Melanesia Times

Blog

  • Maulid Nabi SAW: KKST Beri Bantuan Sembako Untuk Guru Ngaji Dhuafa dan Yatim Piatu

    Melanesiatimes.com, Masohi – Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M di Dusun Haruo Negeri Rutah Kecamatan Amahai berlangsung meriah pada sabtu (13/09/2025).

    Kemeriahan itu serasa lengkap dengan dengan kehadiran pengurus dan keluarga besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Kabupaten Maluku Tengah.

    Rombongan KKST yang tiba dari Kota Masohi sekitar pukul 21.00 WIT disambut antusias masyarakat Haruo tak terkecuali anak-anak yang menampilkan tarian sambutan selamat datang.

    Ketua KKST Maluku Tengah Sukri menyampaikan apresiasinya dan rasa terimakasih kepada masyarakat Dusun Haruo khususnya dan negeri Rutah pada umumnya atas sambutan yang begitu meriah serta antusias warga menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad SAW bersama pengurus KKST.

    “kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi kepanitiaan yang telah menyiapkan kegiatan Maulid Nabi ini dengan baik dan meriah,” kata Sukri mengawali sambutannya.

    Menurutnya “kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan sekaligus mempertegas komitmen pengurus KKST dalam merealisasikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya pada momentum keagamaan seperti ini,” tambah Sukri.

    Sukri pada kesempatan itu juga berharap kedepannya sinergitas yang dibangun oleh pengurus KKST di Kabupaten Maluku Tengah hendaklah terus menyentuh hingga ke pelosok.

    Menurutnya “itu baik agar koordinasi tetap berjalan dan komunikasi yang positif terus dijaga. Sehingga kami tentu dapat mendengar langsung masukan dari warga KKST saat bertemu seperti ini,” ujarnya.

    Selain itu, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Dusun Haruo juga dimanfaatkan oleh pengurus KKST untuk menyalurkan bantuan sembako beras bagi warga yang berhak menerima.

    Diantaranya kaum dhuafa, para guru ngaji, dan anak yatim piatu yang ada di Dusun Haruo dan Negeri Rutah. “bapak ibu tolong jangan dilihat pada besaran bantuan yang kami berikan, semata-mata hanya ingin saling membantu dan semoga hal ini mendapatkan ridho dari Allah dan bermanfaat bagi kita semua,” ucap Sukri sembari memberikan bantuan beras yang kemudian diikuti oleh pengurus KKST serta tokoh masyarakat di Dusun Haruo dan Negeri Rutah yang hadir.

    Selain bantuan sembako 50 karung beras, kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang tatap muka pengurus dan warga KKST di Hario yang dikemas ke dalam agenda tambahan yakni dialog dengan tujuan mendengar langsung saran dan masukan dari masyarakat untuk diperjuangkan oleh pengurus kedepannya.

    Masukan dari masyarakat pun beragam mulai dari kebutuhan masjid, bidang olahraga untuk pemuda, maupun pemberdayaan majelis taklim di Dusun Haruo.

    “semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Sehingga kita bisa memperhatikan generasi kita kedepan. InsyaAllah,” harap Sukri.

    Selain kehadiran Sukri dan pengurus KKST lainnya, ada pula tokoh masyarakat Negeri Rutah Abdullah Lewenusa, Kepala Dusun Haruo Arifin Kaimudin, Babinsa Haruo Jumadi Lewenusa, Penceramah Ustad Iwan Setiawan Tuahan S.PdI, Kepala Pemuda Dusun Haruo, Jamaah Ibu-Ibu Majelis Taklim, dan masyarakat setempat. (HUAT)

  • Ternyata Bansos Simpan Toxic Charity, Begini Cara Mengatasinya Menurut Founder Restorasi Jiwa Indonesia

    Melanesiatimes.com – Founder Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) Syam Basrijal menjelaskan bahwa ada sebuah kebiasaan yang sangat kentara di depan muka publik, sepertinya merupakan sesuatu yang sangat mulia, namun di sisi lain bisa memiliki daya rusak yang sangat luar biasa. Hal itu ia sebut sebagai toxic charity.

    “Ada satu pola kebiasaan yang tampak mulia di permukaan, namun sejatinya beracun bagi jiwa: toxic charity,” kata Syam Basrija, Sabtu (13/8/2025).

    Dalam pandangannya, toxic charity adalah sebuah bentuk kebaikan yang salah arah, di mana sebuah aktivitas tersebut justru membuat orang semakin bergantung dan kehilangan daya juang.

    Ia tidak sedang menyalahkan kegiatan berbagi dan memberi yang dikenal sebagai core of mentality dari manusia, yakni empati. Hanya saja ketika pemberian itu dilakukan sekadar

    “Memberi bantuan instan memang tampak heroik, tetapi jika dilakukan terus-menerus tanpa pendidikan kesadaran, hasilnya bukanlah kemandirian, melainkan ketergantungan yang kronis,” ujarnya.

    Syam mengingatkan, bahwa toxic charity sering lahir dari niat baik yang tidak disertai pandangan jauh ke depan. Semuanya berbasis jangka pendek karena bisa jadi berawal dari empati semata, tanpa ada konstruksi sosial yang jelas.

    “Ketika melihat orang miskin, segera diberi uang; ketika melihat anak putus sekolah, langsung diberi sembako. Semua tampak cepat dan praktis, namun sesungguhnya menumbuhkan mental miskin: pola pikir yang terus merasa kurang, lemah, dan harus selalu ditolong,” tutur Syam Basrijal.

    Lebih buruk lagi, ia menegaskan bahwa toxic charity dapat melahirkan mental korban, di mana muncul jiwa yang selalu merasa menjadi objek belas kasihan, tanpa berani mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri.

    Fenomena yang dapat dijadikan contoh konkret adalah konsep Bantuan Sosial (Bansos) yang terjadi di kalangan masyarakat politik saat ini, khususnya di kalangan pedesaan. Di mana seharusnya menurut Syam, konsep bansos menjadi jaring pengaman darurat bagi kebutuhan jangka pendek masyarakat, kini malah cenderung berubah menjadi candu politik. Dalam jangka panjang, ia mengingatkan ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi mentalitas bangsa Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah.

    “Alih-alih memberdayakan rakyat, ia menjadikan mereka pasif menunggu kapan bantuan berikutnya datang. Budaya ini secara halus mencetak generasi yang terbiasa menengadah, bukan berani berdiri. Di sinilah racun toxic charity bekerja, pelan tapi pasti melemahkan martabat,” terangnya.

    Padahal kata Syam, martabat manusia tidak pernah lahir dari belas kasihan. Martabat hanya tumbuh dari kesadaran akan kekuatan diri. Ketika seseorang terlalu lama diberi tanpa dilatih, daya juangnya mati. Ia kehilangan kreativitas untuk mencari jalan, kehilangan keberanian untuk gagal, kehilangan keyakinan bahwa dirinya mampu. Inilah bahaya paling besar dari toxic charity: ia membunuh potensi sebelum sempat tumbuh.

    Dalam perspektif itu, Restorasi Jiwa Indonesia menilai toxic charity wajib ditolak karena akan berangsur menjadi budaya yang tidak baik bagi masyarakat. Maka perlu ada kesadaran kolektif yang lebih holistik dari seluruh unsur bangsa Indonesia untuk meningkatkan literasi jiwa dalam rangka menjadi upaya menebarkan narasi restoratif.

    “Melalui narasi restoratif, kami menyembuhkan luka lama. Melalui gagasan transformatif, kami mengguncang paradigma lama yang membuat orang merasa kecil. Dengan literasi jiwa, pemberdayaan menjadi nyata, karena orang tidak hanya diberi ‘ikan’, tetapi diajarkan cara ‘memancing’ dengan kesadaran baru,” jelas Syam Basrijal.

    “Kami hadir bukan untuk menenangkan luka dengan perban sementara, tetapi untuk menyentuh akar persoalan. Kami percaya bahwa setiap jiwa diciptakan kaya: kaya ide, kaya cinta, kaya harapan, dan kaya keberanian. Kekayaan itu hanya bisa muncul bila pola pikir yang melemahkan diubah menjadi pola pikir yang memberdayakan. Dan perubahan itu tidak lahir dari belas kasihan instan, melainkan dari literasi jiwa yang restoratif,” sambungnya.

    Syam Basrijal pun mengajak semua orang untuk lihat contoh sederhana. Di mana ketika ada seorang pemuda yang gagal melanjutkan sekolah, maka dengan memberi sembako memang bisa membantu, namun hanya menunda lapar sehari. Tetapi mengajarinya membaca potensi diri, mengelola emosi, dan menyalurkan kreativitas akan memberinya bekal seumur hidup.

    “Inilah yang membedakan toxic charity dengan pemberdayaan sejati: yang satu meninabobokan, yang lain membangunkan,” ucap Syam Basrijal.

    Dalam praktik yang lumrah terjadi di pedesaan. Banyak komunitas yang dijadikan objek bantuan instan, tetapi tetap miskin bertahun-tahun. Mengapa demikian, karena yang mereka terima adalah belas kasihan, bukan pengetahuan. Maka dari itu, Syam Basrijal menyatakan bahwa Restorasi Jiwa Indonesia memilih jalan lain, yakni melatih masyarakat membaca dirinya, membangun pola pikir produktif, dan menyalakan mental pemenang. Dari sini lahirlah martabat, bukan sekadar kenyang sesaat.

    “Pemenang sejati bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, melainkan mereka yang berani bangkit dengan kesadaran baru. Jiwa pemenang tidak mengemis simpati, melainkan mencipta jalan. Jiwa pemenang tidak pasrah menunggu keadaan berubah, melainkan mengubah keadaan dengan daya juangnya. Dan inilah generasi yang ingin kami bangun: generasi dengan mental kaya, yang melihat dunia bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang,” paparnya.

    Terakhir, Syam Basrijal menyebut jika toxic charity terus dipelihara, maka bangsa ini lambat laun akan terjebak dalam lingkaran ketergantungan tanpa ujung. Namun apabila literasi jiwa dan mental pemenang ditanamkan, kita akan melihat lahirnya generasi yang berani bermimpi besar, teguh berjuang, dan percaya pada kekuatan dirinya. Generasi ini tidak menunggu belas kasihan, melainkan menyalakan jalan baru dengan kesadarannya.

    “Restorasi Jiwa Indonesia percaya: belas kasihan boleh ada, tetapi harus menjadi pintu menuju kesadaran, bukan jerat yang mematikan. Bantuan boleh diberikan, tetapi harus disertai pendidikan jiwa agar orang berani mandiri. Karena tujuan kita bukan merawat korban, tetapi membangunkan pemenang,” tukasnya.

    “Maka saya tegaskan: toxic charity adalah racun yang harus dihentikan. Bangsa ini tidak butuh lebih banyak penonton yang pasrah, tetapi jiwa-jiwa pemenang yang berani berdiri. Restorasi Jiwa Indonesia hadir untuk menyalakan kesadaran itu—bahwa kemerdekaan sejati bukan datang dari belas kasihan, melainkan dari jiwa yang sadar, berani, dan penuh daya cipta,” pungkas Syam Basrijal.

  • Status Tanggap Darurat Kota Waisai Dicabut, 245 Rumah Warga Terdampak Diatasi

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Guntur Tamima, mengatakan status tanggap darurat di Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat berjuluk Tim Reaksi Cepat (TRC) itu telah dicabut. Sabtu, (13/9/2025)

    “Kita hari ini sudah menutup seluruh rangkaian kegiatan masa darurat. Dan sudah dicabut (tanggap darurat),” kata Tamima, Sabtu.

    Selain itu, TRC melaporkan terdapat sejumlah titik longsor dan banjir yang telah dilakukan normalisasi serta pembersihan hingga pembuatan jalur air.

    Kurang lebih 245 rumah warga terdampak banjir, 5 titik lokasi tanah longsor dan 27 Kepala Keluarga (KK) yang terisolir akibat terputusnya akses jembatan dari dampak banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Waisai pada 1 September 2025 lalu.

    1. Pemulihan Infrastruktur dan Normalisasi diantaranya;

    • 5 titik longsor yang mengenai rumah warga telah dinormalisasikan.
    • Longsor yang menimbun jalan ke arah Gereja Kerasulan sehingga terputusnya akses warga setempat sudah diperbaiki.
    • Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Raja Ampat yang terdampak banjir dan tanah longsor telah dinormalisasikan aluran sungai guna mencega bencana susulan.
    • SMP Negeri 14 Waisai yang terdampak banjir telah dilakukan normalisasi drainase depan sekolah.
    • Drainase samping PLN telah dinormalisasikan sehingga tidak terjadi penyumbatan air dari gunung belakang PLN ke arah Box Culvert.
    • Drainase depan PLN ke area perumahan 10 telah dinormalisasikan dan dibersihkan sehingga tidak terjadi penyumbatan pada drainase.
    • Pembuatan jalur air dari tanjakan depan kantor dinas lingkungan hidup.
    • Pembuatan jalur air dari dalam area gudang Alat Kesehatan (Alkes) ke jalan raya belakang kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat.
    • Normalisasi drainase antara Bank Papua dan Toko Maros Indah.
    • Normalisasi drainase seputaran kantor Bupati Raja Ampat
    • Pembuatan jalur air di balakang SMA perumahan 200.

    2. Penanganan Kesehatan;

    • Tidak ada kasus wabah penyakit pasca bencana.
    • Layanan kesehatan dasar beroperasi normal.

    3. Keamanan dan Stabilitas Sosial;

    • Situasi keamanan telah kondusif, tidak ada laporan gangguan ketertiban umum pasca bencana.

    4. Pemberian Bantuan Bahan Bangunan;

    • Diberikan kepada 3 kepala keluarga yang rumahnya rusak akibat tanah longsor dan banjir.

    Peraturan BNPB Nomor 2 tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan darurat bencana, serta tidak adanya ancaman bencana susulan berdasarkan pemantauan BMKG dan PVMBG, masa tanggap darurat bencana di Kota Waisai secara resmi diakhiri per 13 September 2025.

  • Alumni Diminta Jadi Penyejuk, Bukan Memperkeruh Dinamika HMI Cabang Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinamika yang terjadi di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong mendapat perhatian dari kalangan alumni. Fahmi Macap, salah satu alumni, menegaskan bahwa peran alumni seharusnya menjadi penyejuk, bukan justru memperkeruh situasi dengan intervensi yang dapat memecah belah organisasi.

    Pernyataan tersebut disambut sampaikan di kediamannya jalan Malibela Kota Sorong pada Jumat (12/09/2025)

    Menurutnya, alumni memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan solusi dan masukan yang konstruktif bagi kader-kader HMI, baik di tingkat komisariat maupun cabang. “Alumni itu merupakan solusi bagi kader, bukan menambah masalah,” tegas Fahmi.

    Ia menilai bahwa munculnya kelompok-kelompok yang saling mendukung kubu tertentu hanya akan memperbesar jarak dan menghambat upaya penyatuan di internal HMI Cabang Sorong. Hal ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar HMI yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persaudaraan.

    Fahmi menambahkan, keberadaan alumni seharusnya berdiri di posisi tengah sebagai mediator yang mampu menjembatani perbedaan. Dengan begitu, kedua pihak yang berseberangan bisa duduk bersama mencari jalan keluar terbaik demi kebaikan organisasi.

    “Jangan sampai alumni ikut larut dalam pertentangan yang terjadi. Justru kita harus jadi contoh yang baik, sehingga bisa menyelesaikan masalah secara dewasa dan bijak,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa sejarah panjang HMI dibangun atas dasar persatuan dan pengabdian, sehingga perpecahan internal hanya akan merugikan kader dan melemahkan peran HMI di tengah masyarakat.

    Dengan sikap netral dan bijaksana dari para alumni, Fahmi yakin gesekan yang terjadi di HMI Cabang Sorong bisa segera mereda. “Tujuan kita satu, bagaimana agar HMI tetap solid, kuat, dan menjadi wadah kaderisasi yang bermanfaat bagi bangsa,” katanya.

    Ia juga meminta agar Badko HMI Papua Barat Daya turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal HMI Cabang Sorong, “kalau bisa dua kubu tersebut di lebur dan melakukan konferensi bersama, siapa yang terpilih dialah yang menjadi formatur dan kubu yang lainpun harus legowo untuk menerimanya, serta diakomodir dalam kepengurusan,” pintanya.

    Fahmi berharap seluruh alumni maupun kader aktif dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok. Dengan begitu, HMI Cabang Sorong dapat kembali fokus menjalankan misi utamanya sebagai organisasi kader yang mencetak generasi pemimpin bangsa.

  • Fraksi PKS Beri Catatan Kritis atas Realisasi APBD 2024: Minta Pemerintah Kota Sorong Perbaiki Tata Kelola APBD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Sorong menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

    Pandangan ini disampaikan sebagai wujud fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada rapat pleno XIV paripurna XXII yang berlangsung di gedung DPR Kota Sorong pada Jumat (12/09/2025).

    F-PKS menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen politik pembangunan daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan APBD harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    Catatan Kritis F-PKS:

    • Pertama, dari sisi pendapatan, realisasi sebesar Rp1,264,34 triliun masih lebih rendah Rp3,6 miliar dari target perubahan. F-PKS menilai hal ini menunjukkan lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong agar strategi pendapatan lebih fokus pada potensi lokal Kota Sorong, bukan hanya mengandalkan transfer pusat.
    • Kedua, pada belanja daerah, realisasi hanya Rp1,208,94 triliun dari anggaran Rp1,313,94 triliun, sehingga terdapat sisa anggaran Rp105 miliar yang tidak terserap. Fraksi menilai hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan, rendahnya kapasitas OPD, dan kurang maksimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja.
    • Ketiga, terkait surplus/defisit, terjadi surplus Rp55,39 miliar, berlawanan dengan proyeksi defisit Rp46 miliar. Menurut F-PKS, surplus ini bukan prestasi, melainkan akibat rendahnya serapan belanja.
    • Keempat, dalam aspek pembiayaan, realisasi penerimaan Rp48,48 miliar melampaui target Rp47,39 miliar, sementara pengeluaran Rp1,39 miliar sesuai target. Meski positif, F-PKS mengingatkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) harus sesuai UU 23/2014, yakni hanya untuk menutup defisit atau pengeluaran mendesak.

    Analisis Neraca dan Arus Kas:

    Berdasarkan neraca, aset daerah tercatat Rp4,56 triliun dengan kewajiban Rp87 miliar dan ekuitas Rp4,47 triliun. F-PKS menekankan perlunya audit aset sesuai Pasal 298 UU 23/2014 agar pengelolaan aset benar-benar memberi manfaat publik.

    Sementara itu, arus kas menunjukkan saldo akhir Rp105 miliar, meningkat dari saldo awal Rp48 miliar. Fraksi meminta agar lonjakan ini dijelaskan secara rinci untuk menjamin akuntabilitas publik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 320 UU 23/2014.

    Evaluasi Tata Kelola:

    F-PKS menyoroti tiga hal utama:

    1. Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran – Belanja yang tidak terserap membuktikan lemahnya perencanaan.
    2. Keseimbangan Fiskal – Surplus terjadi karena lemahnya serapan, bukan efisiensi.
    3. Akuntabilitas Publik – Perlu pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai amanat UU 17/2003.

    Selain itu, partisipasi masyarakat dinilai penting dalam memastikan program benar-benar mengikuti prioritas kebutuhan publik.

    Pandangan Strategis:

    Dalam arah perbaikan, F-PKS menyampaikan lima rekomendasi strategis: Optimalisasi PAD melalui reformasi pajak daerah, retribusi, dan digitalisasi penerimaan. Peningkatan efektivitas belanja publik dengan memperkuat penganggaran berbasis kinerja.

    Pengelolaan pembiayaan yang bijak, khususnya dalam pemanfaatan SAL. Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui laporan berbasis output dan outcome. Mendorong pembangunan inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, revitalisasi pasar, perbaikan layanan kesehatan, dan mitigasi banjir.

    Sebagai penutup F-PKS menilai pertanggungjawaban APBD 2024 Kota Sorong masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait efektivitas belanja, optimalisasi PAD, dan akuntabilitas publik. Namun demikian, fraksi tetap mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Sorong dengan catatan adanya perbaikan ke depan agar sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta prinsip keuangan negara yang sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat.

  • Fraksi Golkar Soroti 9 Poin Strategis dalam LPJ APBD Wali Kota Sorong Tahun 2024

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Sorong menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

    Dalam rapat pleno XIV paripurna XXII pemandangan umum Fraksi terhadap LPJ APBD Walikota Sorong tahun 2024 yang berlangsung di gedung DPR Kota Sorong pada Jumat (12/09/2025).

    Fraksi Golkar menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

    Menurut Pemandangan Umum Fraksi Golkar, yang dibacakan Sekretaris David Hehanussa bahwa, dokumen pertanggungjawaban yang diajukan Pemerintah Kota Sorong harus mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan, capaian program prioritas, serta kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2024. Proses pembahasan juga diharapkan berlangsung terbuka, objektif, dan berbasis kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah.

    “Fraksi Golkar akan memberi catatan, evaluasi, dan saran, baik terkait administrasi, keuangan, maupun pelaksanaan program strategis. Semua ini demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berpihak pada masyarakat,” tegas David Hehanussa Sekretaris Fraksi Golkar dalam penyampaian pandangan umum pada rapat pleno XIV paripurna XXII.

    Dalam pandangan resminya, Fraksi Golkar mengurai sembilan poin penting yang menjadi fokus pengawasan.

    1. Kualitas laporan keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan dipahami. Laporan tidak boleh sekadar rapi secara administratif, tetapi juga jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
    2. Pentingnya verifikasi materi laporan dengan kondisi riil di lapangan. Fraksi Golkar menegaskan penolakan terhadap validasi berbasis dokumen semata, sebab angka dan program harus benar-benar terbukti manfaatnya bagi masyarakat.
    3. raksi Golkar akan menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap OPD, khususnya terkait akurasi pelaporan, strategi pencapaian target, serta kontribusi riil terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
    4. Perhatian diarahkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Nilai SILPA yang tidak wajar dinilai bisa menjadi indikator perencanaan tidak optimal atau penundaan program. Fraksi Golkar meminta hal ini diperiksa secara detail agar dana publik tidak sekadar tersisa tanpa manfaat nyata.
    5. Terkait pengelolaan aset daerah, Fraksi Golkar menekankan perlunya pengawasan dan pengendalian yang ketat, mulai dari inventarisasi hingga pemanfaatan, agar aset benar-benar memberi manfaat bagi publik dan tidak menjadi beban keuangan.
    6. Fraksi Golkar menyoroti tindak lanjut terhadap rekomendasi audit BPK RI yang dinilai belum sepenuhnya dijalankan. Komitmen menindaklanjuti rekomendasi dianggap sebagai ukuran keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.
    7. Pentingnya sinkronisasi RKPD dengan RPJMD agar kegiatan tahunan benar-benar menjadi turunan langsung dari strategi pembangunan jangka menengah daerah, bukan sekadar formalitas.
    8. Fraksi Golkar menaruh perhatian khusus pada efektivitas pengelolaan anggaran sampah tahun 2024 yang dinilai besar namun hasilnya belum optimal. Penggunaan anggaran ini harus benar-benar berdampak pada kebersihan kota dan peningkatan layanan publik.
    9. Fraksi Golkar menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen hutang dan piutang daerah. Catatan detail terkait pencatatan, penagihan, hingga potensi piutang tak tertagih harus diperjelas agar tidak merugikan fiskal daerah.

    Sebagai penutup, Fraksi Golkar menegaskan bahwa setiap kritik, catatan, dan dorongan bukanlah untuk melemahkan, melainkan memperkuat tata kelola pemerintahan. Fraksi ini mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun tradisi keterbukaan, kemitraan, dan perbaikan berkelanjutan demi Kota Sorong yang lebih maju.

    Kepercayaan publik harus dibayar dengan kerja keras, transparansi, dan komitmen nyata. Kami berharap langkah ke depan akan membawa Kota Sorong menjadi tanah harapan, dengan pemerintahan yang berintegritas dan masyarakat yang sejahtera.

  • Fraksi APPSA Desak Pemerintah Fokus pada 7 Point Penting Diantaranya Pajak, Banjir, Pendidikan, dan Kesehatan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi APPSA DPRD Kota Sorong menegaskan sikap kritisnya terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2024.

    Dalam rapat pembahasan bersama pemerintah daerah, fraksi menyatakan akan melakukan verifikasi ketat demi memastikan setiap rupiah benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar formalitas laporan.

    Pandangan Fraksi APPSA dibacakan oleh Sekretaris Fraksi APPSA James Nixon Senewe pada sidang pleno XIV di ruang rapat DPRD Kota Sorong pada Jumat (12/09/2025).

    Fraksi APPSA menekankan Sejak awal, Fraksi APPSA mengingatkan bahwa angka-angka dalam LKD harus mencerminkan arah pembangunan yang jelas, konsistensi kebijakan pemerintah, serta kesesuaian dengan visi dan misi yang dijanjikan. Mereka menolak jika laporan hanya sekadar indah di atas kertas tanpa makna nyata di lapangan.

    Fraksi menekankan bahwa pertanggungjawaban anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanat rakyat. Oleh sebab itu, seluruh proses pembahasan akan dilakukan secara jujur, objektif, dan tegas demi kepentingan publik. Berikut 7 poin yang di sampaikan oleh Fraksi APPSA:

    1. verifikasi teliti terhadap angka laporan keuangan. Fraksi APPSA berkomitmen memeriksa setiap data dan mencocokkannya dengan dokumen pendukung. Mereka tidak akan segan mempertanyakan angka yang tidak sinkron, karena keterbukaan dan akurasi adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
    2. Fraksi APPSA menegaskan akan memeriksa kesesuaian realisasi anggaran dengan kondisi di lapangan. Mereka mengingatkan agar tidak ada lagi proyek yang terhenti atau mangkrak meski dana sudah dicatat terserap. Laporan realisasi harus mencerminkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
    3. Menyoroti pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi. Fraksi menilai selama ini Sorong terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Mereka mendesak pemerintah mengoptimalkan potensi PAD agar kemandirian fiskal bisa terwujud dan perekonomian daerah lebih kuat.
    4. Perhatian khusus pada isu-isu prioritas daerah seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan peningkatan kualitas pendidikan. Fraksi menuntut laporan yang jelas mengenai langkah konkret, progres nyata, dan dampak langsung dari setiap program prioritas.
    5. Memperdalam soal penanggulangan banjir. Fraksi APPSA menilai banjir bukan hanya masalah tahunan, tetapi indikator utama efektivitas pembangunan. Mereka meminta penjelasan rinci atas alokasi dan dampak program, serta menolak solusi setengah hati yang tidak menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan.
    6. Fokus pada pengelolaan anggaran pendidikan. Fraksi menegaskan akan menelusuri efektivitas program, pemerataan fasilitas, serta kesejahteraan peserta didik. Mereka mengingatkan agar dana pendidikan tidak sekadar angka formalitas, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas generasi muda Sorong.
    7. Menyoroti anggaran bidang kesehatan. Fraksi APPSA mengingatkan masih tingginya angka malaria dengan Annual Parasite Incidence (API) 11,72 persen, jauh dari target 1 persen, serta kasus HIV/AIDS yang mencapai 4.016 kasus pada akhir 2024. Pemerintah dituntut serius memastikan anggaran kesehatan dialokasikan tepat sasaran untuk pengendalian penyakit, peningkatan sarana, dan pemerataan layanan, khususnya masalah stunting.

    Dengan memasukkan tujuh poin penting tersebut, Fraksi APPSA ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengawal secara serius setiap sektor strategis. Tujuannya agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

    Dalam penutupannya, Fraksi APPSA menegaskan evaluasi LKD bukan rutinitas administratif semata, melainkan tanggung jawab moral dan politik. Mereka menegaskan akan terus bekerja dengan data dan nurani demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

    Fraksi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terbuka terhadap kritik dan dialog konstruktif. Mereka menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik berkualitas, serta pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak luas.

    “Setiap rekomendasi yang kami sampaikan adalah cerminan harapan rakyat yang ingin melihat perubahan nyata, bukan sekadar janji,” tegas James Fraksi APPSA dalam forum resmi tersebut.

    Dengan sikap konsisten, Fraksi APPSA berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran daerah demi terciptanya keadilan sosial dan kemajuan Kota Sorong.

  • Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol 2025, Pemkot Sorong Dorong Kolaborasi Politik untuk Pembangunan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, didampingi Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kota Sorong, Hendrikus Momot, SE, bertempat di Ruang Anggrek, Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (11/9/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik merupakan amanat undang-undang yang wajib direalisasikan pemerintah daerah. Ia menilai langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mendukung kehidupan demokrasi di daerah.

    “Ini menjadi bagian yang sudah diatur oleh undang-undang dan hari ini terealisasi, meskipun belum sepenuhnya. Namun apa yang kita lakukan ini menjadi prasyarat agar masing-masing partai politik dapat menerima sesuai perintah undang-undang,” ujar Wali Kota.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa besaran bantuan keuangan akan disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing partai politik pada Pemilihan Legislatif sebelumnya. Meski proses penyaluran sempat mengalami dinamika, Pemerintah Kota Sorong tetap berkomitmen untuk memberikan hak partai politik sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sebagai pembina politik di daerah, Wali Kota juga menyampaikan harapannya agar seluruh partai politik dapat bersinergi mendukung pembangunan Kota Sorong. Menurutnya, kerja sama lintas partai sangat penting demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

    “Saya hadir di sini bukan hanya untuk menyerahkan berita acara, tetapi juga memohon dukungan dari semua partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk bersama-sama membangun masyarakat Kota Sorong yang kita cintai,” tuturnya.

    Wali Kota juga menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan pilihan politik. Ia berharap agar seluruh pihak dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

    “Semoga Tuhan memberi hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan bagi kita semua, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

    Acara kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan oleh Wali Kota Sorong bersama perwakilan partai politik penerima. Dengan demikian, proses penyaluran bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2025 resmi dimulai di Kota Sorong. (Diskominfo Kota Sorong)

  • Kepala Suku Biak Kota Sorong Ajak Warga Sorpus Jaga Kamtibmas dan Persatuan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Suku Biak Kota Sorong, Yonas Dimara, bersama warga Kompleks Sorpus menggelar kegiatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada Jumat, (12/092025).

    Acara tersebut berlangsung di lingkungan Kompleks Sorpus, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan tujuan memperkuat persatuan serta meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga keamanan bersama.

    Dalam kegiatan ini, Yonas Dimara tampil sebagai tokoh masyarakat sekaligus pemimpin suku yang memberikan arahan langsung kepada warganya. Ia menekankan bahwa menjaga situasi kamtibmas bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

    “Situasi di Papua belakangan ini mengalami berbagai gejolak. Oleh karena itu, kami dari keluarga besar Biak mengimbau agar kita semua tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Yonas saat memberikan sambutan.

    Ia menegaskan, persatuan menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Yonas mengajak seluruh warganya untuk tetap solid, tidak terpecah, dan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.

    Selain itu, Yonas juga menyoroti perilaku negatif yang berpotensi merusak ketertiban lingkungan. Ia menekankan agar masyarakat menjauhi kebiasaan mengonsumsi minuman keras, terutama pada malam hari, karena hal itu sering menjadi pemicu keributan dan gangguan keamanan.

    “Kami tidak ingin ada hal-hal yang merugikan lingkungan kita sendiri. Minuman keras hanya membawa masalah, merusak diri, dan merugikan keluarga,” tegasnya.

    Dalam arahannya, Yonas turut menekankan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Ia mengingatkan agar anak-anak sekolah lebih fokus dalam belajar serta menjauhi pergaulan yang salah. “Jangan sampai anak-anak kita terjerumus pada penyalahgunaan narkoba atau perbuatan menyimpang lainnya. Itu hanya akan merusak masa depan mereka,” tambahnya.

    Lebih jauh, Yonas meminta masyarakat untuk mempercayakan segala persoalan keamanan kepada aparat yang berwenang. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri yang justru dapat memperburuk keadaan.

    “Pemerintah dan aparat sudah memiliki mekanisme dalam menangani setiap persoalan. Mari kita serahkan penanganannya kepada mereka, jangan anarkis,” katanya di hadapan warga.

    Selain menjaga keamanan, Yonas juga menggarisbawahi pentingnya kerukunan antar suku di Papua. Ia mengajak semua pihak untuk terus menjalin kebersamaan, saling menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada.

    “Kebersamaan antar suku adalah kekuatan besar. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan perpecahan. Justru dari keberagaman itulah kita bisa lebih kuat,” jelasnya.

    Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari warga Kompleks Sorpus. Mereka menilai bahwa arahan dari Kepala Suku Biak sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis.

    Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh warga semakin sadar akan pentingnya menjaga persatuan, menjauhi perilaku negatif, mendukung pendidikan anak-anak, serta mempererat kerukunan antar suku demi terciptanya Kota Sorong yang aman dan damai.

  • Irhamdi Achmad Nahkodai Muhammadiyah Maluku Tengah

    Melanesiatimes.com, Masohi – Pengurus Muhammadiyah dan Aisiyah Kabupaten Maluku Tengah resmi dikukuhkan yang bertempat di Baileo Ir. Soekarno Kota Masohi pada Rabu, (10/09/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting Muhammadiyah Maluku termasuk Ketua dan Sekretaris pengurus wilayah.

    Sementara Bupati Zulkarnain diwakili Staf Ahli Zahlul Ikhsan, serta beberapa pimpinan OPD dan Forkopimda lingkup Maluku Tengah.

    Usai dikukuhkan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maluku Tengah Irhamdi Achmad dalam sambutannya mengatakan kegiatan hari ini tercermin dalam tema yang digagas kepanitiaan.

    Menurutnya “tema ini, yakni penguatan ideologi muhammadiyah menyongsong Maluku Tengah Bangkit sangat relevan dengan konteks perubahan sosial dan kemajuan yang ingin kita capai bersama di Maluku Tengah,” kata Achmad.

    Lebih jauh ia menjelaskan “muhammadiyah sebagai organisasi yang berpusat pada pengajaran dan pemberdayaan umat, muhammadiyah membawa nilai-nilai Islam, keadilan, mengutamakan persaudaraan, kesejahteraan dan kemajuan,” tambah Achmad.

    Beliau berharap kepada pengurus yang baru saja dilantik dan segera akan menjalankan tugasnya kepada umat agar senantiasa bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

    “karena yang harus kita lakukan adalah mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam tersebut yang juga merupakan bagian dari prinsip ajaran muhammadiyah karena menyangkut segala aspek kehidupan sosial dan pendidikan dalam masyarakat,” kata Achmad berpesan.

    Achmad yang juga merupakan tenaga kesehatan di Maluku Tengah ini juga menyampaikan bahwa “di Maluku Tengah saat ini untuk sektor pendidikan yang dimiliki oleh pimpinan muhammadiyah dari TK sampai SMP sudah berjumlah 20 sekolah,” ungkapnya.

    Dari sekolah tersebut, sambung Achmad “terdapat 1.763 siswa serta 233 guru dan tenaga kependidikan,” tambahnya.

    Kesempatan tersebut juga digunakan Achmad dalam memberikan pandangannya mengenai Maluku Tengah Bangkit.

    Dimana menurutnya, “membangkitkan Maluku Tengah tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Tapi kita harus melihat secara komprehensif dengan melibatkan semua potensi yang ada,” ujar Achmad.

    Ia menyampaikan “salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat ideologi muhammadiyah. Yang menjadi dasar perjuangan kita selama ini selain berfokus kepada dakwah juga membangun semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi umat,” jelas Achmad.

    Sebab ideologi muhammadiaya, kata dia “mengajarkan kita agar selalu berorientasi pada kemajuan. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan muhammadiyah telah berkontribusi besar melalui sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” ungkap Achmad.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau mengajak seluruh pengurus muhammadiyah dan aisiyah Maluku Tengah untuk “bersama-sama bangkit, melangkah maju, memperkuat ikatan persaudaraan, dan mewujudkan Maluku Tengah menjadi lebih baik,” ajak Achmad sembari menutup pembicaraan. (HUAT)