Melanesiatimes.com, Papua Barat Daya — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Daya menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan sebagai upaya memperkokoh peran strategis lembaga pengawas pemilu dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang.
Penguatan Kelembagaan ini berlangsung di Belagri Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya, pada Rabu (17/09/2025).
Acara ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga momentum refleksi bagi Bawaslu dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, antara lain Staf Ahli Komisi II DPR RI, Danrem 181 Praja Viratama, perwakilan Pasmar III, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Polda Papua Barat Daya. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu.
Selain itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika, turut hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Atika sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan tersebut secara bersama-sama dengan menabuk tifa.
Dalam sambutannya, Atika Rafika menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga negara agar penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai aturan. Ia menyebut, penguatan kelembagaan harus berjalan seiring dengan peningkatan integritas dan profesionalitas pengawas pemilu.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 90 peserta, terdiri atas 30 peserta internal Bawaslu dan 60 peserta eksternal. Komposisi ini diharapkan mampu menciptakan ruang diskusi yang kaya akan perspektif sekaligus memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan.
Penguatan Kelembagaan ini berlangsung selama tiga hari, 11-13 September 2025, yang menghadirkan pemateri yang berkompen diantaranya, Staf Ahli Komisi II DPR RI Arya Bima, Tenaga Ahli Bawaslu RI Dayanto, Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu, Sekretaris Umum Gamki Alan Kreistian.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Farli Sampe Toding Rego
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego dalam sambutannya, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kesiapan nyata lembaga pengawas dalam mengawal demokrasi. “Bawaslu harus hadir sebagai wasit yang adil, independen, dan berintegritas dalam setiap tahapan pemilu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, ke depan Bawaslu Papua Barat Daya akan terus membangun kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta meningkatkan literasi masyarakat terkait pengawasan pemilu partisipatif.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengawasan pemilu. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya bekerja secara struktural, tetapi juga membuka ruang bagi kolaborasi publik dalam mencegah praktik kecurangan pemilu.
Farli Sampe Toding Rego berpesan agar semua pihak menjaga komitmen bersama dalam membangun pemilu yang bermartabat. “Kekuatan kita adalah pada sinergi. Dengan kebersamaan, pemilu di Papua Barat Daya dapat terlaksana sesuai prinsip demokrasi yang kita junjung bersama,” tegas Ketua Bawaslu.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong, Papua Barat Daya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan kelembagaan sebagai upaya memperkuat peran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Acara ini berlangsung di Belagri Hotel, Kota Sorong, pada Rabu (17/09/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum, Atika Rafika, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, sekaligus membuka secara resmi penguatan kelembagaan.
Turut hadir pula sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Pasmar III, Danrem 181, Kodaeral, Kejaksaan Tinggi, Bawaslu kabupaten/kota, Polda Papua Barat Daya, serta Tenaga Ahli DPR RI.
Dalam sambutannya, Atika menegaskan bahwa pemilu adalah instrumen utama dalam sistem demokrasi. Pemilu bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, menentukan arah pembangunan, dan memilih pemimpin secara langsung.
“Namun kualitas pemilu sangat ditentukan oleh integritas prosesnya. Tanpa pengawasan yang kuat, pemilu rentan disalahgunakan dan berpotensi melahirkan konflik sosial,” ujarnya mewakili Gubernur.
Sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya memiliki tantangan khusus dalam penyelenggaraan pemilu. Keragaman etnis, budaya, bahasa, serta kondisi geografis yang kompleks membuat pengawasan pemilu tidak hanya berfungsi menjaga prosedur, tetapi juga memastikan harmoni sosial tetap terjaga.
Menurut Atika, Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu merupakan benteng demokrasi yang memiliki peran strategis. Mereka tidak hanya mengawasi jalannya tahapan pemilu, tetapi juga memastikan seluruh pihak, baik peserta, penyelenggara, maupun pemilih patuh pada aturan yang berlaku.
“Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjadi sangat penting. Ini menyangkut peningkatan kualitas SDM, perbaikan sistem kerja, dan sinergi dengan berbagai pihak,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah tantangan pemilu di Papua Barat Daya juga disorot. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keragaman sosial-budaya yang rawan menimbulkan perbedaan pemahaman aturan, serta tantangan era digital berupa hoaks dan ujaran kebencian menjadi catatan penting.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah bersama Bawaslu menyusun rekomendasi strategis, di antaranya peningkatan kapasitas SDM pengawas, penguatan mekanisme pelaporan dan respons cepat, sinergi antar-lembaga, perlindungan bagi pengawas dari intimidasi, serta pendekatan berbasis komunitas.
Atika juga menegaskan komitmen Gubernur Papua Barat Daya dalam mendukung penuh penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Dukungan itu akan diwujudkan melalui fasilitasi infrastruktur dan logistik, koordinasi lintas OPD, alokasi anggaran, serta edukasi publik yang menjangkau hingga wilayah terpencil.
“Pengawas pemilu adalah garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Tugas ini tidak mudah, tetapi mulia. Mereka harus berpegang pada integritas, profesionalisme, dan keberanian,” katanya.
Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan rumusan strategis, standar operasional yang sesuai dengan kondisi lokal, serta modul pelatihan yang aplikatif. Dengan demikian, pengawasan pemilu di Papua Barat Daya tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan bagian dari pembangunan budaya politik yang sehat.
“Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar, bukan hanya bagi kelancaran pemilu yang akan datang, tetapi juga bagi penguatan demokrasi dan pembangunan daerah di Papua Barat Daya,” tutupnya.
Melanesiatimes.com, Masohi – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi kedatangan tim pengampuhan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada, senin (15/09/2025).
Bertempat di aula pertemuan RSUD Masohi, kegiatan tersebut terfokus pada program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Maluku Tengah.
Para Dokter dan sejumlah tenaga kesehatan lainnya ikut serta menghadiri visitasi dan mentoring yang dilaksanakan dengan baik oleh narasumber.
Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo yang ditemui di lokasi kegiatan menyampaikan komitmennya bersama tim pengampu dalam mendorong upaya pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Maluku pada umumnya dan Malteng khususnya.
“RSUD Masohi ini bagus, sehingga perlu kita dorong peningkatan kualitasnya agar sejajar dengan rumah sakit level provinsi. Kami senang dan bangga bisa punya kesempatan datang ke sini, memberikan visitasi dan mentoring. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua,” kata Rinawati kepada wartawan.
Rinawati menambahkan “dalam hal meningkatkan level RSUD, satu hal yang tak kalah pentingnya tentu dengan harus dibarengi dengan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kita miliki,” tambahnya.
Sehingga, kata ia “para pemimpin di sini sudah semangat, dokter-dokter jua luar biasa saat saya ketemu di Jakarta motivasi belajar mereka tinggi. Kita perlu mensupport dalam peningkatan kualitas SDM mereka agar lebih maju lagi depannya,” sambung Rinawati.
Sementara itu, Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar, S.KM., MH kepada wartawan juga menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di rumah sakit.
Dikatakan Rumuar “bahwa visitasi dan monitoring yang dilakukan hari ini dan besok (selama 2 hari kegiatan) merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya Ibu dan Anak,” ucapnya.
Disamping itu Rumuar juga menjelaskan poin penting yang sudah disampaikan dari tim pengampuh kepada peserta kegiatan untuk diperhatikan dengan baik selama menjalankan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak di RSUD Masohi.
Kata dia “beberapa poin penting dalam hal pelayanan dimaksud itu diantaranya rumah sakit harus memiliki dokter ahli terutama dokter spesialis dalam dan spesialis yang lain. Sehingga kita akan mampu dan tanggap dalam melayani dan memberikan pelayanan yang baik dan maksimal bagi pasien dalam hal ini Ibu dan Anak,” Jelas Rumuar.
Diakui Rumuar bawa apa yang diterima oleh tenaga kesehatan pada kegiatan hari ini sangatlah bermanfaat. “karena tim visitasi (para Dokter yang miliki gelar Profesor dan Doktor) ini adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah M. Djali Talaohu yang datang menghadiri kegiatan sekaligus mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir untuk membuka acara menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah membantu dalam mendukung program kegiatan dimaksud.
Menurutnya “kita perlu memberikan apresiasi kepada tim visitasi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta karena sudah mau jauh-jauh datang ke Maluku Tengah dalam kepedulian bersama atas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Masohi,” kata Talaohu.
Beliau menyebut Malteng perlu bersyukur sebab kata ia “tak mudah kita mendapatkan kesempatan seperti ini,” singkatnya.
Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Talaohu untuk menyampaikan masukannya bagi RSUD Kota Masohi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
Menurutnya “tentu kita sadari bahwa masih banyak yang menjadi kekurangan kita bersama di RSUD. Tapi pelayanan kesehatan tentu harus menjadi prioritas bersama untuk terus ditingkatkan. Kami akan terus berkoordinasi agar kekurangan-kekurangan ini bisa teratasi. InsyaAllah,” ungkap Talaohu.
Selain Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Narasumber lain yang datang dari Tim Pengampuan RSCM adalah Dr. dr. Yudianto Budi S, SpOG, Subsp KFM, MPH, Andansari Peni Ridaryanti, S.ST, Ns dan Devita Rostiana Sary, SKep. (HUAT)
Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elisabeth, S.KM, M.AP, secara resmi meluncurkan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita stunting di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, pada Selasa (16/9/2025).
Program ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Sorong dengan Tim Penggerak PKK Kota Sorong sebagai langkah strategis menekan angka stunting yang masih menjadi persoalan serius di daerah ini. Berdasarkan data Kesehatan Indonesia, angka stunting di Kota Sorong tercatat 29,2 persen, menurun tipis dari tahun sebelumnya sebesar 30 persen.
Wali Kota Septinus Lobat menegaskan bahwa program ini menyasar ibu hamil berisiko (resti) dan balita stunting di tiga distrik utama, yaitu Sorong, Sorong Utara, dan Sorong Barat. “Ada tiga rumah pemulihan gizi yang menjadi pusat kegiatan, salah satunya di Kampung Baru yang hari ini kami launching,” ucapnya.
Program yang akan berlangsung selama 40 hari ini akan memberikan makanan bergizi setiap hari kepada 38 ibu hamil dan 30 balita stunting di Kampung Baru. Secara bersamaan, kegiatan serupa juga digelar di Kelurahan Malabutor dan Sorong Timur dengan jumlah penerima yang sama.
Wali Kota menegaskan, langkah ini merupakan aksi nyata pemerintah bersama TP PKK untuk memperkuat intervensi gizi. “Kami ingin memastikan generasi Kota Sorong tumbuh sehat, kuat, dan berkualitas. Stunting harus terus ditekan agar anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Selain pemberian makanan tambahan, Dinas Kesehatan juga menggandeng berbagai pihak melaksanakan program pendukung. Beberapa di antaranya adalah jambore kader posyandu, aksi bergizi di sekolah, pemberian tablet tambah darah untuk anak sekolah, hingga edukasi kesehatan gizi kepada masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elisabeth, menekankan pentingnya keberlanjutan program. “Kami terus berkoordinasi dengan lintas sektor, termasuk organisasi wanita, agar intervensi gizi tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut Yemima, program ini tidak hanya fokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat dan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini.
Masyarakat pun menyambut baik inisiatif ini. Beberapa warga mengaku senang karena bantuan makanan tambahan diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi sekaligus memperbaiki kondisi gizi anak-anak mereka.
Dengan adanya program pemberian makanan tambahan ini, Pemerintah Kota Sorong menargetkan angka stunting dapat terus ditekan. Harapannya, kualitas kesehatan ibu hamil dan balita meningkat, sehingga tercipta generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif.
RAJA AMPAT,Melanesiatimes.com – Pernyataan kontroversial Senator Paul Finsen Mayor (PFM) terkait opersional PT Gag Nikel yang diaktifkan kembali Pemerintah Indonesia tanpa berkonsultasi melukai hati Orang Papua dibantah anggota DPRK Muamar Kadafi.
Kadafi menilai, pernyataan DPD RI dapil Papua Barat Daya ini justru melukai hati dan masyarakat Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, seorang publik figur harus pandai menjaga setiap tutur kata dan bahasa. Jangan asal dalam berbicara serta menyampaikan sesuatu yang dasarnya PFM sendiri belum dan bahkan tidak memahami kondisi daerah.
“Ini merupakan kali kedua dimana seorang pejabat negara berargumen tanpa dasar dan fakta, indikator apa yang dipakai PFM untuk mendiskreditkan masyarakat di Pulau Gag bukan sebagai orang asli,” Ujar Kadafi dalam pesan Voice-nya. Selasa, (16/9/25).
Kadafi pun menyanyangkan pernyataan seorang anggota DPD RI yang juga Ketua DAP Wilayah III Papua Barat dan Papua Barat Daya namun dalam ketentuan OAP PFM masih melanggar norma-norma Adat Istiadat serta kultur dan budaya Orang Asli Raja.
“Seharusnya PFM ini pakai kaidah dan norma-norma Adat untuk memastikan keaslian orang asli Raja Ampat yang sesuai dengan adat istiadat di Tanah Raja bukan bicara di luar seakan-akan paling hebat dan pintar,” tegas Politisi Partai Hanura itu.
Kendati demikian, Kadafi juga menjelaskan bahwa Raja Ampat merupakan daerah pesisir dimana peradaban dan proses perkawinan silang atau asimilasi sudah terjadi sejak dulu sehingga mempengaruhi Ras seseorang.
“PFM jangan menyeragamkan kami dengan keriting rambut dan hitam kulit, sebab proses perkawinan silang sudah terjadi sejak nene moyang kami, saya sendiri justru menduga pola yang dimainkan PFM ini jangan sampai ada sesuatu yang ditergetkan,” tutup Pria Kelahiran Pulau Gag tersebut.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi berhasil menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2025.
Keputusan ini dicapai setelah serangkaian sidang yang berlangsung sejak penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Gubernur pada 8 September 2024. Giat ini berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya pada Senin, (15/09/2025).
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama DPR dalam pembahasan tersebut. “Kami berterima kasih atas dukungan dan catatan kritis dari DPR. Semua rekomendasi akan menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan APBD ke depan lebih baik, transparan, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Elisa
Landasan hukum pembahasan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi itu menegaskan kewajiban kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPR.
Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredrik F.A Marlisa menegaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan fungsi pengawasan. “DPR tidak hanya menyetujui laporan, tetapi juga memastikan ada perbaikan dan evaluasi. Tujuan kita satu, yaitu pembangunan Papua Barat Daya harus benar-benar menyentuh masyarakat luas,” katanya.
Setelah melalui pembahasan mendalam, gabungan fraksi DPR menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis dalam sidang paripurna masa sidang ketiga, Rekomendasi ini mencakup evaluasi umum, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus).
Pertama, DPR meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja pembangunan secara terukur dan berbasis data. Evaluasi harus mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kedua, arah kebijakan ekonomi diminta lebih inklusif. Selama ini, pertumbuhan ekonomi masih terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Karena itu, DPR menekankan strategi yang lebih pro-UMKM dengan memperluas akses permodalan, pasar, dan pelatihan.
Ketiga, kebijakan juga harus pro terhadap kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Keempat, penciptaan lapangan kerja baru perlu dipercepat, baik di sektor formal maupun informal. Hal ini diyakini akan membantu menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam sektor pendidikan, DPR menyoroti kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah. Pemerataan distribusi guru serta fasilitas sekolah harus menjadi prioritas, disertai peningkatan akses pendidikan di wilayah terpencil melalui teknologi digital learning dan program beasiswa afirmatif.
Selain itu, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan pemberian insentif berbasis kinerja dinilai penting agar mutu pendidikan lebih merata.
Bidang infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Dinas Pekerjaan Umum diminta memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan air bersih di wilayah sulit diakses. Perencanaan harus berbasis kebutuhan masyarakat dengan pengawasan mutu yang ketat.
Pembangunan infrastruktur juga diharapkan terintegrasi dengan aspek mitigasi bencana dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini untuk memastikan pembangunan tidak merusak ekosistem dan bermanfaat jangka panjang.
Dalam tata kelola pemerintahan, DPR menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD. Biro Pemerintahan diminta memperkuat pembinaan terhadap pemerintah distrik dan kampung untuk mempercepat pelayanan dasar sekaligus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government).
Prosesi penandatanganan berita acara Gubernur Elisa Kambu bersama DPRP PBD
Dinas Catatan Sipil juga diminta memperluas layanan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terpencil. Pelayanan online dan jemput bola harus diperkuat agar semua warga memperoleh identitas hukum sah, sekaligus memastikan data kependudukan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan.
Sorotan utama lainnya adalah pengelolaan dana Otsus. DPR menilai keterlambatan penyaluran sering terjadi karena perencanaan yang kurang komprehensif. Oleh sebab itu, TAPD harus dilibatkan penuh sejak tahap perencanaan hingga pengendalian.
Setiap OPD pengelola dana Otsus diwajibkan menyusun rencana anggaran program (RAP) lengkap dengan dokumen pendukung yang sah. Hal ini penting agar proses verifikasi berjalan lancar dan realisasi program tidak tertunda.
Peran Bapperida juga ditekankan agar tidak hanya menjadi verifikator, tetapi juga memberikan asistensi teknis kepada OPD. Sementara itu, Sekda sebagai Ketua TAPD diminta memperkuat pengendalian dana Otsus, baik secara administratif maupun di lapangan.
Selain itu Wakil Ketua I juga menegaskan “Pengelolaan dana Otsus harus benar-benar transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat asli Papua. Ini menjadi perhatian utama DPR,” tegas Wakil Ketua I DPR PBD Anneke L Makatuuk.
Untuk memperjelas arah pembangunan ke depan, gabungan fraksi DPR menegaskan sembilan poin penting rekomendasi yang wajib menjadi acuan pemerintah daerah sebagai berikut:
Pemerintah diminta melakukan evaluasi kinerja pembangunan secara terukur berbasis data, khususnya pada indikator ekonomi, kemiskinan, dan IPM.
Arah kebijakan ekonomi harus lebih inklusif, dengan strategi belanja publik yang pro-UMKM, pro-masyarakat miskin, dan rentan.
Penciptaan lapangan kerja baru harus dipercepat di sektor formal maupun informal untuk menekan pengangguran.
Sektor pendidikan diperkuat melalui pemerataan distribusi guru, peningkatan fasilitas sekolah, akses pendidikan di wilayah terpencil, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan air bersih harus menjadi prioritas, dengan mutu pekerjaan yang terjamin dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Tata kelola pemerintahan ditingkatkan melalui koordinasi antar-OPD, pembinaan distrik/kampung, serta penerapan e-government demi pelayanan yang lebih transparan dan efisien.
Layanan administrasi kependudukan diperluas hingga ke wilayah terpencil dengan sistem online dan jemput bola, serta integrasi data kependudukan untuk mendukung pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.
Pengelolaan dana Otsus harus lebih transparan dan akuntabel dengan keterlibatan penuh TAPD serta kelengkapan dokumen RAP dari setiap OPD.
Optimalisasi peran Bapperida dan Sekda untuk menjadi pendamping teknis sekaligus pengendali utama dalam tata kelola dana Otsus.
Usai membacakan pandangan Fraksi gabungan dalam rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2024. Wakil Ketua I dan wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya menandatangani berita acara bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Pada kesimpulannya, gabungan fraksi DPR Papua Barat Daya menekankan tiga hal, yakni pertama, komitmen pemerintah melaksanakan program sesuai prioritas pembangunan. Kedua, transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta ketiga, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Dengan rekomendasi tersebut, DPR optimistis arah pembangunan Papua Barat Daya ke depan akan lebih fokus, inklusif, dan berkelanjutan. “Kita ingin pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya angka di atas kertas,” tutup Fredrik F.A. Marlisa. (FirdausAskari)
RAJA AMPAT,Melanesiatimes.com – Sejumlah masa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Birokrasi Demokrasi (APBD) desak DPRK keluarkan rekomendasi kepada MENDAGRI dan MENPANRB untuk Menonaktifkan Yusuf Salim dari jabatan Sekda Raja Ampat. Senin, (15/9/2025).
Masa Aksi
Tuntutan pecat untuk Yusuf Salim datang setelah penonaktifan Nyoman Sari Buana dinilai cacat birokrasi dan surat Bupati nomor 800 yang menonaktifkan sementara Kepala BKPSDM diduga di rekayasa.
“Kami meminta agar DPRK segera mengeluarkan rekomendasi kepada MENDAGRI dan MENPANRB untuk Menonaktifkan Yusuf Salim dari jabatan Sekda Raja Ampat,” ujar salah satu orator aksi.
Petisi Copot Jabatan Sekda Dari Yusuf Salim
Pendemo juga membentangkan petisi copot Yusuf Salim dari jabatan Sekda, masa demonstrasi menilai biang kerok di balik Carut-marut birokrasi dan polemik demosi serta mutasi ASN di Raja Ampat Sekda lah dalangnya.
Sekda Yusuf Salim didesak hengkang dari Raja Ampat karena sudah terlalu lama duduki jabatan Sekda, sementara pejabat Orang Asli Papua (OAP) di Pemkab Raja Ampat justru dianaktirikan. Desakan tersebut disampaikan Orator Abraham Umpain dalam orasinya.
“Sudah cukup Yusuf Salim makan dan minum di atas tanah Raja Ampat, untuk itu kami berharap kepada DPRK aspirasi kami tolong didengar dan desakan kami agar Yusuf Salim dicopot dari jabatan Sekda dan bila perlu angkat kaki di atas tanah kami,” tegas Arempele.
Yusuf Salim sendiri menduduki jabatan Sekda Raja Ampat kurang lebih 12 tahun. Hal ini kemudian masa aksi menyebut bahwa jabatan sekda abadi hanya untuknya dan tidak terganti oleh siapapun.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sultan Tidore, Husain Alting Sjah, secara resmi melantik pengurus Ikatan Pemuda Tidore Kepulauan (IPTK) Papua Barat Daya di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (13/09/2025).
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi generasi muda Tidore di tanah rantau untuk mempererat persaudaraan, melestarikan budaya, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.
Pengurus IPTK Papua Barat Daya yang baru dilantik dipimpin oleh Anwar Umar. Kepengurusan ini diharapkan mampu membawa semangat baru bagi komunitas Tidore di Sorong Raya, sekaligus memperkuat posisi pemuda sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sultan Tidore, Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Wali Kota Sorong, serta sejumlah tokoh pemuda dari berbagai daerah di Sorong Raya. Kehadiran tokoh penting ini memberikan makna tersendiri bagi pengurus IPTK yang siap mengemban tanggung jawab baru.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya menegaskan pentingnya menjaga nilai sejarah yang pernah ditorehkan Sultan Tidore. Ia mengingatkan kembali peristiwa bersejarah ketika Sultan Tidore mengantarkan misionaris Otto dan Geisler ke Pulau Mansinam.
“Ini adalah bagian dari perjuangan Sultan Tidore yang harus kita jaga. Tidak boleh ada cerita untuk menghapus sejarah itu,” ujar Gubernur. “Saya mengajak keluarga Tidore dan Maluku pada umumnya untuk terus merawat persaudaraan yang telah diwariskan oleh leluhur kita.”
Selain itu, Gubernur juga berpesan agar para pemuda yang tergabung dalam IPTK dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat Papua Barat Daya. “Nanti pulang, sampaikan ke pemerintah daerah bahwa kita ini satu keluarga. Oleh sebab itu, mari kita saling menjaga dan merajut silaturahmi,” tambahnya.
Sultan Tidore, Husain Alting Sjah, dalam arahannya menekankan pentingnya persatuan dan tanggung jawab generasi muda dalam melanjutkan perjuangan leluhur. Ia mengingatkan bahwa perjuangan itu diibaratkan sebagai pohon yang sudah ditanam dan kini harus dirawat bersama.
“Tugas anda semua adalah merawat dan menjaga buah yang telah ditanamkan. Kalau kita jaga dengan baik, kita semua akan bisa menikmatinya,” ungkap Sultan.
Sultan juga menekankan bahwa IPTK harus menjadi rumah besar bagi semua pemuda Tidore di tanah rantau. “Kita ini keluarga besar. Jangan sampai ada perpecahan. Mari kita kuatkan silaturahmi dan persaudaraan di manapun kita berada,” tegasnya.
Pengurus IPTK Papua Barat Daya yang baru dilantik menyatakan komitmennya untuk menjalankan pesan-pesan tersebut. Mereka berjanji akan menjadikan organisasi ini sebagai wadah pembinaan, pemersatu, dan penggerak kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Selain sebagai ajang pelantikan, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi besar bagi keluarga Tidore dan Maluku di Sorong Raya. Suasana penuh kekeluargaan tampak dalam interaksi antarwarga yang hadir, memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan di rantau.
Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah. Momen hangat tersebut menjadi penegas bahwa pelantikan IPTK bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata untuk memperkuat persatuan, menjaga warisan sejarah, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat di Papua Barat Daya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Papua Barat Daya. Organisasi ini berhasil meraih BKPRMI Award 2025 tingkat nasional dengan kategori LPPTKA BKPRMI Terbaik peringkat pertama. Sabtu (13/09/2025).
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata konsistensi dan kerja keras BKPRMI Papua Barat Daya dalam mengembangkan lembaga pendidikan Al-Qur’an serta mendorong generasi muda agar semakin cinta terhadap nilai-nilai Islam. Keberhasilan ini juga sekaligus menempatkan Papua Barat Daya sebagai salah satu daerah yang mampu bersaing secara nasional dalam pembinaan umat.
BKPRMI Papua Barat Daya dipimpin oleh Rustam Rumatiga yang selama ini dikenal aktif membangun sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, hingga masyarakat. Kepemimpinannya dinilai mampu membawa organisasi menjadi lebih solid, profesional, dan visioner.
“Alhamdulillah, penghargaan ini bukan hanya milik pengurus, tapi milik semua kader, guru TPQ, dan masyarakat yang telah mendukung program BKPRMI. Tanpa kebersamaan, mustahil kita bisa sampai di titik ini,” ujar Rustam Rumatiga dalam keterangannya.
Selain mengelola Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (LPPTKA), BKPRMI Papua Barat Daya juga aktif dalam kegiatan sosial, dakwah, serta pembinaan remaja masjid. Berbagai program yang dijalankan telah memberikan dampak positif dalam pembinaan karakter generasi muda Islam di wilayah tersebut.
Rustam menegaskan penghargaan ini harus menjadi dorongan untuk terus berbuat lebih baik. “Perjalanan kita masih panjang. Penghargaan ini adalah motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur’an di Papua Barat Daya dan melahirkan generasi Qur’ani yang siap membangun bangsa,” tambahnya.
Capaian ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pemerintah daerah menilai penghargaan nasional yang diraih BKPRMI Papua Barat Daya menjadi kebanggaan bersama serta memperkuat citra positif daerah di tingkat nasional.
Dengan torehan prestasi ini, BKPRMI Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam melahirkan generasi Qur’ani, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Ke depan, organisasi ini berencana memperluas jaringan LPPTKA ke lebih banyak daerah, meningkatkan kapasitas guru, serta memperkuat program pembinaan remaja.
RAJA AMPAT,Melanesiatimes.com – Polemik studi tiru yang dinilai jauh dari asas manfaat hingga menimbulkan perseteruan antara Pedagang Pasar Snonbukor, Wartawan dan Disperindag Kabupaten Raja Ampat. Minggu, (14/9/2025).
Perseteruan kini semakin mencuat di beberapa media online usai salah satu pedagang (mama mirino) yang melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut wartawan menulis fakta bukan asumsi.
Studi tiru tersebut dinilai merupakan rangkaian kegiatan yang mubazir (sia-sia) dan membuang-buang anggaran daerah pasalnya tidak membuahkan hasil apa-apa dibuktikan dengan pernyataan mama mirino yang ingin meruba kondisi pasar Snonbukor seperti di yang dilihat usai studi tiru dari Jogjakarta.
Sangat disayangkan padahal untuk meruba bentuk dan sistem dagang pasar bukan merupakan kapasitas pedagang, pedagang diwajibkan dan diharuskan usai kegiatan fokusnya tentang bagaimana manerapkan ilmu yang didapati,
“Pedagang seharusnya bicara apa yang mereka lihat di Jogja, apa yang mereka sudah tiru di Pasar Snon Bukor, serta manfaat apa yang diperoleh. Bukan bicara seperti kepala dinas yang ingin merubah pasar. Kepala dinas punya kapasitasnya sendiri, pedagang pun demikian. Jangan terbolak-balik dan campur aduk,” ujar salah satu sumber pemerhati kebijakan publik di Raja Ampat dilansir dari PBDNews.com edisi 13 September 2025.
Disperindag dinilai melek komunikasi publik, belum memahami bagaimana peran media dalam pembangunan sehingga strategi pemindahan dan pemanfaatan pasar baru Snonbukor terkesan lemah dari sisi pemberdayaan pedagang dan pembangunan, pengaruh serta laporan hasil kerja kepada publik.
Padahal persoalan relokasi pasar Snonbukor tergolong masalah yang cukup riskan (beresiko tinggi) karena implikasi bagi keberlanjutan maupun investasi usaha di masa depan.
Perlu diketahui, media merupakan pilar keempat Demokrasi di Indonesia. Dalam kode etik jurnalistik, wartawan diberikan pedoman tentang tata cara penulisan yang baik dengan mewawancarai narasumber.
Namun, pers sendiri memiliki fungsi kontrol yang besar dalam mengawasi kebijakan di tanah air dan dapat menayangkan informasi berdasarkan pengamatan langsung (Opini) sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan perubahan di Kabupaten Raja Ampat.
Budaya kritis sebagai fungsi kontrol mestinya menjadi wisata visual dalam tubuh dan dunia jurnalistik guna mengawasi dan terus mengontrol kebijakan yang dianggap menyimpang bukan baralih peran sebagai budak sistem.
