Melanesia Times

Blog

  • Ketua Fraksi HNI : Sekda Raja Ampat Jangan Bunuh Undang-Undang Dengan Permendagri

    Melanesietimes.com, Waisai – Polemik Ketua TAPD dan DPRK Raja Ampat yang bersitegang beberapa waktu ini pada saat Tim Pansus menemukan pergesaran angka-angka yang cukup fantasis. Sabtu, (24/05/2025).

    Merespon beberapa pemberitaan dari empat media online yakni Pbd News dengan judul “Dr. Yusuf Salim M.si : Apakah Saya Harus Paparkan Nominal Dari Tahun ke Tahun.?”, dan Raja Ampat News dengan judul “Sekda Raja Ampat Tegas: “Kami Diam Bukan Karena Bodoh atau Takut” Tanggapi Kritik Pansus” dan Teropong News dengan judul “Sekda Raja Ampat : LKPJ ini Milik Pemerintahan Sebelumnya. Jangan Asal Bunyi Kalau Tidak Paham”, Tifa Papua dengan judul “Tegas Sekda Raja Ampat : Kritik Harus Beretika Jangan Sentimen”.

    Muamar Kadafi S.Sos, kepada media ini menyampaikan, apa yang di sampaikan Sekda Selaku Ketua TAPD itu berbanding terbalik tidak sesuai fakta dan realita.

    “Sekda menyampaikan lembaga ini, lembaga terhormat, pertanyaannya ? TAPD tidak menyerahkan DPA Perkada dan Akun SIPD itu, apakah menghargai lembaga ini sebagai lembaga pengawasan,” tanya Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia itu. Sabtu, (24/05/2025).

    Lanjut Kadafi juga menyoroti pernyataan sekda terkait Permendagri No 70 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020. Jangan mengesampingkan uu 23 tahun 2014 Tentang Eksekutif dan Legislatif merupakan satu kesatuan (penyelenggara pemerintah).

    “Secara hirarki Hukum Peraturan Menteri dan lain sebagainya adalah produk turunan dari pada Undang-undang, rasionalisasi apa yang dipakai Sekda 10 tahun lebih ini, sekda jangan melihat satu sisi dan menyampingkan uu 23 tahun 2014,” ujarnya

    Dia menegasakan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2024, memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pasal 106 dan pasal 159 terdapat hak DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain :

     

    a. Hak Interpelasi

    b. Hak Angket dan

    c.Hak menyatakan pendapat

     

    Ditambahkan, Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Tentang Keuangan Negara Pasal 20 ayat satu (1) sampai dengan ayat enam (6); DPRD juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan memiliki kewenangan untuk meminta laporan hasil pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Lebih lanjut, Kadafi mengulas kembali Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah yaitu DPRD memiliki kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD atau Perda Perubahan APBD, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang penjabaran APBD atau Perda Perubahan Penjabaran APBD.

    Kadafi juga menegaskan tentang pernyataan sekda yang tidak menerima surat pemberitahuan itu bagian dari alibi untuk menyalahkan lembaga seperti beberapa bulan lalu.

    Salah Satu Surat Yang Dilampirkan Sekretariat Dewan Kepada Sekertariat Daerah

    “Lewat Kesektariatan Dewan kami sudah menyurati kurang lebih tiga kali jadi sekda jangan beralibi untuk menyalahkan lembaga ini, sekda harus menghargai lembaga ini merupakan representasi dari rakyat juga,” pungkas Kadafi.

    Davi juga menegaskan bahwa Fraksi Hati Nurani Indonesia (HNI) meminta agar sekda raja ampat segera buka-bukaan biar publik juga tahu, jangan menggiring persoalan ini pada pemerintah sebelumnya.

    “Fraksi HNI berharap agar sekda segera buka-bukaan dan jangan berapologi pada pemerintahan yang lalu namun faktanya Sekda ini sekda 10 tahun Ketua TAPD ini Ketua TAPD 10 yang bergeser hanya Wakil jadi Bupati,” tutupnya.

  • Gelar Diskusi Publik, YPPM Maluku: Pentingnya Konsolidasi Masyarakat Sipil Dalam Menjaga Demokrasi

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

    Salah satunya yakni rutin mengadakan kajian dan diskusi seputar isu-isu publik yang dirasa relevan dengan perkembangan dan kemajuan daerah.

    Saat YPPM Maluku mendatangkan narasumber Yuslan Idris yang merupakan akademisi, jurnalis dan pegiat demokrasi Malteng untuk hadir dan berdiskusi secara langsung dengan para aktivis, pemuda Masohi, mahasiswa, pers, dan tentunya pengurus serta anggota YPPM Maluku di Masohi pada Jumat (23/05/2025).

    Giat kegiatan yang berlangsung di kedai kopi muda mudi Wakupo itu berjalan dengan lancar berbalut tema diskusi Konsolidasi Masyarakat Sipil Dalam Menjaga Demokrasi.

    Di forum diskusi itu, Yuslan Idris memulai pembicaraan dengan berpesan agar kegiatan-kegiatan serupa hasil garapan pengurus YPPM Maluku hendaklah dimaknai sebagai gagasan dan terobosan serius yang mesti dikawal degan serius pula. “bukan semata-mata karena mengejar target tertentu,” pesannya dengan tegas.

    Harapannya, lanjut Idris menambahkan “lewat forum-forum diskusi seperti ini, kita dapat melahirkan ide dan gagasan yang nantinya bisa berguna sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah kedepannya. Itulah sebabnya sehingga kegiatan ini jangan berhenti sebatas diskusi saja, tapi punya dampak yang signifikan bagi pemda terutama untuk kepemimpinan baru era Bupati Zulkarnain dan Wakil Mario Lawalata,” sambung Idris.

    Beberapa poin penting pada pertemuan diskusi bersama sejumlah pihak itu, diutarakan oleh Yuslan Idris pada sesi penyampaian materi yang berlangsung lebih dari sejam.

    Mulai dari peran masyarakat sipil dalam mengawal pemerintah daerah (fokus visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih), memastikan transparansi publik terus berjalan, keterlibatan masyarakat pada ruang-ruang publik semisal partisipasi dalam organisasi non pemerintahan, hingga menyinggung berbagai kebijakan penanganan masalah yang terjadi.

    Menurutnya “semua harus mengawal dengan baik, mengawasi dan ikut serta dalam membangun daerah ini. Jadi bukan masyarakat biasa saja, tapi para aktivis, pers, akademisi, para tokoh, semuanya ikut bertanggungjawab memajukan Maluku Tengah,” kata Idris ditengah penyampaian materi.

    Di samping itu, minimnya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap para pekerja kasar/buruh maupun karyawan masih terkesan lambat dalam menetapkan regulasi yang sesuai terkait upah kerja mereka di Malteng.

    “kita lihat masyarakat marginal (pinggiran) di Kota Masohi contohnya, saat tertekan mereka mau berlindung pada siapa? abang becak, pedagang asongan, tukang sayur, dan sebagainya pada akhirnya hanya bisa bersandar pada kelompok masyarakat sipil yang terorganisir (LSM, aktivis, dan kelompok lainnya) yang bisa menyuarakan aspirasi mereka,” ungkap Idris.

    “sebab jika sendiri-sendiri kan tentu mereka tidak kuat untuk bersuara atas nama keadilan dan pemerataan hak,” ujarnya.

    Sementara itu dari meja peserta forum, pendapat senada disampaikan dua wakil jurnalis yang memberi tanggapan tentang masih minimnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah terhadap buruh dan penyelesaian masalah dampak lingkungan akibat sabotase perusahaan tertentu yang baru-baru ini menimbulkan gejolak di masyarakat.

    “saya ambil contoh pada peringatan Mei Day kemarin. Kehadiran para buruh minim, aktivis dan kelompok masyarakat lainnya juga kurang merespon persoalan buruh. Padahal ini serius terutama pada Maluku Tengah yang belum menetapkan regulasi yang tepat dan dapat menguntungkan buruh,” kata Yosi wartawan Global Maluku yang juga merupakan advokat buruh Maluku Tengah.

    “bukan hanya itu, sikap tegas dan serius juga harus ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah kita terhadap perusahaan-perusahaan yang keberadaannya terbukti merugikan masyarakat dan cenderung berdampak pada pencemaran lingkungan dalam skala besar,” sambung wartawan Liputan Malteng Kayum Ely sembari mencontohkan kasuistik yang terjadi pada perusahaan PT Wahana Lestari Investama (WLI) di seram utara. (HUAT)

  • Bayi itu Bernama Abdul Moethalib Sangadji

    Penulis : Ny. Saut Rahawarin (Ketua DWP IAIN Ambon 2020 – 2024).

    Melanesiatimes.com – Beberapa tahun lewat, tak lama setelah dilantik menjadi rektor IAIN Ambon, suatu ketika kami berdua berkendara melewati kawasan pertokoan di Ambon, jalan AM Sangadji.

    Saya bertanya pada suami, siapa AM Sangadji itu. Maklum, saya merantau sejak kecil sehingga kurang tahu sejarah Maluku. Beliau kemudian menjelaskannya. Ternyata Abdul

    Muthalib Sangadji seorang pahlawan besar Maluku, bahkan pahlawan negara ini. Bagaimana luar biasa perjuangannya di negara tercinta ini. Saya kemudian nyeletuk, “wah, jika suatu saat IAIN Ambon menjadi UIN, bagus jika memakai nama itu. Tapi dengar-dengar Imam Rijali akan dipakai sebagai nama UIN ya. Kalo sejarah Imam Rijali bagaimana?”

    Panjang lebar beliau menerangkan.

    Dan ternyata ide memakai nama AM Sangadji itu benar-benar menarik perhatiannya, dan kemudian diusulkan pada senat setelah melewati banyak sekali proses dan protes, akhirnya Alhamdulillah disetujui.

    Syarat untuk menjadi UIN sangatlah berat. Sudah digadang-gadang dari periode sebelumnya, tapi ternyata banyak sekali syarat yang belum terpenuhi. Dari jumlah fakultas, prodi, jumlah guru besar, jumlah mahasiswa, bangunan, dan deretan panjang persyaratannya. Bersama para pejabat dan seluruh civitas akademia kampus, beliau berjuang melengkapinya.

    Islam, Ilmu Pengetahuan, Teknologi Berbasis Kemaritiman. Berhari-hari beliau merangkai slogan untuk calon UIN ini, hingga berpartisipasi dalam penciptaan syair hyme-nya.

    Saya sering mendampingi beliau menghadiri pertemuan para rektor untuk urusan ini, lobi- lobi ke para pembuat keputusan negara, hingga ke anggota DPR-RI. Asam lambung dan vertigo beliau yang sering kambuh tiba-tiba jadi harus selalu didampingi. Hingga akhirnya, pernah disentil karena sering bawa istri. Padahal Alhamdulillah tiket saya tetap pakai dana pribadi, bukan uang lembaga.

    Tiap perjuangan pastilah ada tantangan. Luar biasa cobaan itu. Dari fitnahan, dilaporkan, hingga jadi bahan sindiran di grup wa kampus. Tapi hei, Allah tidak tidur.

    Harap-harap cemas menanti kapan kepastiannya. Hari itu, bersama beliau, kami di Jakarta, ada zoom untuk pembicaraan tahap akhir UIN ini, IAIN Ambon dianggap yang paling siap dan dijadikan contoh saat pembahasan itu. Setelahnya saya menemani beliau ke Kediri untuk urusan kubah Mesjid. Dua hari setelah zoom itu, kabar pelantikan rektor baru yang begitu dirahasiakan, dan kami menjadi orang terakhir di kampus yang tahu. Wallahu ‘alam. Allah sebaik-baik pembuat makar.

    Tetap berbaik sangka pada keputusan Allah. Insya Allah bukan untuk riya’, tapi bentuk keterharuan dan kebanggaan saya, karena yang sempurna hanya Allah. Yang berhak sombong cuma Allah. Menilai sesuatu hanya dari postingan pendek lalu merasa berhak menilai hati orang, padahal tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mohon maaf bagi yang kurang berkenan 🙏

    SIAPA DIA?

    Abdul Muthalib Sangadji, atau lebih dikenal sebagai A.M. Sangadji, adalah salah satu tokoh perintis kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Maluku. Lahir pada 3 Juni 1889 di Negeri Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku Tengah, ia berasal dari keluarga bangsawan; ayahnya, Abdoel Wahab Sangadji, adalah raja Negeri Rohomoni, sementara ibunya, Siti Saat Pattisahusiwa, merupakan putri Raja Negeri Siri Sori Islam di Pulau Saparua

    Pendidikan dan Awal Karier

    Sebagai anak bangsawan, A.M. Sangadji mendapatkan pendidikan formal ala Belanda. Ia menempuh pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan kemudian melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Setelah lulus, ia bekerja sebagai panitera pengadilan (griffier) di Landraad Saparua, Ambon, pada tahun 1909.

    Aktivitas Pergerakan Nasional

    Pada tahun 1912, A.M. Sangadji bergabung dengan H.O.S. Tjokroaminoto dan H. Agus Salim dalam mendirikan Sarekat Islam (SI), yang kemudian berkembang menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Ia dikenal sebagai orator ulung dan memiliki pengaruh besar dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1928, ia turut serta dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda

    Perjuangan di Kalimantan dan Pendidikan Rakyat

    Pada 1920-an, A.M. Sangadji aktif di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan mendirikan Balai Pengadjaran dan Pendidikan Rakjat (BPPR) serta mengelola Neutrale School untuk mendidik anak-anak bumiputera. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia melakukan perjalanan dari Samarinda ke Banjarmasin untuk menyebarkan berita kemerdekaan dan mengibarkan bendera Merah Putih di daerah-daerah yang dilalui .

    Penahanan dan Akhir Hayat

    Pada April 1946, A.M. Sangadji ditangkap oleh polisi Belanda dan dipenjarakan di Banjarmasin. Ia meninggal dunia pada 8 Mei 1949 dan dimakamkan di pemakaman umum Blunyah Gede, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

    Warisan dan Pengakuan

    A.M. Sangadji dikenang sebagai “Jago Tua” karena kepiawaiannya dalam berpidato dan perannya sebagai pemimpin tua dalam perjuangan kemerdekaan. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Samarinda. Selain itu, sebuah patung dirinya didirikan di Kutai Kartanegara untuk mengenang dedikasinya . Upaya untuk mengusulkan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Maluku dan keluarga besar beliau.

    Dan hari ini, kami bangga menyematkan nama beliau sebagai nama kampus: UNIVERSITAS ISLAM BEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON.

    Akhirnya, UIN Abdul Moethalib Sangadji Ambon

    Bangga karena mendampingi beliau memperjuangkannya selama 4 tahun. Ayah Nal, bunda dan anak-anak bangga, sangat bangga, walau ‘dipaksa’ berakhir sesaat menjelang finish. Catatan sejarah yang akan diingat oleh anak cucu.😭😭😭

  • Mau Kuliah Berkulitas dan Murah, Ayo Gabung Bersama STIE Bukit Zaitun Sorong

    Melanesiatimes.com, Sorong – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bukit Zaitun Sorong dengan bangga mengumumkan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk Tahun Akademik 2025/2026 dengan tema:  “Mencetak Sarjana Ekonomi yang Kompeten, Bermoral, dan Siap Bersaing.”

    Program Studi Tersedia:

    – 📘 S1 – Manajemen

    – 📘 S1 – Akuntansi

    – 📘 S1 – Ekonomi Pembangunan

    Jadwal Pendaftaran:

    – Gelombang I: 05 Februari – 28 Mei 2025

    – Gelombang II: 29 Mei – 28 Juli 2025

    – Gelombang III: 29 Juli – 11 Agustus 2025

    Keunggulan STIE Bukit Zaitun Sorong:

    • Biaya kuliah terjangkau
    • Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu
    • Fasilitas kampus yang memadai
    • Kegiatan kemahasiswaan yang aktif
    • Jaringan alumni yang luas

    Persyaratan Umum:

    • Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat
    • Mengisi formulir pendaftaran
    • Menyerahkan fotokopi ijazah/STTB dan SKHUN (legalisir)
    • Pas foto 3×4 dan 2×3 sebanyak 4 lembar (latar belakang merah)
    • Fotokopi KTP 2 lembar
    • Fotokopi Kartu Keluarga 2 lembar
    • Membayar biaya pendaftaran

    Pendaftaran:

    Datang langsung ke Kampus STIE Bukit Zaitun Sorong, Tanjung Pinang Km 8,5, Belakang Mega Mall, Kota Sorong – Papua Barat Daya.

    Mau Kuliah Berkulitas dan Murah, Ayo Gabung Bersama STIE Bukit Zaitun Sorong

    Telp/WA: 0821-9984-3364 (Panitia PMB)

    Bergabunglah bersama STIE Bukit Zaitun Sorong dan wujudkan masa depan cerah Anda di dunia Ekonomi dan Bisnis!

    Kami tunggu kehadiran Anda!

  • Jokowi Comeback: Langkah Baru Sang Mantan Presiden

    Penulis : Abdullah Kelrey (Founder Nusa Ina Connection)

    Melanesiatimes.com – Setelah dua periode memimpin Indonesia, Joko Widodo resmi menanggalkan jabatannya sebagai Presiden. Namun, alih-alih meredup, pengaruh politiknya justru tampak semakin mencolok. Di balik panggung kekuasaan, Jokowi mulai membangun peran baru sebagai arsitek politik nasional—bukan lagi lewat kursi kekuasaan, tapi melalui strategi jangka panjang yang menyasar regenerasi, pengaruh struktural, dan narasi publik.

    Penempatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden serta kemunculan Kaesang Pangarep di pucuk kepemimpinan PSI bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari peta jalan politik Jokowi yang cermat dan terukur. Meski gagal mendorong wacana tiga periode secara formal, Jokowi tampaknya masih menyimpan hasrat dan potensi besar untuk melakukan comeback—bukan sebagai sosok yang kembali duduk di kursi RI-1, tapi sebagai figur sentral dalam politik nasional pasca-reformasi.

    Lalu, apa sebenarnya yang sedang dibangun Jokowi? Bagaimana pola ini berbeda dari gaya kekuasaan Megawati Soekarnoputri atau Susilo Bambang Yudhoyono? Dan mungkinkah Indonesia menuju fase politik baru, di mana mantan presiden justru lebih berpengaruh setelah tak lagi menjabat? Artikel ini akan mengupas langkah-langkah Jokowi dalam merancang comeback politiknya, dengan pendekatan perbandingan dan pembacaan mendalam atas strategi kekuasaan di era pasca-kepresidenan.

    Jokowi: Dari Presiden ke Mentor Politik

    Masa jabatan Jokowi memang telah berakhir. Tapi pengaruhnya? Belum. Bahkan, bisa dibilang, justru sedang berada dalam fase paling strategis. Jokowi bukan sekadar mantan presiden, tapi kini tampil sebagai “mentor politik” yang memegang kontrol arah kekuasaan nasional secara tak langsung.

    Penempatan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden bukan kebetulan. Ini adalah manuver jangka panjang yang menegaskan bahwa Jokowi sedang menyusun bangunan politik yang tidak kalah solid dari presiden aktif.

    Ijazah Palsu dan Strategi Politik Negatif Camping

    Isu lama soal ijazah palsu kembali menyeruak. Tapi alih-alih melemahkan, isu ini justru membuat nama Jokowi terus dibicarakan. Dalam komunikasi politik, ini disebut sebagai politik negatif camping—strategi membiarkan isu negatif mengendap untuk menjaga eksistensi. Eksistensi itu penting, karena publik mudah lupa, tapi juga mudah memihak jika narasi dibalik secara cerdas.

    Gibran: Wapres dengan Agenda Keluarga

    Berbeda dari wapres sebelumnya, Gibran membawa misi politik keluarga. Jokowi tahu, posisi wapres bukan hanya simbolis, tapi kunci masuk untuk tetap tahu informasi A1 dari dalam istana. Maka jangan heran jika Gibran tidak hanya jadi pendamping Prabowo, tapi juga penguat dinasti Jokowi di panggung kekuasaan.

    Politik Tanpa Partai, Tapi Penuh Pengaruh

    Salah satu kekuatan terbesar Jokowi adalah kemampuannya membangun pengaruh politik tanpa memiliki partai sendiri. Berbeda dengan SBY yang menjadikan Partai Demokrat sebagai warisan kekuasaan, atau Megawati yang mengontrol PDIP sebagai trah ideologis, Jokowi bergerak lewat loyalis, media, dan jaringan informal yang luwes.

    Tapi, apa jadinya jika Jokowi benar-benar membentuk partai? Bisa jadi lanskap politik nasional berubah total.

    Megawati dan SBY: Gaya Kuasa yang Kontras

    Perbandingan menarik muncul jika kita menyandingkan Jokowi dengan dua tokoh sentral lainnya: Megawati dan SBY. Megawati membangun kekuasaan lewat ideologi dan simbolisasi Sukarnoisme. SBY memilih jalur lembaga dengan Demokrat sebagai benteng politik keluarga.

    Jokowi? Ia memilih jalur tengah: komunikasi publik, strategi media, dan pencitraan populis. Tiga gaya kuasa yang berbeda, tapi sama-sama berpengaruh.

    Kaesang dan PSI: Sayap Lain dari Dinasti Jokowi

    Tak berhenti di Gibran, Jokowi juga mendorong Kaesang masuk ke arena politik dengan memimpin PSI. Meski PSI belum besar secara elektoral, potensi partai ini untuk menjadi alat politik gaya baru sangat besar, khususnya di kalangan pemilih muda. Jokowi sedang menyusun pion-pion politik dari lingkaran keluarga untuk fase kekuasaan berikutnya.

    Tiga Periode Gagal, Tapi Wacana Masih Hidup

    Usaha untuk membuka jalan masa jabatan tiga periode memang gagal secara konstitusi. Tapi wacana itu tak benar-benar mati. Ia tetap beredar sebagai “opsi diam” yang suatu saat bisa diaktifkan, jika konstelasi politik dan kekuatan konstitusional memungkinkan.

    Jokowi: Comeback Politik Itu Nyata

    Apakah Jokowi akan kembali jadi presiden? Mungkin tidak secara langsung. Tapi comeback politik bukan hanya soal jabatan. Ia bisa muncul dalam bentuk lain: ketua partai, kingmaker, atau bahkan pencipta generasi pemimpin baru. Jokowi kini tak hanya bermain di papan catur—ia sedang membuat catur baru.

    Kesimpulan: Politik Pasca-Kekuasaan Ala Jokowi

    Kita sedang menyaksikan babak baru dalam sejarah politik Indonesia: lahirnya “post-presidential power” yang tidak terikat jabatan, tapi tetap dominan. Jokowi sedang membuktikan bahwa dalam politik, yang pensiun hanyalah gelar. Pengaruh bisa tetap abadi—jika tahu cara memainkan narasi dan memegang kunci kekuasaan dari balik layar.

  • Atur APBD Seenak Jidat TAPD, Soldim : DPRK Raja Ampat Bisa Keluarkan Surat Mosi Tidak Percaya

    Melanesiatimes.com,Waisai – Fraksi Demokrat yang diketuai oleh Soleman Dimara menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah ini berkaitan dengan usai dirinya di tunjuk menjadi Ketua Tim Pansus DPRK Raja Ampat. Sabtu (24/05/2025).

    Hal itu disampaikan Soleman lantaran banyaknya temuan-temuan baru pansus DPRK Raja Ampat pada saat membedah dokumen LKPJ dan penggunaan APBD APBD-P yang tidak beraturan dan diatur seenak jidat Ketua TAPD (Sekda) bersama Tim.

    Politis Partai Bintang Mercury itu menilai, Pemda saat ini dengan tidak memberikan akun SIPD dan DPA Perkada ini merupakan cara-cara tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah maka wajib diberikan wanprestasi, mosi tidak percaya terhadap Pemda Raja Ampat.

    Soleman menegaskan bahwa DPRK Raja Ampat saat ini didominasi oleh tiga unsur pimpinan besar yakni Demokrat, Hanura dan Gerindra serta tiga fraksi besar.

    “Hari ini kita melihat hal yang tidak wajar dan tidak mungkin kita mau membiarkan. Saya pikir bukan hanya rekomendasi masuknya APH namun kita bisa mengeluarkan surat mosi tidak percaya terhadap eksekutif. Wanprestasi,” tegasnya. Kamis 22 mei 2025.

    Lebih lanjut Soleman menjelaskan berdasarkan regulasi, DPRD dapat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah sebagai upaya pengawasan.

    “Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini mengatur tentang hubungan antara DPRD dan eksekutif daerah. Kedua Peraturan DPRD yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme mosi tidak percaya,” pungkasnya.

    Berikut alasan mosi tidak percaya terhadap eksekutif menurut soleman :

     

    Alasan Mosi Tidak Percaya

     

    1. Kinerja yang tidak memuaskan: Eksekutif daerah tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.

    2. Pelanggaran hukum: Eksekutif daerah

    melakukan pelanggaran hukum atau etika.

    3. Ketidaktransparan: Eksekutif daerah tidak transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

    Olehnya itu, pihaknya bersama rekan-rekan akan tempuhi bagian ini ketika tidak mendapatkan titi temu.

    Saat ditanyakan terkait pokir yang tidak diakomodir pemda, Soleman mengatakan dirinya sudah tidak lagi berpikir di wilayah itu meski UU mengamanatkan pokok pikiran (Pokir) DPRD wajib diakomodir dalam SIPD.

    “Apa gunanya negara memberikan uang untuk DPRD turun dan melakukan reses tetapi kemudian hal ini tidak diakomodir pemda. Jadi silahkan nanti kita lihat perjalanannya seperti apa silahkan,” tutupnya

  • Harapan MSR Terhadap Generasi Muda Papua Barat Daya Pasca Liga Futsal Nusantara I

    Melanesiatimes.com, Sorong – Pertandingan Liga Futsal Nusantara tingkat regional Papua Barat Daya yang berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Sorong pada Jumat malam, (23/052025)

    Peertandingan ini meninggalkan kesan mendalam bagi para penggiat sepak bola di Papua Barat Daya. Salah satu figur penting dalam dunia futsal, M. Sanusi Rahaningmas (MSR), yang dikenal sebagai pencetus futsal pertama di Kota Sorong, berbagi pandangannya mengenai potensi dan harapan untuk talenta terbaik Papua Barat Daya setelah acara tersebut.

    Dalam sesi wawancara usai pertandingan antara Tambrauw FC dan Putra Mandala FC, MSR mengungkapkan antusiasmenya. “Pertandingan malam ini sungguh luar biasa. Saya melihat banyak bakat potensial Putra terbaik Papua Barat Daya yang harus diperhatikan,” ungkapnya.

    Sebagai tokoh senior di dunia futsal Kota Sorong, MSR mengakui perannya dalam pengembangan olahraga futsal. “Saya bukan seledar pegiat sepak bola, tetapi saya merupakan salah satu pencetus futsal di Papua Barat Daya. Pertandingan futsal pertama kali saya adakan pada tahun 2005, dan sudah 20 tahun program ini berjalan mulai dari tingkat RT/RW, Kabupaten/kota hingga provinsi.” kata MSR.

    MSR juga memiliki komitmen untuk membangkitkan semangat generasi muda yang berpotensi, terutama dalam cabang futsal. “Saya ingin anak-anak muda yang berbakat diberikan kesempatan dan dukungan yang memadai agar dapat berkembang,” lanjutnya.

    Melihat ke depan, MSR mengingatkan bahwa Asosiasi Provinsi (ASPROV) PSSI Papua Barat harus dipimpin oleh orang-orang yang berpengalaman dan benar-benar memahami dunia sepak bola. “Jika sebaliknya, maka organisasi tersebut bisa mandek dan tidak berkembang,” tambahnya.

    Ia mengharapkan saat terbentuknya ASPROV PSSI Papua Barat Daya, perlu ada perhatian khusus untuk futsal, terutama setelah Liga Nusantara I (Linus) yang baru saja berlangsung. Penyelenggaraan turnamen ini menjadi langkah penting bagi pengembangan futsal di wilayah Papua Barat Daya.

    Pentingnya dukungan dari pemerintah juga tak luput dari perhatian MSR. “Pemerintah Kabupaten/kota dan provinsi harus berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada pemuda yang berbakat,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak bakat anak muda Sorong yang sudah terbukti membawah nama baik daerah bahkan nama baik bangsa dan Negara. “Kita tau bahwa persipura merupakan tim yang sudah berkali-kali memegang juara di tingkat nasional dan sebagian pemainnya adalah anak-anak Sorong, ini menjadi motivasi agar kedepan bisa melahirkan anak-anak muda yang mampu membawa nama baik Provinsi kita ini,” tambahnya.

    Sekretaris Pemuda dan Olahraga dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Irman Murafer, pun memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras panitia dalam melaksanakan Liga Nusantara I. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini sangat didukung oleh pemerintah, karena diharapkan dapat melahirkan tim yang akan mewakili Papua Barat Daya ke tingkat yang lebih tinggi.

    “Kami mendukung penuh berlangsungnya turnamen ini. Liga Nusantara I adalah langkah awal untuk mendukung perkembangan sepak bola dan futsal di daerah kita,” tuturnya. Irman menambahkan bahwa potensi yang ada harus dioptimalkan demi kemajuan olahraga di Papua Barat Daya.

    MSR dan Irman sepakat bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan penggiat olahraga, masa depan sepak bola dan futsal di Papua Barat Daya akan semakin cerah. Harapan mereka adalah agar lebih banyak lagi atlet muda yang muncul dan membawa prestasi bagi daerah tersebut.

    Liga Nusantara I bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga merupakan ajang untuk menemukan talent terbaik dan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di lapangan. Semua ini diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan olahraga di Papua Barat Daya.

    Dengan semangat dan dukungan yang tepat, M. Sanusi Rahaningmas yakin bahwa Papua Barat Daya dapat melahirkan atlet-atlet yang mampu berprestasi di kancah nasional dan internasional. “Kami tidak boleh berhenti di sini. Ini baru permulaan. Mari kita dukung para putra-putra terbaik kita untuk terus berjuang di kanca yang lebih tinggi lagi” tutupnya M. Sanusi Rahaningmas.

  • PMKRI Cabang Aimas: Tindak Tegas Praktik Preman di Kampus Unimuda

    Melanesiatimes.com, Aimas – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Aimas Santa Monika memberikan kritik tajam terhadap praktik premanisme yang terjadi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA). Mereka menegaskan bahwa tindakan preman tidak layak dipelihara di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang intelektual. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PMKRI Aimas, Manfred Kosamah, pada Kamis (22/5/2025) kepada wartawan.

    Manfred mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait tindakan tidak bermoral yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum dosen. Insiden ini berlangsung saat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi damai di halaman kampus. “Tindakan semacam ini jelas tidak pantas dan sangat merugikan citra kampus,” ujarnya.

    Insiden tersebut bermula pada Rabu 21 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIT, ketika Forum Mahasiswa UNIMUDA menggelar demonstrasi damai. Mereka menuntut penghapusan penguncian gedung Fakultas Kedokteran dan menginginkan transparansi terkait uang kuliah tunggal (UKT) serta sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang kian mahal. Aksi tersebut berlanjut dengan dialog terbuka bersama Rektor UNIMUDA pada pukul 15.01.Wit

    Selama aksi berlangsung, Manfred menyatakan bahwa beberapa oknum dosen dan mahasiswa datang untuk memprovokasi mahasiswa yang berunjuk rasa. Meskipun mahasiswa tidak terprovokasi, kericuhan terjadi ketika seorang senior di luar kelompok demonstran dikeroyok, yang kemudian menyebabkan kordinator aksi menjadi korban penganiayaan oleh oknum mahasiswa dari program studi Penjas.

    Manfred menegaskan bahwa tindakan oknum dosen tersebut telah mencederai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prinsip pendidikan. “Dosen seharusnya menjadi pendidik profesional, bukan menghasut mahasiswa untuk melakukan kekerasan,” tuturnya.

    Sebagai respons terhadap insiden ini, PMKRI Cabang Aimas mengeluarkan empat tuntutan penting. Pertama, mereka mendesak Rektor UNIMUDA Sorong untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan oknum dosen yang diduga terlibat dalam provokasi dan hasutan kekerasan terhadap mahasiswa. Kedua, mereka menolak segala bentuk upaya pembungkaman kritik dan ekspresi mahasiswa dengan kekerasan dan tekanan.

    Ketiga, PMKRI juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, dosen progresif, dan masyarakat sipil untuk melawan dan membasmi premanisme yang berkedok akademis. Terakhir, mereka mendorong kampus untuk mengambil langkah strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa agar menjadi individu yang kritis dan beretika.

    Dengan tuntutan ini, PMKRI berharap agar kampus dapat menjadi pusat pengembangan budaya dan peradaban yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan dunia.

    Dengan dokumentasi ini, PMKRI Cabang Aimas mengharapkan perhatian serius dari semua pihak terkait untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi segala bentuk pembelajaran dan ekspresi. (Eskop_Wisabla).

  • Dari IAIN ke UIN AM Sangadji: Lompatan Besar Pendidikan Islam di Maluku

    Melanesiatimes.com – Tonggak sejarah baru pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia kembali ditorehkan. IAIN Ambon resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Abdul Moethalib Sangadji, menyusul disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diserahkan secara resmi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025.

    Transformasi ini bukan sekadar pergantian nama. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh dedikasi dan komitmen, yang mengangkat peran IAIN Ambon menjadi lebih strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di kawasan timur Indonesia.

    UIN Abdul Moethalib Sangadji hadir sebagai simbol integrasi keilmuan Islam dan sains modern, serta sebagai motor penggerak peradaban di tengah keragaman budaya Maluku. Nama besar Abdul Moethalib Sangadji, tokoh pejuang kemerdekaan asal Maluku, kini menjadi identitas baru kampus tersebut dalam menapaki level nasional dan global.

    Daftar PTKN yang Naik Status pada 2025:

    Bersama UIN Ambon, ada 10 PTKN lain yang akan menerima Perpres alih status tahun ini, antara lain:

    1. UIN Syekh Wasil Kediri

    2. UIN Sunan Kudus

    3. UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

    4. UIN Madura

    5. UIN Jurai Siwo Lampung

    6. UIN Palangka Raya

    7. UIN Palopo

    8. UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

    9. IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

    10. Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan

    Dengan penambahan ini, total sudah 22 PTKN yang naik status menjadi universitas Islam negeri dalam dua tahun terakhir.

    Transformasi Berkelanjutan:

    Pada 2024 lalu, 11 PTKN juga telah berubah status, di antaranya:

    – UIN KH Abdul Wahab Hasbullah Jombang

    – UIN Mahmud Yunus Batusangkar

    – UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

    – UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

    – UIN Salatiga

    – UIN Datokarama Palu

    – UIN Fattahul Muluk Papua

    – UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

    – dan IAHN Tampung Penyang Palangkaraya

    Transformasi ini merupakan bagian dari grand design Kementerian Agama RI untuk mengembangkan PTKIN sebagai pusat keunggulan yang menyatukan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Momentum Sejarah

    Seremoni serah terima Perpres 26 Mei mendatang menjadi penanda penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia—menegaskan bahwa PTKIN bukan hanya pelestari ilmu-ilmu keislaman, tapi juga pencetak generasi unggul dalam lintas disiplin ilmu.

  • Inilah Hasil Pertandingan Liga Nusantara I Antara Putra Mandala FC Vs Tambrauw FC

    Melanesiatimes.com, Sorong – Pertandingan Futsal Liga Nusantara (Linus) I yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Kota Sorong antara Tambrauw FC dan Putra Mandala FC berlangsung penuh drama dan ketegangan. Pertandingan ini merupakan bagian dari kompetisi tingkat regional Papua Barat Daya yang menyedot perhatian banyak penonton. Jumat (23/05/2025).

    Babak pertama dimulai dengan intensitas tinggi, di mana Tambrauw FC berhasil memimpin dengan skor 2-0 saat waktu turun minum tiba. Keunggulan ini memberikan harapan bagi pendukung Tambrauw FC, yang antusias menyaksikan tim kesayangannya. Namun, permainan yang menarik justru baru dimulai di babak kedua.

    Memasuki babak kedua, Putra Mandala FC menunjukkan semangat juang yang tak kalah tinggi. Hanya tinggal 4 menit sebelum pertandingan berakhir, mereka berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Sorak-sorai penonton semakin meriah ketika Putra Mandala berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, menjadikan suasana di tribun semakin tegang.

    Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Putra Mandala, dengan semangat luar biasa, mencetak gol ketiga mereka hanya tinggal 3 menit dan 27 detik tersisa. Hal ini mengejutkan para pendukung Tambrauw FC yang semula bersorak, kini terdiam menyaksikan timnya tertinggal 2-3.

    Skor 3-2 bertahan hingga pertandingan usai dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Putra Mandala FC.

    Pertandingan resmi ditutup oleh Kadispora Parekraf Provinsi Papua Barat Daya, yang diwakili oleh Sekretaris Pemuda dan Olahraga, Irman Murafer. Penutupan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para penonton yang hadir.

    Tak hanya sekadar simbul penghargaan, para pemenang juga menerima medali dan  piala. Momen spesial terjadi ketika penghargaan pemain terbaik jatuh kepada nomor punggung 5, Putra Rumfot, dari Tambrauw FC. Sementara itu, kiper terbaik diraih oleh Muhammad Akbar dari Putra Mandala, dan top skor di capai oleh pemain nomor punggung 4, Ndatu dari Tambrauw FC.

    Dalam kompetisi ini, juara III diraih oleh kedua tim, RMT dan Mega FC, yang menunjukkan kinerja sangat baik meski tidak masuk ke final. Juara II adalah Tambrauw FC yang berhasil tampil baik sepanjang turnamen, sementara juara I diraih oleh Putra Mandala FC, melanjutkan euforia kemenangan mereka.

    Ketua Panitia, Dwi Budiyarso, menyatakan bahwa keberhasilan Putra Mandala FC menjadikan mereka sebagai peserta ke-38 untuk Liga Tingkat Provinsi. Hal ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk berkompetisi lebih tinggi lagi di tingkat provinsi, di mana akan ada seleksi untuk menentukan delapan tim yang akan melaju ke Liga Pro.

    Kapten kesebelasan Tambrauw FC, Putra Rumfot, mengungkapkan kebanggaan meski harus menerima kekalahan. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami akan evaluasi dan kembali lebih kuat,” ujarnya. Sementara itu, kapten Putra Mandala, Luis Ferdinando, menyatakan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut, “Ini hasil kerja keras tim, kami pantas mendapatkan ini.”

    Kedua tim menunjukkan sportivitas yang tinggi, dan meskipun ada satu tim yang keluar sebagai pemenang, semangat persaingan tetap terasa positif. Dengan kemenangan ini, Putra Mandala FC berharap dapat terus berprestasi dan membawa nama baik daerah di kancah yang lebih tinggi.

    Pertandingan ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang semangat, kerja sama, dan perjuangan yang ditunjukkan oleh semua pemain. Komitmen dan dedikasi yang ditunjukkan pada Liga Nusantara kali ini tentunya menjadi motivasi bagi tim-tim lainnya untuk terus berlatih dan meningkatkan kualitas permainan mereka di masa depan.