Melanesia Times

Blog

  • AKBP Muhammad Salim Nurlily Ajak Umat Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan, memperkuat pengamalan syariat, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

    Hal tersebut disampaikan AKBP H. Muhammad Salim Nurlily, S.I.P., S.H., M.H., Kasubdit Kamneg Dit Intelkam Polda Papua Barat Daya, usai menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Gedung ACC Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Selasa (25/8/2026).

    AKBP Muhammad Salim Nurlily yang juga sebagai Tokoh Pemuda Muslim Papua Barat Daya mengatakan, peringatan Maulid Nabi tidak semata-mata menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali tuntunan Rasulullah SAW dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.

    “Menyambut momen kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam tahun ini, semoga kita semakin giat menerapkan tuntunan syariat Islam. Sebab, sesungguhnya syariat membimbing kita menjadi insan kamil,” ujar Salim.

    Menurutnya, Islam yang disampaikan Rasulullah SAW merupakan rahmat dan anugerah bagi seluruh alam. Karena itu, nilai-nilai Islam harus diwujudkan melalui perilaku yang memberikan manfaat serta membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar.

    “Islam yang disiarkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah anugerah bagi alam dan jagat raya. Ketika kita mampu menjadi berkah bagi semesta, maka akan hadir kebajikan dalam interaksi sosial, kehidupan komunitas, serta sumbangan positif bagi masyarakat,” katanya.

    Salim menjelaskan, terdapat tiga pilar utama dalam ajaran Islam yang harus menjadi pedoman umat, yakni akidah, syariah atau ibadah, dan akhlak.

    Pilar pertama adalah akidah atau keimanan. Umat Islam dituntut untuk mengesakan Allah SWT dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan, sekaligus meyakini enam rukun iman, yakni iman kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta qada dan qadar.

    Pilar kedua adalah syariah dan ibadah yang diwujudkan melalui kepatuhan dalam menjalankan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa hingga ibadah haji bagi yang mampu.

    “Syariah juga mengatur hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, sekaligus hubungan dengan sesama manusia dan alam atau hablum minannas. Keduanya harus berjalan seimbang,” jelasnya.

    Sementara itu, pilar ketiga adalah akhlak. Menurut Salim, akhlak mulia merupakan salah satu pesan utama kerasulan Nabi Muhammad SAW yang harus terus diwujudkan dalam kehidupan umat Islam, khususnya generasi muda.

    Ia mengajak umat untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, seperti siddiq atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, tabligh atau menyampaikan kebenaran, serta fathanah atau cerdas.

    “Peringatan Maulid Nabi hendaknya menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat akhlak. Keteladanan Rasulullah SAW harus kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran umat Islam benar-benar membawa manfaat dan kebaikan bagi sesama,” pungkasnya.

  • Maulid Nabi SAW 1448 H, Penasehat BKMT Kota Sorong Ajak Perkuat Iman, Karakter dan Toleransi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Penasehat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, mengajak keluarga besar BKMT menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat keimanan, akhlak, karakter, toleransi, dan kepedulian sosial.

    Pesan tersebut disampaikan Jemima Elisabeth Lobat dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H yang digelar di Gedung ACC Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Selasa (25/8/2026).

    Dalam kesempatan tersebut, Jemima menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga besar BKMT Kota Sorong yang telah menyelenggarakan kegiatan keagamaan tersebut.

    Menurutnya, peringatan Maulid Nabi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi spiritual, moral, sosial, dan kemanusiaan.

    “Atas nama pribadi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga besar BKMT Kota Sorong yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ini. Peringatan Maulid bukan sekadar kegiatan seremonial keagamaan, tetapi merupakan momentum untuk melakukan refleksi spiritual, moral, sosial, dan kemanusiaan,” ujar Jemima.

    Ia mengatakan, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang tidak hanya dikenal sebagai pemimpin umat, tetapi juga sebagai teladan dalam membangun kehidupan yang berlandaskan kejujuran, kasih sayang, keadilan, kesederhanaan, ilmu pengetahuan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

    Nilai-nilai tersebut, kata Jemima, memiliki dimensi universal dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh masyarakat dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis.

    Ia menekankan bahwa kemajuan suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, pembangunan infrastruktur maupun kemampuan birokrasi. Lebih dari itu, kemajuan juga sangat bergantung pada kualitas manusia, karakter, integritas, etika, dan kemampuan menjaga hubungan sosial.

    “Pembangunan tidak boleh hanya membangun fisik, tetapi juga harus membangun manusia. Ilmu pengetahuan memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan. Tetapi moral dan nilai-nilai kemanusiaan memberikan arah mengenai apa yang seharusnya dilakukan,” jelasnya.

    Jemima juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang membawa banyak manfaat sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat. Arus informasi yang begitu cepat, menurutnya, harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring dan menggunakan informasi secara bijak.

    Karena itu, ia mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan moral, empati, toleransi, disiplin dan kepedulian terhadap sesama.

    “Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya secara bertanggung jawab. Kita membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati, toleransi, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama,” tegas Jemima.

    Menurutnya, keteladanan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat tidak hanya lahir dari kekuasaan, tetapi juga dari kepercayaan. Demikian pula kecerdasan harus berjalan bersama kebijaksanaan, sementara keberhasilan pribadi harus diiringi kemampuan memberikan manfaat bagi orang lain.

    Dalam konteks Kota Sorong yang memiliki masyarakat dengan latar belakang agama, suku dan budaya yang beragam, Jemima mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat persatuan dan toleransi.

    “Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi kita dipersatukan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Kita boleh berbeda dalam tradisi, tetapi kita dapat berjalan bersama dalam membangun kedamaian,” katanya.Maulid Nabi SAW 1448 H, Penasehat BKMT Kota Sorong Ajak Perkuat Iman, Karakter dan Toleransi

    Ia berharap keberagaman yang ada di Kota Sorong dapat terus menjadi kekuatan dalam membangun daerah. Menurutnya, kehidupan masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang religius dalam kehidupan, toleran dalam pergaulan, rasional dalam berpikir dan mengedepankan semangat gotong royong.

    Jemima juga memberikan perhatian khusus terhadap peran BKMT Kota Sorong dalam kehidupan masyarakat. Ia berharap BKMT tidak hanya menjadi wadah pembinaan keagamaan, tetapi dapat berkembang menjadi ruang pembelajaran keluarga, pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter dan penguatan kehidupan sosial.

    “Peran perempuan sangat strategis dalam membangun peradaban. Keluarga adalah ruang pendidikan pertama, dan dari keluarga pula karakter generasi masa depan dibentuk,” ujarnya.

    Menurut Jemima, memperkuat kualitas perempuan dan keluarga berarti turut memperkuat kualitas generasi serta masa depan daerah. Karena itu, ia mengajak BKMT menjadikan majelis taklim sebagai ruang yang mempertemukan iman dengan ilmu, spiritualitas dengan intelektualitas, serta kesalehan pribadi dengan kepedulian sosial.

    Ia menegaskan bahwa keberagamaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga harus diwujudkan melalui hubungan yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan.

    Pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut, Jemima juga mengajak seluruh peserta untuk melakukan introspeksi diri dengan mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai keteladanan Rasulullah telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Sudahkah kita menjadi manusia yang lebih jujur? Sudahkah kita lebih menghargai perbedaan? Sudahkah kita lebih peduli terhadap mereka yang membutuhkan? Sudahkah ilmu yang kita miliki memberikan manfaat bagi masyarakat?” tuturnya.

    Ia berharap hikmah Maulid Nabi dapat mendorong masyarakat Kota Sorong untuk membangun kehidupan yang lebih damai, adil, berilmu, berakhlak dan saling menghormati.

    “Mari kita rawat kebersamaan di Kota Sorong. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan. Mari kita bangun generasi yang beriman, berilmu, berkarakter dan mampu menghadapi perubahan zaman,” ajaknya.

    Jemima menambahkan, pembangunan masyarakat harus tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

    “Mari kita wujudkan masyarakat yang maju tanpa kehilangan jati diri, modern tanpa kehilangan moralitas, serta berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya.

    Menutup sambutannya, Penasehat BKMT Kota Sorong itu menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam, khususnya keluarga besar BKMT Kota Sorong.

    Ia berharap peringatan tersebut membawa kedamaian, memperkuat persaudaraan, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, serta menginspirasi seluruh masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi sesama.

  • Kesiapsiagaan Bencana Diperkuat, Korem 151/Binaiya Gelar Apel Pasukan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Korem 151/Binaiya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi di wilayah Maluku. Upaya tersebut dilakukan melalui apel gelar pasukan dalam rangka latihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Lapangan Nusantara, Kota Masohi, Senin (24/8/2026).

    Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 250 personel yang terdiri atas Komandan dan Staf Korem 151/Binaiya serta personel Satgas PRC PB. Apel ini menjadi bagian dari persiapan satuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana, sekaligus meningkatkan kemampuan personel dalam memberikan bantuan penanggulangan bencana secara cepat dan terkoordinasi.

    Inspektur Kodam (Irdam) XV/Pattimura Brigjen TNI Muhammad Ali, yang membacakan amanat Pangdam XV/Pattimura, mengatakan Korem sebagai komando kewilayahan dituntut memiliki kemampuan deteksi dini, kesiapsiagaan, serta kemampuan bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk bencana alam.

    “Karena Korem sebagai komando kewilayahan dituntut memiliki kemampuan deteksi, kesiapsiagaan, serta aksi cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk bencana alam,” kata Muhammad Ali saat membacakan amanat Pangdam.

    Menurutnya, kemampuan tersebut tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus dipersiapkan melalui latihan yang terencana, terukur, realistis, dan berkesinambungan.

    “Latihan yang dilaksanakan merupakan bagian penting dalam membangun kesiapan operasional satuan, sekaligus untuk memastikan setiap prajurit memahami tugas, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, dan prosedur dalam melaksanakan operasi bantuan penanggulangan bencana alam,” ujarnya.

    Ia menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi budaya di lingkungan satuan dan tidak hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi.

    “Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi budaya satuan, bukan hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi,” tegasnya.

    Pangdam juga mengingatkan seluruh jajaran TNI untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca pada musim barat yang diperkirakan berlangsung mulai September hingga Desember 2026. Periode tersebut berpotensi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah kepulauan Maluku.

    “Sebab di bulan-bulan itu ada potensi terjadinya berbagai bencana hidrometeorologi di wilayah kepulauan Maluku, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, maupun bencana lainnya,” ungkapnya.

    Dalam menghadapi kondisi tersebut, seluruh jajaran TNI diharapkan mampu bergerak secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait di wilayah.

    “Penanggulangan bencana tidak hanya membutuhkan kekuatan dan kemampuan prajurit, tetapi juga membutuhkan kesamaan pola tindak, kecepatan pengambilan keputusan, kemampuan komunikasi, koordinasi lintas sektor, serta ketepatan dalam menentukan prioritas penanganan korban dan dampak dari bencana,” jelas Pangdam.

    Dengan melibatkan sekitar 250 personel, Pangdam berharap seluruh peserta dapat mengikuti latihan secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab. Latihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan personel sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi ketika terjadi bencana.

    “Dengan kekuatan sekitar 250 personel yang terdiri atas Komandan dan Staf Korem 151/Binaiya serta personel Satgas PRC PB, saya berharap para peserta dapat mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab,” katanya.

    Ia menekankan, penanggulangan bencana membutuhkan kerja bersama dan sinergi lintas instansi. Koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terarah, khususnya dalam menyelamatkan masyarakat serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

    Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Danrem 151/Binaiya Brigjen TNI Rafli Manurung, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Zahlul Ikhsan, sejumlah pimpinan OPD, Kapolres Maluku Tengah, Dandim 1502/Masohi, BPBD dan BNPB, Basarnas, serta unsur TNI dan instansi terkait lainnya. (HUAT)

  • 28 OMS Papua Barat Daya Didorong Jago Bercerita, Perkuat Pesan Konservasi Pesisir dan Laut

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Upaya menjaga pesisir dan laut Papua Barat Daya tidak cukup hanya dilakukan di lapangan. Cerita, pengalaman, serta dampak dari kerja-kerja konservasi juga perlu disampaikan kepada publik melalui dokumentasi dan komunikasi yang kuat. Senin (23/8/2026).

    Kemampuan mengubah pengalaman di lapangan menjadi cerita visual dan tulisan yang menarik menjadi kebutuhan penting bagi organisasi masyarakat sipil (OMS). Hal ini diperlukan untuk memperkuat advokasi, memperluas dukungan publik, sekaligus menunjukkan dampak nyata dari berbagai upaya konservasi.

    Kebutuhan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan penguatan kapasitas komunikasi bagi OMS di Papua Barat Daya. Sebanyak 28 perwakilan OMS yang bergerak di bidang pesisir dan laut mengikuti pelatihan videografi, fotografi, serta penulisan siaran pers yang diselenggarakan Dinamika Alam Nusantara (DIANTARA) bekerja sama dengan Starling Resources pada 19–21 Agustus 2026 di Pendopo Yayasan Satu Harapan, Sorong.

    Bagi organisasi yang bekerja langsung bersama masyarakat, dokumentasi bukan sekadar menjadi arsip kegiatan. Foto, video, dan tulisan dapat menjadi sarana untuk memperlihatkan proses, menyampaikan pembelajaran, mengangkat suara masyarakat, serta menunjukkan perubahan yang lahir dari berbagai upaya pengelolaan pesisir dan laut.

    Di tengah semakin luasnya penggunaan media sosial, website, video, dan media massa, tantangan OMS kini bukan lagi sekadar memiliki saluran komunikasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menghasilkan konten yang memiliki nilai cerita, menarik secara visual, serta memenuhi standar publikasi.

    Dalam dokumentasi visual, sejumlah tantangan yang masih sering ditemukan antara lain objek utama yang kurang jelas, komposisi dan framing yang belum tepat, minimnya variasi footage, hingga kurangnya kemampuan menangkap momen penting.

    Persoalan serupa juga ditemukan dalam penyusunan siaran pers, khususnya dalam mengolah fakta dan informasi lapangan menjadi narasi yang ringkas, relevan, dan menarik.

    Direktur DIANTARA, Rens Lawarrissa, mengatakan penguatan kapasitas komunikasi penting untuk memastikan kerja-kerja konservasi OMS dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.

    “Kerja-kerja di lapangan sebenarnya memiliki banyak cerita penting. Sayangnya, cerita tersebut belum terkelola untuk dapat disampaikan lebih luas sebagai pembelajaran maupun alat advokasi. Karena itu, kami ingin peserta tidak hanya belajar mengambil foto atau video, tetapi juga memahami bagaimana membangun cerita dari apa yang mereka temukan di lapangan,” ujar Rens.

    Senada, konsultan Starling Resources, Junita Manuputty, menilai kemampuan komunikasi menjadi bagian penting dalam memperbesar dampak kerja OMS.

    “Kemampuan mendokumentasikan, mengolah, dan menyampaikan pengalaman dari lapangan secara sederhana dan menarik dapat membantu organisasi memperluas jangkauan pesan, memperkuat advokasi, serta membangun dukungan yang lebih luas terhadap isu-isu pesisir dan laut,” kata Junita.

    Menurutnya, penguatan kapasitas komunikasi juga penting agar pengetahuan dan praktik baik yang telah dilakukan OMS tidak berhenti sebagai dokumentasi internal, tetapi dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat, mitra, maupun publik.

    Sementara itu, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat, Hasan Makassar, yang mengutus perwakilan BLUD sebagai peserta, menilai kemampuan dokumentasi merupakan keterampilan penting dalam pengelolaan kawasan konservasi.

    “Bagi kami, pendokumentasian informasi dan cerita merupakan bagian penting dari pengelolaan kawasan konservasi. Pengolahan informasi dalam bentuk foto, video, dan cerita merupakan salah satu rekaman untuk evaluasi, bahkan menjadi alat edukasi bagi masyarakat, mitra, dan publik luas,” ungkap Hasan.

    Hal senada disampaikan Koordinator Program Yayasan Bumi Papua Lestari (YBPL), Hofni Wabia. Ia mengaku kegiatan tersebut memberikan perspektif baru mengenai fungsi dokumentasi bagi organisasi.

    “Dari sini kami belajar bahwa dokumentasi juga dapat menjadi media untuk menyampaikan visi organisasi, memperluas jangkauan pesan, dan menunjukkan dampak dari kerja yang kami lakukan,” tutur Hofni.

    Selama kegiatan, para peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga melakukan praktik fotografi dan videografi. Materi yang diberikan meliputi komposisi, framing, camera movement, audio, visual storytelling, penyusunan sequence, hingga editing dasar menggunakan perangkat mobile.

    Peserta juga dibekali kemampuan mengolah informasi dari lapangan menjadi siaran pers berdasarkan fakta dan data sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan publikasi.

    Melalui peningkatan kapasitas tersebut, OMS diharapkan mampu memperkuat suara masyarakat, memperluas pembelajaran dari lapangan, serta membangun dukungan publik yang lebih luas terhadap upaya menjaga pesisir dan laut Papua Barat Daya.

    Tentang DIANTARA

    Dinamika Alam Nusantara (DIANTARA) merupakan organisasi yang berfokus pada pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Papua Barat Daya. DIANTARA berupaya memperkuat pengetahuan, kesadaran, dan perilaku peduli lingkungan melalui pengembangan modul pembelajaran, bahan ajar, media edukasi, pelatihan fasilitator, serta pendampingan program pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat.

    Tim DIANTARA memiliki pengalaman melaksanakan program PLH di Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana dengan pendekatan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kearifan lokal, serta konteks ekologis Papua.

    Ke depan, DIANTARA diarahkan untuk berkembang sebagai organisasi rujukan dan pusat pengembangan PLH di Papua yang berkomitmen melahirkan edukator dan fasilitator lingkungan yang kompeten sekaligus mendukung lahirnya generasi penjaga alam Papua.

  • Somasi Kedua Dilayangkan, Kuasa Hukum Minta PLN Transparan Soal Gangguan Listrik Pedagang Waisai

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Kantor Hukum Hayirul R., S.H. & Partners melayangkan Somasi Kedua kepada PT PLN (Persero) ULP Waisai, UP3 Sorong, terkait penanganan aliran listrik yang berdampak pada sejumlah pedagang di kawasan Pasar Lama Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

    Ketua Tim Advokasi, Aprianto A. Rasid, S.H., mengatakan langkah tersebut ditempuh karena tindakan pemutusan atau pengamanan aliran listrik dalam rangkaian penertiban kawasan pasar dinilai berdampak langsung terhadap pelanggan, khususnya pedagang yang menjual kebutuhan segar seperti daging dan buah.

    “Hubungan hukum antara pelanggan dan PLN itu nyata berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik serta Undang-Undang Ketenagalistrikan. PLN tidak bisa serta-merta melepaskan tanggung jawab dengan berdalih kegiatan pembongkaran dilakukan Pemerintah Daerah atau Satpol PP,” ujar Aprianto, Senin (24/8/2026).

    Menurutnya, alasan keselamatan maupun pengamanan aset yang disampaikan PLN perlu disertai prosedur dan penjelasan yang transparan kepada pelanggan terdampak.

    Kuasa hukum juga meminta PLN menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya dasar hukum permintaan pemutusan listrik, berita acara pemeriksaan teknis, daftar pelanggan terdampak, serta rincian durasi gangguan masing-masing pelanggan.

    Aprianto menyebut permintaan tersebut berkaitan dengan hak pelanggan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan regulasi terkait mutu pelayanan tenaga listrik.

    Kantor Hukum Hayirul R., S.H. & Partners memberikan waktu tujuh hari kalender sejak somasi diterima kepada manajemen PLN ULP Waisai untuk membuka ruang musyawarah, melakukan verifikasi dan memberikan penyelesaian terhadap persoalan tersebut.

    “Kami menyayangkan jika PLN terus memberikan jawaban yang bersifat normatif. Jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada langkah penyelesaian yang transparan dan bertanggung jawab, kami bersama para pelanggan siap menempuh langkah hukum lanjutan,” tegas Aprianto.

    Langkah lanjutan tersebut, kata dia, dapat ditempuh melalui lembaga pengaduan konsumen, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM maupun upaya hukum perdata di pengadilan.

  • HUT ke-25, DPC Demokrat Raja Ampat Gelar Lomba Rakyat di Pantai WTC

    RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat menggelar berbagai lomba rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat. Kegiatan berlangsung sejak, Sabtu, 22 Agustus 2026, dipusatkan di Pantai WTC (Waisai Torang Cinta).

    ‎Kegiatan tersebut melibatkan pengurus, kader, simpatisan serta masyarakat. Beragam perlombaan rakyat digelar, di antaranya tarik tambang, oper tepung, joget balon, serta lomba makan kerupuk bagi anak-anak.

    ‎Ketua DPRK Raja Ampat, Moh. Taufik Sarasa, mengatakan peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara partai dan masyarakat.

    ‎“Kami ingin HUT ke-25 Partai Demokrat ini dirayakan bersama masyarakat. Bukan hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan,” kata Moh. Taufik Sarasa.

    ‎Ia menegaskan, kegiatan rakyat seperti ini penting untuk menjaga kedekatan kader dan pengurus partai dengan masyarakat.

    ‎“Semangatnya adalah Demokrat bersama rakyat. Karena itu, kami ingin terus hadir, mendengar dan membangun kebersamaan bersama masyarakat Raja Ampat,” ujarnya.

    ‎Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai perlombaan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mendapat respons positif dari warga.

    ‎“Yang paling penting adalah kebersamaan. Kita bisa berkumpul, bergembira dan memperkuat persaudaraan tanpa melihat perbedaan,” tutur Moh. Taufik Sarasa.

    ‎Kegiatan berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan masyarakat yang hadir di Pantai WTC. Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi DPC Demokrat Raja Ampat untuk memperkuat soliditas internal sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.

    ‎Peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Raja Ampat diharapkan menjadi momentum refleksi bagi seluruh jajaran partai untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan peran politik dan sosial serta hadir di tengah masyarakat.

    ‎Melalui kegiatan tersebut, DPC Partai Demokrat Raja Ampat menegaskan semangat “Demokrat Bersama Rakyat” sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kebersamaan dengan masyarakat.

  • Gelar FKP Disdukcapil Malteng Serap Masukan untuk Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maluku Tengah terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses evaluasi dan perbaikan layanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar pada Jumat (21/8/2026).

    Kegiatan berlangsung lancar dan dihadiri peserta dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan instansi pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi hingga kalangan jurnalis.

    Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Maluku Tengah, Sigit Sanduan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran serta partisipasi para peserta. Ia berharap FKP dapat menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan, kritik, maupun saran terkait pelayanan administrasi kependudukan.

    “Berbagai capaian sudah kami dapat, namun itu tentu belum maksimal. Oleh karena itu, lewat FKP ini kami berharap Bapak dan Ibu dapat berdiskusi serta memberikan banyak masukan kepada kami terkait pelayanan yang ada,” kata Sigit.

    Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi bagi Disdukcapil untuk melakukan pembenahan dan menentukan langkah-langkah yang dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Sebab kami tidak bisa menilai diri sendiri, termasuk pelayanan yang kami berikan. Itu hanya bisa disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua kepada kami di Disdukcapil Malteng,” ujarnya.

    Dalam forum tersebut, sejumlah peserta turut menyampaikan pandangan dan masukan terkait pelayanan administrasi kependudukan. Diskusi yang berlangsung menghasilkan sejumlah poin penting yang dinilai dapat menjadi bahan pembenahan bagi Disdukcapil Kabupaten Maluku Tengah.

    Masukan tersebut antara lain menyangkut keramahan dan sikap petugas dalam memberikan pelayanan, kemudahan akses layanan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah kecamatan, serta penguatan berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

    Salah satu inovasi yang mendapat perhatian positif adalah pelayanan administrasi kependudukan yang dihadirkan Disdukcapil melalui kegiatan Car Free Day (CFD).

    Layanan tersebut dinilai menjadi langkah yang tepat dan solutif karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan di luar mekanisme pelayanan reguler.

    Sigit berharap, seluruh masukan yang diperoleh melalui FKP tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret sebagai bagian dari komitmen Disdukcapil dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Harapan kami, semua masukan yang disampaikan hari ini dapat menjadi bahan bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan jurnalis Maluku Tengah, serta pimpinan dan jajaran Disdukcapil Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)

  • Musda I Badko MMP Papua Barat Daya Digelar, Wadah Strategis Muslim Papua Harus Segera Dikonsolidasikan

    SORONG, MELANESIATIMES.COM — Musyawarah Daerah (Musda) I Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua (Badko MMP) Provinsi Papua Barat Daya resmi digelar sebagai langkah strategis dalam membentuk dan mengonsolidasikan organisasi yang menjadi wadah aspirasi umat Muslim Papua di wilayah Papua Barat Daya.

    ‎Ketua Panitia Musda I Badko MMP Papua Barat Daya, Ahmad Lodji, mengatakan pembentukan Badko MMP di tingkat provinsi merupakan amanat organisasi sebagaimana diatur dalam Statuta Majelis Muslim Papua (MMP), khususnya Pasal 1, Pasal 10 dan Pasal 15.

    ‎Menurutnya, kehadiran Badko MMP Papua Barat Daya menjadi kebutuhan penting untuk menjembatani berbagai aspirasi umat Muslim Papua sekaligus memperkuat koordinasi organisasi hingga ke tingkat daerah.

    ‎“Musda ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan kepengurusan Badko MMP Papua Barat Daya yang solid, kredibel dan mampu menjalankan peran organisasi secara maksimal,” ujar Ahmad Lodji.

    ‎Ia menjelaskan, figur yang nantinya dipercaya memimpin Badko MMP Papua Barat Daya diharapkan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, integritas tinggi, serta kemampuan membangun jaringan dan koordinasi dengan berbagai pihak.

    ‎Selain itu, kepengurusan baru juga diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat Daya.

    ‎“Organisasi ini ke depan harus mampu menjadi jembatan antara pengurus pusat dan pengurus wilayah, sekaligus membawa aspirasi umat Muslim Papua melalui kerja sama yang sinergis dengan pemerintah dan seluruh stakeholder,” katanya.

    ‎Ahmad Lodji menambahkan, Musda I ini juga diharapkan tidak hanya menghasilkan struktur kepengurusan, tetapi mampu melahirkan gagasan dan program kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    ‎Musyawarah Daerah I Badko MMP Papua Barat Daya diikuti oleh perwakilan dari lima wilayah cakupan, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat.

    ‎Masing-masing daerah mengirimkan lima orang delegasi yang terdiri dari unsur pemegang hak suara dan peninjau. Forum Musda juga menjadi ruang dialog untuk membangun rasa memiliki serta memperkuat kebersamaan seluruh elemen dalam organisasi.

    ‎Namun demikian, Ahmad Lodji mengakui persiapan pelaksanaan Musda tidak berjalan tanpa kendala. Persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi panitia.

    ‎Selain itu, jadwal Musda juga sempat mengalami dua kali penundaan. Kegiatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 8 Agustus kemudian dijadwalkan ulang pada 15–16 Agustus, sebelum akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan.

    ‎Meski menghadapi berbagai kendala, panitia tetap berupaya memastikan Musda I Badko MMP Papua Barat Daya dapat terlaksana sebagai momentum penting bagi konsolidasi organisasi Muslim Papua di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut.

    ‎Ahmad Lodji berharap Musda ini menjadi awal bagi lahirnya kepengurusan yang mampu menjaga persatuan, memperkuat koordinasi dan menghadirkan kerja-kerja organisasi yang nyata bagi umat Muslim Papua di Papua Barat Daya.

    ‎“Harapan kami, Badko MMP Papua Barat Daya ke depan benar-benar menjadi rumah bersama, wadah perjuangan aspirasi umat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” tutup Ahmad Lodji.

  • 5 Kapolres Berganti, Kapolda PBD: Bawa Energi Baru Turun ke Lapangan dan Layani Warga

    Melanesiatimes.com, Aimas Papua Barat Daya — Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han., memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Polda Papua Barat Daya, Sabtu (22/8/2026).

    Upacara Sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri para PJU Polda Papua Barat Daya, Ketua Bhayangkari Daerah Papua Barat Daya bersama jajaran pengurus, serta pejabat dan personel Polda Papua Barat Daya.

    Pergantian sejumlah pejabat tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KEP/1128/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

    Dalam keputusan tersebut, sejumlah posisi strategis di lingkungan Polda Papua Barat Daya mengalami rotasi sebagai bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier personel Polri.

    Di tingkat PJU, Kombes Pol. Muhammad Erfan, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Dirbinmas Polda Papua Barat Daya, mendapat amanah baru sebagai Kabidkum Polda Nusa Tenggara Barat. Posisi Dirbinmas Polda Papua Barat Daya selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Klintoro Hermawan Mangunwidjojo, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

    Sementara itu, Kombes Pol. Rudy Purnomo, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Jemen Ops Itwasum Polri, dipercaya mengemban tugas sebagai Irwasda Polda Papua Barat Daya.

    Rotasi juga terjadi di tingkat kewilayahan. AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Sorong Selatan, mendapat amanah baru sebagai Wakapolresta Sorong Kota.

    Jabatan Kapolres Sorong Selatan selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Praja Gandha Wiratama, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolres Tambrauw. Sementara posisi Kapolres Tambrauw diisi AKBP Eddwar Martua Pandjaitan, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat Daya.

    Selanjutnya, AKBP Jems Oktovianus Tegay, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Raja Ampat, dipercaya mengemban tugas sebagai Kapolres Sorong. Posisi Kapolres Raja Ampat kemudian diisi AKBP Boma Wedhayanto Purnomo, S.E., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kabagbinops Roops Polda Papua Barat Daya.

    Adapun jabatan Kapolres Maybrat dipercayakan kepada AKBP Jandry Denny Sairlela, S.I.K., M.M., yang sebelumnya menjabat Danden A Satjibom Pasgegana Korbrimob Polri.

    Dengan demikian, rotasi kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Polda serta lima jabatan Kapolres, yakni Kapolres Sorong Selatan, Kapolres Tambrauw, Kapolres Sorong, Kapolres Raja Ampat dan Kapolres Maybrat.

    Dalam arahannya, Kapolda Papua Barat Daya menegaskan bahwa pejabat baru harus membawa energi, semangat dan gagasan baru dalam menjalankan tugas. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera bergerak di lapangan dan tidak hanya berkutat pada urusan internal organisasi.

    “Mereka tampak lebih bugar. Anggota baru seharusnya memiliki energi yang lebih anyar dan bergelora. Ada beragam inisiatif yang telah saya sampaikan melalui Komandan WHIS. Harapan saya, mereka segera bergerak di lapangan dan memprioritaskan pengabdian, konsentrasi, serta evaluasi terhadap kepuasan publik,” tegas Audie.

    Menurutnya, ukuran keberhasilan pelayanan kepolisian tidak semata-mata ditentukan oleh penilaian pimpinan, tetapi juga harus dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima langsung pelayanan.

    “Kita menerapkan tinjauan yang berpusat pada pelanggan, di mana penilaian utama berasal dari warga. Bukan tinjauan yang berpusat pada komandan,” ujarnya.

    Penekanan tersebut, kata Kapolda, menjadi perhatian penting bagi para Kapolres yang baru, terutama dalam menjalankan tugas di wilayah yang memiliki karakteristik dan tantangan kamtibmas masing-masing, termasuk Maybrat dan Tambrauw.

    Kapolda kemudian menekankan satu hal yang dinilainya sangat menentukan keberhasilan tugas kepolisian, yakni komunikasi dengan masyarakat.

    “Tentu, komunikasi itu penting. Komunikasi adalah prioritas utama. Kepada para petugas baru dan kepala kepolisian yang baru, saya tekankan pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan warga,” katanya.

    Audie meminta seluruh jajaran kepolisian membangun hubungan yang erat dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik dapat menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

    “Seluruh elemen masyarakat harus terhubung dengan baik. Melalui komunikasi, beragam persoalan dapat teratasi. Namun, komunikasi yang buruk justru dapat memperumit masalah yang sebenarnya kecil,” tegasnya.

    Ia berharap para pejabat yang menerima amanah baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, melanjutkan program yang sudah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Khusus kepada para Kapolres baru, Kapolda meminta agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, para Kapolres dituntut membangun kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda serta seluruh elemen masyarakat di wilayah hukumnya.

    “Ukuran keberhasilan kita bukan hanya apa yang terlihat dari dalam organisasi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan kehadiran dan pelayanan Polri,” tambahnya.

    Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar tetap menjaga soliditas, profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Setiap jabatan, menurutnya, merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan pelayanan terbaik.

    Rangkaian Sertijab berlangsung tertib dan khidmat. Pergantian sejumlah PJU dan Kapolres tersebut diharapkan menjadi momentum penyegaran organisasi sekaligus memperkuat jajaran Polda Papua Barat Daya dalam menghadapi berbagai tantangan kamtibmas.

    Dengan semangat dan energi baru, para pejabat yang mendapat amanah diharapkan mampu memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat, meningkatkan kepuasan publik, serta mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

  • Evaluasi UNESCO Geopark Raja Ampat Masuk Tahap Akhir, Kartu Hijau Jadi Harapan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Evaluasi ulang status UNESCO Global Geopark Raja Ampat memasuki tahap akhir. Tim evaluator UNESCO melakukan serangkaian peninjauan lapangan untuk melihat secara langsung perkembangan, pengelolaan, serta keberlanjutan Geopark Raja Ampat setelah meraih predikat UNESCO Global Geopark pada 2023.

    Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat sekaligus Manajer Geopark Raja Ampat, Kalansina Rumbekwan, mengatakan agenda evaluasi ditutup dengan peninjauan di kawasan Patung Kristus Memberkati, Sagawin, sebelum tim evaluator melanjutkan perjalanan ke Jefman dan kembali ke Kota Sorong.

    “Agenda hari ini merupakan tinjauan akhir dari penilai di Patung Kristus Memberkati di Sagawin. Sebelumnya mereka telah melakukan serangkaian peninjauan dan evaluasi di Misool, karena inti penilaian memang berada di Misool,” kata Kalansina saat ditemui di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (21/8/2026) malam.

    Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut keberadaan kawasan geopark secara fisik, tetapi juga menitikberatkan pada aspek administrasi, tata kelola, pelestarian tradisi, pendidikan, serta dampak keberadaan Geopark Raja Ampat terhadap masyarakat di sekitarnya.

    “Mereka memeriksa bagaimana Raja Ampat memelihara dan mengatur geopark, bagaimana tradisi dijaga, bagaimana keberadaan geopark berdampak bagi masyarakat, termasuk bagi pendidikan dan pelestarian tradisi,” ujarnya.

    Kalansina menjelaskan, tim evaluator tiba di Raja Ampat pada 18 Agustus 2026. Setibanya di Waisai, mereka bertemu dengan Bupati Raja Ampat bersama sejumlah perangkat daerah terkait sebelum melakukan peninjauan ke Pusat Informasi Geopark dan sekolah Yayasan Cahaya Anak Papua.

    Selanjutnya, tim evaluator menginap di Raja Ampat Dev Lodge sebelum pada 19 Agustus melanjutkan perjalanan menuju Misool untuk melakukan evaluasi langsung di sejumlah lokasi yang menjadi bagian penting dari kawasan Geopark Raja Ampat.

    Dalam rangkaian evaluasi tersebut, turut hadir sejumlah pihak yang mendukung proses validasi Geopark Raja Ampat. Di antaranya dua perwakilan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Musani dan Denda satu perwakilan Bappenas Alief, serta perwakilan PSG Bandung Fajar.

    Selain itu, hadir pula dua evaluator UNESCO, yakni Nina Atsuko dari Jepang dan Chen Fang dari China. Rangkaian kegiatan juga melibatkan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong (Unamin) sebagai bagian dari unsur yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan Geopark Raja Ampat.

    Kalansina berharap seluruh upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan Geopark Raja Ampat mendapatkan apresiasi positif dari tim evaluator.

    “Kami mengharapkan upaya menjaga Raja Ampat melalui Geopark Raja Ampat diapresiasi dengan evaluasi yang positif. Mereka sudah menyaksikan langsung bagaimana kami bekerja, bagaimana kami bekerja sama, dan bagaimana kami membangun kemitraan,” katanya.

    Meski demikian, Kalansina menegaskan keputusan akhir mengenai status Geopark Raja Ampat bukan berada di tangan tim evaluator yang melakukan kunjungan lapangan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Dewan UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

    “Keputusan final sebenarnya bukan di tangan mereka, melainkan pada sidang Dewan UNESCO bulan November. Dari sidang tersebut baru ditentukan status Geopark Raja Ampat, apakah tetap mendapatkan kartu hijau, turun ke kuning, atau bahkan merah,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Raja Ampat, Muhammad Hanif Macap, mengatakan misi evaluasi kali ini menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana komitmen Raja Ampat mempertahankan predikat UNESCO Global Geopark yang telah diraih.

    Menurutnya, evaluator tidak sekadar melihat apakah Raja Ampat masih memiliki predikat UNESCO, tetapi juga menilai apakah selama empat tahun terakhir terdapat upaya berkelanjutan, inovasi, serta perbaikan dalam pengelolaan kawasan geopark.

    “Misi kali ini agak unik. Yang diperiksa adalah bagaimana perbaikan yang telah kita terapkan setelah meraih UNESCO. Proses ini untuk menguji, meninjau dan mengukur apakah kita hanya memiliki gelar saja atau ada usaha berkelanjutan selama memegang status tersebut,” kata Hanif.

    Ia menjelaskan, Geopark Raja Ampat memperoleh predikat UNESCO Global Geopark pada 2023 dan harus menjalani evaluasi ulang secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan status yang diberikan tetap layak dipertahankan berdasarkan perkembangan, inovasi, pengelolaan dan keberlanjutan program.

    “Intinya, ini adalah ujian sesungguhnya yang akan mereka pertimbangkan. Mereka melihat apakah ada inovasi yang signifikan, apakah ada perbaikan, atau justru terjadi kemunduran,” ujarnya.

    Hanif menambahkan, dalam proses evaluasi, tim juga memeriksa sejumlah hal yang sebelumnya dinyatakan telah diselesaikan oleh pengelola Geopark Raja Ampat. Setiap klaim perbaikan akan diverifikasi melalui data dan bukti di lapangan.

    “Mereka akan meninjau apa yang kita nyatakan telah diselesaikan. Mereka akan menilai dan memeriksa datanya, buktinya, sekaligus mengecek apakah masih ada aspek yang belum tuntas,” katanya.

    Selain memberikan penilaian, lanjut Hanif, hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan pada periode berikutnya. Dengan demikian, proses validasi UNESCO tidak semata-mata menjadi penentu status, tetapi juga bagian dari upaya pendampingan agar pengelolaan geopark terus berkembang.

    Kini seluruh perhatian tertuju pada hasil sidang Dewan UNESCO pada November mendatang. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap seluruh kerja keras menjaga kawasan, melestarikan tradisi, meningkatkan pendidikan, serta melibatkan masyarakat dapat mengantarkan Geopark Raja Ampat kembali mempertahankan “kartu hijau” UNESCO.