Melanesia Times

Blog

  • Pemuda dalam Demokrasi: Peran Aktif Jhon Haji dalam Mengawal Pemerintahan yang Berdemokrasi

    Melanesiatimes.com, Sorong – Jhon Haji, yang lebih dikenal dengan sapaan Jhoma, merupakan sosok inspiratif dari Malamoi. Sebagai pemuda dan aktivis yang passionate dalam isu-isu sosial dan politik, Jhoma kini juga menjabat sebagai Sekretaris Organisasi Kepemudaan (OKK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sorong. Ia percaya bahwa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal pemerintahan yang berdemokrasi.

    Dalam wawancara eksklusif, Jhoma menjelaskan bahwa peran pemuda sangat vital dalam menjaga dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. “Pemuda adalah masa depan bangsa. Tanpa keterlibatan aktif kita, proses demokrasi bisa terganggu,” tegasnya.

    Menurut Jhoma, sinergi antara pemuda dan pemerintahan akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Jhoma menekankan pentingnya pemuda untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan dialog publik.

    “Kita tidak bisa hanya diam, harus bersuara dan memberikan masukan untuk kebijakan yang lebih baik,” tambahnya. Melalui platform KNPI, ia berupaya mengedukasi pemuda di Sorong untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem politik.

    Sebagai Sekretaris OKK KNPI Kota Sorong, Jhoma aktif mendorong program-program yang dapat meningkatkan partisipasi pemuda. Ia percaya bahwa dengan mengedukasi generasi muda tentang demokrasi dan kebijakan publik, mereka akan lebih siap menjadi agen off change perubahan. “Kami ingin membuat ruang bagi pemuda untuk berdiskusi dan berpartisipasi aktif,” ujarnya.

    Dalam era informasi saat ini, Jhoma juga mengakui peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan membangun kesadaran. Ia mengajak pemuda untuk memanfaatkan platform digital dengan bijak. “Media sosial bisa jadi alat yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi kita, tetapi kita juga harus hati-hati dan bertanggung jawab,” tuturnya.

    Tantangan yang dihadapi pemuda dalam mendorong demokrasi cukup beragam, mulai dari kurangnya akses informasi hingga apatisme di kalangan generasi muda. Jhoma menyoroti perlunya kegiatan yang menarik dan edukatif untuk membangkitkan semangat pemuda. “Kita harus menciptakan ruang yang inklusif agar semua suara terdengar,” ujarnya.

    Jhoma juga berharap pemerintah dapat lebih mendengarkan aspirasi pemuda dalam setiap kebijakan yang diambil. Menurutnya, keterlibatan aktif pemuda dalam dialog dengan pengambil kebijakan sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. “Kami ingin menjadi mitra, bukan hanya objek dari kebijakan,” lanjutnya.

    Jhoma menekankan bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Dengan komitmen, keberanian, dan tekad yang kuat, generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan yang signifikan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. “Kita harus jadi bagian dari solusi, bukan masalah,” tutupnya dengan penu

  • Tiga Bulan Jabat Pjs Bupati Raja Ampat Habiskan APBD Senilai Rp 1,5 Miliar

    Melanesiatimes.com,Waisai – Dinamika pansus masih berjalan dan banyak temuan-temuan baru yang didapati tim pansus saat melakukan audiensi dengan beberapa OPD dilingkungan Pemkab Raja Ampat.

    Usai Panitia Khusus (Pansus) temukan operasional Mantan Bupati Raja Ampat yang dipakai tanpa sepengetahuan.

    Hasil temuan Pansus ini masih seputaran anggaran operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah serta alokasi anggaran operasional untuk Pejabat sementara (PJS) Bupati Raja Ampat.

    Mohammad Taufik Sarasa, menjelaskan angka Rp 1,5 Miliar yang dialokasikan untuk Pjs Bupati Raja Ampat itu relatif tinggi karena anggaran operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati defenitif pada setiap tahun anggaran dialokasikan hanya berkisar 1,2 Miliar.

    “Ini miris, Pjs Bupati mendapat alokasi anggaran operasional lebih besar dari Bupati dan Wakil Bupati defenitif, padahal menjabat sebagai PJS Bupati hanya berkisar kurang lebih 3 bulan,” tegas Taufik.

    Ketua DPRK Raja Ampat juga memastikan bahwa temuan anggaran ini akan dituangkan dalam rekomendasi Pansus DPRD kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi dan penyelidikan.

    Sejauh ini, Pansus belum mendapatkan bukti yang konkrit atas laporan realisasi anggaran operasional tersebut dari Sekretariat Daerah.

    Pihaknya akan memastikan uang rakyat ini digunakan untuk apa saja, bukti dokumentasi dan bukti-bukti terkait penggunaan anggaran tersebut harus valid, autentik dan konkrit.

    Dia berharap kepada BPK yang saat ini masih melakukan audit di Kabupaten Raja Ampat untuk melihat hasil temuan Pansus DPRD terkait realisasi anggaran operasional Pjs Bupati Raja Ampat yang nilainya sangat fantastis meskipun hanya tiga bulan menjabat.

     

  • Reformasi Dicemari Ganja: Tiga Mahasiswa Trisakti Positif Saat Demo Anarkis

    Melanesiatimes.com –  Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK), Abdullah Kelrey, mengecam keras tiga mahasiswa Universitas Trisakti yang terlibat dalam aksi unjuk rasa ricuh di Balaikota Jakarta, Kamis (22/5/2025), setelah terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja.

    Temuan ini terungkap usai Polda Metro Jaya melakukan tes urine terhadap 93 mahasiswa yang diamankan.

    “Ini Bukti Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Aktivis”

    Abdullah Kelrey menyatakan kekecewaannya atas temuan tersebut, menegaskan bahwa hal ini membuktikan adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa yang mengatasnamakan perjuangan moral.

    “Bagaimana mungkin mereka berteriak tentang keadilan sementara diri mereka sendiri melanggar hukum dengan mengonsumsi ganja? Ini ironi sekaligus bukti bahwa ada oknum aktivis yang justru merusak nilai perjuangan mahasiswa,” tegas Kelrey dalam keterangan resminya, Jumat (23/5).

    Ia juga mempertanyakan integritas para demonstran yang kerap menyuarakan isu moralitas namun terlibat dalam pelanggaran hukum.

    “Kalau mau demo menuntut perubahan, harusnya dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai gerakan mahasiswa dicemari oleh oknum yang justru merusak citra aktivis,” tambahnya.

    Polda Metro Jaya Konfirmasi 3 Mahasiswa Positif THC

    Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengonfirmasi bahwa tiga dari 93 mahasiswa yang diamankan dinyatakan positif tetrahydrocannabinol (THC), kandungan aktif dalam ganja.

    “Hasil tes urine menunjukkan tiga orang positif THC, yang merupakan zat psikoaktif dalam ganja. Ini pelanggaran hukum dan kami akan proses sesuai aturan,” ujar Ade Ary.

    GPK Desak Kampus Trisakti Ambil Tindakan Tegas

    GPK mendesak Universitas Trisakti dan pihak terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa yang terbukti menggunakan narkoba.

    “Kampus harus berani memberikan sanksi, baik akademik maupun hukum, agar menjadi pelajaran bagi mahasiswa lain,” tutur Kelrey.

    Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam menindak penyalahgunaan narkoba, termasuk di kalangan mahasiswa. “Hukum harus berlaku adil, tanpa pandang bulu,” pungkasnya

  • Ngerih !! Nyaris Tembus 1,2 Miliar Operasional Mantan Bupati Raja Ampat Dipakai Bendahara Pengeluaran Tanpa Sepengetahuan

    Melanesiatimes.com, Waisai – Pansus DPRK Kabupaten Raja Ampat temukan kejanggalan baru terkait pemakaian operasional mantan Bupati Raja Ampat dua periode Abdul Faris Umlati. Jumat (23/05/2025).

    Hal ini disampaikan tim pansus usai melakukan hearing dengan Bendahara pengeluaran dan Kasubag di Kesektariatan Daerah.

    “Audensi hari ini kami telah menemukan bukti baru yang diungkapkan bendahara pengeluaran di Kesektariatan Daerah,” jelas Taufiq, kamis 22 mei, 2025.

    Setelah tim pansus menanyakan bendara pengeluaran mengakui dipakai untuk membayar hutang baju dinas mantan Bupati yang kerap disapa AFU itu.

    Padahal menurut keterangan anggota pansus yang diketahui oleh pihaknya dalam setiap tahun pengadaan baju dinas itu diprogramkan dan anggarannya ada.

    Saat ditanyakan tim pansus apakah hal ini diketahui oleh Mantan Bupati, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dipakai tanpa sepengetahuan dan persetujuan Abdul Faris Umlati sebagai Bupati kala itu.

    “Saat ditanyakan bukti-bukti yang bersangkutan tidak mampu membuktikan,” imbuh Ketua DPRK

    Sebagai informasi tambahan, Ketua DPRK Raja Ampat yang juga sebagai anggota pansus menjelaskan operasional Mantan Bupati dua periode yang di tilap Bandahara Daerah itu berjumalah kurang lebih satu miliar dua ratus juta rupiah (1.200.000.000-,) sekian.

  • Enggan Serahkan DPA Perkada dan Akun SIPD, DPRK Raja Ampat Siap Lapor Kemendagri

    Melanesiantimes.com, Waisai – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat geram terhadap Ketua Tim TAPD (Sekda) yang enggan memberikan akun SIPD. Jumat (23/05/2025).

    Hal ini disampaikan Ketua DPRK usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Kantor DPRK Raja Ampat.

    “Perintah UUD 23 tahun 2014 pasal 391 itu mestinya akun SIPD diberikan pemerintah daerah kepada 20 anggota DPRK agar dapat memasukan usulan dan saran dari DPRK yang menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” Ujar Ketua DPRK kepada media ini, Kamis, 22 Mei, 2025.

    Ketua DPRK, Moh Taufiq Sarasa, juga menjelaskan bahwa, pembahasan RPJMD sudah dilakukan Pemerintah, pihaknya berkeyakinan secara otomatis pokok pikiran hasil reses DPRK tidak akan termuat dalam RPJMD dan RKPD tahun 2026.

    “Secara otomatis pokok pikiran dari 20 anggota DPRK ini tidak tercover dalam RPJMD itu sendiri dan bahkan di RKPD 2026 pun tidak terakomodir, padahal konstitusi mengamanatkan DPRK merupakan penyelengara pemerintahan,” ungkapnya.

    Anehnya menurut keterangan Politisi Demokrat itu, dokumen DPA perkada tahun 2025 tidak diserahkan ke lembaga. Namun, pergeseran pertama diberitahukan ke DPRK dengan melampirkan surat pemberitahuan.

    Taufiq menilai apa yang dilakukan Sekda sebagai Ketua TAPD ini merupakan pelemahan dan upaya tidak menghargai lambaga serta amanat UUD 23 tahun 2014 yang mengatur tetang pokok pikiran DPRK wajib diakomodir.

    Pihaknya akan melaporkan persoalan kepada Kemendagri melalui Dirjen Keuangan dan Dirjen Otda, dikarenakan tindakan ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan Pemerintah dan Ketua Tim TAPD (Sekda).

  • Pastikan Keaktifan Peserta JKN dengan Fitur Autodebit

    Melanesiatimes.com, Sorong – BPJS Kesehatan terus memperkuat layanan berbasis digital guna meningkatkan kemudahan dan kepatuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu inovasi yang kini tengah diperluas pemanfaatannya adalah fitur pembayaran iuran otomatis atau autodebit bagi peserta mandiri, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Sorong, Pupung Purnama, Kamis (22/05/2025).

    Pupung menyebutkan bahwa kehadiran fitur ini diharapkan dapat mengurangi angka peserta tidak aktif akibat tunggakan iuran. Ia juga menekankan pentingnya inovasi layanan dalam mempertahankan keberlangsungan program JKN.

    “Kemudahan dalam membayar iuran menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keaktifan kepesertaan. Ketika pembayaran berjalan lancar, peserta dapat terus menikmati manfaat jaminan kesehatan tanpa gangguan,” kata Pupung.

    Pupung menambahkan selain kemudahan, fitur autodebit juga memberikan rasa aman karena risiko lupa membayar menjadi sangat kecil. Hal ini menjadi nilai tambah terutama bagi peserta yang memiliki rutinitas padat dan cenderung melupakan urusan administrasi bulanan.

    Fitur autodebit dapat diakses melalui berbagai saluran mulai dari aplikasi Mobile JKN, layanan USSD Menu Browser (UMB), hingga mitra kanal seperti perbankan, dompet digital, dan e-commerce. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah tanpa akses internet, tetap bisa mengaktifkan fitur autodebit.

    “Bagi peserta yang tidak memiliki rekening bank atau smartphone tetap dapat menggunakan autodebit dengan mendaftar melalui USSD Menu Browser (UMB) cukup dengan mengetik *141*222# atau *141*999#,” tambah Pupung.

    Pupung juga menjelaskan peserta hanya perlu mendaftar satu kali dan selanjutnya sistem akan melakukan pemotongan saldo secara otomatis dari rekening, kartu kredit, atau dompet digital sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

    Cara ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan metode pembayaran manual yang berisiko terlambat. Ia menyebutkan bahwa peningkatan jumlah peserta yang menggunakan fitur ini akan berdampak signifikan terhadap tingkat keaktifan kepesertaan.

    “Kami ingin memastikan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta dalam membayar iuran. Dengan sistem otomatis ini, peserta tidak perlu lagi khawatir lupa bayar atau terkena denda karena keterlambatan. Kami optimis, semakin banyak peserta yang memanfaatkan fitur ini, maka partisipasi aktif dalam program akan terus meningkat,” jelas Pupung.

    Dalam kesempatan yang terpisah, Putri A’qidah (25), yang merupakan seorang peserta PBPU Mandiri, juga membagikan pengalamannya menggunakan fitur autodebit melalui aplikasi Mobile JKN. Ia merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi repot mengingat waktu pembayaran setiap bulan.

    “Sejak pakai autodebit, saya dan keluarga nggak pernah lagi lupa bayar iuran. Status kepesertaan kami selalu aktif karena saldo otomatis langsung dipotong. Aplikasinya juga gampang digunakan, tinggal cek di HP semua informasi ada,” ungkap Putri.

    Ia menuturkan bahwa selama menjadi peserta JKN, ia dan keluarganya sudah sering memanfaatkan layanan berobat, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rumah sakit. Putri bahkan pernah menjalani perawatan rujukan di luar kota dan tetap mendapatkan pelayanan maksimal.

    “Waktu saya harus dirujuk ke rumah sakit luar kota, pelayanannya tetap baik dan saya tidak keluar biaya sama sekali, prosesnya cepat dan semuanya dilayani dengan ramah,” cerita Putri.

    Menurut Putri fitur autodebit membuat ia dan keluarganya merasa lebih tenang karena tidak khawatir kepesertaan akan terputus. Ia merasa sistem ini sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan keluarga mereka.

    “Menurut saya pelayanan JKN terus membaik dan fitur-fitur digital semakin praktis, saya berkomitmen untuk terus aktif membayar iuran karena bagi saya menjaga kepesertaan aktif adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan perlindungan jangka panjang bagi saya dan keluarga,” tutup Putri.

  • Fenomena Meningkatnya Pengemis di Kota Sorong Mengundang Keprihatinan

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Tahun 2025 menjadi momen yang mencolok, dengan meningkatnya jumlah pengemis di jalanan kota Sorong. Sepanjang tahun ini, tampak lelaki-lelaki kekar terlihat mengais rezeki dengan cara meminta uang kepada pejalan kaki maupun pengendara kendaraan dua roda dan empat roda.

    Salah satu warga lokal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena ini. Ia menceritakan bahwa ia sering bertemu dengan sejumlah anak muda dan orang dewasa yang mendekatinya dengan permohonan untuk diberi uang. “Saya sering sekali ketemu sama beberapa orang. Mereka datang dan meminta uang pada saya, ada yang saya kasih, namun ada yang tidak. Soalnya dilihat dari fisiknya, mereka orang yang kekar dan bisa bekerja,” ujarnya pada Melanesiatimes.com pada Kamis (22/05/2025).

    Kondisi ini membuatnya khawatir jika dibiarkan, akan semakin banyak orang yang mengikuti jejak tersebut. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menertibkan para pengemis di Kota Sorong, terutama mereka yang jelas-jelas memiliki fisik yang kuat. “Kalau dilihat, mereka itu laki-laki yang badan bagus dan mampu bekerja,” tegasnya.

    Pengamat sosial lokal juga mencatat bahwa situasi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan warga. Fenomena pengemis yang berfisik baik ini dinilai tidak lazim dan seharusnya menjadi perhatian. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak pengemis yang membuat resah.

    Pria tersebut mengungkapkan, “Saya kalau bandingkan laki-laki tersebut dengan lelaki buta yang biasanya berjualan sapu, seakan-akan saya mau tampar lelaki tersebut,” tegasnya.

    Hal ini mengindikasikan ketidakpuasannya dengan fenomena pengemis yang dinilai tidak sebanding dengan kemampuan fisik mereka.

    Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintahan kota Sorong mengadakan program pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang memang membutuhkan. Ia berharap dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih baik daripada hanya mengandalkan meminta-minta di jalanan.

    Sementara itu, pihak kepolisian juga diharapkan untuk meningkatkan pengawasan di area publik guna menertibkan mereka yang berdiri di jalanan dan meminta-minta. Langkah ini diharapkan dapat mendatangkan rasa nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar.

    Adanya kritik dan harapan dari warga menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial ini. Tanpa tindakan nyata, resiko semakin banyak pengemis akan semakin nyata dan mengganggu ketentraman di Kota Sorong.

    Ke depan, diharapkan diadakan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, serta mengatasinya melalui pendekatan yang lebih humanis, agar semua dapat merasakan kesejahteraan dan kemajuan.

  • Kenapa Mahasiswa Tidak Pukul Wakil Rakyat, Kok Polisi Jadi Korban?

    Penulis : Abdullah Kelrey (Founder NIC/Ketua GPK RI)

    Melanesiatimes.com – Pada setiap gelombang demonstrasi yang mengguncang jalan-jalan ibu kota dan daerah, kita kembali diingatkan pada bayangan sejarah panjang gerakan mahasiswa Indonesia. Gerakan yang dulu—di tahun 1998—menggulingkan rezim otoriter dengan darah, air mata, dan tekad yang tak gentar. Tapi hari ini, bayangan itu seolah dicemari. Bukan oleh kekuasaan, tapi oleh kebingungan moral: mahasiswa memukul polisi, bukan wakil rakyat. Lantas, siapa sebenarnya musuh perjuangan ini?

    Mari kita telanjangi logikanya. Polisi tidak membuat undang-undang. Polisi hanya menjalankan hukum yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) —lembaga legislatif yang seharusnya jadi target protes bila kebijakan dianggap menyimpang dari aspirasi rakyat.

    Sesuai Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Artinya, jika Anda marah pada pasal-pasal bermasalah dalam RUU atau UU, marahlah pada DPR. Bukan pada polisi yang ditugaskan menjaga demonstrasi agar tidak berubah jadi kerusuhan.

    Polisi bekerja berdasarkan mandat hukum, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, jika seorang polisi berdiri di tengah panasnya demonstrasi, ia tidak sedang berperang melawan rakyat. Ia sedang mencoba menjaga agar rakyat tidak berperang satu sama lain.

    Namun, dalam banyak kejadian, kita justru menyaksikan ironi. Polisi dipukul, dilempari batu, dibakar dengan molotov, bahkan dihina di media sosial. Yang menyedihkan, tindakan itu datang dari mahasiswa—mereka yang katanya “intelektual pejuang”.

    Kalau memang punya nyali, kenapa tidak langsung datang ke rumah dinas anggota DPR? Mereka yang menyetujui RUU atau UU, mereka yang bersepakat dalam rapat paripurna. Mereka yang semestinya jadi lawan debat, lawan protes, bahkan simbol perlawanan. Tapi sayangnya, mahasiswa tampaknya lebih nyaman menantang aparat daripada menghadapi wajah kekuasaan yang sebenarnya.

    Kalau kamu benar-benar warisi semangat reformasi, maka jangan cemari sejarah. Reformasi tidak diperjuangkan dengan pentungan dan pembakaran, tapi dengan strategi, keberanian moral, dan narasi yang menggugah. Aksi yang melukai aparat adalah bentuk frustrasi, bukan perjuangan. Itu bukan simbol keberanian, tapi kebingungan.

    Apakah kita ingin mengulang sejarah dengan cara yang salah? Atau kita mau menciptakan sejarah baru yang lebih elegan? Sebab, dalam dunia demokrasi, kekuasaan bukan ditumbangkan dengan kekerasan buta, tapi dengan tekanan publik, akal sehat, dan keberanian intelektual.

    Lalu Harus Bagaimana?

    Kalau merasa DPR tidak menjalankan aspirasi rakyat, gunakan hak sebagai warga negara. Gunakan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Tapi ingat, kebebasan itu bukan bebas merusak atau melukai.

    Ajukan somasi terbuka. Kirim petisi. Datangi DPR RI/DPRD dengan surat resmi. Ajak media. Pakai data. Rancang konferensi pers. Desak panitia legislasi. Jika perlu, tempel wajah anggota dewan yang tak hadir di rapat pembahasan ke tiang listrik, rumah warga, pos ronda dan sebarkan spanduk di jalan raya, agar rakyat tahu siapa yang tidak bekerja. Itu cara cerdas!

    Dan kalau memang aksi turun jalan adalah jalan terakhir, maka pastikan lawanmu bukan sesama rakyat. Polisi hanya penjaga keamanan. Mereka tidak membuat undang-undang. Kalau kamu pukul mereka, lalu apa bedanya kamu dengan preman jalanan?

    Wahai mahasiswa, jangan biarkan amarah membutakan arah. Lawanmu bukan polisi di depan pagar gedung, tapi para politisi di dalamnya. Kalau kamu bilang reformasi belum selesai, pastikan kamu tidak melukai orang yang salah. Karena sejarah tidak akan berpihak pada mereka yang salah sasaran.

  • GPK Kecam Aksi Brutal Mahasiswa Trisakti: Demo 21 Mei Ciderai Esensi Reformasi, Polisi Korban Kekerasan Tak Berdosa!

    Archipelagotime.com – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menyatakan keprihatinan mendalam atas aksi mahasiswa Trisakti dalam unjuk rasa memperingati Reformasi 21 Mei yang berujung kekerasan terhadap aparat kepolisian.

    Dalam pernyataannya, Kelrey menegaskan bahwa aksi demonstrasi harus berjalan tertib dan menghormati hukum, bukan justru menjadi ajang anarkisme.

    “Kami miris melihat aksi mahasiswa yang seharusnya memperingati Reformasi malah menciderainya sendiri dengan tindakan brutal. Demo boleh, tapi harus sesuai aturan, jangan anarkis dan mengorbankan petugas yang hanya menjalankan tugas pengamanan,” tegas Kelrey, hari ini.

    Polisi Jadi Sasaran, Padahal Hanya Bertugas

    Kelrey menyayangkan aksi pemukulan terhadap anggota polisi yang berujung pada luka-luka sejumlah petugas.

    “Kasihan para polisi. Mereka hanya mengamankan lokasi vital, kenapa jadi sasaran amuk massa? Bagaimana tanggung jawab moral mahasiswa sebagai kaum intelektual?” ujarnya.

    Ia menambahkan, mahasiswa seharusnya menjadi contoh dalam menyampaikan aspirasi secara damai.

    “Kalau datang langsung chaos, apa bedanya dengan premanisme? Kalian menuntut gelar pahlawan reformasi, tapi cara kalian justru mengerdilkan nilai perjuangan itu sendiri,” sindirnya.

    Reformasi Terciderai oleh Aksi Brutal

    Menurut Kelrey, aksi anarkis seperti ini justru merusak esensi perjuangan Reformasi 1998.

    “Reformasi diperjuangkan dengan darah dan air mata, bukan dengan pentungan dan batu. Jangan nodai perjalanan sejarah bangsa dengan kekerasan tak bermartabat,” tegasnya.

    Seruan untuk Evaluasi Gerakan Mahasiswa

    GPK mendesak pihak kampus dan organisasi mahasiswa untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Mahasiswa harus introspeksi. Aspirasi sah, tapi cara harus elegan. Jangan sampai gerakan itu justru dikenang karena kekerasannya,” ucap Kelrey.

    “Kami juga minta pihak Kepolisian segefa memproses hukum mahasiswa yang terlibat kekerasan, dengan ancaman pasal penganiayaan terhadap petugas,” tandasnya.

  • Founder Bupolo Connection, Angkat Bicara Soal UU BUMN 2025: KPK Bakal Dipersulit?

    Melanesiatimes.com – Polemik soal Undang-Undang BUMN terbaru kembali bikin panas suasana. Ali Mansur Monesa, Founder Bupolo Connection sekaligus pengurus besar PB SEMMI, ikut buka suara dan mengkritisi salah satu pasal yang dianggap ‘janggal’ dalam UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025.

    Pasalnya, dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pegawai BUMN—mulai dari direksi, dewan pengawas, sampai komisaris—tidak dianggap sebagai penyelenggara negara. Artinya? KPK bisa-bisa kehilangan taring untuk mengusut dugaan kasus korupsi di tubuh BUMN.

    “Kalau begini, bisa jadi ini strategi baru untuk menjadikan BUMN ‘zona aman’ dari penyelidikan KPK. Kita harus hati-hati, jangan sampai UU ini malah melukai semangat reformasi,” kata Ali dengan nada tegas.

    Ia juga mengapresiasi sikap kritis anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, yang terang-terangan curiga terhadap pasal-pasal dalam UU tersebut. Bagi Ali, hal ini menunjukkan masih ada yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas di tubuh negara.

    KPK Bisa Makin Tumpul

    Ali menekankan bahwa kekhawatiran utamanya adalah soal pengawasan dan penegakan hukum. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sepanjang 2016–2021, ada 119 kasus korupsi di BUMN dengan total 340 tersangka. Fakta ini membuktikan bahwa BUMN bukan zona steril dari praktik busuk korupsi.

    “Kalau sekarang KPK dibatasi geraknya, lalu siapa yang bisa diandalkan untuk mengusut para koruptor di BUMN? Ingat, KPK itu lembaga independen. Sementara Kejaksaan Agung butuh izin Presiden untuk menyelidiki,” lanjutnya.

    Ia pun menyinggung beberapa kasus besar yang berhasil dibongkar KPK maupun Kejaksaan Agung, seperti skandal di Pertamina. Hal ini membuktikan pentingnya peran KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di BUMN.

    Menteri BUMN Bilang KPK Masih Bisa, Tapi…

    Meskipun Menteri BUMN menyatakan bahwa KPK tetap bisa menyidik kasus di lingkungan BUMN, Ali mempertanyakan seberapa kuat regulasi baru ini dalam mendukung pernyataan tersebut. Apakah benar tidak ada unsur pengaburan? Atau malah ada celah hukum yang justru bisa melindungi pelaku korupsi?

    Ali menegaskan bahwa ini bukan sekadar persoalan hukum semata, tapi juga menyangkut arah dan komitmen politik hukum negara dalam memberantas korupsi. Menurutnya, jika dibiarkan, bisa jadi ini awal dari kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia.