Melanesia Times

Blog

  • Dirnas LPPTKA-BKPRMI Pusat Disambut Hangat di Kota Sorong, Kukuhkan Empat TK-TPA Baru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Direktur Nasional Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA-BKPRMI) Pusat, Ustadz H. Gunawan, HS, SE, disambut hangat setibanya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penyambutan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPW BKPRMI Provinsi Papua Barat Daya, M. Rustam Rumatiga, SE, bersama Direktur Wilayah LPPTKA-BKPRMI Provinsi, Ustadz Abdullah Ar, M.Pd. pada Sabtu (23/08/2025).

    Kedatangan Dirnas LPPTKA-BKPRMI Pusat ini menjadi bagian dari rangkaian roadshow nasional dalam rangka memperkuat semangat dakwah dan pendidikan Al-Qur’an di berbagai daerah. Kota Sorong menjadi salah satu tujuan penting, mengingat peran strategisnya sebagai pusat pertumbuhan pendidikan dan dakwah Islam di Tanah Papua.

    Direktur Wilayah LPPTKA-BKPRMI Provinsi Papua Barat Daya, Ustadz Abdullah Ar, M.Pd, menegaskan bahwa kunjungan ini diharapkan dapat menjadi energi baru bagi para pecinta Al-Qur’an, khususnya para guru mengaji. Ia menekankan pentingnya meningkatkan motivasi dan dedikasi dalam mengajarkan Al-Qur’an kepada generasi muda, sehingga lahir generasi Qur’ani yang berakhlak mulia.

    “Harapan kami, dengan hadirnya Dirnas di Kota Sorong, akan semakin menumbuhkan semangat para guru TPA untuk lebih giat lagi dalam mengajarkan Al-Qur’an. Generasi muda di Papua Barat Daya harus tumbuh dengan kecintaan yang kuat terhadap kitab suci,” ujar Ustadz Abdullah.

    Dalam momentum tabligh akbar bersama Dirnas LPPTKA-BKPRMI Pusat, turut dilakukan pengukuhan empat Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) baru di Kota Sorong. Keempatnya adalah TPA Baiturrahim (Unit 044), TPA Alimah (Unit 045), TPQ Al-Ashar Polresta (Unit 046), serta TPA Al-Hidayah (Unit 047).

    Pengukuhan ini disambut antusias oleh masyarakat dan jamaah yang hadir. Dengan bertambahnya TPA baru, diharapkan akses pendidikan Al-Qur’an di Kota Sorong semakin luas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hal ini juga menjadi wujud nyata komitmen BKPRMI dalam memperluas dakwah berbasis pendidikan sejak usia dini.

    Ketua Umum DPW BKPRMI Papua Barat Daya, M. Rustam Rumatiga, SE, mengapresiasi kerja keras seluruh pengurus dan guru TPA yang telah berjuang menghadirkan pendidikan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pusat dan wilayah menjadi kunci keberhasilan pembinaan generasi Qur’ani di Tanah Papua.

    Kegiatan tabligh akbar sekaligus pengukuhan ini menandai langkah penting bagi perkembangan pendidikan Al-Qur’an di Papua Barat Daya. Kehadiran Dirnas LPPTKA-BKPRMI Pusat diharapkan tidak hanya membawa semangat baru, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat peran TPA dalam membina anak-anak muslim agar tumbuh sebagai generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlakul karimah.

  • Syam Basrijal : Korupsi Bukan Sekadar Hukum, Tapi Luka Bawah Sadar Bangsa

    Melanesiatimes.com – Kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer bersama sepuluh pejabat lain terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dinilai lebih dari sekadar pelanggaran hukum.

    Founder Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal, menilai praktik tersebut mencerminkan penyakit batin yang mengakar dalam kesadaran bangsa.

    “Sertifikasi yang mestinya menjamin keselamatan para pekerja justru diperdagangkan demi keuntungan pribadi, dan pada titik ini kita melihat betapa rapuhnya integritas ketika jabatan dijadikan komoditas,” ujar Syam dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).

    Menurutnya, persoalan korupsi tak bisa hanya dipandang dari sisi hukum semata, melainkan juga berakar pada pikiran bawah sadar yang telah lama terbentuk di tengah masyarakat dan pejabat.

    “Banyak pejabat maupun masyarakat hidup dengan keyakinan keliru yang telah lama diwariskan: bahwa kesempatan harus dimanfaatkan secepatnya sebelum orang lain mengambilnya, bahwa jabatan adalah pintu menuju kemakmuran pribadi, atau bahwa ‘sedikit permainan’ bisa dimaklumi selama tidak ketahuan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Syam menilai ada tiga dimensi yang harus disentuh untuk memutus rantai korupsi, yakni dimensi pribadi, sosial, dan sistemik.

    “Ada dimensi pribadi, di mana pejabat belum pulih dari luka batin sehingga terus mencari penguatan lewat kuasa dan harta. Ada dimensi sosial, di mana masyarakat masih permisif terhadap praktik uang pelicin demi kenyamanan sesaat. Dan ada dimensi sistemik, di mana birokrasi memberi celah besar bagi kewenangan untuk diperdagangkan tanpa kontrol etis,” tegasnya.

    Melalui gagasan Restorasi Jiwa, Syam mengingatkan bahwa penegakan hukum hanya menyentuh gejala, bukan akar persoalan.

    “Jika akar luka tidak dipulihkan, perilaku yang sama akan kembali berulang. Restorasi Jiwa mengajak kita masuk ke wilayah pemulihan kesadaran: berani mengakui luka bawah sadar yang tersembunyi, melepaskan keterikatan pada kuasa dan materi, serta menemukan rasa cukup yang lahir dari dalam,” tuturnya.

    Syam pun menekankan pentingnya melihat kasus Immanuel Ebenezer bukan sekadar sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai cermin kondisi bangsa.

    “Kasus ini seharusnya tidak kita sikapi hanya dengan sorak gembira karena ada pejabat ditahan. Ia adalah cermin yang menuntut kita bercermin bersama: sejauh mana kita ikut melestarikan budaya permisif yang membuat korupsi tumbuh subur?” pungkasnya.

    Fakta Penangkapan Noel

    Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) bersama 10 pejabat Kemenaker dan pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

    Dengan ditangkapnya Noel dalam kasus ini, menjadikannya sebagai orang pertama di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tertangkap kasus korupsi.

    Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada hari Rabu (20/8/2025) malam dan kini telah ditahan selama 20 hari ke depan terhitung setelah penetapan pada 22 Agustus 2025 untuk kepentingan penyidikan.

    Bersamaan itu, kini Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan terhitung tanggal 22 Agustus 2025.

  • Didukung ETOS Indonesia Institut & Nusa Ina Connection, Amir Yanto Dipandang Tepat Pimpin Kejaksaan Agung

    Melanesiatimes.com – Pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Agung selalu menyedot perhatian publik. Harapan besar disematkan pada figur yang mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi sekaligus menjaga marwah lembaga. Di tengah dinamika itu, nama Dr. Amir Yanto, Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI, semakin sering disebut sebagai salah satu sosok paling pantas menempati kursi Jaksa Agung.

    Amir Yanto bukanlah wajah baru di dunia penegakan hukum. Kariernya di Korps Adhyaksa terentang panjang dan penuh pengalaman strategis. Ia pernah menduduki posisi penting sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), posisi yang mengawasi kinerja internal kejaksaan, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), jabatan yang berhubungan dengan penggalangan informasi dan penegakan hukum.

    Pada Februari 2024, Amir Yanto dipercaya menakhodai Badan Pemulihan Aset (BPA), lembaga yang relatif baru dibentuk untuk memperkuat pemulihan aset negara. Tugas berat ini berhasil dijawab dengan capaian konkret. Hanya dalam satu bulan, tepatnya Januari 2025, BPA mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp269,19 miliar. Angka tersebut menjadi bukti nyata kapasitas manajerial sekaligus komitmennya dalam mendukung keuangan negara.

    Capaian itu tidak hanya dianggap sebagai keberhasilan teknis, tetapi juga sebagai indikator visi kepemimpinan. Di mata banyak kalangan, Amir Yanto terbukti mampu memimpin lembaga baru, merumuskan strategi, sekaligus menjalankannya dengan efektif.

    Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), menilai keberhasilan tersebut menjadi alasan kuat mengapa Amir Yanto layak memimpin Kejaksaan Agung RI.

    “Seorang Jaksa Agung harus punya pandangan luas, pemahaman struktural, dan rekam jejak bersih. Amir Yanto memenuhi semua itu,” ujar Kelrey

    “Beliau juga memiliki kemampuan komunikasi lintas lembaga. Itu penting karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu kolaborasi dengan KPK, Polri, dan bahkan lembaga internasional. Saya melihat beliau punya kapasitas membangun jejaring kerja sama itu,” tambahnya.

    “Lebih jauh, publik kini menunggu sosok yang bisa mengembalikan kepercayaan terhadap institusi hukum. Saya percaya Amir Yanto mampu mewujudkan harapan tersebut karena integritasnya teruji sejak lama,” tegas Kelrey.

    Senada, Iskandarsyah, Direktur ETOS Indonesia Institut, menekankan perlunya figur pemersatu di tubuh kejaksaan.

    “Kejaksaan Agung ke depan tidak hanya butuh pemimpin yang tegas dalam pemberantasan korupsi, tapi juga mampu merangkul seluruh elemen internal agar solid. Sosok itu harus menjaga marwah institusi sekaligus menjawab ekspektasi publik. Dari rekam jejak dan kinerja, Amir Yanto adalah figur yang paling siap,” ujarnya.

    “Ia bukan hanya kuat secara teknis hukum, tetapi juga memiliki kepemimpinan visioner. Itu membuatnya berbeda dari figur lain. Dalam kondisi kejaksaan yang menghadapi sorotan publik, pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan,” sambungnya.

    Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum tidak lepas dari tantangan besar. Sorotan publik terhadap penanganan kasus korupsi, efektivitas penegakan hukum, hingga integritas aparat, menuntut adanya sosok pemimpin yang kredibel. Dalam konteks ini, nama Amir Yanto muncul sebagai jawaban atas kegelisahan publik.

    Pengalaman panjangnya di berbagai lini, ditambah capaian konkret dalam memimpin BPA, membuatnya dianggap memiliki modal kepemimpinan yang lengkap: integritas, kapasitas manajerial, dan visi kolaboratif.

    Infografis

    Kini, di tengah spekulasi siapa yang akan memimpin Kejaksaan Agung RI berikutnya, nama Amir Yanto kian menguat. Ia dipandang sebagai figur yang bisa membawa perubahan positif: tegas memberantas korupsi, memperkuat kerja sama lintas lembaga, serta menjaga marwah kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang berwibawa.

    Dengan rekam jejak panjang, prestasi gemilang, dan integritas yang teruji, publik menilai Amir Yanto bukan hanya layak, tetapi juga siap untuk memimpin Kejaksaan Agung RI menuju era baru yang lebih transparan dan berkeadilan.

  • OTT Mengguncang Kabinet! PS 08 Ingatkan Jangan Ada Lagi yang Khianati Presiden Prabowo

    Melanesiatimes.com – Perhimpunan Solidaritas 08 (PS 08) memberikan apresiasi atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Ketua Umum PS 08, Korneles Galanjinjinay, menilai penetapan tersangka terhadap Immanuel menjadi momen penting bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik, setelah belakangan dianggap kehilangan taring dalam pemberantasan korupsi.

    “Ini momentum tepat bagi KPK untuk kembali menunjukkan marwahnya sebagai lembaga anti-rasuah,” ujar Korneles dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2025).

    Korneles, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) periode 2018–2020, menegaskan bahwa para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, jabatan publik adalah tanggung jawab besar yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan bangsa, bukan demi memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

    “Jangan sampai ada lagi yang berkhianat seperti kasus ini. Amanah dari Presiden harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, PS 08 menilai langkah cepat Presiden Prabowo memberhentikan Immanuel sebagai bentuk nyata komitmen dalam perang melawan korupsi. Atas sikap itu, PS 08 menyatakan dukungan penuh terhadap Presiden.

    “Kami bersama rakyat berdiri mendukung Presiden Prabowo dalam upaya menyelamatkan bangsa dari praktik mafia dan koruptor,” pungkas Korneles.

  • Septinus Lobat: Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Tidak ada Tendensi Nepotisme

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong Septinus Lobat melantik dan mengambil Sumpah dan Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, sekaligus memberikan memberikan SK Plt kepada 7 kepala Dinas.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Lambert Jitmau (LJ) Kantor Wali Kota Sorong pada Jumat (22/08/2025).

    Dalam keterangannya saat diwawancarai, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat mengatakan bahwa Setiap pemerintahan ketika sudah dilantik selama enam bulan, harus dilakukan penyegaran pimpinan OPD.

    “Kami  sudah menjabat selama 6 bulan, jadi sudah tentu kita melakukan penyegaran atau roling jabatan, dan tentu penunjukkan ini sudah melalui seleksi,” kata Lobat.

    Dengan adanya Plt Kepala Dinas yang baru, Septinus Lobat berharap kinerja yang nantinya dilakukan lebih baik dari kepala Dinas yang lalu.” Plt Kepala Dinas yang baru semuanya harus inovatif, lincah dan keratif sehingga bisa mewujudkan visi misi kami untuk Kota Sorong bisa lebih maju, bersih, hijau, aman dan sejahtera” pungkasnya.

    Diwaktu yang sama Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim berharap usai diambil sumpah dan janji 7 plt kepala dinas, mereka bisa bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di embannya. “Kami berharap agar Plt yang baru bisa bekerja secara maksimal seluruh progam kerja dalam membantu kepala daerah guna mewujudkan Kota Sorong yang lebih maju,” ungkap Hi. Anshar Karim.

    Berikut 7 nama-nama Pelaksana Tugas (Plt) yang dilantik adalah :

    1. Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sorong, Amos Kareth.
    2. Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong, Yowel Oktofianus Gifelem.
    3. Plt Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, Saul Erens Solossa.
    4. Plt Kepala Dinas Pertanian Kota Sorong, Nelwan Edison Hara.
    5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat.
    6. Plt Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Muliana.
    7. Plt Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Sahbudin.

    Adapun nama-nama 14 Pejabat Kepala Dinas yang dilantik sebagai berikut:

    1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong. STEFANUS JITMAU, SE
    2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Sorong. ANDREAS ADII, ST
    3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong. NURHAYATI MARASABESSY
    4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. RIDWAN IRIBARAM, S.Ag., MM
    5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong. DANIEL JITMAU, S.E
    6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Ir. ESAU ISIR, ST
    7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong. HENDRIKUS MOMOT, SE
    8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Sorong. HERLIN D SASABONE, S.T., MM
    9. Asisten Administrasi Perekonomian dan Sekretariat Daerah Kota Sorong. TAMRIN TAJUDDIN, S.T., MM
    10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong. PAUL LAZARUS YAWAN,S. Sos
    11. Asisten Adinistrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sorong. HANOK JOHOSUA TALLA,S.Sos., MM
    12. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong. RECKY NAW, SE
    13. Kepala Dinas Kearsipan Kota Sorong. AMUS JITMAU, S.IP., M.Si
    14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Sorong. ONESIMUS ASSEM,S.Sos

    Dalam pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut ada tercatut nama Ketua TP-PKK Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., M.A.P, sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong yang juga selaku Ibu kepala Daerah.

     

    Septinus Lobat: Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Tidak ada Tendensi Nepotisme
    Plt. Kadis Kesehatan Kota Sorong (Jemima Elisabeth Lobat)

    Hal ini membuat dugaan terjadi nepotisme dalam pemerintahan Losari namun hal itu dibantah langsung oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat.”Pelantikan Jemima Elisabeth sudah melalui tahap kajian dan seleksi serta telah memenuhi syarat. Jadi tidak diragukan lagi,” tegas Lobat, lanjutnya karena ia memiliki kemampuan dan pernah menjadi Plt Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong, maka layak dilantik sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong,” tambahnya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, dalam menepis dugaan nepotisme di khalayak masyarakat ia menyampaikan bahwa,”jabatan saya yang lama adalah Plt Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong, maka saya juga memiliki kemampuan sebagai Pimpinan berdasarkan job fit, maka saya dipercayakan oleh bapak Wali Kota sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, ” kata Jemima.

    Dengan jabatan yang baru Jemima berjanji akan menjalankan seluruh program kesehatan yang berpihak kepada masyarakat,” Saya akan bekerja keras membantu bapak Wali Kota dalam mewujudkan visi misinya terutama persoalan stunting dan gizi buruk terhadap Ibu dan anak,” tandasnya.

    Dalam penempatan jabatan ini Jemima yakin hal ini bukanlah nepotisme, melainkan ia sendiri sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menduduki eselon dua sesuai dengan mekanisme.

    Jemima berharap dalam penyegaran jabatan ini, bisa menjadi roda penggerak dalam mendukung program kerja pemerintah Kota Sorong dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan maju.

  • Heboh! Anggaran Rp107 Miliar di Fakfak Muncul Sebelum Rapat DPRD, Ada Proyek Fiktif?

    Melanesiatimes.com – Polemik anggaran kembali mencuat di Kabupaten Fakfak. Sebelum rapat penetapan resmi bersama DPRD, anggaran sebesar Rp107 miliar yang disebut-sebut untuk peningkatan ruas jalan Weri, peningkatan ruas jalan Teluk, dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah lebih dulu dimunculkan ke publik.

    Kondisi ini memicu dugaan adanya proyek fiktif yang dimainkan oleh pihak pemerintah daerah bersama legislatif.

    “Seharusnya anggaran baru bisa muncul setelah rapat penetapan di DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau muncul sebelum itu, ada indikasi permainan,” tegas Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, Jumat (22/8/2025).

    Kelrey menilai, tidak ada kebutuhan mendesak di Fakfak yang bisa menjadi alasan dikeluarkannya anggaran tersebut lebih awal. Karena itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memerintahkan Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk menelusuri dugaan penyimpangan ini.

    Mekanisme Resmi Pengajuan Anggaran Daerah

    Agar transparan, anggaran daerah (APBD) memiliki tahapan yang diatur jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanismenya meliputi:

    1. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) – disusun oleh kepala daerah sebagai acuan pembangunan tahunan.

    2. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) – dibahas bersama DPRD untuk menentukan arah dan plafon anggaran.

    3. RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) – diserahkan kepala daerah ke DPRD untuk dibahas detail.

    4. Pembahasan RAPBD bersama DPRD – dilakukan melalui rapat-rapat resmi antara DPRD dan tim anggaran eksekutif.

    5. Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah – RAPBD baru bisa disetujui menjadi APBD setelah rapat paripurna.

    6. Evaluasi oleh Gubernur (untuk kabupaten/kota) – memastikan APBD sesuai aturan pusat.

    7. Penetapan menjadi Perda APBD – APBD sah setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

    Potensi Pelanggaran Hukum

    Jika benar anggaran Rp107 miliar tersebut dimunculkan sebelum melewati tahapan resmi, maka hal ini berpotensi melanggar:

    • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah → Pasal 320 menegaskan APBD harus ditetapkan bersama kepala daerah dan DPRD melalui perda.

    • PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah → Pasal 90 melarang pelaksanaan anggaran tanpa persetujuan DPRD.

    • UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi → jika terbukti ada rekayasa anggaran atau proyek fiktif, masuk ranah tindak pidana korupsi.

    Kelrey menegaskan, dugaan proyek fiktif di Fakfak bukan sekadar masalah administrasi, tetapi berpotensi menjadi korupsi berjamaah.

    “Kami ingin Kejaksaan benar-benar serius. Kalau ini dibiarkan, maka rakyat Fakfak yang akan jadi korban,” pungkasnya.

  • OTT Immanuel Ebenezer Penaglihan Isu Dugaan Korupsi Bobby Nasution?

    Melanesiatimes.com – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel lewat operasi tangkap tangan (OTT) mendapat sorotan publik. Meski diapresiasi, muncul pula dugaan bahwa penangkapan ini bisa jadi sekadar pengalihan isu.

    Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mengingatkan KPK agar serius menuntaskan kasus Noel tanpa menutup-nutupi skandal lain yang melibatkan nama besar.

    “Jangan sampai kasus Noel ini hanya jadi tameng untuk menutupi isu korupsi yang menyeret tokoh besar, misalnya Bobby Nasution,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Kelrey menyebut, KPK perlu membuktikan bahwa OTT ini murni penegakan hukum, bukan cara mengalihkan perhatian dari dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara. Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang dikenal dekat dengan Bobby.

    Lebih jauh, Bobby—yang juga menantu Presiden RI ke-7, Joko Widodo—sebelumnya pernah dikaitkan dengan kepemimpinan Blok Medan yang disebut-sebut menikmati keuntungan dari tambang nikel bermasalah di Maluku Utara.

    “Jangan sampai OTT Noel ini cuma jadi pengalih isu dari kasus yang menyeret dinasti politik tertentu. KPK harus tunjukkan taringnya, jangan pandang bulu,” tegas Kelrey.

    Sumber : OTT Immanuel Ebenezer Jangan Alihkan Isu Dugaan Korupsi Bobby Nasution

  • Program New REHAB 2.0 Permudah Selesaikan Kendala Iuran JKN Muda dan Fleksibel 

    Melanesiatimes.com, Sorong – BPJS Kesehatan terus berupaya menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memastikan setiap peserta tetap mendapat akses layanan kesehatan. Kamis (21/08/2025).

    Salah satu inovasi terbaru adalah peluncuran New REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) 2.0, program cicilan iuran yang dirancang lebih fleksibel dan memudahkan peserta, terutama dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, yang memiliki tunggakan iuran. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama.

    Pupung menyampaikan bahwa Program REHAB sendiri pertama kali diperkenalkan pada awal 2022 sebagai bentuk solusi atas banyaknya peserta JKN yang tidak lagi aktif karena menunggak iuran. Dalam perjalanannya, ditemukan pula bahwa sejumlah peserta yang telah berpindah ke segmen lain seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) masih memiliki tunggakan saat berada di segmen PBPU. Situasi inilah yang mendorong hadirnya New REHAB 2.0 sebagai bentuk penyempurnaan dan perluasan manfaat dari program sebelumnya.

    “New REHAB 2.0 kami hadirkan bagi peserta yang punya kendala dalam pembayaran iuran. Kami ingin mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan yang sulit dilunasi sekaligus,” kata Pupung.

    Pupung menambahkan bahwa melalui program ini, peserta dari segmen PBPU maupun peserta yang sudah berpindah segmen tetapi masih punya tunggakan lama, bisa menyelesaikan kewajiban iurannya secara bertahap. Peserta tidak perlu membayar penuh dalam satu waktu, melainkan bisa memilih skema cicilan yang sesuai kemampuan dan kondisi finansial masing-masing.

    “Peserta yang memiliki tunggakan tetap perlu membayarkan iuran berjalan selama mengikuti program New REHAB. Bedanya, pada versi New REHAB 2.0, iuran berjalan ini sudah dihitung dan dimasukkan dalam total cicilan. Jadi peserta tidak perlu bayar terpisah. Setelah seluruh cicilan diselesaikan, status kepesertaan langsung aktif dan bisa digunakan kembali,” tambah Pupung.

    Pupung juga menjelaskan bahwa peserta PBPU yang memiliki tunggakan antara 4 hingga 24 bulan dapat memilih jangka waktu cicilan yang maksimal setengah dari jumlah bulan tunggakan atau hingga 12 bulan. Sementara itu, bagi peserta PBPU yang sudah beralih segmen namun masih memiliki tunggakan minimal 2 bulan, diberikan kesempatan untuk mencicil hingga 36 kali angsuran.

    “Program ini kami rancang bukan hanya untuk membantu peserta menyelesaikan tunggakan, tapi juga menjaga keberlanjutan Program JKN. Kami ingin memastikan setiap orang tetap terlindungi dan JKN tetap berdaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelas Pupung.

    Untuk mendaftar Program New REHAB 2.0, Peserta dapat langsung mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN yang bisa diakses melalui smartphone atau dapat langsung berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Untuk pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN, peserta harus mengunduh aplikasi kemudian memilih Menu Pembayaran Bertahap. Setelah itu, peserta dapat memasukkan jangka waktu pembayaran yang diinginkan.

    “Kami mengimbau kepada seluruh peserta JKN untuk selalu memastikan status kepesertaan tetap aktif dengan cara melunasi tunggakan iuran melalui program New REHAB 2.0. Dengan program ini, peserta dapat mencicil tunggakan secara bertahap, sehingga tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan. Jangan tunggu hingga terlambat, pastikan kepesertaan Anda aktif dan terus terlindungi,” himbau Pupung.

    Dalam kesempatan yang terpisah, Zulvya Ramadhani (27), seorang peserta JKN Segmen Peserta PBPU Mandiri, merasa sangat terbantu dengan hadirnya program New REHAB 2.0. Sebelumnya, ia sempat khawatir karena memiliki tunggakan sehingga status kepesertaannya tidak aktif. Namun, setelah mengetahui adanya program cicilan ini, Zulvya merasa lega karena bisa melunasi tunggakan tanpa harus membayar semuanya sekaligus.

    “Saya merasa tenang karena bisa mencicil sesuai kemampuan saya dan yang terpenting, status kepesertaan saya bisa kembali aktif setelah itu,” cerita Zulvya.

    Setelah mengetahui tentang program ini, Zulvya segera mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN. Menurutnya pendaftaran program New REHAB sangat mudah dan cepat. Ia tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, semua bisa ia akses melalui Aplikasi tersebut.

    “Program ini sangat membantu. Saya harap peserta lain yang memiliki tunggakan bisa memanfaatkan program ini, agar tidak terbebani dengan tunggakan dan bisa kembali menggunakan BPJS Kesehatan saat berobat setelah cicilan selesai,” ujarnya.

  • Aswan Kelian: Jangan Hanya Bendahara, Komisioner KPU Papua Barat Juga Harus Diperiksa!

    Melanesiatimes.com – Dugaan korupsi dana hibah Pilkada dan Pemilu 2024 di Papua Barat kian menjadi sorotan. Selain tengah diselidiki Polda Papua Barat, kasus ini juga menuai kritik dari kalangan praktisi hukum.

    Aswan Kelian, praktisi hukum, menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak boleh tinggal diam. Ia menilai lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat pusat harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran KPU di Papua Barat.

    “Jika ada komisioner yang kuat terindikasi ikut bermain dalam penyalahgunaan dana hibah, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan mereka. KPU RI harus segera mencopot agar kepercayaan publik tidak runtuh,” ujar Aswan, Jumat (22/8).

    Menurutnya, keterlibatan oknum penyelenggara Pemilu dalam kasus dugaan korupsi ini bisa merusak integritas demokrasi. Sebab, dana hibah yang digelontorkan pemerintah seharusnya digunakan untuk menjamin kelancaran Pemilu, bukan justru menjadi bancakan kepentingan segelintir pihak.

    Aswan juga mendesak Polda Papua Barat untuk tidak hanya berhenti pada pemeriksaan level sekretaris dan bendahara KPU kabupaten. Jika bukti cukup, penetapan tersangka harus dilakukan tanpa pandang bulu.

    “Kasus ini tidak hanya soal uang, tapi menyangkut kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Jangan sampai masyarakat kehilangan keyakinan bahwa pesta demokrasi berjalan jujur dan bersih,” tegasnya.

    Hingga kini, Polda Papua Barat masih memanggil dan memeriksa sejumlah KPU kabupaten, termasuk Fakfak, Manokwari, Teluk Bintuni, hingga Pegunungan Arfak. Hasil penyidikan diperkirakan akan menjadi penentu langkah hukum berikutnya.

  • Dari Angka ke Makna: Memahami Survei Politik secara Mendalam

    Melanesiatimes.com, Sorong – Di tengah riuhnya pesta demokrasi, di antara janji yang terucap di panggung politik dan bisik-bisik di warung kopi, ada satu medium yang berusaha menerjemahkan denyut nadi rakyat: survei politik. Ia hadir dalam bentuk angka, persentase, dan diagram; namun di balik angka itu, tersembunyi wajah-wajah manusia, suara-suara lirih, harapan yang menggelora, dan kekecewaan yang mungkin telah lama dipendam.Survei bukan sekadar statistik. Ia adalah upaya manusia untuk meraih kebenaran yang samar, meraba realitas yang kadang kabur. Namun seperti cermin, survei hanya memantulkan apa yang ditangkapnya kadang jernih, kadang berembun. Memahami survei politik secara mendalam berarti berani melihat di balik angka, menafsirkan narasi yang terselip di antara data, dan mengakui bahwa manusia lebih kompleks daripada tabel Excel.

    Survei: Antara Sains dan Seni

    Survei politik lahir dari metodologi ilmiah: perhitungan sampel, margin of error, dan desain kuesioner. Namun ia juga memerlukan sentuhan seni: memilih kata yang tak menusuk, membangun kepercayaan di tengah kecurigaan, dan merangkai pertanyaan yang mampu membuka hati, bukan hanya pikiran.Seorang peneliti yang bijak tahu bahwa metode hanyalah jembatan, sedangkan makna berada di seberang.

    Angka 52% dukungan bukanlah sekadar kemenangan tipis bisa jadi ia adalah hasil dari janji yang menggema di hati rakyat, atau rasa lelah terhadap yang lama. Angka 30% ketidakpuasan tidak hanya bermakna protes; ia bisa menjadi rindu akan masa lalu, atau cemas akan masa depan.

    Dari Angka Menuju Makna:

    Mengubah angka menjadi makna adalah pekerjaan yang memerlukan mata kedua mata yang mampu melihat realitas dan metafora sekaligus. Dalam ilsafat, angka hanyalah representasi, bukan realitas itu sendiri. Ia seperti peta: berguna, tapi tak akan pernah sepenuhnya menjadi tanah yang dipijak.

    Memahami survei politik berarti mengajukan pertanyaan yang melampaui statistik:- Mengapa masyarakat menjawab demikian?- Apa cerita di balik pilihan itu?- Bagaimana latar sosial, ekonomi, dan budaya membentuk persepsi politik mereka?Survei yang hanya berhenti pada angka adalah survei yang kehilangan jiwa. Survei yang berusaha menangkap makna adalah survei yang memanusiakan data.

    Keterbatasan dan Kebijaksanaan:

    Setiap survei membawa keterbatasan. Margin of error bukan sekadar angka matematis, tapi pengakuan bahwa kebenaran tak pernah sepenuhnya terjangkau. Waktu, metode, dan konteks dapat mengubah hasil seperti ombak yang menghapus jejak kaki di pasir. Kebijaksanaan seorang pembaca survei adalah menyadari bahwa angka adalah pintu masuk, bukan kesimpulan inal. Ia adalah undangan untuk berdialog, bukan vonis yang tak bisa digugat. Dalam politik, kebenaran sosial tak pernah mutlak; ia selalu hidup, bergerak, dan berubah.

    Survei politik adalah bahasa rakyat yang diterjemahkan ke dalam angka. Namun, angka hanya akan menjadi deretan simbol hampa jika tidak dihidupkan dengan pemahaman, empati, dan kepekaan.Di balik setiap persentase ada manusia dengan sejarah, harapan, dan luka. Memahami survei secara mendalam berarti menyelam ke samudra itu, bukan sekadar mengukur kedalaman di tepi pantai.Pada akhirnya, dari angka kita belajar menghitung, tapi dari makna kita belajar memahami. Dan di situlah letak tugas sejati para pembaca survei: membaca hati rakyat, bukan hanya membaca hasil survei.

    Studi Kasus: The Papua Instute dan Kemenangan Pasangan Seinus Lobat – Haji Anshar Karim:

    Salah satu kisah yang menarik dalam dunia survei politik adalah peran lembaga The Papua Institute dalam mengawal proses demokrasi di Kota Sorong. Lembaga ini, yang dikenal dengan pendekatan metodologis yang ketat dan kepekaan terhadap konteks lokal, berhasil memotret secara akurat dinamika opini publik menjelang Pemilihan Wali Kota Sorong. Dalam survei yang kami lakukan, The Papua Institute membaca tanda-tanda kemenangan pasangan Seftinus Lobat dan Haji Anshar Karim jauh sebelum hari pemungutan suara.

    Angka-angka dukungan yang mereka himpun tidak hanya menggambarkan preferensi politik semata, tetapi juga mencerminkan harapan warga Sorong terhadap kepemimpinan yang baru, yang diharapkan mampu membawa perubahan. Keberhasilan prediksi ini menjadi bukti bahwa survei, ketika dilakukan dengan integritas, transparansi, dan pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal, mampu menjadi alat yang bukan hanya memotret masa kini, tetapi juga membaca arah masa depan.

    The Papua Institute tidak sekadar menyajikan persentase; mereka menguraikan narasi yang hidup tentang rakyat yang merindukan pemimpin yang berpihak pada mereka. Hasil survei The Papua Institute menjelang pemungutan suara di Kota Sorong tidak sekadar menampilkan angka, tetapi juga menghadirkan sebuah peta kekuatan elektoral yang memancarkan cerita. Dari pesisir yang berbisik tentang perubahan, hingga perbukitan yang menyimpan harapan, survei itu memetakan denyut dukungan dengan ketelitian seorang pelukis yang meracik warna. Seperti orkestra yang terlatih, tiap wilayah memiliki nadanya sendiri. Di pusat kota, suara berpadu dalam optimisme; di pinggiran, gema harapan mengalun lebih pelan namun pasti. Peta itu bukan sekadar diagram, tetapi kanvas tempat rakyat menorehkan pilihan mereka. Dan ketika hari pemungutan suara tiba, hasil resmi KPU Kota Sorong seakan menjadi gema dari irama yang sudah dibaca sebelumnya. Angka-angka yang lahir dari kotak suara berjalan beriringan dengan prediksi The Papua Institute, membuktikan bahwa survei yang dilakukan dengan mata tajam, telinga peka, dan hati yang menghormati suara rakyat, mampu menangkap denyut kebenaran dengan nyaris sempurna.

    Menembus Persepsi Rakyat: Teknik Survei Politik yang Efektif:

    The Papua Institute, dalam kerja-kerja senyapnya menjelang Pilkada Kota Sorong, menapaki jalan itu dengan langkah terukur. Kami tidak hanya menyodorkan kuesioner, tetapi juga mengetuk pintu hati warga. Kami juga tahu bahwa pertanyaan yang tajam tanpa sentuhan empati hanyalah bilah dingin yang membuat lawan bicara membeku.

    Maka, mereka meramu teknik yang bukan sekadar ilmiah, tetapi juga manusiawi menghormati jeda, memahami tatapan, dan menangkap bisikan yang sering lebih jujur daripada jawaban lisan. Dari lorong-lorong pasar remu hingga pemukiman pesisir Rufei tim relawan memetakan persepsi dengan teliti. Angka demi angka lahir dari pertemuan itu, membentuk peta elektoral yang memantulkan kenyataan di lapangan. Dan ketika hasil survei diumumkan, prediksi kami tentang menguatnya dukungan kepada Seftinus Lobat dan Haji Anshar Karim bukan hanya tepat, tetapi nyaris seirama dengan hasil resmi KPU Kota Sorong.

    Inilah bukti bahwa teknik survei yang efektif bukan hanya berbicara soal sampling frame dan margin of error, tetapi juga tentang kemampuan menembus kabut persepsi dengan cahaya kepercayaan. Angka-angka yang olah bukan sekadar data; ia adalah narasi kolektif rakyat Kota Sorong, diterjemahkan ke dalam bahasa statistik namun tetap memelihara ruhnya. Akhirnya Masyarakat Kota Sorong memasuki Era Kemenangan, Era Kepemimpinan yang Baru.

    Di setiap babak sejarah, demokrasi selalu diuji bukan hanya oleh suara yang tercatat di kotak suara, tetapi juga oleh suara hati masyarakat yang kadang bergema jauh di luar angka-angka resmi. Pilkada Kota Sorong menjadi panggung ujian itu. Riuh perdebatan, tajamnya sengketa, dan gelombang opini publik seakan menguji fondasi kepercayaan kita pada hukum dan keadilan Ketika hasil pilkada disengketakan, banyak yang berharap keadilan akan menemukan jalannya bukan sekadar keadilan menurut satu pihak, melainkan keadilan yang lahir dari proses yang sah, terbuka, dan konsisten. Di titik inilah, kita diingatkan pada sebuah prinsip kuno yang diucapkan para ilsuf: Veritas vincit kebenaran pada akhirnya akan menang, walau jalannya sering berliku.

    Pasangan Seftinus Lobat – H. Anshar Karim akhirnya tetap dinyatakan sebagai pemenang. Bagi sebagian orang, ini adalah penegasan legitimasi; bagi yang lain, mungkin masih ada rasa getir. Namun demokrasi mengajarkan bahwa dalam sebuah perlombaan politik, kemenangan bukan sekadar hadiah, melainkan amanah yang harus dipikul dengan kebijaksanaan.

    Kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak pengabdian. Sebab, seperti yang dikatakan Plato, “Negara yang baik bukanlah yang dipimpin oleh orang yang haus kekuasaan, melainkan oleh mereka yang merasa terbebani oleh tanggung jawab.” Maka, di pundak pemimpin terpilih inilah harapan warga Kota Sorong berdiam agar setiap janji menjadi nyata, setiap kebijakan berakar pada kemaslahatan, dan setiap langkah diambil dengan kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah titipan waktu.

    Dalam sengketa ini, kita belajar bahwa demokrasi bukanlah tentang tidak adanya perbedaan, melainkan kemampuan kita untuk menerima keputusan akhir dengan lapang dada, seraya terus mengawasi dan mengingatkan. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan hanya tercatat di lembar keputusan, tetapi terpatri di hati rakyat yang merasakan manfaat dari kepemimpinan itu.

    Pasangan Seftinus Lobat – H. Anshar Karim akhirnya tetap dinyatakan sebagai pemenang. Bagi sebagian orang, ini adalah penegasan legitimasi; bagi yang lain, mungkin masih ada rasa getir. Namun demokrasi mengajarkan bahwa dalam sebuah perlombaan politik, kemenangan bukan sekadar hadiah, melainkan amanah yang harus dipikul dengan kebijaksanaan.

    Kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak pengabdian. Sebab, seperti yang dikatakan Plato, “Negara yang baik bukanlah yang dipimpin oleh orang yang haus kekuasaan, melainkan oleh mereka yang merasa terbebani oleh tanggung jawab.” Maka, di pundak pemimpin terpilih inilah harapan warga Kota Sorong berdiam agar setiap janji menjadi nyata, setiap kebijakan berakar pada kemaslahatan, dan setiap langkah diambil dengan kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah titipan waktu.

    Atas nama seluruh warga yang mencintai kemajuan Kota Sorong, kami menyampaikan selamat yang tulus kepada Bapak Seftinus Lobat dan Bapak H. Anshar Karim atas kemenangan dan penetapan resmi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong periode 2024–2029. Semoga kepemimpinan ini menjadi suluh penerang bagi pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh masyarakat, serta mengukir jejak emas di lembar sejarah kota tercinta ini. Pada akhirnya, The Papua Institute telah menunjukkan bahwa menembus persepsi rakyat berarti mendengar dengan hati, mencatat dengan akal, dan menyampaikan dengan kejujuran. Sebab, suara rakyat adalah harta yang paling murni dalam demokrasi dan tugas kita adalah menjaganya tetap jernih di tengah riuhnya dunia politik.

    Oleh : Dr. Muhammad Ridha Suaib.

    Direktur Eksekutive The Papua Institite