Melanesiatimes.com, Tambrauw – Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Audie S. Latuheru, S.I.K., M.Han., melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tambrauw, Rabu (26/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Papua Barat Daya, Ny. Loury Audie Latuheru.
Kunjungan yang berlangsung mulai pukul 10.30 WIT itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi antara jajaran Polda Papua Barat Daya dengan Polres Tambrauw, pemerintah daerah, unsur TNI serta berbagai elemen masyarakat.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath, S.E., M.Si., Ketua DPRD Tambrauw Yan Yosep Sundoy, S.Pd., Plt. Sekda Kabupaten Tambrauw Hasan B. Tafalas, S.STP., M.Si., serta jajaran TNI-Polri.
Hadir pula Dandim 1810/Tambrauw, Wadansatgas 764, Danki Brimob BKO Polres Tambrauw, para pejabat utama Polres Tambrauw, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tambrauw, Kepala Distrik Fef, Bhayangkari Daerah Papua Barat Daya dan Bhayangkari Cabang Tambrauw.
Kunjungan tersebut juga dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tambrauw.
Dalam arahannya kepada personel Polres Tambrauw, Kapolda menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, soliditas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Polri diharapkan tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga mampu membangun kedekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Keberadaan Polri harus mampu memberikan rasa aman sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kolaborasi seluruh pihak menjadi salah satu kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan kondusif,” demikian arahan Kapolda sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Kapolda juga mendorong jajaran Polres Tambrauw untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, tokoh agama serta seluruh komponen masyarakat. Sinergi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung proses pembangunan daerah.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pimpinan Polda Papua Barat Daya dengan personel Polres Tambrauw dan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Tambrauw berjalan secara optimal.
Kasubid Pid Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan kunjungan kerja Kapolda merupakan bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran di daerah.
“Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI dan seluruh komponen masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tambrauw,” ujar Kompol Jenny S.A. Hengkelare.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi lintas sektor, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tambrauw tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman serta pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. (***)
RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM – Pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadikan Raja Ampat sebagai target utama penerimaan.
Kritik disampaikan Viktor Ambafen, yang meminta pemerintah provinsi tidak hanya melihat Raja Ampat sebagai objek pungutan, tetapi memetakan seluruh potensi PAD secara adil dan menyeluruh.
“Pemprov Papua Barat Daya jangan kehabisan ide sampai Raja Ampat terus dijadikan target. Semua potensi daerah perlu dikelola secara adil.” ujar Viktor.
Menurutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak boleh hanya dijadikan dasar pengalihan kewenangan dan peningkatan penerimaan. Kewenangan harus disertai pelayanan, pengawasan, koordinasi, dan tanggung jawab.
Viktor juga meminta pemerintah mengawasi aktivitas ekonomi dan pungutan di Kota Sorong, sebagai salah satu pintu masuk utama menuju Raja Ampat.
“Pemerintah perlu turun langsung, mengecek pintu masuk di Kota Sorong, dan membenahi pungutan yang tidak tertib bersama pemerintah kota.”
Ia menilai inspeksi mendadak dan pengumpulan data lapangan penting agar kebijakan dibuat berdasarkan fakta.
Viktor mengingatkan, kenaikan tarif dapat berdampak pada pariwisata, termasuk operator wisata, transportasi laut, restoran, dan homestay masyarakat lokal.
“Jangan sampai pemerintah mengejar PAD, tetapi melemahkan sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Raja Ampat bukan sekadar objek pungutan.”
Karena itu, ia meminta penerapan tarif ditunda untuk membuka ruang dialog dan merumuskan kebijakan yang transparan serta tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.
“PAD penting, tetapi Raja Ampat tidak boleh menjadi sumber penerimaan utama provinsi. Pemerintah harus membenahi tata kelola dan menggali potensi PAD di seluruh Papua Barat Daya berdasarkan data dan kajian.”
Ia menegaskan, kewenangan dari UU 23/2014 harus digunakan untuk memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan penerimaan.
“Jangan hanya kuat mengambil kewenangan, tetapi lemah memberi solusi dan mengabaikan beban masyarakat.” pungkas Viktor.
Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Maluku Tengah menyambangi Negeri Administratif Nua Nea, Kecamatan Amahai, Selasa (25/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam kunjungan itu, jajaran DPD PAN Maluku Tengah berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai masukan, kebutuhan, serta persoalan yang berkembang di tengah warga.
Selain berdiskusi, rombongan DPD PAN Maluku Tengah juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan.
Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat setempat. Penyambutan turut dimeriahkan dengan tarian cakalele, tarian khas Maluku yang menjadi simbol penghormatan sekaligus penyambutan terhadap tamu.
Ketua DPD PAN Maluku Tengah, Subhan Nur Fatta, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada masyarakat Negeri Administratif Nua Nea atas sambutan yang diberikan kepada rombongan.
“Terima kasih, kami sudah disambut dengan segala kebaikan di sini,” ujar Subhan.
Menurut Subhan, Nua Nea dipilih sebagai salah satu lokasi kunjungan karena wilayah tersebut relatif dekat dengan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, namun dinilai masih jarang mendapat perhatian dan kunjungan dari partai politik.
“Lokasi ini mudah dijangkau, namun jarang memperoleh sentuhan dari partai politik. Kami anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PAN datang ke sini karena peduli dengan hal itu,” jelasnya.
Ia menegaskan, PAN berkomitmen menghadirkan keberadaan partai di tengah masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Sebagai ketua, saya instruksikan kepada seluruh pengurus, terlebih anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PAN, agar dapat menyentuh masyarakat hingga ke pelosok,” tegas Subhan.
Ia menilai, kegiatan silaturahmi dan kunjungan langsung ke masyarakat sangat penting untuk membangun komunikasi yang lebih dekat. Dengan turun ke lapangan, berbagai kebutuhan dan persoalan masyarakat dapat diketahui secara langsung dan selanjutnya menjadi bahan perjuangan melalui jalur politik maupun kelembagaan.
Sementara itu, Penjabat KPN Negeri Administratif Nua Nea, Tuale Matoke, menyambut baik kunjungan DPD PAN Maluku Tengah. Menurutnya, kehadiran partai politik dan anggota DPRD di tengah masyarakat dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dalam menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan.
“ mudah-mudahan dengan kehadiran partai dan anggota DPRD dari PAN, aspirasi yang kami sampaikan bisa diperjuangkan,” kata Matoke.
Selain Ketua DPD PAN Maluku Tengah Subhan Nur Fatta, kunjungan tersebut turut dihadiri Sekretaris DPD PAN Maluku Tengah Randi Tomagola dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Novian Kaman Tatuhey.
Kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda kunjungan semata, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi, kepedulian, dan hubungan yang berkelanjutan antara PAN dengan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Maluku Tengah. (HUAT)
RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM — Kenaikan tarif tiket kapal ekspres Belibis menuai sorotan dari kalangan pemuda Raja Ampat. Manajemen PT Belibis Papua Mandiri didesak tidak hanya menaikkan tarif, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan dan memenuhi hak konsumen.
Lucky Mambraku menilai kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan kualitas layanan. Menurutnya, penumpang bukan sekadar membayar ongkos perjalanan, tetapi juga berhak memperoleh pelayanan yang layak, aman, nyaman dan transparan.
“Kalau tiket naik, pelayanan juga harus naik. Jangan tarif semakin tinggi, tetapi pelayanan masih buruk. Konsumen punya hak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka bayarkan,” tegas Lucky.
Ia menyoroti fasilitas AC yang dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Lucky, fasilitas yang menjadi bagian dari layanan penumpang tidak boleh sekadar tercantum sebagai fasilitas, tetapi harus benar-benar berfungsi selama perjalanan.
“Jangan hanya tiket yang cepat naik, sementara fasilitas masih begitu-begitu saja. Kalau AC tidak berfungsi, wajar kalau penumpang mempertanyakan kualitas pelayanan yang diberikan,” ujarnya.
Selain fasilitas, Lucky menyoroti penjualan tiket yang harus disesuaikan dengan kapasitas kabin kapal. Ia meminta manajemen tidak menjual tiket melebihi kapasitas yang tersedia karena berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan penumpang.
“Jangan sampai tiket dijual melebihi kapasitas kabin. Ini kapal penumpang, bukan kapal kargo. Kalau kapasitas sudah penuh, jangan dipaksakan lagi menjual tiket. Keselamatan dan kenyamanan penumpang harus lebih penting daripada mengejar pemasukan,” tegasnya.
Menurut Lucky, persoalan kelebihan penumpang bukan hal yang seharusnya dianggap biasa. Ia mengaku kondisi tersebut kerap menjadi perhatian setiap kali kapal melakukan pelayaran.
“Kalau persoalan seperti ini terus terjadi setiap kapal berlayar, pertanyaannya siapa yang mengawasi? Jangan sampai masyarakat sudah sering mengeluh, tetapi instansi terkait justru terkesan diam dan membisu,” katanya.
Lucky juga mengingatkan bahwa Belibis merupakan kapal komersial pengangkut penumpang, bukan kapal kargo. Karena itu, pelayanan terhadap manusia yang membayar tiket harus menjadi prioritas.
“Yang dibawa di kapal ini adalah manusia, bukan sekadar barang. Penumpang adalah konsumen yang membayar dan haknya harus dihormati. Jangan sampai standar pelayanan kalah dari kenaikan tarif,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tarif dan pelayanan tidak boleh dilihat semata-mata sebagai urusan bisnis perusahaan. Dalam konteks Raja Ampat sebagai destinasi wisata bahari, transportasi laut merupakan bagian penting dari wajah pariwisata daerah.
Menurutnya, wisatawan akan menilai Raja Ampat bukan hanya dari keindahan alam, tetapi juga dari pengalaman sejak mereka menggunakan transportasi menuju destinasi.
“Jangan sampai wisatawan datang dengan ekspektasi menikmati Raja Ampat, tetapi kesan pertama justru buruk karena pelayanan transportasinya. Transportasi adalah bagian dari pengalaman wisata,” tegas Lucky.
Ia meminta PT Belibis Papua Mandiri membuka ruang evaluasi terhadap pelayanan, termasuk fasilitas kapal, kapasitas penumpang, ketepatan waktu, kenyamanan, keselamatan serta transparansi tarif.
Lucky juga mendorong pemerintah daerah, DPRK Raja Ampat dan instansi teknis terkait tidak sekadar menjadi penonton. Menurutnya, pengawasan terhadap kapal komersial harus dilakukan secara nyata, terutama menyangkut kapasitas penumpang dan standar keselamatan pelayaran.
“Silakan perusahaan menjalankan bisnis, tetapi jangan lupa konsumen punya hak. Kalau tarif naik, pelayanan harus ikut naik. Jangan konsumen terus diminta membayar lebih, sementara kualitas layanan jalan di tempat dan persoalan over kapasitas dibiarkan berulang,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi II DPRK Kota Sorong memberikan peringatan tegas kepada PT Bangun Indah Malamoi (BMI), selaku vendor resmi pengelolaan kebersihan di Kota Sorong, agar memperbaiki sistem pengangkutan sampah yang dinilai belum berjalan optimal.
Ultimatum tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRK Kota Sorong, Rinoldy Rumfeka, saat ditemui di Kantor DPRK Kota Sorong, Rabu (26/8/2026). Komisi II menyoroti sejumlah persoalan dalam proses mobilisasi sampah, salah satunya sampah yang berhamburan dari kendaraan pengangkut saat melintas di jalan.
Rinoldy mengatakan, pengangkutan sampah harus dilakukan dengan memperhatikan standar operasional yang telah ditetapkan. Menurutnya, setiap kendaraan pengangkut wajib menggunakan perlengkapan pengaman seperti jaring atau terpal agar sampah tidak tercecer dan mengganggu kebersihan lingkungan.
“Kami memberikan peringatan kepada PT BMI agar prosedur operasional benar-benar diprioritaskan. Pengangkutan sampah jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru karena sampah berhamburan di jalan,” tegas Rinoldy.
Ia menambahkan, Komisi II DPRK Kota Sorong merupakan mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sehingga pihaknya berkepentingan memastikan pelayanan kebersihan yang dilakukan PT BMI berjalan sesuai standar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Selain persoalan teknis pengangkutan, Rinoldy juga menyoroti waktu operasional kendaraan pengangkut sampah. Ia meminta PT BMI menata kembali jadwal pengangkutan sehingga tidak bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari.
“Jam operasional memang menjadi kewenangan PT BMI. Namun, prinsipnya kami berharap jadwal pengangkutan dapat ditata agar tidak bersamaan dengan kesibukan warga pada pagi hari. Kalau bisa dilakukan sebelum jam padat aktivitas, tentu wajah Kota Sorong akan terlihat lebih rapi dan masyarakat juga tidak terganggu,” ujarnya.
Menurut Rinoldy, persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah munculnya aroma tidak sedap dari sampah yang belum segera diangkut. Karena itu, pengaturan waktu pengangkutan dinilai penting untuk mengurangi dampak terhadap kenyamanan warga.
Komisi II juga menyoroti masih adanya sejumlah wilayah yang dinilai belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah secara optimal. Salah satunya wilayah Sorong Barat, termasuk kawasan Kilo 16 hingga Kilo 18.
“Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani dengan baik, termasuk di Sorong Barat, Kilo 16 sampai 18. Karena itu, kami menyarankan PT BMI membuat sistem zonasi dalam pengangkutan sampah,” kata Rinoldy.
Ia menilai sistem zonasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja sekaligus memastikan seluruh wilayah pelayanan mendapatkan penanganan secara merata.
Rinoldy berharap PT BMI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja dan sistem pengangkutan yang selama ini diterapkan. Menurutnya, sebagai penyedia jasa resmi pengelolaan sampah, PT BMI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Sorong.
“Kami ingin pelayanan kebersihan di Kota Sorong berjalan maksimal. Karena itu, beberapa hal yang masih menjadi kekurangan harus segera diperbaiki. Jangan sampai persoalan sampah justru mengganggu kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K., resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Sorong Kota dalam upacara pelantikan yang digelar Polresta Sorong Kota, Rabu (26/8/2026) pukul 08.30 WIT.
Upacara pelantikan berlangsung di Lapangan Apel Polresta Sorong Kota dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., selaku Inspektur Upacara. Sementara Komandan Upacara dijabat IPTU Rudolf Fransiscus Angwarmasa, S.H.
AKBP Gleen Rooi Molle, dengan NRP 81071235, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Sorong Selatan, Polda Papua Barat. Pengangkatannya sebagai Wakapolresta Sorong Kota berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1128/VII/2026 tertanggal 30 Juli 2026 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Kota Sorong, Ny. Uli Amry Siahaan, bersama jajaran pengurus Bhayangkari, para Pejabat Utama Polresta Sorong Kota, Kapolsek jajaran, para perwira, serta seluruh personel dan peserta upacara.
Rangkaian upacara diawali dengan persiapan pasukan dan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Kapolri. Prosesi berikutnya berupa pengambilan sumpah jabatan terhadap AKBP Gleen Rooi Molle yang dipandu langsung oleh Kombes Pol Amry Siahaan dan didampingi rohaniawan Kristen, Pdt. Herlin Kesaulya.
Setelah pengambilan sumpah, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan serta penandatanganan berita acara pelantikan dan berita acara sumpah janji.
Dalam amanatnya, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan mengatakan, mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilakukan secara rutin. Menurutnya, mutasi tidak hanya menjadi bagian dari penyegaran organisasi, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja dan regenerasi kepemimpinan.
“Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, peningkatan kualitas kinerja, serta regenerasi kepemimpinan melalui tour of duty dan tour of area,” ujar Amry.
Ia menambahkan, regenerasi kepemimpinan diharapkan mampu menghadirkan gagasan-gagasan baru serta langkah kreatif dan inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugas kepolisian.
Kepada Wakapolresta Sorong Kota yang baru dilantik, Amry menyampaikan ucapan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri. Ia meyakini pengalaman AKBP Gleen Rooi Molle dalam menjalankan tugas sebelumnya menjadi modal penting untuk mengemban tanggung jawab barunya.
“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan Polri. Dengan pengalaman penugasan sebelumnya, saya yakin saudara mampu mengemban amanah ini dengan baik,” katanya.
Amry meminta Wakapolresta yang baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah hukum Polresta Sorong Kota, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, baik di lingkungan internal maupun dengan berbagai pihak di luar institusi kepolisian.
Menurutnya, Wakapolresta memiliki peran penting dalam membantu Kapolresta, terutama dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi agar berjalan efektif dan optimal.
Pada kesempatan tersebut, Amry juga mengajak seluruh personel Polresta Sorong Kota memberikan dukungan penuh kepada Wakapolresta yang baru. Soliditas, sinergitas, dan kebersamaan seluruh jajaran dinilai menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Sorong Kota.
“Kita harus terus membangun soliditas, sinergitas, dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas, sehingga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polresta Sorong Kota tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
Selain itu, seluruh personel diminta terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan kepolisian yang cepat, humanis, responsif, profesional, dan berkeadilan.
Upacara pelantikan ditutup dengan pembacaan doa dan laporan akhir Komandan Upacara. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta pemberian ucapan selamat kepada AKBP Gleen Rooi Molle sebagai Wakapolresta Sorong Kota yang baru.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Ketua DPR Papua Barat Daya (DPRP PBD), Ortis Fernando Sagrim, ST., M.Ak., menilai realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 yang saat ini berada di kisaran 30% masih dalam batas wajar.
Pernyataan tersebut disampaikan Ortis melalui sambungan telepon WhatsApp usai penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).
Menurut Ortis, angka 30% tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk jenis kegiatan, tahapan pelaksanaan program, serta proses administrasi dan pelaporan penggunaan anggaran oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“30% ini harus kita lihat dari pos mana dulu. Karena ada kegiatan yang secara fungsional dananya sudah dicairkan dan sedang berjalan, tetapi dalam sistem belum seluruh datanya masuk karena bukti fisiknya belum tercatat,” jelas Ortis.
Ia menegaskan, DPRP PBD akan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, terutama untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Ortis mengatakan, posisi realisasi anggaran pada Agustus tidak dapat langsung dijadikan ukuran akhir keberhasilan penyerapan APBD. Menurutnya, evaluasi yang lebih komprehensif harus dilakukan dengan melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran.
“Sekarang baru bulan Agustus, jadi menurut saya 30% masih wajar. Nanti kalau sudah Desember, baru kita periksa secara detail. Fase awal sampai fase akhir semuanya harus diperhatikan,” katanya.
Sementara terkait pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026, Ortis menjelaskan, setelah dokumen diserahkan kepada DPRP PBD, tahapan selanjutnya akan dilakukan melalui kajian internal DPRP bersama perangkat daerah terkait.
Pembahasan tersebut akan mengacu pada agenda dewan dan jadwal sementara yang disusun melalui Badan Musyawarah (Bamus), mengingat seluruh agenda DPRP tidak dapat diisi secara penuh dan harus disesuaikan dengan rangkaian kegiatan kelembagaan lainnya.
“Jadwalnya masih bersifat sementara karena kegiatan dewan tidak seluruhnya dapat terisi penuh. Kita tetap mengikuti jadwal sementara yang disusun Bamus, terutama untuk agenda dewan dan putaran pembahasan APBD,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap komisi DPRP nantinya akan melakukan pembahasan bersama mitra kerjanya setelah rapat pembukaan. Kajian tersebut akan melihat keselarasan program, dasar pelaksanaan, serta alasan dan urgensi perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Ortis menegaskan, seluruh tahapan pembahasan akan dilakukan sesuai mekanisme dan batas waktu yang berlaku, sebelum dokumen tersebut dilanjutkan ke tahapan pembahasan perubahan APBD.
“Dokumen ini akan dikaji terlebih dahulu secara internal, kemudian dibahas bersama mitra kerja masing-masing komisi. Kita melihat keselarasan, landasan pelaksanaan, serta seluruh dasar dari KUA dan PPAS tersebut sebelum masuk pada tahapan pembahasan berikutnya,” pungkasnya.
Dengan penyerahan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 tersebut, DPRP Papua Barat Daya selanjutnya akan menjalankan fungsi pembahasan dan pengawasan untuk memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat Papua Barat Daya.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat Daya.
Penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam rapat di Ruang Rapat DPRP Papua Barat Daya, Rabu (26/8/2026), dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., mengatakan penyusunan perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah serta memastikan program pembangunan tetap berjalan secara efektif hingga akhir tahun anggaran.
“Perubahan APBD tidak hanya dilakukan dengan menambah atau mengurangi anggaran, tetapi memastikan kegiatan yang dianggarkan benar-benar siap dilaksanakan dan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun,” kata Elisa Kambu dalam sambutannya.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2026 hingga semester pertama, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 40,24 persen dari target tahunan. Sementara realisasi belanja daerah baru mencapai 34,79 persen dari total pagu anggaran.
Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Papua Barat Daya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan yang telah berkontrak, sedang dalam proses pengadaan, memiliki kemajuan fisik, serta berkaitan langsung dengan pelayanan publik akan menjadi prioritas untuk dipercepat.
Sebaliknya, kegiatan yang belum siap, tidak lagi menjadi prioritas, atau dinilai tidak dapat mencapai keluaran hingga akhir tahun akan dirasionalisasi dan dialihkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah Provinsi Papua Barat Daya direncanakan meningkat dari Rp1,085 triliun menjadi Rp1,287 triliun. Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar Rp202,13 miliar.
Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD direncanakan meningkat dari Rp249,07 miliar menjadi Rp275,17 miliar atau bertambah sekitar Rp26,10 miliar.
Peningkatan PAD tersebut didukung penyesuaian sejumlah sumber penerimaan, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, retribusi daerah, serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kenaikan yang kami rencanakan dalam target tahun 2026 perlu kehati-hatian dan kerja keras kita semua, dan tentunya dukungan Dewan yang terhormat,” ujar Elisa.
Penandatanganan Berita Acara Penyerahan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2026
Sementara itu, pendapatan transfer meningkat dari Rp836,18 miliar menjadi sekitar Rp1,010 triliun atau bertambah sekitar Rp173,53 miliar. Dari tambahan tersebut, sekitar Rp150,01 miliar berasal dari penyesuaian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Alokasi Dana Otsus dan DTI meningkat dari sebelumnya Rp398 miliar menjadi Rp548,02 miliar. Penyesuaian tersebut mencakup Dana Otsus yang bersifat umum sebesar 1 persen, Dana Otsus yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 1,25 persen, serta Dana Tambahan Infrastruktur.
Selain itu, pendapatan transfer juga mengalami peningkatan melalui penyesuaian Dana Bagi Hasil sekitar Rp8,45 miliar dan Dana Alokasi Umum sekitar Rp15,07 miliar yang dialokasikan untuk membiayai penyesuaian gaji ASN.
Pada perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah juga merencanakan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,50 miliar yang bersumber dari pendapatan hibah.
Gubernur menegaskan, peningkatan kapasitas fiskal tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Tambahan pendapatan tidak boleh tersebar pada kegiatan yang kurang prioritas, melainkan harus diarahkan kepada program yang siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Dalam kesempatan tersebut, Elisa juga menyampaikan secara terbuka bahwa penyerahan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 mengalami penyesuaian dari jadwal yang seharusnya.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRP Papua Barat Daya atas keterlambatan tersebut. Menurutnya, penyesuaian waktu terjadi karena pemerintah daerah harus memastikan seluruh dokumen yang saling berkaitan memiliki angka pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kegiatan yang konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu faktor yang turut memengaruhi proses tersebut adalah pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahap II Tahun Anggaran 2026.
“Penyesuaian waktu ini bukan dimaksudkan untuk mengabaikan tahapan penganggaran ataupun mengurangi ruang pembahasan DPR. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyelesaikan rangkaian dokumen yang saling berkaitan agar angka pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kegiatan yang disampaikan kepada DPR benar-benar konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, arah kebijakan belanja dalam perubahan APBD 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga akan memperkuat sektor ekonomi lokal, terutama perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, UMKM, industri kecil dan menengah, serta sektor produktif lainnya yang berbasis potensi dan kearifan lokal.
Percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan akan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penguatan perekonomian perdesaan, serta peningkatan akses pelayanan dasar bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil.
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, anggaran diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Belanja modal juga diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan, melanjutkan kegiatan tahun jamak yang sedang berlangsung, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan publik.
Pemprov Papua Barat Daya turut menekankan pentingnya ketahanan terhadap perubahan iklim, pelestarian lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Di sisi lain, efisiensi dan rasionalisasi akan dilakukan terhadap kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak prioritas, kegiatan dengan tingkat kesiapan rendah, serta belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Anggaran hasil rasionalisasi tersebut akan dialihkan untuk membiayai program prioritas yang lebih produktif dan dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.
Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRP Papua Barat Daya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“KUPA dan PPAS Perubahan APBD bukan sekadar dokumen teknis. Dokumen ini merupakan kesepakatan politik anggaran antara pemerintah daerah dan DPR Papua Barat Daya mengenai pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam menghadapi keterbatasan fiskal, perubahan kondisi ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tegasnya.
Ia pun menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menyiapkan data secara lengkap, memberikan penjelasan secara terbuka, serta merespons setiap pertanyaan, koreksi, dan rekomendasi DPRP Papua Barat Daya secara cepat dan bertanggung jawab.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berkomitmen mempercepat penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta dokumen pendukungnya, sehingga proses pengambilan keputusan bersama dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semoga proses pembahasan dapat berjalan efektif, konstruktif, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya,” pungkas Elisa Kambu.
SORONG SELATAN — Kepala Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Jhoni Kaliele, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena kondisi kering dapat meningkatkan risiko api meluas.
Imbauan tersebut ditujukan kepada masyarakat di Kampung Srer, Tofot, Kamaro, Haha, Sbir, Woloin, Klaogin, dan Kakas yang berada di wilayah Distrik Seremuk.
Jhoni mengatakan, pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar tidak terjadi kebakaran yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di Distrik Seremuk agar jangan membakar hutan sembarangan, apalagi dengan sengaja. Kita harus mengantisipasi musim kemarau karena kondisi kering bisa menyebabkan api cepat menyebar,” ujar Jhoni Kaliele.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa api yang berasal dari pembakaran kecil dapat dengan cepat merambat apabila berada di kawasan dengan kondisi kering.
“Masyarakat jangan menganggap remeh api. Kalau sudah masuk ke hutan dan kondisi kering, api bisa sulit dikendalikan. Karena itu, lebih baik kita mencegah daripada nanti kita kesulitan menangani kebakaran,” tegasnya.
Jhoni juga mengingatkan masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar hutan maupun lahan agar memperhatikan penggunaan api. Jika penggunaan api memang diperlukan, warga diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.
“Kalau ada aktivitas yang menggunakan api, masyarakat harus benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan meninggalkan api begitu saja. Pastikan semuanya sudah padam sebelum meninggalkan lokasi,” katanya.
Ia berharap masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, khususnya ketika cuaca panas dan kondisi lingkungan kering.
“Kami berharap masyarakat bisa menjaga hutan kita bersama. Jangan sampai hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat justru rusak karena kebakaran yang sebenarnya bisa kita cegah,” ujarnya.
Jhoni mengatakan, upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan masyarakat, kepala kampung, aparat kampung dan tokoh masyarakat sangat diperlukan.
“Kepala kampung dan aparat kampung juga kami harapkan terus menyampaikan imbauan ini kepada masyarakat. Kita harus bergerak bersama karena hutan dan lingkungan ini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat,” ungkap Jhoni.
Masyarakat juga diminta saling mengingatkan apabila menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
“Saya mengajak kita semua untuk saling mengingatkan. Kalau melihat ada yang membakar sembarangan, tolong ditegur dan diingatkan dengan baik. Jangan menunggu sampai api membesar baru kita bertindak,” katanya.
Menurut Jhoni, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menjaga lingkungan. Kalau kita semua peduli dan saling mengingatkan, saya yakin kebakaran hutan bisa kita cegah,” jelasnya.
Selain menghindari pembakaran, Jhoni meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran yang berpotensi menyebabkan kebakaran meluas.
“Kalau melihat ada api atau kebakaran, jangan dibiarkan. Segera informasikan kepada pemerintah kampung atau pihak terkait agar bisa ditangani lebih cepat sebelum api meluas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas jauh dari pusat pemerintahan agar tetap meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.
“Walaupun kampung kita berjauhan, kewaspadaan harus tetap sama. Setiap masyarakat harus menjaga wilayahnya masing-masing dan segera menyampaikan informasi kalau ada kebakaran atau titik api,” tutur Jhoni.
Jhoni berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga hutan dan lingkungan agar musim kemarau dapat dilalui tanpa terjadi kebakaran yang merugikan masyarakat.
“Harapan saya, selama musim kemarau ini tidak ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan sembarangan. Mari kita jaga hutan, jaga kampung dan jaga lingkungan kita bersama,” tutup Jhoni Kaliele.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang diselenggarakan Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Sorong di Gedung ACC Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Selasa (25/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Anshar Karim mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekadar kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan, tetapi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.
“Atas kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa menghaturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran dan sunnah beliau hingga akhir zaman,” ujar Anshar.
Menurutnya, keteladanan Rasulullah SAW memiliki nilai yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut antara lain kejujuran, kasih sayang, persaudaraan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, serta sikap saling menghormati.
Ia menilai nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, penuh toleransi dan saling menghargai.
“Melalui peringatan Maulid Nabi tahun ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil hikmah dan keteladanan dari kehidupan Rasulullah SAW, khususnya dalam membangun kehidupan yang penuh kedamaian, kebersamaan, toleransi dan kepedulian terhadap sesama,” katanya.
Anshar juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Sorong untuk terus memperkuat persaudaraan, menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
Ia menegaskan, nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW juga sangat penting diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kejujuran, amanah, tanggung jawab, pelayanan yang tulus dan kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
“Pembangunan daerah tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan dukungan, partisipasi dan kerja sama seluruh masyarakat, dengan segala latar belakang agama, suku, adat dan budaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anshar mengajak masyarakat menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai sarana mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat semangat hidup berdampingan secara damai.
“Dengan kebersamaan dan semangat gotong royong, insya Allah berbagai tantangan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Anshar juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H.
“Atas nama Pemerintah Kota dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua,” katanya.
Menutup sambutannya, Anshar berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat semakin memperkuat rasa persaudaraan, toleransi dan kepedulian masyarakat, sekaligus mendorong semangat untuk terus memberikan manfaat bagi daerah.
“Semoga Kota Sorong yang kita cintai senantiasa diberikan persatuan, kerukunan, kemajuan dan kesejahteraan. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H. Semoga momentum ini membawa kedamaian, kebaikan dan keberkahan bagi kita semua,” pungkasnya.
