Melanesia Times

Blog

  • Jelang HUT RI KE-80, Polda Papua Barat Daya Lakukan Bakti Sosial dan Bagi Bendera di Kampung Bamusbama

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menyambut Dirgahayu kemerdekaan ke-80, Kepolisian Daerah Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Papua Barat Daya terus melakukan bakti sosial membagi bendera merah putih kepada elemen masyarakat di wilayah hukumnya.

    Kali ini, Polda Papua Barat Daya mengunjungi masyarakat Kabupaten Tambrauw di Kampung Bamusbama, Distrik Bamusbama, Jumat (08/08/2025).

    Tim Polda Papua Barat Daya dipimpin Irwasda Kombes Pol. Fernando Sanches Napitupulu, S.I.K., M.A.P didampingi Dansat Brimob, Direktur Intelkam dan Direktur Samapta disambut Wakil Bupati Tambrauw Paulus Ajambuani,S.H bersama Kapolres Tambrauw, AKBP. Aris Dwi Cahyanto, S.H., S.I.K., M.H dan beberapa Kepala Kampung

    Dalam sambutannya Irwasda mengajak masyarakat Kabupaten Tambrauw lebih khusus rakyat Kampung Bamusbama menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-80 tahun tanggal 1 Agustus 2025.

    “Kami mengajak warga masyarakat Kabupaten Tambrauw, untuk turut serta mengambil bagian memeriahkan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Tahun dalam meningkatkan rasa Nasionalisme.,” ucap Kombes Pol Fernando Napitupulu.

    Pada momen ini selain membagi bendera merah putih, Irwasda juga menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada kepala kampung Bamusbama, Kano, Sarwom, Babak, Wormon dan Bamuswaiman.

  • JAM Sultra Soroti Pernyataan Gaduh KPK, Nilai OTT Bupati Koltim Sarat Kepentingan Politik.

    Melanesiatimes.com – Ketua Jaringan Aktivis Mahasiswa Sulwesi Tenggara (JAM- SULTRA) Suarsanto, menyoroti pernyataan kontroversial pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, pada Kamis, 7 Agustus 2025.

    Pernyataan tersebut dinilai sebagai hoax dan memicu keresahan di masyarakat, terutama warga Kolaka Timur dan Sulawesi Tenggara, mengingat pada waktu yang sama, Bupati Abdul Azis sedang menghadiri Rakernas DPP Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar.

    “Sebagai organisasi dan Putra Sulawesi Tenggara yang konsisten mendorong penegakan hukum yang adil, JAM Sultra menolak segala bentuk drama politik dan penyebaran informasi yang tidak akurat dalam proses hukum” Kata Santo, dalam keterangannya Jumat (8/8/2025).

    Ia menegaskan pernyataan sepihak dari pimpinan KPK ini dianggap terburu-buru dan mengindikasikan bahwa Bupati Abdul Azis sengaja dijadikan target utama dalam operasi tersebut.

    “Kami mendukung pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan cara menyebarkan hoax atau memanipulasi fakta. Ada kesan kuat bahwa OTT di Koltim kemarin adalah ‘pesanan’ pihak tertentu untuk menjerat Bupati Abdul Azis,” tegasnya.

    Lebih lanjut, JAM Sultra mendukung instruksi Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, yang meminta Fraksi NasDem di DPR RI melalui Komisi III untuk memanggil pimpinan KPK guna memberikan penjelasan lengkap dan transparan terkait kronologi OTT di Kolaka Timur.

    Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kegaduhan publik dan memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi kepentingan politik.

    “Masyarakat butuh kejelasan, bukan drama. KPK harus bertanggung jawab atas pernyataan yang justru meresahkan publik,” pungkasnya.

  • Polda Papua Barat Daya Gelar Bakti Sosial Jelang HUT RI Ke-80

    Melanesiatimes.com,  Sorong Papua Barat Daya – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya gelar bakti sosial (Baksos) bersama sejumlah tokoh di Kota Sorong, Kamis (7/8/2025)

    Kegiatan Bakti Sosial kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia (NKRI) dipimpin Kapolda Brigjen Pol. Gatot Haribowo , S.I.K., M.A.P didampingi para PJU Polda Papua Barat Daya bersama para tokoh antara lain Perwakilan TKBM Jembatan Feri Nano Sarury, Tokoh Masyarakat Inanwatan Ruben Mobi, wakil ketua Pemuda Denisius Faruan, Manager Sepakbola Worcit Bram Asmuruf.

    Hadir juga Tokoh Pemuda Yohan Fecky Kambu, Kepala Suku Biak Kota Sorong Yonas Dimara, Tokoh Pemuda Pulau Doom Yamin Warwei dan Ketua Sahabat Polisi Indonesia Kabupaten Sorong Ivan Roloobesy.

    Dalam kesempatan itu Kapolda PBD menyampaikan pesan kepada Para Tokoh untuk bersama-sama menjaga dan merawat Kebhinekaan Tunggal Ika dalam Bingkai NKRI menjelang Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025.

    “Senantiasa kita semua menjaga kebersamaan dan situasi keamanan tetap kondusif dalam memajukan Provinsi Papua Barat Daya, mengingat meningkatnya dinamika permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat,” ajak Kapolda.

    Jenderal polisi bintang satu ini menyerahkan secara simbolis Bendera Merah Putih kepada Para Tokoh-tokoh, agar dapat dipasang dilingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Tahun.

  • Polemik Pemalangan SMPN 14 Waisai, Pemilik Garapan Harap Pemda Raja Ampat Sikapi Dengan Hati

    Melanesiatimes.com, Waisai – Dokumen BPKAD tahun 2003 yang dilampirkan Kepala Bidang Aset dengan nomor kode : 12.01.31.07.08.01.018.00.2003 dan jenis barang berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan.Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.Sorong

    Menindaklanjuti kebenaran dokumen tersebut, Yakub Rumkabu selaku pemilik tanah garapan SMPN 14 Waisai. Meminta Kepada Bidang Aset BPKAD Raja Ampat, untuk membuktikan keabsahan laporannya berupa kwintansi serta pembuktian Dinas Pendidikan selaku OPD yang membuat program bahwa tanah ini benar-benar sudah diselesaikan agar masalah tidak berlarut-larut.

    Dikatakan proses pembayaran tanah bukan seperti orang belanja sayuran di pasar, ketika ada transaksi maka dinas pendidikan sebagai OPD pengusul sudah pasti dilibatkan dan mempunyai bukti-bukti pendukung harapannya kepada Kabid Aset segera melengkapi data tersebut karena masalah ini biasnya bukan hanya pada anak-anak sekolah namun Orang Tuanya yang notabene sudah Almarhum.

    “Jadi saya mohon kepada pemerintah jangan terlalu banyak rekayasa di atas negeri ini. Sa mohon skali !! Karena kami merasa bahwa, kami ini orang yang beragama kami paham betul mana yang halal dan mana yang haram jadi ketika kami menerima uang itu dan kami menyangkal maka Demi Allah Demi Rasul kami akan mati di atas tanah ini ketika kami terima lalu kami menyangkal hal itu,” tegasnya.

    Saat ditanyakan terkait langkah persuasif yang dilakukan pemilik garapan, Rumkabu mempertegas. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dalam hal ini PLT Kadis Pendidikan hingga gelar mediasi di kantor Distrik Waisai Kota.

    “Sebelumnya saya ketemu PLT dan diarahkan untuk ketemu Wakil Bupati setelah ketemu Wakil Bupati penjelasan Pak Wakil bahwa nanti akan disampaikan kepada Pak Bupati dan sebelum ketemu Bupati ada perintah turun kepada Pak Distrik untuk melakukan mediasi sehingga waktu itu kami sudah dimediasi oleh Kepala Distrik Waisai Kota,” terangnya

    Lebih lanjut, Yakub menerangkan bahwa tujuan mediasi adalah menghadirkan solusi dibalik masalah ini dan keluarga pemilik garapan berharap mendapat atensi khusus dari Bupati Kabupaten Raja Ampat namun haparan itu tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh Kepala Distrik sendiri.

    “Kami butuh kepastian itu. Tapi kan tidak pernah. Makanya waktu mediasi terakhir di gedung DPRK itu kan saya dipersilahkan untuk bicara pertama dan saya bilang saya pikir saya tidak perlu menjelaskan tentang kronologis status tanah ini karena waktu mediasi di kantor distrik saya sudah sampaikan semuanya, jadi mungkin pimpinan bisa langsung ke Pak Distrik Waisai Kota,” ujarnya

    Setelah dipersilahkan Kepala Distrik Waisai Kota Yakni Alfred Suruan, meminta maaf kepada Yakub Rumkabu selaku pemilik garapan karena tidak sempat ketemu Bupati Raja Ampat dan terjadi miskomunikasi dipertengahan.

    “Dia sampaikan kepada saya dan meminta maaf karena tidak sempat ketemu Bupati dan lain sebagainya cuma Dia dengan PLT Kepala Dinas datang ketemu dengan Pak Wakil Bupati mereka berharap itu bisa dibawah ke mejanya Pak Bupati dan sampai disitu kami putus komunikasi, tidak tau lagi bagaimana ceritanya,” pungkas Rumkabu

    Sebagai informasi tambahan berdasarkan keterangan Yakub Rumkabu saat dikonfirmasi, ada perbedaan data jika disandingkan antara luas tanah dari pihaknya sebagai pemilik garapan dengan dokumen 2004 yang sempat beredar dan Kepala Bidang Aset sendiri.

    Data pemilik garapan luas tanah yang dipakaikan untuk bangun SMPN 14 Waisai kurang lebih 100 x 75 m², sedangkan data Pelepasan 2004 yang diduga dipalsukan kurang lebih 20.000 m² dan BPKAD Bidang Aset Sendiri 39.456 m².

  • Hadiri Pelantikan Pengurus IDI, Bupati Zulkarnain: Dokter Fokus Pelayanan Kesehatan Saja, Jangan Terpengaruh Kepentingan Politik

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Bupati Zulkarnain ingatkan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Maluku Tengah agar fokus saja ke pelayanan kesehatan tanpa terpengaruh hal-hal lain di luar tupoksi seorang dokter.

    Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan dan rapat kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Maluku Tengah masa bakti 2025-2028 di Baileo Ir. Soekarno Kota Masohi pada jum’at pagi, (08/08/2025).

    Di depan seluruh undangan yang hadir, Beliau menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus IDI yang baru saja dilantik.

    “semoga kepercayaan dan amanah yang diemban dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, integritas, dan dedikasi untuk memajukan dunia kedokteran serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah ini,” kata Zulkarnain.

    Dengan menyinggung tema kegiatan yang diusung panitia yakni meneguhkan peran profesi dan solidaritas IDI dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju Maluku Tengah Bangkit, Zulkarnain berharap para dokter akan bekerja sesuai dengan komitmen tersebut.

    Sebab menurutnya “tema tersebut secara langsung mencerminkan semangat kolektif dari profesi dokter sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

    Tema ini juga, lanjut ia menambahkan “selaras dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan kesehatan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Maluku Tengah yang berdaya saing, sejahtera, rukun dan damai dalam semangat Malteng Bangkit,” tambahnya.

    Sebelumnya, pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah akhir-akhir ini memang sedang disorot karena berbagai faktor.

    Hal tersebut juga disadari Zulkarnain sebagai bagian dari tantangan di dunia kesehatan yang semakin kompleks khususnya pada lingkup masyarakat Maluku Tengah.

    “mulai dari keterbatasan sumber daya, perubahan pola penyakit, hingga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat, adil, dan bermutu,” jelasnya.

    Sehingga, sambung Zulkarnain “saya berharap agar IDI Cabang Maluku Tengah dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem kesehatan, mendorong inovasi pelayanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang bermutu,” harapnya.

    Lewat kesempatan tersebut, beliau juga menekankan bahwa sebagai organisasi profesi yang memiliki tanggungjawab etis dan moral, IDI harus tetap menjunjung tinggi integritas profesi, dengan fokus utama pada keselamatan dan nyawa pasien.

    “jangan sampai pelayanan kesehatan terganggu karena kepentingan-kepentingan eksternal, baik itu bersifat politik, ekonomi, maupun sosial, yang tidak berhubungan langsung dengan tugas mulia seorang dokter,” tegas Zulkarnain mengingatkan.

    “profesi dokter adalah panggilan kemanusiaan. Oleh karena itu, solidaritas sesama dokter, etika pelayanan, dan komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme harus menjadi fondasi yang terus diperkuat. Dengan begitu, IDI akan tetap menjadi organisasi yang terpercaya, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat,” tambahnya.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati Zulkarnain kembali menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus berkomitmen untuk membangun sektor kesehatan sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.

    “kita menyadari, pembangunan tidak akan berhasil jika masyarakat tidak sehat. Oleh karena itu, kami membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk IDI dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” terang Zulkarnain.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekda Malteng Rakib Sahubawa, Ketua IDI Provinsi Maluku dr. M. Saleh Tualeka, SP. M. M. Kes, Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Muhammad Nafis Amahoru, SH., Forkopimda lingkup Malteng, serta Ketua dan Pengurus IDI Cabang Maluku Tengah yang baru. (HUAT)

  • Menang Telak : Zulkarnain Sikat Mario Tiga Set Tanpa Balas

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Walau hanya bertajuk laga pemanasan, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata harus mengakui keunggulan lawannya Zulkarnain Awat Amir saat keduanya berduel satu lawan satu sebelum turnamen tenis meja resmi dimulai, kamis (07/08/2025).

    Zulkarnain (Bupati Maluku Tengah) yang tak lain merupakan rekan duetnya di pemerintahan Malteng Bangkit berhasil unggul 3 set langsung.

    Pengadil lapangan mencatat, Zulkarnain unggul dengan perolehan 11-1 (pada set pertama), 11-3 (di set kedua) dan mengakhiri perlawanan Mario Lawalata di set ketiga dengan score 11-5.

    Sorakan penonton ramai terdengar saat Zulkarnain dan Mario terlihat saling serang lewat smash-smash keras yang mengarah langsung ke area pertahanan.

    Mario hanya bisa tersenyum sesekali laju bola pingpong hasil serangan Zulkarnain tak bisa diblock olehnya hingga menghasilkan poin kemenangan bagi lawan.

    Sebelumnya, cabang olahraga yang dimainkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah ini merupakan bentuk dukungan atas turnamen tenis meja yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Malteng menyongsong HUT RI ke-80 pada 17 Agustus tahun 2025 mendatang.

    Kegiatan ini berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) Kota Masohi dan diikuti oleh sejumlah peserta lomba yang berasal dari OPD lingkup Pemda Malteng, Institusi TNI dan Polri, serta sejumlah instansi terkait yang diundang.

    Diakui Zulkarnain bahwa “ini bukan sekedar kompetisi, melainkan ruang kebersamaan untuk menjalin silaturahmi antar OPD, instansi vertikal/BMUN/BUMD dan pihak lain yang miliki hobi yang sama,” kata dia kepada semua orang di lokasi kegiatan.

    Tak lupa beliau sampaikan harapan agar kiranya olahraga tenis meja dapat terus berkembang di Maluku Tengah dan bisa melahirkan atlet-atlet baru.

    Lebih lanjut ia mengajak “mari jadikan momen ini sebagai refleksi semangat kemerdekaan, semangat membangun, dan semangat untuk meraih prestasi,” ujarnya.

    Kepada para peserta lomba tak lupa beliau berpesan agar senantiasa hormati lawan dan jadikan pertandingan ini sebagai ajang silaturahmi.

    Karena menurutnya “pemenang sejati tak hanya ditentukan oleh hasil akhir tetapi juga oleh cara kita bertanding,” pesan Zulkarnain singkat.

    Mungkin sebab itulah, walau berhasil menang telak atas wakilnya, Zulkarnain tetap tenang dan menunjukkan sikap respek atas lawannya.

    Pun demikian dengan Mario yang menjunjung tinggi sportifitas seraya menerima kekalahan dan tetap bertahan di turnamen memberikan semangat kepada para peserta lomba. (HUAT)

  • Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Gelar Evaluasi Penguatan Kelembagaan Usai Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Refleksi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong pada Kamis (07/08/2025).

    Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2025 dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Forkopimda, OPD, tokoh pemuda, tokoh agama, media, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta delegasi dari Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI.

    Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Kegiatan ini bertujuan untuk refleksi atau evaluasi lembaga pengawas pemilu usai pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 lalu.

    Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego, mengungkapkan beberapa kasus krusial yang terjadi pada pilkada serentak 2024 lalu menjadi bagian penting dari refleksi ini. Ia menyoroti rekomendasi dari MRP-PBD tentang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Orang Asli Papua yang berpotensi bertentangan dengan surat edaran PKPU mengenai pengakuan Orang Asli Papua.

    Selain itu Asisten III Papua Barat Daya menyatakan meskipun terdapat gejolak dalam proses pilkada, pejabat baru Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya telah terpilih. Ia menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi dalam perjalanan demokrasi untuk memastikan pemilu mendatang berlangsung jujur, adil, dan transparan.

    Acara ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI, Kordiv P2H, Loly Suhenty. Dalam sambutannya, Loly menyampaikan bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi luar biasa namun juga tantangan yang perlu dihadapi. Ia mengingatkan bahwa indeks pilkada 2024 di Papua Barat Daya berada dalam kondisi rawan sedang, ini menjadi perhatian bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

    Menyusul catatan evaluasi yang ada, Loly menekankan dampak dari himpitan jadwal pemilu yang membuat para komisioner berlomba-lomba memenuhi target waktu. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar tidak mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu,” tegasnya.

    Dalam forum ini, diskusi sangat terbuka bagi semua peserta untuk saling bertukar pikiran demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga langkah konkret dalam memperkuat lembaga pengawas pemilu di wilayah Papua Barat Daya.

    Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 telah berjalan dengan baik dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya demi terciptanya demokrasi yang lebih baik di wilayah tersebut.

  • Keluarga Besar HMI akan Melakukan Aksi Demo di Kejari dan Pengadilan Negeri Sorong

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Keluarga Besar HMI, terdiri dari KAHMI, Forhati, Badko Papua Barat Daya dan HMI Cabang Sorong, merasa kecewa atas tuntutan jaksa pada sidang lanjutan kasus penculikan dan pemerkosaan Ulfa Tamima yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamis (07/08/2025).

    Sidang kali ini berlangsung dengan penuh harapan yang ternyata berujung pada kekecewaan mendalam bagi keluarga besar HMI serta Keluarga Ulfa Tamima.

    Hal ini membuat Ketua Forhati Papua Barat Daya, Fatmawati akan bicara. Fatma menyampaikan, Dua minggu sebelum sidang dimulai, pada tanggal 27 Juli 2025, pengurus KAHMI dan FORHATI Wilayah Provinsi Papua Barat Daya mengadakan audiens dengan Kajari Sorong. Pertemuan ini diadakan di ruang Kajari sebagai langkah silaturahmi sekaligus membahas kasus-kasus asusila, khususnya kekerasan seksual, termasuk kasus Ulfa Tamima yang menjadi perhatian utama.

    Dalam pertemuan tersebut, Kajari Sorong memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Jaksa Penuntut Umum, Tiana, yang hadir langsung di hadapan presidium KAHMI-FORHATI, menyatakan bahwa tuntutan yang akan diajukan adalah hukuman 16 tahun penjara bagi tersangka.

    Namun, saat sidang dimulai, kenyataan yang berbeda muncul. Jaksa penuntut umum ternyata hanya menuntut hukuman 14 tahun penjara kepada tersangka. Hal ini mengejutkan keluarga besar HMI serta Keluarga korban dan mengundang reaksi keras dari mereka yang mengikuti persidangan.

    Fatma melontarkan kekecewaan mendalam. Ia menuding jaksa telah berbohong, menyatakan bahwa tuntutan yang seharusnya adalah 16 tahun penjara, sesuai pernyataan dalam audiens bersama mereka pada saat itu, namun ternyata di persidangan menjadi 14 tahun. “Ada apa dengan jaksa?” tanyanya

    Tuntutan ini tidak hanya membuat keluarga Ulfa Tamima merasa tertekan, tetapi juga menggugah solidaritas dari berbagai organisasi. Keluarga besar HMI dan rekan-rekannya tidak menerima hasil tuntutan tersebut, merasa bahwa jaksa telah berbohong.

    Sebagai bentuk protes dan untuk menuntut keadilan, mereka berencana mengadakan aksi demonstrasi di Kejari dan Pengadilan Negeri Sorong. Aksi yang dinamakan “Aksi Kepung Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sorong” ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa diabaikan.

    Sejumlah organisasi lain pun menyatakan dukungan bagi aksi ini, termasuk pengurus BADKO HMI dan KOHATI, serta HMI dan KOHATI Cabang Sorong. Dukungan ini semakin memperkuat niat mereka untuk beraksi secara damai tetapi tegas dalam menuntut keadilan.

    Dengan semakin banyaknya dukungan dan perhatian yang diberikan, aksi ini diharapkan bisa mendatangkan perubahan positif, baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual maupun dalam perlindungan hukum bagi korban di Papua Barat Daya.

    Keluarga besar HMI dan Ulfa Tamima mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi janji, tetapi harus terealisasi dengan tindakan baik dari pihak berwenang. Seluruh perhatian kini tertuju pada langkah berani mereka dalam memperjuangkan keadilan.

  • Keluarga Korban Ulfa Tamima Kecewa dengan Tuntutan Jaksa: Aksi Protes Akan Digelar di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sidang lanjutan kasus penculikan dan pemerkosaan yang menimpa Ulfa Tamima kembali digelar di Pengadilan Negeri Sorong pada Kamis (07/08/2025).

    Sidang ini membawa harapan dan rasa cemas bagi keluarga korban yang telah menantikan keadilan bagi Ulfa.

    Sebelum sidang dimulai, keluarga besar Ulfa berharap jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku.

    Namun, saat sidang jaksa menuntut Tersangka dengan hukuman penjara 14 tahun, sebuah tuntutan yang jauh dari harapan yang sebelumnya mereka terima. Reaksi kekecewaan pun merebak di antara keluarga Ulfa, bahkan beberapa di antaranya melontarkan kata-kata penuh amarah, menyebut jaksa sebagai pembohong.

    Merasa tuntutan ini tidak adil, keluarga Ulfa Tamima langsung menyatakan penolakan dan berencana melakukan aksi protes di depan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sorong. Rencana aksi ini tidak hanya diikuti oleh keluarga korban, tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti Keluarga Besar KAHMI Papua Barat Daya, IKKMU, BADKO Papua Barat Daya, HMI Cabang Sorong, dan Forhati Papua Barat Daya.

    Aksi yang dinamakan “Aksi Kepung Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sorong” ini bertujuan untuk menuntut keadilan dan mengecam putusan yang dianggap ringan bagi tersangka. Para pengunjuk rasa bertekad untuk menunjukkan solidaritas kepada keluarga Ulfa serta menuntut agar jaksa dan pihak terkait bertanggung jawab atas tuntutan yang dinilai tidak memuaskan ini.

    Pengacara keluarga korban juga menyatakan bahwa mereka akan mencari cara untuk tuntutan tersebut 16 tahun panjara atau lebih. Mereka menilai bahwa hukuman 14 tahun penjara sangat tidak sebanding dengan trauma dan kerugian yang dialami oleh Ulfa Tamima dan keluarganya.

    Keluarga Ulfa berharap agar tindakan mereka dapat menggugah kesadaran pihak berwenang akan perlunya keadilan yang lebih tegas kepada korban kejahatan. “Kami tidak akan berhenti berjuang hingga keadilan untuk Ulfa ditegakkan,” tegas Fatma Tamima salah satu anggota keluarga korban.

    Dengan berjalannya waktu, aksi ini akan menjadi sorotan masyarakat, menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku kejahatan. Keluarga Ulfa dan pendukungnya bertekad untuk memperjuangkan hak-hak korban demi masa depan yang lebih baik.

  • GPI Warning Sahroni: Jangan Campuri Proses Hukum Demi Lindungi Terduga Koruptor

    Melanesiatimes.com – Nama politisi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, jadi sorotan usai mendapat kritik pedas dari Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Midul Makati

    Dalam pernyataannya, Midul meminta Sahroni tidak membawa nama DPR RI maupun Partai NasDem untuk membela pihak-pihak yang tengah tersangkut kasus hukum, apalagi yang diduga terkait korupsi.

    “Kita tolak segala bentuk intervensi hukum, apalagi kalau dibungkus atas nama lembaga negara atau partai politik,” ujar Midul dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).

    Midul menegaskan bahwa mencampuri proses hukum demi melindungi individu tertentu merupakan tindakan yang melecehkan semangat keadilan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Kalau memang tidak bersalah, ya biarkan proses hukum berjalan. Jangan malah kesannya seperti membentengi koruptor dengan dalih institusi,” tegas pengacara muda itu.

    Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan narasi politik yang membelokkan arah hukum. Menurutnya, sikap seperti itu hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik secara keseluruhan.

    “Rakyat sudah cerdas. Mereka ingin transparansi, bukan drama politik. Siapa pun yang coba-coba mengaburkan proses hukum, layak dicurigai punya agenda tersembunyi,” tutup Midul.

    Pernyataan ini menjadi tamparan keras terhadap siapa saja yang berusaha menyusupi kepentingan pribadi dalam proses hukum, terlebih jika dilakukan atas nama lembaga negara.