Melanesia Times

Blog

  • Kini Semakin Mudah Urus BPJS Kesehatan Bisa Kapan Saja dan Dimana Saja

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan terus berkomitmrn untuk memberikan kemudahan akses admnistrasi layanan bagi seluruh pesertanya.

    Hingga kini, peserta Program JKN tidak perlu lagi antre panjang atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi JKN. Melalui kanal layanan online, peserta dapat mengakses berbagai layanan dengan cepat, praktis dan nyaman dimana saja dan kapan saja. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, pada Kamis (11/09/2025).

    “Kami ingin memastikan peserta mendapatkan layanan dengan cara yang lebih mudah dan nyaman. Dengan kanal layanan digital, peserta bisa mengurus kebutuhan administrasi kapan saja, bahkan sambil rebahan di rumah. Prosesnya lebih cepat dan menghemat lebih banyak waktu,” ujar Pupung.

    Lebih lanjut Pupung menjelaskan, melalui layanan digital peserta JKN dapat melakukan pengurusan administrasi seperti mengubah data peserta, pindah fasilitas kesehatan, mendaftarkan bayi baru lahir atau sekedar mengecek status kepesertaan. Semua layanan tersebut dapat diakses dengan mudah melalui kanal Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165 dan melalui Aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh pada playstore atau appstore.

    “Untuk mengakses PANDAWA dan Aplikasi Mobile JKN, peserta cukup melakukan beberapa langkah sederhana lewat ponsel mereka. Saat ini pun, layanan operasional PANDAWA telah dibuka selama 24 jam, sehingga tentunya peserta bisa mendapatkan penanganan kapan pun. Jadi semua layanan administrasi cukup dilakukan dalam satu genggaman peserta,” jelas Pupung.

    Selain PANDAWA, Mobile JKN juga menawarkan berbagai fitur bermanfaat yang memudahkan peserta. Fitur seperti pengambilan antrean online di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), konsultasi dokter FKTP secara online, pengecekan info faskes terdekat yang sedang buka, serta pemantauan status kepesertaan dan iuran.

    “Pihak kami terus memperbaharui fitur-fitur tersebut untuk memberikan layanan yang menyeluruh dan mudah diakses. Misalnya, peserta bisa mengambil antrean secara online sebelum berobat, bahkan konsultasi dengan dokter secara virtual tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan,” terang Pupung.

    Dengan hanya bermodalkan Aplikasi Mobile JKN, peserta bisa menghemat waktu dan tenaga yang biasanya terbuang untuk perjalanan dan antrean. Aplikasi ini dirancang dengan ikon-ikon layanan utama yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai fitur. Dengan kemudahan ini, peserta bisa memastikan status kepesertaan JKN nya tetap aktif sehingga tidak akan terhambat jika membutuhkan pelayanan kesehatan.

    “Semua kebutuhan peserta bisa terpenuhi dengan mudah dan praktis. Kami terus berupaya menjadikan layanan BPJS Kesehatan lebih digital, agar peserta dapat merasakan kenyamanan dan efisiensi. Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin,” pungkas Pupung.

    Pada kesempatan terpisah, Dwi Risky Maulana (19), seorang peserta JKN, membagikan pengalamannya selama menggunakan Aplikasi Mobile JKN. Ia mengaku sangat terbantu dengan kemudahan yang diberikan aplikasi tersebut, khususnya dalam mengakses kartu digital dan mengubah lokasi fasilitas kesehatannya.

    “Saya sangat terbantu dengan adanya kartu digital yang bisa langsung diakses lewat aplikasi. Jadi saya tidak perlu lagi repot membawa kartu fisik saat berobat, lebih praktis dan mudah,” cerita Risky.

    Risky juga mengungkapkan bahwa proses pindah fasilitas kesehatan (Faskes) menjadi jauh lebih mudah berkat Aplikasi Mobile JKN. Selama beberapa kali berobat. Dia tidak pernah mengalami kendala saat menggunakan BPJS Kesehatan.

    “Dulu saya harus datang ke kantor BPJS dan antre lama untuk pindah Faskes, sekarang cukup lewat aplikasi saja dan prosesnya cepat. Ini benar-benar menghemat waktu dan tenaga saya, pelayanan di fasilitas kesehatan selalu lancar dan saya bisa mengecek status kepesertaan kapan saja melalui aplikasi. Saya sangat bersyukur BPJS memudahkan pelayanan lewat layanan digital ini,” tutup Risky.

  • Polresta Sorong Bersama Bulog Gelar Pangan Murah di Dua Titik Lokasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polresta Sorong Kota bersama Bulog Sorong kembali menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat.

    Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi, yakni halaman Mapolresta Sorong Kota dan Polsek Kawasan Bandara, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis (11/9/2025).

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, melalui Kabag OPS Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yaqin menjelaskan bahwa pihaknya menyalurkan total 15 ton beras dan 600 liter minyak goreng. Dari jumlah tersebut, 10 ton beras dipusatkan di Mapolresta, sementara 5 ton lainnya disalurkan di Polsek Kawasan Bandara.

    Selain beras, Polresta Sorong Kota juga menyalurkan 50 karton minyak goreng kemasan “Minyak Kita”. Dengan rincian, setiap liter minyak dijual seharga Rp16.000. Namun untuk menjaga pemerataan, pembelian minyak goreng dibatasi maksimal dua liter per orang.

    Untuk beras, warga bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga Rp63.000 per 5 kilogram. Berbeda dengan minyak goreng, pembelian beras tidak dibatasi jumlahnya, sehingga masyarakat yang membutuhkan dalam jumlah besar tetap dapat membeli sesuai kebutuhan.

    Kompol Andi menyebutkan bahwa kegiatan pangan murah ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, Polresta Sorong Kota juga melaksanakan kegiatan serupa pada momentum HUT RI ke-80, yang mendapat sambutan positif dari masyarakat.

    “Tujuan utama dari pangan murah ini adalah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah situasi ekonomi yang cukup menekan. Kami ingin hadir langsung memberi manfaat,” tegas Kompol Andi.

    Ia menambahkan, Polresta Sorong Kota berencana melanjutkan program serupa di wilayah lain. “InsyaAllah pada Sabtu pekan depan, pangan murah kembali digelar di Polsek Sorong Timur dengan jumlah beras yang disiapkan sebanyak 15 ton,” ungkapnya.

    Program pangan murah ini mendapat sambutan hangat dari warga. Sejak pagi, masyarakat sudah berbondong-bondong datang ke lokasi kegiatan untuk mendapatkan beras maupun minyak goreng dengan harga miring.

    Banyak warga mengaku terbantu dengan adanya program ini, terutama di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional. Kehadiran Polresta bersama Bulog dianggap memberi solusi nyata bagi masyarakat kecil.

    Dengan adanya pangan murah yang terus digelar, diharapkan harga bahan pokok tetap terkendali sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Program ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara Polri dan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Sorong.

  • LPJ APBD Wali Kota Sorong Septinus Lobat Tahun 2024 Pada Rapat Paripurna XXII DPR Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Pleno XIII Paripurna XXII Tahun 2025 dengan agenda mendengarkan penjelasan Wali Kota Sorong mengenai materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

    Sidang ini menjadi agenda penting dalam rangka memastikan keterbukaan dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Rapat digelar digedung DPR Kota Sorong pada Kamis (11/09/2025).

    Turut hadir dalam rapat pleno XIII paripurna XXII, penjelasan Wali Kota Sorong terhadap APBD Tahun 2024, OPD dilingkungan pemerintah Kota Sorong.

    Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPR Kota Sorong. Keduanya menekankan bahwa paripurna kali ini adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif, sekaligus upaya untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Sorong.

    Dalam laporannya, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, memaparkan secara detail realisasi APBD tahun 2024. Ia menegaskan bahwa laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban formal, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi publik dalam pengelolaan anggaran daerah.

    Berdasarkan data yang disampaikan oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat sebagai berikut:

    Realisasi

    pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp1.264.341.397.067,36. Angka tersebut menunjukkan capaian fiskal yang stabil di tengah tantangan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

    Realisasi Belanja:

    Realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.208.946.655.606,07. Pemerintah kota berupaya menyalurkan anggaran sesuai prioritas, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

    LPJ APBD Wali Kota Sorong Septinus Lobat Tahun 2024 Pada Rapat Paripurna XXII DPR Kota Sorong
    Rapat Paripurna XXII, Mendengar LPJ Wali Kota Sorong Septinus Lobat Tahun 2024

    Pada pos pembiayaan, penerimaan mencapai Rp48.481.307.038,14, sedangkan pengeluaran sebesar Rp1.395.000.000,00. Dari perhitungan keseluruhan, Kota Sorong membukukan surplus/defisit sebesar Rp55.394.741.461,29.

    Neraca keuangan daerah juga dipaparkan dalam sidang tersebut. Total aset hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp4.562.543.710.694,80, kewajiban sebesar Rp87.066.709.334,87, dan ekuitas daerah mencapai Rp4.475.476.985.491,93.

    Saldo Akhir Kas:

    Adapun saldo akhir kas daerah pada 2024 mencapai Rp105.032.971.959,52. Menurut Wali Kota, angka ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga likuiditas keuangan sekaligus memastikan ketersediaan dana untuk mendukung pembangunan di tahun berikutnya.

    Ia menyebut bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD 2024 tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi kolektif yang tetap berpedoman pada aturan pengelolaan keuangan daerah.

    Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa kerja sama yang erat, terutama dalam penyusunan kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Proses ini bertujuan agar evaluasi keuangan dapat menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan APBD tahun 2025.

    Sidang paripurna ditutup dengan harapan agar tata kelola keuangan daerah semakin profesional, transparan, dan akuntabel. DPR Kota Sorong berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan, sementara pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

  • Gaji PPPK Belum Cair Gani Wael Minta Pegawai Bersabar

    Melanesiatimes.com, Masohi – Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Abdul Gani Wael minta PPPK untuk bersabar mengenai gaji pegawai yang belum diterima hingga kini.

    Himbauan tersebut disampaikannya usai menghadiri acara penanaman 150 pohon kelapa di Rutan Kelas IIB Masohi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional pada selasa, (09/09/2025).

    Menurutnya, “pihak kementerian agama Malteng sejauh ini terus berkoordinasi, dan alhamdulillah tinggal menunggu untuk dicairkan,” kata Wael.

    “kalau kita bayar sekarang, maka mines kita punya DIPA. Sebab saat ini untuk Kementerian Agama sendiri minis hampir 1 triliun lebih,” jelas Wael.

    “kita lihat dulu kalau ada uang kan kita bayar, kalau belum ada uang mau dibayar pakai apa?,” tambah Wael.

    Sebelumnya, persoalan gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Kementerian Agama Malteng memang menjadi sorotan sebab telah tertunda beberapa bulan.

    Ramai publik mempertanyakan hal ini terlebih dari mereka para tenaga PPPK Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.

    Menanggapi situasi tersebut, Abdul Gani Wael meminta para PPPK agar lebih bisa untuk bersabar mengingat pembayaran gaji mereka disesuaikan dengan DIPA yang ada.

    “intinya saat ini sudah ada titik terang, tinggal menunggu DIPA keluar langsung kami bayarkan,” ungkap Wael.

    Di kesempatan tersebut, Kepala Kemenag Malteng ini juga meminta kepada para pegawai PPPK untuk bersabar dan mempercayakan prosesnya kepada Kemenag Malteng yang sampai hari ini terus berkoordinasi mengawal urusan gaji PPPK.

    Oleh karena itu, kata Wael “saya himbau kepada teman-teman PPPK untuk bersabar. Jika teman-teman bisa bersabar menjadi honorer puluhan tahun, masa iya tidak bisa bersabar dengan gaji yang belum cair 4 bulan,” kata Wael beri pencerahan sebelum mengakhiri pembicaraan. (HUAT)

  • Hadiri Musda VI PKS, Fachri Minta Kader Ingatkan Bupati Zulkarnain dengan Cara yang Elegan

    Melanesiatimes.com, Masohi – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Maluku Tengah Gelar Musyawarah Daerah (Musda) VI di Kota Masohi pada selasa, (09/09/2025).

    Bertempat di gedung islamic center, kegiatan tersebut berlangsung pada pukul 13.30 WIT dan dihadiri langsung Bupati Zulkarnain Awat Amir.

    Selain Zulkarnain, Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri juga hadir atas kapasitasnya sebagai Ketua DPW PKS Maluku.

    Dalam sambutannya, Fachri meminta para kader PKS di Malteng selalu mengingatkan Bupati Zulkarnain dengan cara-cara yang benar.

    Dikatakannya “jika ditayangkan tentang adakah kekurangan beliau (Bupati Zulkarnain) hari ini, saya katakan pasti ada. Jadi saya minta kepada seluruh kader PKS terutama yang berada di legislatif untuk membantu beliau,” kata Fachri.

    Fachri juga mengintruksikan kepada PKS Maluku Tengah “untuk memilih cara yang elegan dalam memberikan masukan kepada pak Bupati,” ujarnya.

    Fahri menegaskan bahwa PKS hari ini berada di dalam bersama pemerintahan Malteng Bangkit. Sehingga beliau menyarankan agar segala persoalan yang merupakan hasil pengamatan PKS di luar sana bisa disampaikan secara langsung kepada Bupati Zulkarnain agar bisa dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

    Menurutnya “kalau kita temukan kekurangan di luar sana, mari kita ajak ketemu Bupatinya, bisik-bisik sampaikan hal tersebut, dan kemudian itu ditindaklanjuti, maka ini adalah pilihan yang lebih baik. Dari pada kita harus berteriak di luar padahal kita sebenarnya ada di dalam,” imbau Fachri.

    Di kesempatan lain usai seremonial, Fachri yang ditanyai awak media seputar tujuan dilakukannya perombakan besar-besaran yang terjadi di struktur kepengurusan PKS se-Maluku menanggapi santai dan berdalih ini semata-mata hanya untuk lakukan penyegaran dan spirit baru demi pencapaian tujuan yang lebih besar kedepannya.

    Kata dia “ini murni mekanisme internal saja, selain karena pengurus yang kemarin kan sudah 5 tahun jadi sudah selesai dan harus diganti,” singkatnya.

    Fachri menambahkan “toh di Maluku juga masih ada 3-4 yang Ketua DPDnya masih yang lama,” ucapnya.

    Hal lain yang ditanggapi Fachri adalah tentang upaya PKS Maluku hari ini untuk melihat target ke depan sehingga diperlukan mesin-mesin (punggawa p kepengurusan) yang baru dan energik demi menopang laju organisasi.

    “misalnya saat saya selesai di lantik beberapa waktu yang lalu. Saya menargetkan untuk pencapaian pilkada nanti adalah 100%. Misalnya jika hari ini kita punya 1 Bupati maka kedepannya harus 2 Bupati. Begitu pula wakil bupati yang tadinya 2 wakil bupati kedepannya 4 wakil bupati,” ungkapnya.

    Diakhir penjelasannya, Fachri yang juga merupakan Bupati Kabupaten SBT ini berharap agar kader PKS di Maluku tidak berpuas diri dengan capaian hari ini.

    “sebab kita harus selalu pasang target dan jika partai merasa puas dengan capaiannya saya kira nggak keren. Jadi kita harus terus berupaya agar menjadi lebih baik ke depannya,” tutup Fachri. (HUAT)

  • Asta Cita: Rutan Masohi Lanjutkan Program Katahanan Pangan

    Melanesiatimes.com, Masohi – Program ketahanan pangan di provinsi Maluku terus dijalankan dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Hampir di semua sektor termasuk instansi pemerintahan berlomba menjadi yang terdepan dalam mencapai kesuksesan pada program tersebut.

    Tak terkecuali Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Masohi yang menyambut program penanaman 150 bibit pohon kelapa pada, selasa (09/09/2025).

    Diketahui sebelumnya bahwa agenda ini merupakan satu rangkaian (penanaman serentak) yang dilakukan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

    Sarwono (Kepala Bidang Tata Usaha dan Umum) yang datang mewakili Kakanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro dalam sambutannya mengatakan pentingnya menjalankan program ketahanan pangan.

    “karena merupakan salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,” ucapnya.

    Komitmen ini, lanjut Ricky menambahkan “kemudian diterjemahkan lewat program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI diantaranya pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.

    Dikatakan Ricky bahwa Maluku punya potensi memaksimalkan program ketahanan pangan sebab didukung oleh sumber daya manusia dan luas lahan untuk bercocok tanam.

    “saat ini jumlah penghuni kita 1.625 orang, serta luas lahan yang kita miliki kurang lebih 30.000 meter persegi yang terdapat di 12 UPT sehingga akan sangat membantu,” jelas Ricky.

    “disamping dukungan pemerintah daerah dan stakeholder terkait khususnya dinas pertanian,” ujarnya.

    Pemilihan pohon kelapa yang dilakukan pada penanaman serentak di Indonesia bukanlah tanpa alasan.

    Karena selain dikenal sebagai tanaman yang kuat dan mudah serta dapat beradaptasi dengan kondisi tanah apapun, kelapa juga dikenal kaya akan manfaat.

    Sambil mencontohkan sisi kemanfaatan dari kelapa, Ricky menjelaskan “buahnya dapat dikonsumsi dan diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, daunnya bisa dimanfaatkan untuk kerajinan maupun kebutuhan sehari-hari, sementara batangnya bermanfaat sebagai bahan bangunan,” jelas Ricky.

    Sehingga melalui program penanaman bibit pohon kelapa ini “kami berharap tidak hanya memberikan dampak ekologis berupa penghijauan dan pencegahan abrasi saja, tetapi juga mendukung aspek kemandirian ekonomi,” tutup Ricky.

    Turut hadir Asisten III Setda Maluku Tengah Halid Pattisahusiwa yang mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Arsad Slamat, Kepala Dinas Kesehatan M. Djali Talaohu, Kakankemenag Malteng Abdul Gani Wael, Pengurus Klasis Masohi, Pihak TNI dan Polri, Penyuluh pertanian, dan tentu saja Kepala Rutan Kelas IIB Masohi Idris Kilkoda beserta staf. (HUAT)

  • Prajurit 731/Kabaresi Juan Carlo Lakotani Pelari Tercepat Dengan Catatan Waktu 33 Menit 28 Detik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Juan Carlo Lakotani mencuri perhatian usai dirinya berhasil finish di urutan pertama dalam Kejuaraan Lomba Lari Marathon yang digelar selasa pagi, (09/09/2025).

    Sebelumnya, giat kegiatan yang digagas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah itu diketahui memulai startnya dari negeri Makariki dan Finish di Kota Masohi (tepatnya depan kantor perpustakaan daerah) dengan jarak tempuh 10km.

    Juan Carlo, pelari tercepat yang mengenakan nomor punggung 321 itu tiba di garis finish dengan catatan waktu 33 menit dan 28 detik.

    Mengungguli pelari lain yang finis di urutan kedua yakni Lyko (peserta nomor 360) dan Aril di posisi ketiga (peserta nomor 130).

    Kepada wartawan di lokasi kegiatan, Juan mengatakan dirinya sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan yang sama (lomba lari marathon) di beberapa tempat.

    “ini sudah lebih dari 10 kali saya mengikuti lomba lari seperti ini,” kata Juan kepada wartawan.

    Sebelum ini, lanjut ia menyampaikan “saya pernah ikut juga di Kota Ambon dan yang baru berakhir kemarin ialah di Ternate. Masing-masing saya juara 2,” ungkap Juan.

    Saat ditanyakan mengenai perasaannya menjuarai event tersebut di Maluku Tengah, ia menjawab “sangat senang, apalagi ini saya juara di Malteng,” ujarnya.

    Disamping prestasinya dalam lomba lari Marathon, Juan juga diketahui merupakan peserta Prajurit aktif Batalyon Infanteri (Yonif) 731/Kabaresi di Masohi.

    Menjadi wajar jika saat start Juan begitu bersemangat untuk memenangkan perlombaan karena jarak tempuh negeri Makariki ke Kota Masohi melewati kawasan Batalyon 731/Kabaresi.

    Digaris finish, Juan dan peserta lainnya sudah ditunggu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah beserta para OPD dan Masyarakat serta keluarga yang tiba lebih awal usai menghadiri pelepasan peserta di negeri Makariki. (HUAT)

  • PT. BMI Sorong Bergerak: Dari Angkut Sampah hingga Bersihkan Selokan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — PT. Bangun Malamoi Indah (BMI) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan Kota Sorong. Melalui kerja nyata tim kebersihan, perusahaan ini aktif menata lingkungan dengan menyisir selokan dan got yang ada di berbagai titik kota. Rabu ((10/09/2025).

    Wajah Kota Sorong kini mulai terlihat lebih bersih berkat kerja keras tim BMI di bawah pimpinan Jhon Haji Malibela. Upaya tersebut bukan sekadar mengangkut sampah, melainkan juga membersihkan selokan yang tersumbat dan got yang dipenuhi rumput serta lumpur.

    Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa BMI tidak hanya fokus pada sektor usaha, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat. Program kebersihan tersebut dilaksanakan secara rutin untuk memastikan lingkungan tetap terjaga.

    Dengan dukungan peralatan yang memadai dan tenaga kerja yang terlatih, BMI mampu menjangkau berbagai wilayah yang sebelumnya sulit ditangani. Hal ini menjadikan kinerja perusahaan semakin diapresiasi oleh masyarakat Sorong.

    Menurut Jhon Haji Malibela, menjaga kebersihan kota adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial perusahaan. Ia menegaskan bahwa lingkungan yang bersih akan membawa dampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup warga.

    “Kami ingin menghadirkan suasana kota yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang bersih adalah cermin peradaban, dan ini yang ingin kami wujudkan bersama masyarakat Sorong,” ujar Jhon.

    Masyarakat pun menyambut baik langkah yang dilakukan BMI. Sejumlah warga menilai kondisi lingkungan kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, terutama di kawasan yang sering menjadi langganan tumpukan sampah dan rumput liar salah satunya ialah selokan depan kantor Badan Keuangan Kota Sorong.

    Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

    Dengan semangat gotong royong, BMI berharap kerja keras ini dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Sorong semakin indah, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Komitmen tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi semua pihak untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan bersama.

  • Didik Madiyono Resmi Ditunjuk Sebagai Plt. Ketua Dewan Komisioner LPS

    Melanesiatimes.com, Jakarta – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada hari Selasa, 9 September 2025, memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner LPS, terhitung efektif sejak tanggal 9 September 2025.

    Penunjukan ini menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan RI pada 8 September 2025 lalu.

    Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto, menyampaikan bahwa, Rapat Dewan Komisioner LPS memutuskan penunjukkan Plt Ketua Dewan Komisioner ini dengan merujuk ketentuan di UU no 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan UU no 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    Selain itu juga mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS yang mengatur tentang tata tertib, pelaksana tugas dan pengganti sementara Dewan Komisioner untuk memastikan kelancaran operasional LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang.

    “Selain itu ada pertimbangan bahwa saat ini Pak Didik Madiyono adalah satu-satunya Anggota Dewan Komisioner yang setiap hari berkantor di LPS sehingga akan memudahkan koordinasi dan operasionalnya,” ujarnya,

    Sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner, Didik Madiyono akan memimpin operasional LPS sampai masa tugasnya berakhir pada tanggal 24 September 2025.

    Saat ini proses pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner LPS sedang berlangsung hingga nanti diputuskan oleh DPR dan dilantik oleh Presiden RI.

  • Penandatanganan MOU Forhati PBD Bersama BPVP Sorong: Jadikan Perempuan Penggerak Roda Ekonomi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembukaan pelatihan tata rias, tata boga, dan tata busana.

    Acara berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung BPVP Kota Sorong, pada Senin (08/09/1025). Dihadiri oleh jajaran pejabat, pengurus Forhati, serta peserta pelatihan yang berasal dari desa binaan.

    Sebanyak 46 peserta mengikuti pelatihan ini, terdiri atas 4 pengurus Forhati wilayah dan daerah Kota Sorong serta 42 peserta lainnya dari desa binaan Forhati. Kehadiran mereka menandai semangat baru dalam program pemberdayaan perempuan.

    Forhati Wilayah Papua Barat Daya saat ini telah memiliki 11 desa binaan. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 9 desa, setelah pada momentum kegiatan ini resmi bergabung 2 desa binaan baru.

    Korps Presidium Forhati Wilayah Papua Barat Daya, Fatmawati Tamima, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini.

    Ia menegaskan bahwa penandatanganan MoU merupakan bagian dari program inti yang sudah dirancang sejak Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana di Hotel Vega tahun lalu.

    “Alhamdulillah, atas izin Allah SWT program kerja Forhati PBD bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan MoU ini adalah wujud nyata komitmen kami,” ujarnya.

    Sebelum kegiatan ini, Forhati telah melakukan dua kali konsolidasi dan silaturahmi, yakni pada 2 Juli 2025 dan dipfinalkan pada 2 September 2025. Hal ini menjadi bagian dari persiapan matang yang dilakukan oleh pengurus.

    Fatmawati juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan, termasuk akademisi dan praktisi yang membuka jalan komunikasi dengan pihak BPVP Sorong. Dukungan ini, kata dia, menjadi modal penting dalam memperluas jejaring kerja sama.

    Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik sehingga kelak mampu merintis usaha mandiri. Forhati bahkan merencanakan pembukaan lapak resmi bagi setiap desa binaan setelah pelatihan berakhir.

    “Kami berharap ibu-ibu desa binaan bisa melahirkan pengusaha sukses di masa depan. InsyaAllah setelah pelatihan, kita akan membuka lapak-lapak resmi sebagai wadah usaha bersama,” tambahnya.

    Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan bahwa Forhati tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, maupun ras. Ia mencontohkan, salah satu desa binaan, yaitu Desa Binaan ke-10, juga diikuti oleh ibu-ibu Nasrani dari komunitas Mace Salemba Dum.

    “Ini sesuai misi HMI yakni keislaman, ke-HMI-an, dan keindonesiaan. Forhati membuka ruang bagi semua perempuan yang ingin belajar, menjadi tangguh, dan hebat, demi kemaslahatan bersama,” tegasnya.

    Sementara itu, Maelan Sangadji, perwakilan KAHMI, memberikan apresiasi tinggi kepada Forhati. Menurutnya, kerja keras dan kerja cerdas pengurus telah nyata memberi kontribusi dalam pemberdayaan perempuan di Papua Barat Daya.

    “KAHMI sangat mendukung dan akan selalu mensupport setiap langkah baik Forhati. Terima kasih juga kepada pihak BPVP Sorong yang mempermudah proses kerja sama ini,” ungkap Maelan

    Selain itu Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan BPVP Sorong, Teguh Santoso, juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Forhati. Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya memberi keterampilan, tetapi juga membuka peluang usaha baru.

    “Harapan kami setelah pelatihan ini, seluruh peserta memiliki skill, mampu membuka usaha mandiri, dan bersaing dalam dunia usaha. Kami ingin kerja sama ini terus berlanjut secara berkesinambungan,” kata Teguh.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga sebagai strategi efektif dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama kaum perempuan di daerah.

    Kegiatan ini menjadi  komitmen bersama untuk menjadikan perempuan sebagai motor penggerak ekonomi keluarga dan desa. Dengan dukungan berbagai pihak, Forhati yakin pemberdayaan ini dapat mencetak generasi perempuan tangguh yang berdaya saing.

    Penandatanganan kerja sama dan pelatihan ini menandai babak baru dalam perjalanan Forhati Papua Barat Daya. Dengan 11 desa binaan yang terus berkembang, Forhati optimistis langkah ini akan menjadi berkah serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat.