sakit dan dinyatakan kondisinya stabil, kini dapat dilanjutkan di FKTP melalui Program Rujuk Balik (PRB). Ghufron menerangkan, peserta JKN tetap dapat melanjutkan pengobatan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, serta lebih efisien dalam mengakses layanan kesehatan jiwa.

    Ghufron menegaskan bahwa negara hadir melalui Program JKN untuk memastikan setiap peserta dapat mengakses layanan kesehatan jiwa. BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan layanan kesehatan jiwa yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia.

    Pada kesempatan yang sama, psikolog klinis Tara de Thouars menilai langkah BPJS Kesehatan ini sejalan dengan kebutuhan mendesak dalam mengatasi masalah kesehatan mental di masyarakat. Ia menyoroti data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan 1 dari 10 orang Indonesia mengalami masalah mental, dan terdapat 72,4 persen karyawan yang disurvei juga mengaku mengalami masalah mental.

    “Angka percobaan bunuh diri bahkan mencapai 10 kali lipat dibandingkan kasus bunuh diri yang tercatat setiap bulan. Bahkan survei Indonesia National Mental Health yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan data bahwa sebanyak 39,4 persen remaja mengalami masalah mental dan setiap tahun meningkat 20 hingga 30 persen,” terang Tara.

    Tara menjelaskan bahwa pemicu timbulnya masalah kesehatan mental ini antara lain, tingkat stres yang tinggi, persaingan ketat di dunia kerja, masalah ekonomi, fear of missing out (fomo) terhadap sesuatu, sandwich generation, hingga tekanan dari media sosial.

    Tekanan ini memengaruhi kondisi emosi, pikiran, dan perilaku sehingga menghambat fungsi kehidupan sehari-hari.