Blog

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kepala Suku Bataa, Nikson Dey, membantah pernyataan yang menyebut polemik mengenai status adat Riko Umkeketony sempat memicu konflik hingga melibatkan senjata tajam saat yang bersangkutan hendak dinobatkan sebagai anak adat Salbat.

Nikson Dey, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Lembaga Adat Salbat, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara objektif berdasarkan hubungan genealogis dan garis keturunan dalam masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan keluarga besar Ma’ya dan Dewan Adat Salbat.

Menurut Nikson, Riko Umkeketony tidak dapat disamakan dengan Abdul Faris Umlati (AFU), mantan Bupati Raja Ampat.

Nikson menjelaskan bahwa AFU memiliki hubungan garis keturunan dengan masyarakat adat melalui jalur perempuan. Sementara itu, Riko Umkeketony, menurutnya, tidak memiliki hubungan genealogis dengan Dewan Adat Salbat maupun keluarga besar Ma’ya.

“Abdul Faris Umlati memiliki garis keturunan dari pihak perempuan. Sedangkan Riko tidak memiliki hubungan apa pun dengan Dewan Salbat, dalam hal ini keluarga besar Ma’ya,” tegas Nikson, Selasa (8/9/26).

Karena itu, Nikson mempertanyakan dasar dan proses penerbitan rekomendasi apabila memang pernah atau akan dikeluarkan rekomendasi untuk mengakui Riko Umkeketony sebagai bagian dari masyarakat adat Salbat.

Ia menilai, apabila rekomendasi tersebut diterbitkan tanpa melalui mekanisme adat dan pembuktian garis keturunan yang semestinya, maka proses tersebut patut dipertanyakan.

Nikson menegaskan bahwa proses tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara “lompat jendela” atau mengabaikan struktur, mekanisme, dan otoritas lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mengetahui serta memverifikasi asal-usul seseorang.

“Kalau memang ada rekomendasi yang dikeluarkan, maka prosesnya harus dipertanyakan. Jangan sampai prosesnya lompat jendela dan tidak melalui mekanisme adat yang sebenarnya,” ujarnya.

Nikson Dey juga menyampaikan ultimatum tegas kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengakuan adat dan penerbitan rekomendasi.

Menurutnya, apabila rekomendasi untuk mengakui Riko Umkeketony sebagai bagian dari masyarakat adat Salbat tetap dipaksakan diterbitkan tanpa dasar hubungan genealogis dan tanpa melalui mekanisme adat yang sah, maka Suku Bataa akan mengambil sikap tegas.

Nikson menyatakan, Suku Bataa memilih untuk memisahkan diri dari Dewan Adat Salbat apabila proses tersebut tetap dipaksakan.

“Kalau ini dipaksakan dan Riko tetap diberikan rekomendasi sebagai bagian dari adat Salbat tanpa melalui mekanisme dan tanpa hubungan garis keturunan yang jelas, maka kami dari Suku Bataa secara tegas memilih untuk memisahkan diri dari Dewan Adat Salbat,” tegas Nikson.

Ultimatum tersebut, menurutnya, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut prinsip dan kehormatan struktur adat.

Nikson menilai pengakuan seseorang sebagai bagian dari masyarakat adat tidak boleh ditentukan berdasarkan kepentingan tertentu atau hanya melalui penerbitan dokumen rekomendasi, tanpa terlebih dahulu memastikan fakta genealogis dan pengakuan dari keluarga serta struktur adat yang berwenang.

“Status adat bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja melalui sebuah surat. Harus ada dasar asal-usulnya, garis keturunannya, pengakuan keluarganya, dan mekanisme adat yang jelas,” katanya.

Pernyataan Nikson tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap narasi yang sebelumnya berkembang mengenai polemik penobatan Riko Umkeketony sebagai anak adat Salbat, termasuk klaim bahwa persoalan tersebut pernah berujung pada ketegangan yang melibatkan senjata tajam.

Menurut Nikson, pengakuan sebagai bagian dari masyarakat adat tidak dapat hanya didasarkan pada surat rekomendasi atau klaim sepihak. Proses tersebut, kata dia, harus berpijak pada fakta genealogis, pengakuan keluarga adat, serta mekanisme yang berlaku dalam struktur adat.

Polemik ini menjadi penting di tengah sorotan terhadap penggunaan status Orang Asli Papua (OAP) dalam jalur afirmasi, termasuk dalam proses seleksi pendidikan kedinasan.

Nikson menegaskan bahwa pengakuan adat merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan identitas, hak, dan keberpihakan negara terhadap masyarakat adat.

Karena itu, ia meminta agar setiap pihak tidak membangun kesimpulan hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga membuka secara transparan proses dan dasar adat yang digunakan dalam penerbitan setiap bentuk rekomendasi.

“Status adat tidak boleh diputuskan secara sembarangan. Harus jelas garis keturunannya, harus jelas pengakuan keluarganya, dan harus melalui mekanisme adat,” tegasnya.

Pernyataan Kepala Suku Bataa dan Wakil Ketua I Lembaga Adat Salbat ini diperkirakan akan kembali memperpanjang polemik mengenai dasar pengakuan status adat Riko Umkeketony, khususnya apabila terdapat rekomendasi yang digunakan sebagai dasar dalam proses afirmasi OAP.

Ultimatum untuk memisahkan diri dari Dewan Adat Salbat juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak lagi dipandang sebagai sekadar perbedaan pendapat mengenai dokumen rekomendasi, tetapi telah menyentuh persoalan keabsahan mekanisme, kewenangan, serta prinsip pengakuan dalam struktur adat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau sebelumnya menyampaikan pernyataan terkait polemik tersebut masih dapat dimintai klarifikasi lebih lanjut mengenai dasar pernyataan, proses pengakuan adat, mekanisme penerbitan rekomendasi, serta tanggapan terhadap ultimatum yang disampaikan oleh Kepala Suku Bataa.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat akan menggelar kegiatan Bedah Buku Seri 1 dengan mengangkat buku berjudul Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu: Sebab, Dampak, dan Solusi Kelembagaan karya Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H.

‎Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 8 September 2026, mulai pukul 10.00 WIT hingga selesai. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan peserta akan mendapatkan fasilitas e-sertifikat.

‎Buku yang menjadi bahan diskusi mengangkat isu legislative inaction, yakni kondisi ketika lembaga legislatif tidak atau terlambat mengambil tindakan dalam membentuk maupun memperbaiki regulasi yang dibutuhkan. Dalam konteks hukum pemilu, persoalan tersebut dinilai penting untuk dikaji karena dapat berkaitan dengan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

‎Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Arsad Sehwaky, S.I.P., dijadwalkan memberikan opening speech dalam kegiatan tersebut.

‎Sementara itu, Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus penulis buku, akan hadir sebagai narasumber. Diskusi juga menghadirkan Edward Kocu, S.Sos., M.Si., Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura, sebagai panelis.

‎Jalannya diskusi akan dipandu Ilham, S.H., Fungsional Penata Kelola Pemilu KPU Kabupaten Raja Ampat.

‎Buku tersebut turut mendapat kata pengantar dari Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., prolog Prof. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D., serta epilog Dr. Fatmawati, S.H., M.H.

‎KPU Kabupaten Raja Ampat menyebut kegiatan ini sebagai ruang diskusi terbuka untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai persoalan kelembagaan dan hukum dalam sistem kepemiluan.

‎Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan dapat mengakses Zoom Meeting dengan Meeting ID 915 1727 5165 dan passcode r4.

‎Informasi kegiatan juga dapat diperoleh melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Raja Ampat, yakni Instagram @kpukabrajaampat, Facebook KPU KABUPATEN RAJA AMPAT, X @kpurajaampat, serta laman resmi kab-rajaampat.kpu.go.id.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik terkait rekomendasi Orang Asli Papua (OAP) dalam proses seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Papua Barat Daya masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Di tengah sorotan terhadap proses pemberian dan verifikasi rekomendasi OAP tersebut, upaya wartawan untuk memperoleh keterangan dari Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya hingga kini belum mendapatkan tanggapan yang dapat memberikan kejelasan.

Konfirmasi diperlukan untuk mengetahui proses dan dasar pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi, termasuk mekanisme verifikasi status OAP yang menjadi bagian penting dalam penggunaan jalur afirmasi.

Persoalan ini menjadi penting karena rekomendasi OAP bukan sekadar dokumen administratif. Dokumen tersebut berkaitan dengan hak afirmasi yang diberikan secara khusus dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Karena itu, ketika muncul polemik mengenai status OAP salah satu peserta seleksi IPDN, publik membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan pemberian rekomendasi.

Ketua Pokja Adat MRP PBD menjadi salah satu pihak yang dinilai penting untuk memberikan klarifikasi, terutama mengenai bagaimana proses verifikasi dilakukan, dasar penilaian yang digunakan, serta apakah seluruh persyaratan telah diperiksa sesuai ketentuan.

Ketiadaan penjelasan dari pihak terkait berpotensi membuat polemik berkembang tanpa titik terang. Publik tentu tidak membutuhkan kesimpulan sepihak, melainkan penjelasan berdasarkan dokumen, mekanisme, dan fakta.

Jika rekomendasi telah diterbitkan berdasarkan prosedur yang benar, maka dasar dan prosesnya perlu dijelaskan. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan dalam proses verifikasi, hal tersebut juga harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

Polemik ini juga perlu ditempatkan secara hati-hati. Status OAP seseorang tidak seharusnya ditentukan berdasarkan tekanan opini publik, tetapi melalui ketentuan hukum, dokumen, serta mekanisme pengakuan yang berlaku.

Namun, transparansi proses verifikasi tetap menjadi tuntutan yang wajar, terlebih ketika rekomendasi tersebut digunakan untuk memperoleh akses melalui jalur afirmasi dalam seleksi pendidikan kedinasan.

Publik juga menunggu penjelasan mengenai sejauh mana MRP PBD menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam memastikan rekomendasi yang diterbitkan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Ketua Pokja Adat MRP PBD terkait polemik rekomendasi OAP dalam seleksi IPDN tersebut.

Klarifikasi dari pihak MRP PBD diharapkan dapat menghentikan spekulasi dan memberikan kepastian mengenai proses verifikasi, dasar penerbitan rekomendasi, serta mekanisme yang digunakan dalam menentukan status OAP peserta seleksi.

Sebab, ketika hak afirmasi OAP dipertaruhkan, yang dibutuhkan bukan sekadar rekomendasi, tetapi proses yang transparan, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Dugaan aktivitas di kawasan Cagar Alam Misool yang dikaitkan dengan PT Yellu Mutiara semakin sulit mendapatkan kejelasan. Persoalan ini seolah bergerak tanpa ujung, sementara publik masih menunggu jawaban siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memberikan penjelasan.

‎Wartawan telah berupaya meminta konfirmasi kepada kepada Kepala SKW I Waisai. Namun, yang bersangkutan menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan kewenangannya untuk memberikan penjelasan.

‎Konfirmasi kemudian diarahkan kepada ‎Balai Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua (Gakkum) terkait perkembangan penanganan dugaan aktivitas tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi.

‎Wartawan juga kembali berupaya mengonfirmasi pihak BKSDA. Jawaban yang diterima justru mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada Gakkum.

‎Bola pun seperti dilempar dari satu meja ke meja lainnya. Gakkum belum memberikan penjelasan, sementara pihak di tingkat pengawasan lapangan mengarahkan wartawan kembali kepada Gakkum. Lantas, siapa yang harus menjelaskan kepada publik?

‎Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena objek persoalan berada di Cagar Alam Misool, kawasan yang memiliki fungsi konservasi dan seharusnya mendapat pengawasan serius.

‎Jika benar terdapat aktivitas pembangunan yang berpotensi mengubah fungsi kawasan, bentang alam, atau tata guna lahan, maka publik patut mengetahui apakah telah dilakukan verifikasi lapangan, apa hasilnya, dan langkah apa yang telah diambil.

‎Jangan sampai persoalan kawasan konservasi justru berubah menjadi “bola liar”: ketika ditanya ke satu instansi, dilempar ke instansi lain; ketika dimintai kejelasan mengenai pengawasan, jawabannya kembali kepada penegakan hukum.

‎Gakkum memang tidak berkewajiban membuka seluruh materi pemeriksaan. Namun, status umum penanganan tetap penting disampaikan secara proporsional. Apakah masih dalam verifikasi? Sudah dilakukan pemeriksaan lapangan? Tidak ditemukan pelanggaran? Atau justru terdapat temuan yang sedang ditindaklanjuti?

‎BKSDA juga tidak cukup hanya menunjuk Gakkum. Sebagai pihak yang memiliki fungsi pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi sesuai kewenangannya, BKSDA perlu menjelaskan apa yang telah dilakukan terhadap dugaan aktivitas di Cagar Alam Misool.

‎Kapan aktivitas tersebut diketahui? Apakah telah diverifikasi? Bagaimana kondisi kawasan berdasarkan hasil pengawasan? Dan apakah ditemukan perubahan fisik yang perlu ditindaklanjuti?

‎Sementara itu, PT Yellu Mutiara juga harus tampil memberikan klarifikasi.

‎Perusahaan perlu menjelaskan dasar hukum aktivitasnya, status perizinan, bentuk kegiatan, serta dokumen pendukung apabila aktivitas tersebut memang berada atau berkaitan dengan kawasan Cagar Alam Misool.

‎Jika semua aktivitas telah sesuai aturan, sampaikan berdasarkan dokumen. Jika terdapat persoalan, biarkan proses hukum bekerja.

‎Yang menjadi persoalan saat ini adalah minimnya kejelasan dari para pihak, sementara dugaan aktivitas di kawasan konservasi terus menjadi perhatian publik.

‎Perlu ditegaskan, dugaan aktivitas yang dikaitkan dengan PT Yellu Mutiara belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi. Namun, ketiadaan kejelasan justru membuka ruang spekulasi.

‎Apakah kasus ini benar-benar sedang ditangani secara serius, atau justru dibiarkan menjadi bola liar karena tidak ada satu pun pihak yang tampil memberikan penjelasan yang utuh?

‎Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Itu adalah pertanyaan publik yang muncul karena informasi yang dibutuhkan sulit diperoleh.

‎Sebab, dalam perkara yang menyangkut kawasan konservasi, diam bukan jawaban. Saling lempar kewenangan bukan penyelesaian. Dan membiarkan persoalan tanpa kejelasan hanya akan memperbesar kecurigaan publik.

‎Gakkum harus menjelaskan status penanganannya sesuai batas kewenangan dan ketentuan hukum. BKSDA harus menjelaskan aspek pengawasan kawasan sesuai kewenangannya. PT Yellu Mutiara harus menjelaskan aktivitas dan dasar hukumnya.

‎Cagar Alam Misool bukan tempat untuk membiarkan persoalan menjadi bola liar. Kawasan konservasi membutuhkan pengawasan yang nyata, penegakan hukum yang tegas, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

‎Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih menunggu keterangan resmi dari Gakkum Kehutanan, BKSDA, dan PT Yellu Mutiara.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Ketua GHEMPA Papua Barat Daya, Roger Mambraku, mempertanyakan pengakuan adat terhadap keluarga Richard Umkeketony yang disebut Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat berasal dari masyarakat adat Salawati Batanta.

Roger meminta proses pengangkatan dijelaskan secara terbuka: kapan dan di mana dilakukan, bagaimana prosesi adatnya, serta siapa saja yang terlibat dan berwenang.

Menurutnya, surat pengakuan atau hubungan sosial yang telah berlangsung lama tidak otomatis membuktikan seseorang sebagai bagian dari masyarakat adat Papua, terlebih jika menjadi dasar verifikasi status Orang Asli Papua (OAP) dalam seleksi pendidikan kedinasan.

“Kalau memang ada pengangkatan sebagai anak adat, harus jelas peristiwa, waktu, tempat, tata cara dan pihak yang terlibat,” tegasnya.

Roger juga meminta dipastikan apakah pengakuan dari sub-suku tertentu telah mendapat legitimasi dari struktur adat yang lebih tinggi sesuai wilayah adat atau DAS terkait.

Ia mendorong Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat memeriksa seluruh dokumen dan meminta keterangan dari pihak yang memberikan pengakuan, bukan hanya memastikan keberadaan surat.

“Yang kami minta sederhana: tunjukkan prosesnya. Kapan diangkat, bagaimana prosesi adatnya dan siapa yang berwenang,” ujarnya.

Menurut Roger, transparansi diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan antara pengakuan sosial, pengangkatan adat dan penetapan status OAP. GEMPHA PBD akan terus mempertanyakan proses tersebut hingga ada penjelasan yang dapat diuji secara hukum dan adat.

Polemik status OAP peserta seleksi IPDN itu dinilai tidak cukup diselesaikan dengan klaim adanya surat pengakuan. Seluruh proses pengakuan, verifikasi dan validasi harus dibuka agar keputusan terkait hak afirmasi OAP dapat dipertanggungjawabkan.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Ketua Pencaker OAP Raja Ampat, Yanto Umpain, meminta lembaga adat dan pihak yang berwenang menerbitkan keterangan atau rekomendasi OAP memperketat verifikasi asal-usul masyarakat dalam pelaksanaan jalur afirmasi IPDN.

Yanto secara khusus meminta MRP Papua Barat Daya perwakilan Raja Ampat serta lembaga adat menjalankan kewenangannya secara objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya meminta agar penerbitan surat keterangan OAP tidak dilakukan secara serta-merta. Asal-usul harus diverifikasi secara bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yanto di Waisai, Minggu (6/9/2026).

Menurutnya, keterangan OAP bukan sekadar dokumen administratif karena dapat menjadi dasar memperoleh hak afirmasi. Karena itu, proses penerbitannya harus transparan dan memiliki landasan yang jelas.

Yanto juga meminta DPR Otsus Kabupaten Raja Ampat, DPR Otsus Provinsi Papua Barat Daya dan MRP Papua Barat Daya menjalankan fungsi pengawasan agar afirmasi benar-benar tepat sasaran.

“Lembaga adat adalah salah satu harapan masyarakat dalam menjaga hak dasar OAP. Jangan sampai kewenangan tersebut kehilangan independensi karena kepentingan tertentu,” tegasnya.

Ia menilai jalur afirmasi merupakan peluang penting bagi generasi muda OAP untuk memperoleh akses pendidikan dan membangun masa depan. Karena itu, proses verifikasi harus diperkuat agar tidak menimbulkan polemik maupun mengurangi kepercayaan masyarakat.

Yanto menegaskan kritik tersebut bukan untuk menghakimi individu tertentu, melainkan mendorong transparansi dan kepastian hukum.

“Kalau prosesnya sudah sesuai, jelaskan kepada publik. Kalau ditemukan kekeliruan, perbaiki sesuai mekanisme. Jangan sampai hak afirmasi OAP kehilangan makna,” pungkasnya.

RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik mengenai jalur afirmasi Orang Asli Papua (OAP) dalam seleksi IPDN di Kabupaten Raja Ampat terus mendapat perhatian. Ketua Pencaker OAP Raja Ampat, Yanto Umpain, meminta lembaga adat dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan terkait afirmasi OAP untuk lebih cermat dalam memastikan proses verifikasi berjalan sesuai ketentuan.

Yanto secara khusus meminta lembaga adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya perwakilan Raja Ampat, serta DPR Otsus di tingkat kabupaten dan provinsi ikut mencermati persoalan tersebut sesuai fungsi dan kewenangannya.

Menurutnya, setiap penerbitan keterangan atau rekomendasi OAP harus didasarkan pada data yang valid, asal-usul yang dapat diverifikasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya meminta dengan tegas kepada Bapak/Ibu pengurus lembaga adat maupun pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan surat keterangan OAP agar benar-benar memperhatikan asal-usul masyarakat secara bijaksana. Jangan sampai surat keterangan diterbitkan tanpa melalui proses verifikasi yang tepat,” ujar Yanto di Waisai, Minggu (6/9/2026).

Yanto juga mendorong DPR Otsus Kabupaten Raja Ampat dan DPR Otsus Provinsi Papua Barat Daya untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan afirmasi yang berkaitan dengan hak OAP.

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar kebijakan afirmasi tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat dan benar-benar memberikan kesempatan kepada mereka yang memenuhi persyaratan.

Yanto menilai persoalan tersebut penting karena kebijakan afirmasi OAP merupakan bagian dari kekhususan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara cermat agar kesempatan yang diperuntukkan bagi OAP tidak menimbulkan persoalan baru.

“Lembaga adat menjadi harapan terakhir untuk mempertahankan hak-hak dasar OAP. Jika hak-hak tersebut terus dipertanyakan atau menimbulkan polemik, masyarakat tentu dapat kehilangan kepercayaan dan harapan,” katanya.

Ia juga meminta lembaga adat tetap independen dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya serta memastikan setiap rekomendasi OAP diterbitkan berdasarkan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Lembaga adat jangan mudah dilemahkan oleh tawaran atau kepentingan tertentu. Hak dasar OAP harus dijaga agar tetap utuh dan diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi ketentuan,” tegasnya.

Menurut Yanto, proses seleksi melalui jalur afirmasi merupakan peluang penting bagi generasi muda OAP untuk memperoleh akses pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Karena itu, mekanisme verifikasi harus menjadi bagian penting dalam setiap proses afirmasi. Langkah tersebut tidak hanya untuk melindungi hak OAP, tetapi juga memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan sesuai aturan.

“Seleksi seperti ini merupakan peluang emas bagi generasi muda OAP untuk bersaing dan memperbaiki masa depan. Jangan sampai kesempatan tersebut menimbulkan persoalan akibat proses verifikasi yang tidak jelas,” ujarnya.

Yanto berharap DPR Otsus Kabupaten Raja Ampat, DPR Otsus Provinsi Papua Barat Daya, MRP Papua Barat Daya, lembaga adat, pemerintah daerah, dan pihak penyelenggara seleksi dapat mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.

Ia mendorong adanya klarifikasi terbuka mengenai dasar afirmasi, proses verifikasi status OAP, penerbitan rekomendasi, serta mekanisme seleksi yang telah dilakukan.

“Ini bukan soal menghakimi individu tertentu. Kami ingin memastikan hak OAP dijalankan berdasarkan aturan dan tidak menimbulkan kesan bahwa kesempatan afirmasi dapat diberikan tanpa proses yang jelas,” katanya.

Yanto menegaskan, apabila seluruh tahapan telah sesuai ketentuan, maka penjelasan terbuka justru akan membantu meredakan polemik.

“Jika semuanya sudah sesuai ketentuan, mari kita jelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Namun, jika terdapat kekeliruan, hal itu harus segera diperbaiki. Jangan sampai hak OAP menjadi sumber kekecewaan bagi generasi muda kita,” pungkas Yanto.