Melanesia Times

Blog

  • Revalidasi UNESCO Raja Ampat Tuntas, Pemprov PBD Berharap Green Card

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuh terhadap proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat yang telah berlangsung selama lima hari. Seluruh rangkaian kunjungan lapangan evaluator UNESCO berjalan lancar, meski dihadapkan pada kondisi iklim dan cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino di wilayah Raja Ampat.

    Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Closing Ceremony Revalidasi UGGp Raja Ampat digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (21/8/2026) malam.

    Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan cenderamata dari tim evaluator UNESCO kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dan dukungan selama proses revalidasi berlangsung.

    Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Papua Barat Daya, Yusdi N. Lamatenggo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dua evaluator UNESCO, Nina Atsuko dari Jepang dan Chen Fang, yang telah melakukan penilaian lapangan sekaligus pendalaman dokumen terkait status UGGp Raja Ampat.

    Menurut Yusdi, revalidasi tersebut merupakan proses penting karena status UNESCO Global Geopark harus dievaluasi secara berkala setiap empat tahun untuk memastikan seluruh standar dan ketentuan UNESCO tetap dijalankan.

    “Terima kasih atas kunjungan lapangan yang dilakukan. Mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap green card,” ujar Yusdi Lamatenggo.

    Ia menjelaskan, dalam proses evaluasi, tim UNESCO tidak hanya memeriksa keberadaan geosite, tetapi juga melihat langsung pengelolaan pusaka geologi, kelengkapan papan informasi, bangunan informasi Geopark, Tourist Information Center (TIC), produk dan promosi Geopark, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

    Evaluator juga menilai sejauh mana kolaborasi Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark dengan Geopark lainnya di Indonesia maupun jaringan Geopark dunia. Penilaian dilakukan melalui kunjungan langsung ke berbagai lokasi untuk berdialog dengan masyarakat, pengelola, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, serta pihak terkait lainnya.

    “Selama empat tahun ini, apa yang dikerjakan oleh Raja Ampat, itu yang mereka evaluasi lagi. Mereka turun ke lokasi untuk bertemu langsung dengan warga, pengelola, pemerintah, dan rekan-rekan dunia bisnis,” jelasnya.

    Revalidasi UNESCO Raja Ampat Tuntas, Pemprov PBD Berharap Green Card
    Penyerahan cenderamata dari tim evaluator UNESCO kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dan dukungan selama proses revalidasi berlangsung.

    Yusdi mengatakan, dari kunjungan lapangan tersebut, evaluator telah memperoleh gambaran awal mengenai kondisi UGGp Raja Ampat. Namun, hasil akhir belum dapat diumumkan karena masih harus dituangkan dalam laporan dan formulir evaluasi yang akan disampaikan kepada Dewan UNESCO Global Geopark.

    Sementara itu, evaluator UNESCO, Nina Atsuko, mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan pemerintah daerah, masyarakat lokal, kelompok dan komunitas, lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta seluruh pihak yang ditemui selama kunjungan lapangan.

    Nina mengaku memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama melakukan penilaian di sejumlah geosite, kampung, serta objek daya tarik wisata yang berada dalam kawasan UGGp Raja Ampat.

    “Kami belum dapat menyampaikan hasil kunjungan kali ini, karena yang kami lakukan nanti adalah merampungkan laporan kepada Dewan UNESCO dan hasilnya akan diberikan pada pertemuan bulan November di Perancis,” jelas Nina Atsuko.

    Yusdi menambahkan, hasil revalidasi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam agenda Asia Pacific Geoparks Network (APGN) yang dijadwalkan berlangsung di Langkawi, Malaysia, pada September 2026. Tim Geopark Raja Ampat bersama unsur pemerintah daerah direncanakan hadir untuk melaporkan proses verifikasi yang telah dilaksanakan.

    Selanjutnya, hasil evaluasi akan dibawa dalam sidang Dewan UNESCO di Paris, Perancis, pada November 2026. Dalam forum tersebut akan ditentukan apakah Raja Ampat tetap memenuhi standar sebagai UNESCO Global Geopark.

    “Kami berharap Raja Ampat tetap lulus. Dari tinjauan lapangan dan dialog dengan masyarakat, terlihat antusiasme warga dalam menjaga dan mengunjungi situs warisan geologi tetap terjaga, meskipun saat ini kondisi gelombang cukup tinggi,” katanya.

    Pemprov Papua Barat Daya, lanjut Yusdi, menilai keberadaan status UNESCO bukan sekadar kebanggaan atau pengakuan internasional, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Terlebih, Raja Ampat kini memiliki dua pengakuan UNESCO, yakni sebagai UNESCO Global Geopark dan UNESCO Biosphere Reserve yang diraih pada tahun sebelumnya. Dua predikat tersebut dinilai menjadi keunggulan strategis bagi Papua Barat Daya sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kami merasa bangga karena Raja Ampat kini memiliki dua pengakuan UNESCO, yaitu sebagai Global Geopark dan Biosfer. Ke depan, ini harus menjadi keunggulan bagi Bumi Papua, khususnya Papua Barat Daya. Namun yang paling penting adalah alam tetap terjaga dan kehidupan masyarakat di kawasan Geopark dan Biosfer semakin meningkat,” tegas Yusdi.

    Ia menegaskan, Pemprov Papua Barat Daya melalui Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait akan terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan Geopark Raja Ampat.

    “Yang terpenting adalah peningkatan hidup warga di area Geopark dan Biosfer. Itulah prioritas utama yang harus menjadi acuan kita dalam menilai seluruh kegiatan yang dilakukan,” pungkasnya.

  • Papua Idol Band 2026 Digelar Sambut Hari Noken Sedunia, Total Hadiah Rp265 Juta

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD — Menyongsong peringatan Hari Noken Sedunia 2026, Direktorat Bimbingan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Papua Barat Daya (PBD) akan menggelar Papua Idol Band 2026.

    Kegiatan yang mengusung tema “Satukan Ragam, Irama, dan Budaya Papua” tersebut menjadi bagian dari semangat memperingati Hari Noken Sedunia yang diperingati setiap 4 Desember.

    Melalui Papua Idol Band 2026, Ditbinmas Polda PBD berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui seni, budaya, dan musik Papua. Ajang ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap kekayaan budaya Papua.

    Tidak sekadar kompetisi musik, Papua Idol Band 2026 juga dirancang sebagai ruang kreatif bagi para musisi untuk menunjukkan kemampuan dan melahirkan karya yang mengangkat identitas, kehidupan, serta keindahan alam Papua.

    Dalam kompetisi tersebut, peserta akan membawakan sejumlah lagu wajib, di antaranya “Wayawindawe”, “Kawarine”, dan “Jorejam” karya Rio Grime.

    Selain lagu wajib, peserta juga diberikan kesempatan membawakan lagu pilihan bebas, seperti “Di Bawah Tiang Bendera”, “Kali Kemiri”, “Kau Aku dan Dia”, maupun karya ciptaan sendiri yang mengangkat tema keindahan alam Papua.

    Pendaftaran peserta Papua Idol Band 2026 dibuka mulai 25 Agustus hingga 25 September 2026. Para peserta akan memperebutkan hadiah dengan total nilai mencapai Rp265 juta.

    Rinciannya, Juara I akan mendapatkan hadiah Rp100 juta, Juara II Rp75 juta, Juara III Rp50 juta, Juara Harapan I Rp25 juta, dan Juara Harapan II sebesar Rp15 juta.

    Ditbinmas Polda PBD mengajak komunitas musik, kelompok band, musisi, serta seluruh masyarakat Papua untuk ikut ambil bagian dan menyukseskan kegiatan tersebut.

    Dengan semangat “Noken, Menyatukan Kita; Musik, Menginspirasi Dunia”, Papua Idol Band 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang adu kreativitas, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua.

    Melalui musik, para generasi muda diharapkan dapat terus berkarya dan memperkenalkan kekayaan seni serta budaya Papua kepada masyarakat yang lebih luas.

    Papua Idol Band 2026 sekaligus menjadi pesan bahwa musik dapat menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan keberagaman dalam satu semangat kebersamaan.

    Ditbinmas Polda PBD mengajak seluruh generasi muda Papua untuk berkarya, berprestasi, sekaligus bersama-sama menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Papua.

  • Kodim 1502/Masohi Buka Bimbel Gratis, Bantu Generasi Muda Wujudkan Cita-cita Jadi Abdi Negara

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah — Kodim 1502/Masohi membuka program Bimbingan Belajar (Bimbel) gratis bagi generasi muda di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu putra-putri daerah mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan seleksi untuk mewujudkan cita-cita menjadi abdi negara.

    Kegiatan Bimbel yang berlangsung di lingkungan Kodim 1502/Masohi tersebut diikuti sejumlah peserta dari kalangan pelajar yang sebelumnya telah mendaftarkan diri melalui website resmi Kodim.

    Dandim 1502/Masohi, Letkol Inf. Adi Eka Jaya Saputra, S.IP., mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis Kodim dalam membantu generasi muda Maluku Tengah mempersiapkan diri menghadapi berbagai seleksi di masa mendatang.

    “Termasuk menjadi prajurit TNI, Polri, maupun mengikuti tes sekolah kedinasan lainnya,” kata Dandim saat ditemui di lokasi kegiatan, Kamis (20/8/2026).

    Menurutnya, materi yang diberikan dalam program Bimbel tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga mencakup sejumlah aspek penting yang dibutuhkan peserta dalam menghadapi proses seleksi.

    “Bimbel yang akan mereka peroleh di sini termasuk melatih fisik, psikologis, dan kesehatan,” ujarnya.

    Dandim menegaskan, seluruh rangkaian kegiatan Bimbel yang diberikan kepada peserta tidak dipungut biaya. Program tersebut sepenuhnya gratis sebagai bentuk dukungan Kodim terhadap generasi muda yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi.

    “Yang terpenting adalah kesehatan anak-anak. Terkait biaya Bimbel, itu sama sekali tak ada pungutan sedikit pun atau gratis,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program Bimbel tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi generasi muda yang berdomisili di Kota Masohi, tetapi terbuka bagi peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Maluku Tengah.

    “Dari Seram Bagian Timur, Kota Masohi, dan wilayah lainnya di Maluku Tengah. Yang penting mendaftar dan bisa mengikuti Bimbel,” tandasnya.

    Terkait jadwal pelaksanaan, Dandim menyampaikan bahwa waktu kegiatan akan disesuaikan dengan aktivitas peserta di sekolah. Hal itu dilakukan agar proses pembinaan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

    “Adapun untuk waktunya, disesuaikan dengan kesibukan anak-anak di sekolah. Jadi kalau memungkinkan, ya kita adakan tiga kali dalam seminggu atau bisa juga empat kali dalam seminggu,” ucapnya.

    Melalui program tersebut, Kodim 1502/Masohi berharap dapat memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Maluku Tengah untuk mempersiapkan diri secara matang, baik dari sisi akademik, fisik, psikologis maupun kesehatan.

    Dengan persiapan yang lebih baik, para peserta diharapkan mampu menghadapi proses seleksi TNI, Polri maupun sekolah kedinasan dengan lebih percaya diri serta memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih cita-cita sebagai abdi negara. (HUAT)

  • Mobil Trailer Putuskan Kabel Listrik, Pihak Menajemen PT. Wehuri Salahkan Kabel yang Melintas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Insiden mobil trailer milik ekspedisi PT Wehuri yang menabrak kabel listrik di Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Hansen, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (20/8/2026), kembali menjadi sorotan. Peristiwa tersebut menyebabkan kabel listrik putus dan seorang pengendara menjadi korban luka ringan.

    Pihak Manajemen PT. Wehuri menilai posisi kabel yang melintas di ruas jalan tersebut perlu ditata dan ditinggikan agar tidak mengganggu kendaraan dengan muatan atau peralatan berukuran besar yang melintas.

    Dari kejadian tersebut Rama selaku salah satu, pihak manajemen ekspedisi PT. Wehuri, mengatakan kondisi kabel yang melintas cukup rendah sehingga berpotensi mengganggu kendaraan pengangkut alat berat. Menurutnya, Kota Sorong saat ini terus berkembang dan semakin banyak kendaraan berukuran besar yang melintas di sejumlah ruas jalan.

    “Saya salahkan kabel yang melintas, karena seharusnya dari PLN itu tiangnya dikasih tinggi, Sorong ini Kota Transformasi, harusnya mereka tau sudah ada unit-unit besar seperti ini harus ditinggikan kabel itu,” ujar Rama

    Ia juga menyampaikan jangan samakan unit A dengan unit B, sorong ini kota Traformasi sehingga kabelnya harus di tinggikan biar tidak mengganggu alat-alat berat seperti ini.

    Awak media Melanesiatimes.com juga telah menulusuri kejadian ini secara langsung, bahwa terdapat kelalaian dari pihak PT. Wehuri yang tidak menempatkan dua orang helper di belakang agar dapat mengantisipasi kejadian seperti ini.

    Dua orang helper tersebut duduk bersama sopir di depan, sehingga tidak ada yang mengawasi kabel lintasan di sepanjang jalan, akibatnya Trailer tersebut menabrak kabel hingga putus dan berdampak pada 5 kendaraan roda dua dan satu pengendara jatuh dan mengalami luka ringan.

    Sementara itu, pihak PLN melalui Ridwan yang ditemui di lokasi kejadian meminta persoalan tersebut tidak langsung disalahkan kepada satu pihak. Ia mengatakan kendaraan kontainer maupun kendaraan ekspedisi lainnya juga rutin melintasi ruas jalan tersebut.

    “Kita tidak bisa menyalahkan berbagai pihak, karena yang lewat juga banyak, termasuk mobil kontainer dan ekspedisi. Kalau kabel itu rendah, tentu mobil-mobil yang lain juga bisa mengalami hal yang sama,” kata Ridwan.

    Mobil Trailer Putuskan Kabel Listrik, Pihak Menajemen PT. Wehuri Salahkan Kabel yang Melintas
    Ridwan Petugas PLN yang turun di lokasi Kejadian.

    Menurut Ridwan, PLN sebelumnya telah menyampaikan kepada pihak ekspedisi maupun pengangkut kontainer agar setiap kendaraan yang membawa muatan tinggi dilengkapi helper yang berada di bagian belakang kendaraan. Helper tersebut bertugas mengantisipasi kabel yang melintas dengan menggunakan kayu atau bambu ketika kendaraan melewati ruas jalan yang memiliki jaringan kabel.

    “Kita juga sudah sosialisasikan agar setiap mobil kontainer atau mobil ekspedisi, kalau bisa diamankan dengan adanya helper di belakang. Kabel itu berat, sehingga kita tidak tahu kapan kabel bisa melorot. Kalau ada helper yang mengamankan kabel di belakang, kejadian seperti ini bisa dicegah,” jelasnya.

    Ridwan menambahkan, benturan keras antara bagian kendaraan dengan kabel diduga menjadi salah satu faktor kabel tersebut putus dan jatuh. Menurutnya, apabila kendaraan melintas secara perlahan dan dilakukan pengamanan terhadap kabel, risiko kejadian serupa dapat diminimalkan.

    Ia juga mengimbau kepada perusahaan ekspedisi maupun pihak yang rutin mengangkut mesin atau alat berat untuk segera melaporkan kepada PLN apabila menemukan kabel yang posisinya terlalu rendah.

    “Kami sampaikan kepada rekanan ekspedisi atau kontainer, jika ada kabel yang rendah, mohon beritahu kami. Kami tetap akan menata dan tidak akan membiarkan hal itu terulang. Kami juga tidak ingin menghalangi lalu lintas pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

    Ridwan mengatakan kendaraan pengangkut mesin berat memang tidak setiap hari melintas, namun frekuensinya bisa mencapai dua hingga tiga kali dalam sepekan. Karena itu, koordinasi antara PLN dan pihak ekspedisi dinilai penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun korban lainnya.

    “Intinya perlu ada helper sehingga bisa mengamankan kabel. Kami khawatir kejadian seperti ini kembali terjadi dan mencelakai orang lain,” katanya.

    Dalam kejadian tersebut, diketahui dua helper yang ikut dalam perjalanan tidak berada di bagian belakang kendaraan, melainkan duduk bersama sopir di bagian depan. Setelah insiden terjadi, pihak manajemen kemudian meminta kedua helper tersebut berada di bagian belakang kendaraan sebelum perjalanan kembali dilanjutkan menuju Petro C.

    Insiden ini menjadi perhatian bersama karena selain mengganggu jaringan listrik dan arus lalu lintas, kabel yang putus dan jatuh ke badan jalan juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Koordinasi antara PLN, perusahaan ekspedisi dan pengemudi kendaraan berdimensi besar dan dinilai penting untuk memastikan perjalanan kendaraan berat tetap aman tanpa mengganggu jaringan utilitas di sepanjang jalan.

  • Tiga Kali Diundang RDP, Pemda Tak Hadir, Kuasa Hukum Soroti Fungsi DPRK Raja Ampat

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat disebut tidak menghadiri tiga kali agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dijadwalkan DPRK Raja Ampat. Kondisi ini mendapat sorotan dari Kuasa Hukum Pedagang Pasar, Aprianto, S.H. & Partners.

    ‎Kuasa hukum menilai ketidakhadiran tersebut perlu dilihat dari perspektif fungsi pengawasan dan kewenangan kelembagaan DPRK, terutama karena RDP merupakan ruang resmi untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    ‎“Kalau sudah tiga kali DPRK melayangkan undangan dan pemerintah tidak hadir, pertanyaannya adalah sejauh mana fungsi pengawasan DPRK dihormati dan diberi ruang untuk dijalankan,” tegasnya.

    ‎Kuasa hukum juga menyoroti hak imunitas anggota DPRK dalam menjalankan tugas kedewanan. Menurutnya, hak imunitas bukan kekebalan pribadi, tetapi perlindungan hukum agar anggota Dewan dapat menyampaikan pendapat, kritik, dan pertanyaan dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

    ‎“Jangan sampai anggota DPRK yang menjalankan fungsi pengawasan justru dianggap menghambat kebijakan pemerintah. Kalau fungsi pengawasan Dewan tidak dihormati, lalu bagaimana DPRK menjalankan mandatnya kepada masyarakat?” ujarnya.

    ‎RDP tersebut berkaitan dengan polemik penertiban dan pembongkaran bangunan di kawasan Pasar Waisai. Kuasa hukum menyatakan tanah yang ditempati para pedagang merupakan tanah pribadi dan pihaknya menyebut objek tersebut telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

    ‎Meski mengakui pemerintah memiliki kewenangan melakukan penertiban, kuasa hukum menegaskan kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan dasar hukum, objek dan prosedur yang jelas serta tetap menghormati hak masyarakat.

    ‎“Kalau pemerintah meyakini tindakannya benar, hadir dalam forum DPRK, jelaskan dasar hukumnya dan biarkan publik menilai,” tegasnya.

    ‎Kuasa hukum menilai persoalan ini bukan pertarungan antara DPRK dan Pemda, melainkan menyangkut checks and balances dalam pemerintahan daerah.

    ‎“Pemerintah memiliki kewenangan, tetapi DPRK juga memiliki fungsi pengawasan. Keduanya harus berjalan sesuai koridor hukum,” katanya.

    ‎Aprianto, S.H. & Partners menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui PTUN dan mekanisme hukum lainnya apabila terdapat tindakan pemerintahan yang dinilai merugikan hak masyarakat.

    ‎“Pemerintah tidak boleh hanya kuat ketika menggunakan kewenangan. Pemerintah juga harus siap memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya ketika dipersoalkan secara hukum,” pungkasnya.

  • PT. Wehuri Disorot! Mobil Trailer Bermuatan Caterpillar Putuskan Kabel Listrik, 1 Pengendara Jadi Korban 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Sebuah mobil trailer bermuatan mesin Caterpillar di ketahui milik PT. Wehuri, yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, menabrak kabel listrik hingga putus, kejadian ini belangsung pada Kamis (20/8/2026).

    Insiden tersebut menyebabkan lima kendaraan bermotor yang melintas di lokasi terkena hantaman kabel dan satu orang pengendara mengalami luka ringan.

    Kabel listrik yang putus diketahui membentang dari tiang listrik depan Toko Sahabat menuju kompleks belakang Hansen. Saat kabel terjatuh ke badan jalan, sejumlah pengendara yang melintas terkena imbas sehingga terjadi beberapa insiden kendaraan terjatuh.

    Salah seorang warga Hansen yang berada di lokasi kejadian mengatakan, sedikitnya lima kendaraan bermotor terdampak akibat kabel yang putus tersebut. Dalam kejadian itu, seorang pengendara mengalami luka ringan pada bagian leher.

    Salah satu korban, Dio, menuturkan dirinya saat itu sedang melintas dari arah Polresta Sorong Kota menuju Kampung Baru. Pada saat bersamaan, sebuah trailer bermuatan mesin Caterpillar melaju dari arah pelabuhan menuju kawasan Kilo.

    “Mobil trailer dari arah pelabuhan melintas di bawah kabel yang membentang di jalan antara Hansen dan Toko Sahabat. Kabel tersebut kemudian tersangkut dan putus, lalu jatuh hingga mengenai helm saya dan bagian leher, hingga terjatuh ke aspal” kata Dio.

    Akibat kejadian tersebut, Dio mengalami luka memar pada bagian leher dan bagian bodi motor pecah. Ia kemudian mendapatkan penanganan setelah pihak manajemen PT Wehuri, Rama turun langsung ke lokasi kejadian dan membawahnya ke rumah sakit terdekat (RS.Mutiara).

    PT. Wehuri Disorot! Mobil Trailer Bermuatan Caterpillar Putuskan Kabel Listrik, 1 Pengendara Jadi Korban 
    Pihak Manejemen PT. Wehuri saat di lokasi kejadian

    Informasi yang diperoleh di lokasi menyebutkan, trailer tersebut membawa tiga orang, yakni seorang sopir dan dua helper. Ketiganya berada di bagian depan kendaraan. Padahal, dua helper tersebut disebut bertugas membantu mengamankan jalur, termasuk memastikan kondisi kabel yang dilintasi kendaraan bermuatan besar.

    Usai kejadian, pihak manajemen PT. Wehuri Rama langsung membawa korban ke Rumah Sakit Kartini Kota Sorong untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis.

    Peristiwa tersebut sempat menyebabkan aktivitas lalu lintas di Jalan Ahmad Yani terganggu. Pihak PLN pun dengan cepat turun ke lokasi TKP untuk memperbaiki instalasi yang terdampak.

  • Sabu 3,36 Gram Dihancurkan, Polda Papua Barat Daya Pastikan Tak Kembali Beredar

    Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD  — Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Papua Barat Daya memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak lima bungkus dengan berat total 3,36 gram, Kamis (20/8/2026).

    Pemusnahan berlangsung mulai pukul 10.30 WIT di Ruang Ditresnarkoba Polda Papua Barat Daya. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan terkendali dengan melibatkan sejumlah unsur pengawasan.

    Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Rizal Marito, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari proses penanganan perkara narkotika sekaligus langkah untuk memastikan barang bukti tidak disalahgunakan atau kembali beredar di tengah masyarakat.

    “Pemusnahan barang bukti ini merupakan bagian dari komitmen Ditresnarkoba Polda Papua Barat Daya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Setiap proses dilakukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kombes Pol. Rizal Marito.

    Dalam prosesnya, lima paket plastik bening berisi sabu terlebih dahulu dikeluarkan dari kemasan. Barang bukti tersebut kemudian dihancurkan menggunakan blender hingga tidak dapat digunakan kembali. Setelah itu, hasil pemusnahan dibuang melalui saluran pembuangan.

    Pemusnahan turut disaksikan Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, personel Propam, unsur Itwasda, serta penasihat hukum tersangka, Melianus Paulus Yable, S.H.

    Kompol Jenny S.A. Hengkelare membenarkan pelaksanaan pemusnahan tersebut. Ia mengatakan seluruh proses berlangsung sesuai prosedur dan berjalan dengan aman serta lancar.

    “Kegiatan pemusnahan barang bukti ini berjalan aman, tertib dan lancar,” ujar Kompol Jenny.

    Keterlibatan unsur pengawasan dalam proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan penanganan barang bukti dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat juga diimbau untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.(***)

  • Wagub Ahmad Nausrau: Wisuda Bukan Akhir Perjalanan, Melainkan Awal Pengabdian bagi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan bahwa prosesi wisuda bukan sekadar seremoni akademik, melainkan penanda keberhasilan sekaligus awal dari tanggung jawab besar para lulusan untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

    Pesan tersebut disampaikan Ahmad Nausrau dalam acara wisuda Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong yang berlangsung di Kampus IAIN Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (20/8/2026).

    “Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan,” tegas Ahmad Nausrau dalam sambutannya.

    Ia mengatakan, momentum wisuda tahun ini menjadi semakin bermakna karena berdekatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih maju, adil, dan bermartabat.

    Ahmad Nausrau menilai, salah satu cara paling fundamental untuk mengisi kemerdekaan adalah melalui pendidikan berkualitas. Tanpa pendidikan yang baik, kata dia, kemerdekaan akan sulit diterjemahkan menjadi kesejahteraan, sementara kekayaan alam tidak secara otomatis menjadi kekuatan pembangunan tanpa didukung sumber daya manusia yang unggul.

    “Papua Barat Daya memiliki kekayaan alam, laut, hutan, budaya, pariwisata, serta keragaman masyarakat yang luar biasa. Namun, kekayaan terbesar Papua Barat Daya sesungguhnya adalah manusianya,” ujarnya.

    Karena itu, ia menekankan pentingnya investasi terhadap sumber daya manusia. Pendidikan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk manusia yang berpengetahuan, berkarakter, kompeten, serta mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.

    Dalam konteks tersebut, Ahmad Nausrau menyebut keberadaan IAIN Sorong memiliki arti penting bagi masa depan Papua Barat Daya. Ia menyambut baik visi IAIN Sorong untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, moderat, berwawasan global, kreatif, dan berbasis local wisdom atau kearifan lokal.

    Menurutnya, visi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Keunggulan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lulusannya, tetapi juga dari kemampuan kampus membangun ruang akademik yang menghargai perbedaan dan memperkuat kehidupan sosial yang harmonis.

    “Moderasi berarti menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang yang menghargai perbedaan, memperkuat toleransi, dan membangun kehidupan sosial yang harmonis,” katanya.

    Ahmad Nausrau juga mendorong IAIN Sorong untuk melahirkan generasi yang memiliki akar kuat pada nilai dan budaya lokal, namun tetap memiliki wawasan global. Menurutnya, kemajuan tidak boleh membuat generasi muda kehilangan identitas dan kearifan lokal Papua.

    Ia menilai, pendidikan berbasis kearifan lokal harus mampu menjadikan budaya dan pengetahuan masyarakat sebagai sumber pengetahuan, identitas, sekaligus kekuatan dalam membangun masa depan daerah.

    Di sisi lain, perguruan tinggi juga dituntut kreatif dalam melahirkan gagasan, inovasi, serta solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi di Papua Barat Daya diharapkan mampu bersaing secara nasional maupun internasional dengan tetap berpegang teguh pada identitas dan nilai-nilai lokal.

    Ahmad Nausrau juga menyoroti pentingnya pendidikan tinggi yang inklusif di tengah keberagaman Papua Barat Daya. Menurutnya, daerah ini merupakan ruang perjumpaan berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan tradisi sehingga kampus harus menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan perdamaian, bukan menjadi sumber perpecahan.

    “Papua Barat Daya adalah ruang keberagaman. Karena itu, kita membutuhkan kampus tanpa sekat suku, agama, bahasa, budaya, dan tradisi,” tuturnya.

    Ia pun mendorong perluasan akses pendidikan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Jarak geografis, kata Ahmad, tidak boleh berubah menjadi jarak kesempatan bagi anak-anak Papua Barat Daya untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

    Menurutnya, teknologi digital, pembelajaran jarak jauh, pengabdian kepada masyarakat, kemitraan dengan pemerintah daerah, serta berbagai inovasi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk mendekatkan pendidikan kepada masyarakat.

    “Kita harus membangun paradigma baru, bukan hanya masyarakat yang datang mencari pendidikan, tetapi pendidikan yang hadir mendekati masyarakat,” tegasnya.

    Selain akses, Ahmad Nausrau menilai peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pendidikan juga menjadi kebutuhan penting Papua Barat Daya. Daerah membutuhkan guru berkualitas, dosen produktif, peneliti inovatif, birokrat profesional, pengusaha kreatif, serta pemimpin yang memiliki integritas.

    Ia menegaskan, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan gelar akademik. Kampus harus mampu melahirkan manusia yang berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, beradaptasi terhadap perubahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Ahmad Nausrau juga berharap semakin banyak penelitian mengenai Papua lahir dari perguruan tinggi yang berada di Papua sendiri. Berbagai persoalan masyarakat, menurutnya, perlu dikaji melalui pendekatan ilmiah dengan tetap menghormati pengalaman, pengetahuan, dan kearifan masyarakat lokal.

    “Dengan demikian, kampus bukan hanya menjadi tempat menerima pengetahuan, tetapi juga tempat memproduksi pengetahuan tentang Papua dan untuk Papua,” ujarnya.

    Terkait cita-cita transformasi IAIN Sorong menuju universitas, Ahmad Nausrau menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari masa depan pendidikan tinggi di Papua Barat Daya. Namun, transformasi tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai perubahan status kelembagaan.

    Menurutnya, transformasi harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, kualitas sumber daya manusia, kerja sama akademik, serta kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah.

    Dalam wisuda tersebut, sebanyak 166 mahasiswa IAIN Sorong resmi menyandang gelar akademik. Mereka terdiri dari 72 lulusan Fakultas Tarbiyah, 74 lulusan Fakultas Syariah dan Dakwah, serta 18 lulusan program Pascasarjana.

    Ahmad Nausrau berharap para lulusan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi mampu membawa ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan Papua Barat Daya.

  • Wali Kota Septinus Lobat Salurkan Bantuan Modal dan Peralatan Usaha kepada 228 Pelaku UMKM

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Pemerintah Kota Sorong terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan modal usaha dan peralatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sorong.

    Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Gedung Lambert Jitmau  Kota Sorong, pada Kamis (20/8/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Sorong Septinus Lobat, S.H., M.P.A., Plt. Sekretaris DPRK Kota Sorong sekaligus Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Sorong, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Sorong Frans Kambuaya, S.E.

    Program Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026. Program ini diharapkan menjadi stimulus bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Sebanyak 228 pelaku UMKM menerima bantuan dalam program tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 132 penerima merupakan Orang Asli Papua (OAP), sementara 96 lainnya merupakan non-OAP.

    Bantuan yang disalurkan terdiri atas modal usaha sebesar Rp8,5 juta kepada 123 pelaku UMKM, 33 unit gerobak jualan, 17 unit etalase, serta 55 unit tenda kotak berukuran 2 × 2 meter.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat meminta para penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut secara tepat dan produktif. Ia menekankan agar bantuan modal tidak digunakan untuk kebutuhan di luar pengembangan usaha.

    “Kalau dikasih modal, modal Rp8 juta gunakan dengan baik. Supaya ibu-ibu punya usaha bisa terus berkelanjutan,” pesan Septinus.

    Menurutnya, bantuan pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Karena itu, ia meminta Dinas Koperasi dan UKM Kota Sorong tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan monitoring serta pembinaan secara berkelanjutan.

    Septinus mengatakan, perhatian pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mama-mama Papua dan para pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi di tengah masyarakat.

    “Negara hadir harus memberi manfaat. Negara hadir harus memberi yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

    Pemerintah Kota Sorong berharap bantuan modal dan peralatan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima untuk meningkatkan kapasitas usaha, menambah pendapatan keluarga, membuka peluang ekonomi baru, dan pada akhirnya ikut menggerakkan roda perekonomian Kota Sorong.

    Melalui program tersebut, Pemkot Sorong juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program pemberdayaan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi mampu mendorong pelaku UMKM agar semakin mandiri dan berkelanjutan.

  • Mahasiswa Demo DPRK Kota Sorong, Soroti Pembahasan LHP BPK RI

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Pemerhati Hukum Kota Sorong menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRK Kota Sorong, pada Rabu (19/8/2026).

    Aksi tersebut menyoroti pelaksanaan Rapat Paripurna IX yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.

    Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Zainudin Narwawan, yang akrab disapa Zein, menilai Ketua DPRK Kota Sorong diduga tidak menjalankan mekanisme pembahasan LHP sebagaimana mestinya. Menurutnya, pembahasan seharusnya dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) sesuai mekanisme dan kesepakatan yang telah dibangun bersama Ketua Banggar dan anggota dewan.

    “Kami menilai ada persoalan dalam mekanisme pembahasan LHP. Seharusnya pembahasan dilakukan di dalam Banggar, tetapi mekanisme tersebut tidak dijalankan meskipun sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama,” tegas Zein dalam orasinya.

    Ia mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan prosedur internal lembaga legislatif, tetapi juga menyangkut aspek etika dan tanggung jawab anggota DPRK dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

    Zein juga mengingatkan agar lembaga legislatif tidak mengabaikan rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK. Menurutnya, pembahasan mengenai anggaran dan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan serta sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Kita harus mencegah adanya kolusi antara legislatif dan eksekutif. Ini bukan hanya kepentingan mereka, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

    Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa juga meminta agar persoalan yang mereka soroti tidak dianggap sebagai reaksi sesaat. Zein menyebut pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan masyarakat untuk mengawal proses evaluasi terhadap kinerja DPRK Kota Sorong.

    Ia bahkan meminta agar persoalan tersebut dapat dibawa ke mekanisme etik apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran oleh pimpinan DPRK. Menurutnya, setiap anggota atau kelompok masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai aturan.

    “Ini bukan sekadar soal prosedur, tetapi juga etika. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, maka harus ada mekanisme untuk menindaklanjutinya melalui lembaga etik,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRK Kota Sorong John Lewarissa membantah adanya pelanggaran terhadap mekanisme yang berlaku dalam pembahasan LHP BPK RI. Ia menjelaskan bahwa DPRK Kota Sorong saat ini masih melaksanakan rapat pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

    Menurut John, proses tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum DPRK menyampaikan hasil pembahasan LHP kepada publik.

    “Saat ini dewan sedang melaksanakan rapat pembahasan LKPD, sehingga semua tidak menyalahi aturan atau mekanisme,” kata John Lewarissa.

    Ia menegaskan, DPRK Kota Sorong akan menyampaikan hasil pembahasan LHP setelah seluruh tahapan pembahasan LKPD selesai dilakukan.

    “Setelah selesai pembahasan, baru DPR akan menyampaikan hasil dari LHP,” tegasnya.

    Mahasiswa kemudian memberikan batas waktu kepada DPRK Kota Sorong agar memastikan pembahasan LHP BPK RI tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Mereka juga meminta agar hasil pembahasan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

    Zein juga mengingatkan pimpinan DPRK agar tidak mengambil keputusan secara sepihak. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki mekanisme musyawarah dan mufakat sehingga setiap keputusan penting harus melalui proses pembahasan bersama.

    “Di badan legislatif ada sistem musyawarah mufakat. Karena itu, setiap keputusan harus disepakati bersama, bukan dilakukan sendiri-sendiri,” tegasnya.

    Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tuntutan mahasiswa kepada pihak DPRK Kota Sorong. Massa berharap pimpinan dan anggota DPRK dapat menindaklanjuti aspirasi mereka sekaligus memastikan proses pembahasan LHP BPK RI berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.